PELAYANAN PUBLIK

Tantangan Tito

ARIF NURDIANSAH

 

KOMPAS 1 November 2019

 

Membangun sinergi Kemendagri dengan pemda untuk perbaikan data kependudukan/KTP-e dan menyelesaikan soal kepastian hukum demi meningkatkan investasi merupakan pesan Presiden Jokowi ketika melantik Tito Karnavian sebagai mendagri.

Preventing graft in procurement Arif Nurdiansah and Fitrya Ardziyani Nuril  ;   Arif Nurdiansah works for Partnership for Governance Reform (Kemitraan). Fitrya Ardziyani Nuril works for ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance

JAKARTA POST,  09 Januari 2015

                                                                                                                       

Continuing the commitment of the previous administration, the government of President Joko “Jokowi” Widodo and Vice President Jusuf Kalla has taken up corruption eradication as one of their main programs. The government of president Susilo Bambang Yudhoyono manifested its support for anticorruption by, among other things, issuing Presidential Decree No. 70/2012 on goods and service procurement through electronic procurement (e-procurement). According to the Government Procurement of Goods and Services Agency (LKPP), e-procurement has saved approximately Rp 44 trillion (US$3.5 billion) of the state budget. At the local government level, many have profited from the online mechanism. Makassar city, for example, saved one fifth of its procurement budget last year. Despite its advantages, however, e-procurement is not implemented as well as it could be. The use of e-procurement even tends to decline as is apparent in the fact that the mechanism was chosen in only 27.5 percent out of the total procurement budget worth Rp 828.3 trillion as of November 2014, down from 33.6 percent of the procurement budget of Rp 742.88 trillion in 2013. State-owned enterprises (BUMN) and non-state-owned enterprises have mostly failed to comply with transparency in the procurement process, such as in oil imports. Based on various government and public studies, the implementation of e-procurement faces obstacles as a result of its weak regulation system. This is evident in the fact that 19 percent of regency/municipal governments, 50 percent of state institutions and 26 percent of ministries in the country do not provide electronic procurement services (LPSE) despite the presidential decree on the mechanism. It also explains why corruption remains rampant in goods and services procurement. Corruption Eradication Commision (KPK) said 60 percent of the graft cases it was investigating as of October 2014 were related to procurement. The figure does not include procurement corruption cases being investigated by the Attorney General’s Office and the National Police. To show his strong political will to fight corruption, it is high time President Jokowi resume deliberation of the draft law on goods and services procurement, which was previously proposed as part of the National Legislation Program in 2011. Indonesia and Myanmar are the only two member countries of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) that have yet to enforce procurement legislation. Besides regulating the e-procurement mechanism, the bill on goods and service procurement should govern at least three issues. First up is the establishment of an independent institution to receive complaints related to procurement, which under the current practice is handled by the procurement committee. In fact, as apparent in investigations into fraudulent procurement processes, the committee often perpetrates corruption itself. Second, public engagement in procurement should start from planning, implementation and post-auction.  Acts of corruption often occur in the planning stage in the government and legislative debate over procurement. Public scrutiny will ensure a fair procurement process, besides improving transparency on the part of the government. Such a mechanism is successfully implemented in Makassar city and the regencies of Batang and Banjarbaru through www.pantaupbj.or.id. Third, the private sector must be involved in the prevention of procurement corruption. The government can provide incentives to the private sector for their role in preventing graft and, on the other hand, impose harsh punishments for their involvement in corruption. The penalties may include fines and the revocation of business licenses. Both incentives and penalties are expected to prevent bribery, which apparently have remained rampant in the procurement sector. A survey conducted by Kemitraan on entrepreneurs’ integrity in five provinces recently revealed that one in three entrepreneurs had been involved in bribery.    Combating corruption in the procurement sector will only be effective if the government enforces strict and tight regulations, the private sector adopts an internal mechanism to prevent bribery and the public has access to the control mechanism. Jokowi and Kalla should now translate their commitment to corruption eradication in this country by enacting the much-awaited law on goods and service procurement. ●

Transparansi di Daerah Masih Rendah Arif Nurdiansah   ;   Staf Knowledge & Communication Partnership  for Governance Reform, Tinggal di Jakarta

SUARA MERDEKA,  07 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

HASIL penelitian indeks transparansi informasi publik oleh Fitra bersama Partnership for Governance Reform menempatkan Kebumen sebagai kabupaten dengan nilai tertinggi. Total nilai agregat Kebumen adalah 48,25 dari skala penilaian 0-100. Kabupaten di Jateng mendominasi posisi 10 besar terbaik, yaitu berturut-turut setelah Kebumen adalah Jepara, Nagan Raya, Kudus, Labuhan Batu, Purworejo, Sikka, Magelang, Cilacap, dan Pemalang. Penelitian ini dilakukan dari Juni hingga September 2013 di 98 kabupaten yang terletak di 5 provinsi, yakni Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Sumatera Utara melalui metode penelusuran situs (website tracking). Padahal, Fitra hanya mengukur ketersediaan 6 dari 12 informasi anggaran yang wajib dibuka oleh pemda berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/ 37. Dokumen tersebut di antaranya RKPD (2012-2013), Raperda APBD (2012-2013), Perda APBD (2011-2013), Raperda Perubahan (2011-2013), Perda APBD Perubahan (2011-2013), dan Audit LKPD (2010-2012). Kebumen mendapatkan predikat terbaik menurut indeks, karena dalam situs resminya menyediakan kanal khusus yang menunjukkan 6 dokumen yang dinilai. Mereka juga mengunggah dokumen rencana kerja anggaran (RKA). Namun, faktanya kendati menduduki peringkat pertama, Kebumen hanya mendapatkan nilai di bawah 50, yang berarti masih mendapat kategori rapor merah. Maka dapat dipastikan bahwa kabupaten lain yang berada di bawah Kebumen tidak memublikasikan dokumen anggaran yang disyaratkan oleh Instruksi Mendagri. Untuk itu, publik berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah kabupaten terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebab dokumen-dokumen tersebut menurut Mendagri dalam instruksinya, merupakan indikator pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, kepatuhan badan publik terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga perlu diragukan. Hal itu mengingat undang-undang ini menjamin publik atas kemudahan mengakses informasi anggaran yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sementara itu, peran DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintahan juga selama ini belum maksimal. Terlebih pada tahun politik ini mereka sudah fokus dengan agenda pemenangan pemilu legislatif yang sebentar lagi digelar. Pada akhirnya, publiklah yang harus berperan untuk mengontrol. Namun, bagaimana mungkin? Transparansi saja tidak ada? Elektabilitas Pemimpin Pada era pemerintahan modern, tidak hanya publik yang diuntungkan dengan transparansi, tetapi juga pejabat publik dan pemerintah. Karena kecenderungannya, pemimpin yang terbuka kepada publik akan dicintai dan dikagumi, hal ini berimbas pada tingkat elektabilitasnya. Sebut saja bupati Bantaeng, wali kota Surabaya, gubernur DKI Jakarta dan lainlain, mereka populer di mata publik karena kinerja yang bagus dan memegang prinsip transparansi. Sementara untuk publik, mereka bisa melihat dan mengontrol alokasi anggaran terkait dengan pelayanan dasar. Misal berapa banyak anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penurunan kemiskinan dalam setahun. Hal ini memudahkan kinerja pemerintah karena mereka tidak perlu repot-repot melakukan sosialisasi secara formal yang cenderung lebih banyak mengeluarkan tenaga dan waktu tapi tidak efektif. Jika kenyatannya pemerintah belum tertib mengalokasikan anggaran maka publik berhak mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban berdasarkan data konkret dan dapat dipercaya. Hal ini sekaligus meminimalisasi gerakan massa yang terprovokasi akibat adanya hasutan dari kelompok tidak bertanggung jawab yang selama ini terjadi. Kuncinya, jika publik paham akan anggaran dan pemerintah terbuka maka tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai interaksi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan publik. Sesungguhnya untuk menjadi transparan, banyak cara sederhana yang dapat dilakukan, salah satunya meniru strategi Joko Widodo. Agar anggaran dapat diakses publik, Pemprov DKI Jakarta menempel APBD di ruang publik, seperti kelurahan, pos ronda, dan kantor pemerintah lainnya yang mudah diakses. Dengan begitu publik menjadi cerdas dan pemerintah pun responsif. Pada akhirnya, publik dengan alasan apa pun berhak tahu tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya, terlebih anggaran tersebut didapat dari pajak mereka. Kalau bersih kenapa risih? ●

Making regional autonomy work Arif Nurdiansah and Hindijani Novita   ;    The writers work for the Partnership for Governance Reform (Kemitraan)

JAKARTA POST,  23 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

Many say regional autonomy seems to have grown out of control.  After a decade of decentralization (1999-2009), 235 new autonomous regions (DOB) have been created, namely seven provinces, 194 regencies and 34 municipalities. In contrast, during 54 years of the pre-regional autonomy period, only 319 autonomous regions were formed. If the central objective of regional autonomy was to accelerate development and improve the welfare of local people, then it has been a failure.  The policy has led to more dependence on the part of new regions on the central government for resources because of the former’s poor management and lack of skills.   Regional autonomy has also failed to streamline the bureaucratic and administrative process because many operational matters remain under the control of the central government. It has become quite obvious that, in many cases, short-term interests have hijacked regional autonomy and have (mis)used it to boost their power and, hence, access to resources.  This bleak picture is confirmed by the Home Ministry in its evaluation of regional autonomy, which finds 80 percent of these new regions to be floundering, with some already failed. The poor performance is a result of a lack of preparation and institutional readiness, particularly in the first three years after the formation of a region. The perceived spoils of autonomy can attract corruption and conflict. In northern Morowali, Central Sulawesi, local residents destroyed at least two government cars after the central government declined their request for creation of North Morowali regency. Their anger was fuelled by the fact that fees had been paid to government officials to expedite the regional division process.  The Morowali deputy regent told Tempo magazine (Jan. 20) the regional partition process was plagued by corruption, collusion and nepotism at the highest levels of government.  In an attempt to halt the proliferation of new polities, the government introduced the Grand Design for Regional Arrangements (Desartada) 2010-2025, and declared a moratorium of formation of new regions in 2009. The government hopes the Desartada will focus attention on the responsibilities of existing institutions and resources.  The ideal regional arrangement needs to incorporate policies for establishment, amalgamation, as well as an evaluation of capacity and the best way to empower autonomous regions.  The Desartada includes a three-year preparation phase before deciding whether a region is eligible for become autonomous, allowing a period for the new region to find its feet.  Establishing new regions is not only about distributing power and subsidies, but relies very much on the quality of their natural and human resources. The success of regional autonomy is measured by the increase in income per capita, gross regional domestic income, the human development index, the delivery of public services, economic competitiveness and social security.  The legal basis for the establishment of new regions is found in Article 7, Paragraph 3 of the draft amendment to the Local Government Law currently being deliberated at the House of Representatives. During three years of preparation, disagreements over the capital city, territorial borders and division of assets should be resolved, so that when established, the new region can focus on public service delivery, the acceleration of democratization and local economic development to improve people’s welfare.  It is imperative that the amendment to the Local Government Law be enacted as soon as possible, to enable prospective new regions to adequately prepare for the regional division. The preparatory period is not a new concept. During the implementation of Law No 5/1974 on the basics of governing in the regions, this concept was used when establishing an administrative city (kotip) before it was promoted to an autonomous municipality. With this kind of preparatory phase, the new polities will undergo an embryonic phase, so that they can develop the infrastructure needed to build an advanced and independent autonomous region.  To measure the readiness of a region, the government needs to formulate criteria to determine the status of prospective regions.  Kemitraan (2012) identifies the three factors as: geography and natural resources to support the region; demographic information about the numbers and characteristics of the population — taking into account the quantity and quality of human resources; and institutional factors comprising security and defense systems, social politics, economics and finance, public administration and government management.  If in three years, the potential region cannot meet these criteria, then it should be merged back into the principal region. A region should develop a design for regional arrangements involving the public. Public participation would mean the people most affected could have some control of the process relating to regional arrangement planning. West Kalimantan has adopted this approach.  Without public participation in the creation of the regions, exercising regional autonomy to improve public welfare is only a dream. ●

Pertumbuhan Ekonomi Minus Pelayanan Publik

Pertumbuhan Ekonomi Minus Pelayanan Publik Arif Nurdiansah  ;   Staf Knowledge & Resource Center Partnership for Governance Reform TEMPO.CO, 27 September 2013

Indeks keramahan investasi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan nilai 9,33 (skala 1-10) di antara seluruh provinsi di Indonesia, dengan angka pertumbuhan ekonomi per kapita 9,75 persen (www.kemitraan.or.id/igi). Persaingan investasi juga relatif sehat. Sebab, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang telah menerapkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintahnya secara elektronik (e-procurement).

Namun kenyataan ini berbanding terbalik dengan rasio angka tingkat kesenjangan pendapatan Jawa Barat yang masih tinggi, yakni 0,36. Lebih tinggi dibanding rasio gini Bangka Belitung (0,30), Maluku (0,33), dan Maluku Utara (0,34), yang nilai indeks keramahan investasinya berada di posisi sepuluh terendah.

Ironisnya, kendati berpredikat sebagai daerah paling ramah investasi dan pertumbuhan ekonominya melebihi rata-rata nasional, hal itu tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik. Fakta minimnya alokasi anggaran menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik.

Faktanya, dari total APBD perubahan tahun 2011 (Rp 10,2 triliun), hanya 5,4 persen (Rp 557,852 miliar) dialokasikan untuk sektor pendidikan. Padahal, menurut kebijakan pusat, minimal 20 persen. Jika dirinci lebih detail, alokasi pendidikan per siswa dalam setahun hanya Rp 44.688. Angka tersebut didapat dari total anggaran pendidikan dikurangi biaya belanja pegawai (Rp 249,451 miliar), dibagi jumlah siswa wajib belajar sebanyak 7.471.331 anak (BPS 2011-2012), dan dibagi dengan indeks kemahalan.

Jumlah alokasi tersebut hanya mampu menyekolahkan anak usia sekolah (wajib belajar 9 tahun) laki-laki selama 8,20 tahun, dan anak perempuan 7,25 tahun. Ini menandakan bahwa tidak ada satu pun anak di Jawa Barat dapat memenuhi wajib belajar 9 tahun dengan bantuan dana APBD Provinsi, padahal pendidikan adalah pintu masuk perbaikan kualitas pembangunan manusia. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa anak perempuan lebih cepat putus sekolah dibanding laki-laki. Lucunya, anak-anak usia sekolah di Provinsi Banten, yang merupakan provinsi pemecahan dari Jawa Barat, nasibnya lebih baik, anak laki-laki memiliki usia sekolah 8,57 dan perempuan 7,46. 

Sementara alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan hanya Rp 50.726 per penduduk miskin per tahun, jumlah alokasi tersebut hanya mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebesar 0,60 persen. Anggaran kesehatan provinsi hanya sebesar Rp 9.455 per kapita per tahun, dan merupakan jumlah terendah ke-3 di antara provinsi lain di Indonesia. Salah satu akibatnya adalah tingkat kelahiran dibantu tenaga medis (dokter dan bidan) di Provinsi Jawa Barat hanya 72,63 persen, jauh di bawah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI yang rata-ratanya 88 persen.

Pertanyaannya kemudian, siapa yang dapat secara cepat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat? Tugas pokok seorang pemimpin adalah memanfaatkan kekuasaan dan kekuatannya untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, bukan sekadar memberi bantuan sosial, yang notabene dapat dilakukan oleh semua orang. Gubernur bersama DPRD memiliki kewenangan dalam hal membuat dan memutuskan kebijakan. Untuk itu, dia berhak menentukan besaran alokasi anggaran untuk sektor pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan birokrasi harus menjadi mesin yang mampu berjalan secara optimal untuk mendukung dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ironisnya, arena pemerintah (gubernur dan DPRD), yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik secara cepat, justru menurut hasil penelitian 2012 kinerjanya menurun. Penyebabnya, dari enam prinsip yang diukur, nilai untuk prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas menurun secara signifikan. Misalnya prinsip transparansi pemerintah, yang menurut hasil penelitian 2008 memperoleh nilai 8,40, menurun ke 5,68. Hal ini dipengaruhi oleh sulitnya akses terhadap dokumen publik (APBD, penggunaan dana aspirasi anggota DPRD provinsi), padahal akses terhadap dokumen tersebut dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Akibatnya, peringkat Jawa Barat terjun bebas dari 6 (PGI 2008) ke posisi 15 (IGI 2012), jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, seperti DIY di posisi ke-1, Jawa Timur ke-2, DKI Jakarta ke-3, dan hanya lebih baik satu peringkat dari Jawa Tengah yang berposisi ke-16.

Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kualitas pemerintahan (governance) di Jawa Barat menurun. Pertama, buruknya kualitas lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup Jawa Barat memperoleh nilai 4,00, hanya lebih baik daripada Bengkulu, Maluku Utara, dan Papua. Indikator penilaian kualitas lingkungan hidup adalah membandingkan indeks lingkungan hidup tahun 2011 dengan 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Kedua, tingginya alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos). Sebesar Rp 491,97 miliar dihabiskan untuk dana Bansos yang disalurkan melalui 5 SKPD (Disnakertrans, Dinkop, BPMD, Dinsos, dan Dinas Ketahanan Pangan) di luar dana bantuan bencana alam. Bandingkan dengan alokasi anggaran untuk penurunan angka kemiskinan Provinsi, yang hanya Rp 331 miliar. Ironisnya, dana sebesar itu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak ada pertanggungjawabannya. Alokasi Bansos Jawa Barat menjadi yang terbesar kedua di Indonesia, setelah Aceh. Ketiga, birokrasi biaya tinggi, seperti terlihat dari overhead sebesar 74 persen terhadap biaya program. Jika Jawa Barat adalah sebuah perusahaan, bisa jadi ia sudah bangkrut atau berada dalam kondisi runtuh (collapse) karena untuk menghasilkan produk senilai Rp 1.000, perusahaan harus mengeluarkan biaya ongkos produksi sebesar Rp 740.

Pada akhirnya, publik harus mengingatkan pemerintah bahwa sejatinya kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi, tapi juga kebebasan berpolitik dan ketersediaan akses terhadap pelayanan publik secara mudah dan murah. Jika keterlibatan masyarakat dalam hal mengawasi pemerintah sebagai bagian dari hak politik masih dibatasi, serta kualitas pelayanan publik masih rendah, pertanyaannya kemudian, untuk siapa pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa Barat? ●