Robohnya Sekolah Kami Anita Lie  ;  Guru Besar FKIP, Unika Widya Mandala Surabaya

KOMPAS, 16 September 2021

 

 

                                                           

Pendidikan adalah paspor menuju masa depan karena hari esok menjadi milik orang yang menyiapkannya hari ini. Malcolm X   Sebagian dari judul artikel ini (Robohnya Sekolah Kami), sudah pernah menjadi judul beberapa artikel lain di berbagai media massa dan membahas ambruknya bangunan fisik gedung sekolah.   Artikel ini tidak membahas bangunan fisik sekolah, tetapi mengajak pembaca memikirkan masa depan sistem pendidikan di negeri ini.   Di era disrupsi, bahkan sebelum pandemi, ketika banyak lembaga dan bisnis di seluruh dunia tak mampu menghadapi perubahan drastis dan mengalami kehancuran, masa depan pendidikan pun dipertanyakan. Bagaimana pula transformasi sistem pendidikan menyongsong Indonesia Emas 2045?   OECD meluncurkan publikasi Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling (2020) yang menyajikan skenario sekolah dan pembelajaran di negara-negara berdasarkan tren dan kejadian-kejadian pada masa kini.   Skenario adalah rangkaian alternatif masa depan dalam bentuk gambaran atau kisah dengan konteks di masa depan. Dengan kata lain, skenario tidak memberikan prediksi atau rekomendasi karena skenario hanya memberikan gambaran apa yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan pengamatan dan kajian terhadap masa kini.   Skenario dibuat untuk tujuan belajar dan mengambil tindakan strategis di masa kini melalui eksplorasi, konteks, dan narasi. Empat skenario itu schooling extended (pembelajaran diperpanjang), education outsourced (alih daya pendidikan), schools as learning hubs (sekolah sebagai poros pembelajaran), dan learn-as- you-go (belajar sambil jalan).   Empat kemungkinan   Pada skenario pertama, partisipasi dalam sistem pendidikan formal terus berkembang. Ijazah dan sertifikat masih menjadi penanda keberhasilan. Sinyal yang masih kuat saat ini untuk pengukuhan skenario pertama ini adalah apresiasi masyarakat, termasuk pemberi kerja terhadap gelar, reputasi perguruan tinggi, dan obsesi para pengelola perguruan tinggi untuk mengejar akreditasi sebaik-baiknya.   Menariknya, justru seorang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengingatkan dalam sambutan di acara serah terima rektor Universitas Indonesia pada 2019, ”Saat ini kita hidup di tengah ketidakpastian, di mana gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu, masuk kelas tidak menjamin belajar.”   Harapan Mendikbudristek ini tentunya masih membutuhkan komitmen dan terobosan lebih lanjut, termasuk dari para aktor sistem pendidikan dari berbagai tingkatan.   Peningkatan partisipasi sekolah secara besar-besaran tentunya membutuhkan tata kelola dan eksekusi kebijakan yang efisien. Digitalisasi seharusnya mempercepat efisiensi dan memberikan lebih banyak waktu kepada pendidik untuk memberikan dukungan sosial dan emosional kepada siswa, tetapi sayangnya kemajuan teknologi belum diikuti dengan perubahan pola pikir.   Banyak guru dan dosen mengeluh bahwa selama pembelajaran jarak jauh (PJJ), beban administrasi malah menjadi berlipat ganda. Penggunaan teknologi pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan tidak serta-merta menciptakan ruang kreasi dan inovasi, tetapi malah menciptakan perangkap rezim administrasi yang menjerat kemerdekaan pendidik untuk belajar dan menjadi mitra belajar yang efektif bagi siswa.   Penguasa dan pengelola pendidikan pada tingkat lokal dan institusi tampak masih belum mampu menerjemahkan seruan Merdeka Belajar dalam tindakan strategis yang memerdekakan para aktor. Kelembaman (inersia) di kalangan birokrasi dan pengelola pendidikan menjadi penanda bagi kelanggengan skenario pertama dan menghambat transformasi sistem pendidikan.   Jika reformasi internal tidak didorong dan dirawat, kepercayaan terhadap lembaga pendidikan formal akan tergerus dan membuka peluang bagi terjadinya skenario lain.   Kata kunci pada skenario kedua adalah pilihan dan kelenturan. Pada masa kini, alih daya pendidikan sudah tampak pada menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan nonformal.   Orangtua terdidik dari kelas menengah dan atas memilih sekolah-sekolah yang memberikan layanan pembelajaran ekstra, seperti musik dan kesenian, bahasa asing, coding, dan robotik. Ketika permintaan mereka tidak terpenuhi di sekolah, mereka mencari kursus di luar sekolah.   Beberapa pengelola sekolah yang cerdik pun melihat peluang bisnis dan mengalihdayakan pembelajaran ekstrakurikuler pada lembaga-lembaga nonformal. Ketika sekolah sudah dikelola sebagai unit bisnis, persoalan disparitas sosial ekonomi pun juga akan muncul ke permukaan.   Pilihan memberikan kelenturan dan kebebasan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik bagi anak. Namun, jika negara tidak hadir dan mengatur dengan kebijakan yang berkeadilan sosial, disparitas dalam pendidikan akan menjadi bom waktu bagi pembangunan manusia dan stabilitas sosial politik di suatu negara.   Skenario ketiga, sekolah sebagai poros pembelajaran, membuka tembok-tembok sekolah bagi keterlibatan komunitas, inovasi sosial, dan keterlibatan masyarakat. Belajar tidak harus terjadi di dalam gedung sekolah walau sekolah tetap berperan sebagai pusat dari ekosistem pendidikan berbasis masyarakat yang memanfaatkan sumber-sumber belajar.   Skenario ketiga ini sebenarnya mirip dengan model pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang menggagas tiga sentra pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Walaupun masih terbatas dan tak terencana, eksperimentasi skenario ketiga ini juga terjadi selama masa pandemi dalam moda ”Belajar dari Rumah” selama PJJ.   Kita berharap pembelajaran juga terjadi di kalangan para guru selama eksperimentasi PJJ dan guru bisa menumbuhkan pengetahuan pedagogis dan teknologis agar mampu mengelola desain pembelajaran yang menyajikan pengetahuan bidang studi guru yang diperkaya dengan pengalaman belajar dari sumber-sumber lain, seperti museum, perpustakaan daerah, industri, pusat kebudayaan dan kearifan lokal, inovasi sosial, dan teknologi.   Skenario keempat terjadi ketika masyarakat sudah tidak peduli dengan gelar dan ijazah dan kehilangan kepercayaan pada sekolah formal. Pembelajaran bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dari/bagi siapa saja (www: wherever, whenever, whoever). Peserta didik menjadi konsumen profesional yang bisa memilih sumber belajar yang mereka suka seperti layaknya orang berbelanja di mal.   Keruntuhan struktur kurikulum formal dan keambrukan sistem persekolahan terjadi ketika warga masyarakat mengakses dari semua sumber belajar yang tersedia dan memanfaatkan kecerdasan kolektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Batasan antara belajar, bekerja, dan rekreasi menjadi kabur. Peran pemerintah berhadapan dengan kepentingan pasar dan masyarakat warga.   Profesi guru—paling tidak secara formal dengan segala atribut, termasuk sertifikasi—tak lagi dibutuhkan. Pada skenario ini, robohnya sekolah tak berarti ambruknya atap dan dinding sekolah, tetapi kosongnya gedung-gedung sekolah karena ditinggalkan konsumen yang beralih ke sumber-sumber lain yang lebih menarik.   Adakah skenario terbaik?   Masa depan tidak bisa diprediksi. Ada banyak faktor tidak terduga yang akan berdampak signifikan pada tata kehidupan di masa depan. Pandemi Covid-19 ini, misalnya, telah mengubah praktik-praktik pembelajaran secara drastis tanpa perencanaan. Akselerasi keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran secara daring bisa menjadi modal intelektual bagi upaya pencerdasan lebih dari 45 juta anak Indonesia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.   Jika skenario pertama akan tetap kukuh karena peran otoritas pendidikan dan status quo masih sangat kuat, perbaikan mutu para guru sebagai aktor pendidikan akan membuka ruang reformasi dan inovasi dalam struktur dan sistem pendidikan yang bertransformasi. Eksperimentasi pada skenario kedua dan ketiga sudah terjadi dalam sejarah pendidikan di Nusantara, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan era kontemporer. Pertumbuhan organik lembaga-lembaga pendidikan beriringan secara paradoksal dengan penguatan lembaga otoritas bidang pendidikan.   Di samping segala keterbatasan, sekolah beserta dengan segala sistem dan aktor para pendidik masih punya suatu keunggulan, yakni transformasi nilai-nilai dan pengetahuan dalam praktik-praktik pembelajaran yang membangun pembiasaan dan pembudayaan.   Apa yang akan terjadi pada 218.234 unit sekolah di Indonesia? Lembaga pendidikan akan selalu ada sepanjang warga masyarakat masih menghendakinya.   Skenario keempat yang menggambarkan keruntuhan struktur formal persekolahan akan berhadapan bukan hanya dengan struktur kekuasaan bidang pendidikan, melainkan juga dengan kebutuhan sebagian warga terhadap peran lembaga formal pendidikan.   Sebagian sekolah mungkin tidak bisa bertahan jika mereka gagal mentransformasi diri dan bertumbuh. Namun, secara umum, sekolah masih dibutuhkan sebagai lahan fabrikasi sosial untuk membangun relasi, mengupayakan pemerataan, dan mereproduksi norma-norma sosial.   Secara makro, sekolah juga menjadi kepanjangan tangan negara untuk mengikat kewargaan dan merawat identitas kebangsaan. Dalam konteks ini, otoritas pendidikan berkepentingan merawat sekolah dan mendorong terciptanya ruang inovasi dalam struktur sekolah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.   Tidak ada skenario terbaik karena skenario tidak mempunyai nilainya sendiri jika proses pembentukannya dan tindak lanjutnya tidak disertai dialog strategis untuk mengubah situasi masa kini. Skenario dibangun untuk mendorong refleksi atas berbagai implikasi. Kemungkinan masa depan bisa berbeda dengan harapan kita saat ini. Refleksi ini diharapkan bisa membangun kesiapan terhadap segala kemungkinan itu. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/16/robohnya-sekolah-kami-8/

 

 

Keadilan Sosial dalam Pembiayaan Pendidikan Anita Lie ;  Guru Besar Unika Widya Mandala Surabaya

KOMPAS, 21 Juni 2021

 

 

                                                           

”Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Demikian bunyi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945. Sejak kemerdekaan Indonesia, negara sudah berupaya memenuhi kewajiban menyediakan layanan dasar pendidikan bagi semua anak secara bertahap. Berbagai kebijakan dalam beberapa periode pemerintahan menggerakkan peningkatan akses terhadap pendidikan dasar.   Sejak awal 2000-an, penambahan anggaran pendidikan telah meningkatkan angka partisipasi sekolah sampai 31 persen melalui penambahan 10 juta siswa sekolah dasar dan menengah (Bank Dunia, The Promise of Education, 2020).   Di balik berbagai capaian ini, pendidikan di Indonesia dinilai masih membutuhkan banyak perbaikan. Lamanya belajar di sekolah tak sama dengan capaian kemampuan belajar. Walaupun rata-rata anak Indonesia belajar selama 12,4 tahun, kemampuan rata-ratanya hanya setara dengan belajar 7,8 tahun (Human Capital Index, 2020).   Di tengah gambaran ini, kebocoran RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memicu polemik terkait rencana Pajak Penambahan Nilai (PPN) atas jasa pendidikan. Isu keadilan sosial dalam pembiayaan pendidikan jadi salah satu tantangan berat untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bermutu bagi semua anak Indonesia. Artikel ini menyoroti disparitas layanan pendidikan dan harapan terhadap perwujudan nilai keadilan sosial dalam pembiayaan pendidikan.   Kesenjangan pendidikan   Keterbelahan digital (digital divide) makin tampak nyata selama masa pandemi Covid-19. Berbagai survei menemukan mayoritas siswa menyatakan tak ada interaksi yang dilakukan guru selama kegiatan belajar dari rumah di tengah pandemi.   Penelitian kami secara mendalam menggali pengalaman dan perspektif guru di empat provinsi menemukan ada spektrum yang sangat variatif dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi (Lie dkk, PDUPT, Kemenristek-BRIN, 2020).   Ada guru yang sudah terampil menggunakan sistem kelola pembelajaran (learning management system) beserta dengan perangkat konferensi audio-video dan saluran komunikasi. Bahkan, selama 2,5 semester masa PJJ, ada akselerasi sebagian kecil guru dalam penguasaan teknologi PJJ.   Sebagian masih mengandalkan buku paket yang dibawa siswa pulang dan saluran komunikasi, seperti Whatsapp dan Line, yang sebenarnya tergolong primitif untuk keperluan PJJ, tetapi menjadi satu-satunya pilihan karena keterbatasan infrastruktur.   Lebih parah lagi, beberapa guru mengakui PJJ tak terjadi karena siswa tak punya gawai serta akses jaringan (termasuk akses ke TVRI) dan rumah mereka berjauhan. Sebagai guru berdedikasi, mereka mengungkapkan rasa penyesalan dan frustrasi atas ketidakberdayaan mereka mengatasi situasi ini.   Disparitas layanan pendidikan ini terjadi bukan hanya antardaerah, melainkan juga di dalam satu daerah dan menjadi cermin kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat Indonesia.   Pada sebagian sekolah yang menampung anak-anak dari kelas menengah dan atas, PJJ justru membuka banyak cakrawala pembelajaran dan memungkinkan mereka menikmati pembelajaran kelas dunia dengan menembus batas kurikulum, ruang, dan waktu melalui penggunaan jaringan telekomunikasi yang sudah menjadi kebutuhan pokok yang bisa dijangkau. Ironisnya, pada banyak sekolah, PJJ tidak terjadi karena hambatan akses.   Faktor penandanya bukan negeri atau swasta, urban atau rural, dan sekolah penerima atau nonpenerima dana BOS, melainkan kelas sosial-ekonomi orangtua siswa. Yang perlu dicatat, pandemi ini bukan faktor penyebab disparitas layanan pendidikan, melainkan jadi kaca pembesar yang membuat permasalahan keadilan sosial di sektor pendidikan jadi lebih gamblang.   Peserta didik yang tertinggal selama pandemi adalah anak-anak yang juga berpotensi tersisih dalam lintasan pacu di luar masa pandemi.   Sebagian anak-anak ini kemungkinan juga tersisih dalam seleksi sekolah-sekolah negeri dengan kapasitas terbatas dan harus ditampung di sekolah-sekolah swasta yang berjuang memadukan antara dana BOS dan SPP yang sering tersendat dengan pengeluaran sekolah, termasuk gaji guru yang minim.   Sementara anak-anak dari keluarga kaya justru menikmati pendidikan gratis tanpa PPN di sekolah negeri unggulan karena berbagai prestasi yang dipacu oleh privilese dari keluarga.   Harapan keadilan sosial   Pengenaan PPN multitarif terhadap jasa pendidikan mengandung nilai mulia keadilan sosial. Tebersit harapan cita-cita pemerataan mutu pendidikan bagi semua anak Indonesia bisa diperjuangkan melalui prinsip solidaritas dan subsidiaritas.   Keluarga kaya membayar lebih bagi pendidikan anaknya, sementara alokasi anggaran pendidikan yang berdiferensiasi bisa tepat sasaran agar anak keluarga miskin juga menikmati pendidikan bermutu melalui penyetaraan mutu guru, ketersediaan sarana-prasarana di sekolah (negeri atau swasta) yang bisa menampung anak-anak yang berpotensi tersisih.   Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 tentang hak pendidikan bagi setiap warga negara diikuti dengan Ayat (2) tentang kewajiban pemerintah untuk membiayainya dan Ayat (3) yang berbunyi, ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, serta Ayat (4) yang merumuskan anggaran pendidikan 20 persen.   Target pemenuhan kewajiban Pasal 31 ini secara superfisial telah memacu peningkatan angka partisipasi sekolah yang dibanggakan oleh pemerintah pusat dan daerah.   Namun, dunia mencatat capaian angka partisipasi dan besarnya anggaran yang sudah digelontorkan untuk sistem pendidikan ternyata belum berhasil mendongkrak mutu pendidikan dengan indikator kemampuan dan keterampilan peserta didik. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan yang tidak berdiferensiasi di lapangan telah memunculkan ketidakadilan dalam pembiayaan pendidikan.   Rencana pengenaan PPN multitarif terhadap jasa pendidikan memang masih harus dimatangkan dan disempurnakan. Kebijakan publik yang efektif tidak cukup bersumber dari suatu nilai mulia, tetapi perlu memikirkan hilir implementasinya. The devil is in the details of implementation.   Sebaliknya, membenturkan itikad mewujudkan keadilan sosial dalam pembiayaan pendidikan dengan Pasal 31 UUD 1945 dan melabelinya inkonstitusional pada tahap yang masih sangat dini berpotensi membuat kita terjebak dalam kubangan pencapaian minimalis amanah undang-undang.   Selain itu, kewajiban negara dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan seyogianya tak menutup ruang peran dan tanggung jawab masyarakat untuk bergotong royong mewujudkan solidaritas dan subsidiaritas untuk kebaikan bersama.   Kita berharap polemik yang terjadi seputar PPN multitarif atas jasa pendidikan bisa mengalir dan berkembang menjadi diskursus konstruktif nonpartisan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pembiayaan pendidikan agar anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan bermutu. ●

 

 

Terorisme dan Agama dalam Pendidikan  Anita Lie ; Guru Besar FKIP Unika Widya Mandala Surabaya

                                                         KOMPAS, 01 April 2021

 

 

                                                           

Ledakan bom bunuh diri di depan Katedral Hati Kudus Yesus di Makassar membuka kembali luka lama sekaligus ruang perdebatan mengenai terorisme dan agama. Luka lama kembali muncul ke permukaan karena kejadian yang berulang-ulang terjadi dengan sasaran pada tempat, tokoh, atau simbol agama (tidak terbatas pada satu agama saja). Pernyataan-pernyataan pejabat negara bahwa peristiwa ini ”tidak ada kaitannya dengan agama apa pun” kemudian membuka ruang perdebatan.   Satu tulisan di Facebook mempertanyakan pernyataan klise pejabat negara, ”Mengapa ’terburu buru’ membela agama? Bukankah lebih baik bekerja keras untuk menyimak ulang dan menginvestigasi ’mengapa bom semacam ini terjadi berulang ulang...”. Rasanya tautologi belaka, bom tak terkait dengan agama apa saja.   Semua sudah tahu tidak ada Kitab Suci yang bilang, ”Ayooo, bom itu Gereja atau mereka.” Tidak ada. Dan, itu sudah jelas. Jelas sekali. Sangat jelas. Namun, mengapa terjadi berulang kali dan terus-menerus? Mari membela hidup manusia pertama tama. Jangan buru-buru membela agama.   Kalau dipikir-pikir, membela agama itu membela apa sesungguhnya? Kitab Suci? Sudah jelas, tak perlu dibela, tetapi dihayati dengan sebaik-baiknya. Allah? Dia kita bela dari ancaman apa? Nama agama? Apakah agama punya nama, punya reputasi? Bukankah reputasi agama ada di pemeluknya. Maka, mengapa bom sejenis ini terjadi berulang-ulang dan terus menerus? What went wrong?   Dari ”Hati” yang amat prihatin selagi berhadapan dengan ancaman kehidupan, kita ”menghindari instropeksi diri” dengan buru buru mengatakan ”tak terkait agama”. Ah, terasa kurang simpatik. Kita orang-orang beragama jadi pribadi-pribadi yang tak bisa dikritik, bahkan oleh diri sendiri sekalipun” (Armada, 28 Maret 2021).   Di Twitter pun muncul komentar yang lebih spesifik ”Mungkin maksud Presiden @jokowi, kelompok teroris bisa berasal dari agama/ideologi yang berbeda-beda. Ini saya sepakat. Tapi kalimat ’aksi teroris tidak ada kaitannya dengan agama’ jadi kurang tepat sebab banyak teroris yg berangkat dari tafsir ajaran agamanya” (Alissa Wahid, 28 Maret 2021).   Kemudian muncul pula yang lebih spesifik dan lugas, ”Teroris dan radikalis atas nama Islam nyata ada. Umat Islam harus berbesar hati mengakui itu sebagai penyakit umat, lalu basmi. Jangan malah denial/mungkir, bilang teroris enggak punya agama. Cara untuk sembuh dari penyakit: akui punya penyakit, lalu obati” (Akhmad Sahal, 28 Maret 2021). Muncul pula sinisme ”Di Indonesia semua hal dihubungkan dengan agama kecuali terorisme.”   Secara positif, wacana yang muncul dalam ruang perdebatan publik menunjukkan masih hidupnya nilai-nilai demokratis yang memungkinkan protes anggota masyarakat terhadap pernyataan pejabat tinggi negara dan masih besarnya harapan masyarakat terhadap peran agama untuk melakukan perbaikan tata nilai dan perilaku masyarakat.   Artikel ini tidak membahas keterkaitan terorisme dengan agama karena biarlah itu menjadi kajian bagi para pemuka agama dan pakar ilmu-ilmu sosial-politik. Artikel ini membahas peran agama dalam pendidikan sebagai penangkal (antidote) benih-benih terorisme.   Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional   Tidak adanya kata agama dalam draf Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 telah menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa lembaga dan organisasi masyarakat berbasis keagamaan memprotes, meminta kata agama dimasukkan dan bahkan mengusulkan rumusan tujuan pendidikan nasional yang lebih agamis.   Sementara itu, beberapa lembaga lain bisa menerima draf PJPN tanpa kata agama karena penekanan pada nilai-nilai Pancasila itu sudah dengan sendirinya mencakup soal agama di dalamnya karena ada sila Ketuhanan Yang Masa Esa.   Menanggapi polemik ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyatakan akan merevisi draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan memasukkan kata agama secara eksplisit dalam PJPN.   Dalam dua hari berturut-turut, Kompas menyajikan dua artikel opini terkait kata agama dalam PJPN. Ahmad Najib Burhani mempertanyakan ”mengapa pendidikan keagamaan yang ada di sekolah justru melahirkan radikalisme, eksklusivisme, intoleransi, dan sejenisnya? Di sini perlu dilihat secara serius ketika agama hendak dimasukkan menjadi unsur penting dalam PJP. Nilai keagamaan seperti apa yang hendak diajarkan?” (Kompas, 27 Maret 2021).   Sebaliknya, Sigit Riyanto mengingatkan bahwa ”Menghilangkan agama dalam pendidikan nasional juga dapat menghilangkan kesempatan mendidik dengan berkeadaban bagi anak-anak Indonesia. Menghilangkan agama dalam pendidikan juga melanggar konstitusi dan membuka peluang terjadinya degradasi peradaban Indonesia” (Kompas, 28 Maret 2021).   Permasalahan mendasarnya sebenarnya lebih dari sekadar keberadaan kata agama dalam suatu dokumen publik, tetapi bagaimana inspirasi nilai-nilai kebajikan dan perdamaian dari sumber-sumber agama itu dihidupi oleh para pelakunya, terutama oleh para pemuka agama itu sendiri yang dalam kehidupan bermasyarakat menjadi model teladan bagi para penganut.   Tercatat ada sedikitnya 23 kata agama (tidak termasuk kata-kata terkait dalam domain agama, seperti iman, takwa, dan akhlak) dalam teks 37 halaman Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.   Ironisnya, dalam refleksi 17 tahun pemberlakuan undang-undang yang sarat dengan kata agama ini justru muncul banyak peristiwa intoleransi agama di berbagai daerah di Nusantara, mulai dari teks-teks bermuatan kebencian agama dalam materi pembelajaran, intervensi berlebihan guru yang berbasis tafsir ajaran agama dalam pemilihan pengurus OSIS, sampai dengan kewajiban mengenakan seragam berbasis keagamaan kepada siswa dengan iman dan keyakinan berbeda.   Apa yang salah dalam penerapan ajaran agama di negara ini? Mengapa sebagian orang Indonesia sangat mudah dibakar dengan isu agama? Bagaimana sistem pendidikan nasional bisa mengubah situasi ini dan mencerdaskan manusia Indonesia agar tetap berakar kuat pada nilai-nilai agama yang mengajarkan kebaikan dan perdamaian serta menggunakan akal budi untuk menghadapi persoalan kehidupan secara rasional? Bagaimana mewujudkan keimanan dan ketakwaan menjadi perilaku yang menghargai martabat manusia, memperjuangkan kesejahteraan bersama, dan berbela rasa kepada mereka yang terpinggirkan?   Setelah peristiwa yang mengoyak rasa kemanusiaan, selalu ada reaksi-reaksi spontan yang mengecam tindakan yang telah melukai bangsa. Semoga peristiwa ini bisa menjadi momentum bagi kebijakan dan tindakan konsolidasi keindonesiaan lintas sektoral yang lebih serius dan menyeluruh. Di sektor pendidikan, pencegahan yang lebih menyeluruh perlu dilakukan untuk menghentikan kerusakan akibat benih-benih intoleransi yang justru banyak disemaikan di sebagian sekolah. ●

 

BAHASA INDONESIA

Satu Bangsa dan Satu Bahasa

ANITA LIE

 

KOMPAS 8 November 2019

 

Keberhasilan bangsa Indonesia mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai pemersatu sejak deklarasi Sumpah Pemuda 1928 merupakan kebanggaan. Di beberapa negara lain, ini masih merupakan perjuangan dan alasan konflik.

Pendidikan Dasar-Menengah Menyongsong Era Otomatisasi

Pendidikan Dasar-Menengah Menyongsong Era Otomatisasi Anita Lie  ;   Guru Besar FKIP Universitas Widya Mandala, Surabaya

                                                     KOMPAS, 27 Februari 2018

                                                           

Dalam pertemuan tahunan World Economic Forum pada Januari lalu, Jack Ma mengingatkan bahwa pendidikan adalah tantangan besar abad ini.  Jika kita tidak mengubah cara mengajar anak-anak kita, 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. Yang kita ajarkan saat ini adalah peninggalan 200 tahun lalu, sarat dengan muatan pengetahuan. Yang dikhawatirkan adalah para lulusan pendidikan semacam ini tidak bisa berkompetisi dengan mesin. Perlu kesiapan Sudah banyak ulasan soal peluang dan ancaman otomatisasi pada berbagai pekerjaan dan bidang profesi. Salah satunya ulasan berbagai variabel pekerjaan dan kemungkinan kerentanan tergantikan oleh komputerisasi (Frey & Osborne, 2013). Tiga kategori variabel adalah persepsi dan manipulasi, kecerdasan kreatif, dan kecerdasan sosial. Yang termasuk kategori persepsi dan manipulasi adalah ketangkasan motorik kasar dan halus serta kemampuan bekerja dalam ruang fisik yang sulit dan terbatas. Kecerdasan kreatif mencakup orisinalitas dan karya seni. Kecerdasan sosial meliputi persepsi sosial, negosiasi, persuasi, dan kepedulian terhadap sesama. Variabel paling tidak rentan tergantikan oleh komputerisasi adalah orisinalitas dan persepsi sosial, kemudian adalah kepedulian sosial dan persuasi. Sebaliknya, pekerjaan-pekerjaan yang paling rentan ter-otomatisasi mencakup fungsi-fungsi yang rutin, pengulangan, dan dapat diprediksi pada bidang-bidang layanan kepada pelanggan, penjualan, administrasi perkantoran, produksi (pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan) dan konstruksi. Pekerja telemarketing, kasir, paralegal, sopir, tukang masak cepat saji, dan administrasi perlu bersiap diri dan mengasah keterampilan tambahan agar tidak terpinggirkan dalam era otomatisasi. Satryo Brodjonegoro menulis tentang ”Kecakapan Era 4.0” dan implikasinya bagi pendidikan tinggi di Indonesia (Kompas, 14 Februari 2018). Sebelum pendidikan tinggi, proses pengembangan kecakapan era 4.0 perlu dan bisa dilakukan sejak titik hulu pada pendidikan usia dini dan sepanjang masa pendidikan dasar dan menengah. Apakah pendidikan dasar dan menengah sudah siap dengan tuntutan perubahan ini? Bagaimana sistem pendidikan dasar dan menengah bisa mengantar anak-anak muda Indonesia untuk menjadi lebih cerdas daripada mesin dan makin bijak untuk bisa menggunakan mesin demi kemaslahatan manusia? Ketersediaan, peningkatan profesionalisme, dan perlindungan serta penghargaan guru adalah satu dari lima isu strategis bidang pendidikan sesuai hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dan harmonisasi dalam membuat regulasi tentang pembagian kewenangan dan pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme guru berdasarkan pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan guru. Terkait dengan urgensi perubahan menyongsong era otomatisasi, guru sebagai fasilitator proses pendidikan dasar dan menengah diharapkan bisa menyiapkan para siswa untuk menavigasi masa depan mereka dan menjadikan diri mereka sebagai tuan yang akan mampu mengendalikan mesin atas dasar penghargaan terhadap martabat manusia. Mengembangkan kecerdasan kreatif dan kecerdasan sosial seharusnya menjadi bagian penting kurikulum dan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sayangnya, ketika guru disibukkan oleh beban penyampaian muatan pengetahuan plus berbagai tugas administratif, guru akan merasa beban kurikulum terlalu padat dan tidak mempunyai waktu untuk memberikan siswa kesempatan menjelajahi daya-daya kreatif mereka dan menghasilkan karya-karya orisinal. Selanjutnya, interaksi sosial para siswa juga jadi terbatasi. Akhirnya, proses   belajar-mengajar di sekolah merupakan rutinitas pengulangan dan penyampaian muatan pengetahuan yang tidak mengasah siswa untuk mengembangkan daya cipta dan kepedulian sosial mereka.  Apa yang dikuatirkan Jack Ma terhadap kegagalan pendidikan sebagai katalis perubahan masyarakat akan terjadi. Mengubah fenomena ini membutuhkan koherensi keseluruhan proses, mulai dari model kurikulum, pengembangan kapasitas guru, proses pembelajaran di kelas, dukungan sarana-prasarana, hingga penilaian hasil pembelajaran. Asah keterampilan guru Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang rendah masih merupakan tantangan besar. Rata-rata hasil UKG pada 2016 adalah 54,33 (SD), 58,25 (SMP), 61,74 (SMA) dan 58,30 (SMK). Pengamatan dan penelitian di lapangan tidak berbeda jauh dengan hasil UKG. Survei dan wawancara terhadap 193 sampel guru di Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Jambi menunjukkan bahwa sebagian besar guru menggunakan media pembelajaran hanya untuk latihan yang menggunakan kemampuan berpikir tingkat rendah (Harjanto, Lie, Wihardini, Pryor & Wilson, Journal of Education for Teaching). Program pengembangan kapasitas guru berupa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga filantropis, seperti Tanoto Foundation, patut dihargai dan sudah menunjukkan berbagai kemajuan berupa peningkatan kompetensi pedagogis guru peserta pelatihan. Setelah berpartisipasi dalam program pelatihan, para guru tampak lebih terampil dalam pengelolaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). Upaya peningkatan mutu guru masih harus dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama karena data lini dasar kompetensi guru masih kurang memadai dan lompatan  kompetensi yang harus dilakukan para guru mesti besar agar bisa mengantar siswa mengembangkan kecerdasan kreatif dan kecerdasan sosial mereka. Secara spesifik, banyak guru masih harus mengasah keterampilan bertanya yang bisa mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi dan membangun budaya bertanya di kalangan para siswa yang sudah terperangkap dalam budaya diam dan duduk manis. Selain itu, para guru juga perlu melihat dunia di luar sekolah dan membangun jembatan antara materi pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Hasil pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan guru diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan rencana pelatihan guru berkelanjutan berdasarkan model-model pengembangan profesionalisme yang sesuai. ●

Kedaulatan dalam Pendidikan Anita Lie  ;   Guru Besar dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Widya Mandala, Surabaya

KOMPAS, 21 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

RUMUSAN visi misi kedua calon presiden tak bisa menghindari penggunaan pernyataan yang jargonistik. Dalam komunikasi politik, memang jargon dibutuhkan untuk menarik hati calon pemilih dan menggalang dukungan. Mencermati agenda dan program nyata dalam bidang pendidikan kedua capres, mengarahkan kita untuk berupaya menggali filosofi pendidikan yang mungkin terangkum dalam jargon yang sudah disampaikan kepada masyarakat dan poin-poin yang masih butuh klarifikasi lebih lanjut. Jargon dalam visi misi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, ”Membangun Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur, serta Bermartabat”. Untuk bidang pendidikan, diterjemahkan dalam agenda IV: meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan.  Jargon dalam visi misi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ”Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”. Pembangunan bidang pendidikan secara spesifik diwadahi dalam tiga dari sembilan agenda prioritas. Pertama (agenda ke-5), peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dalam program Indonesia Pintar. Kedua (agenda ke-8), penataan kembali kurikulum pendidikan nasional untuk revolusi karakter bangsa akan mengedepankan pendidikan kewarganegaraan dan mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional termasuk ujian akhir nasional. Ketiga (agenda ke-9), mengajukan pendidikan kebinekaan. ”Mengejar ketertinggalan” Kedua capres mengemukakan semangat kedaulatan. Menggali dari amanat Pancasila, Jokowi- JK memaknai kedaulatan sebagai hak setiap warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri dan apa yang terbaik bagi bangsanya dalam kesadaran akan adanya kesalingtergantungan dalam kehidupan bermasyarakat dan antarbangsa. Tentu saja visi misi serta agenda kedua capres masih perlu dijabarkan lebih lanjut, terutama dalam kaitan dengan kebijakan dan praksis pendidikan. Satu isu kedaulatan dalam sistem pendidikan nasional adalah kemandirian sikap dalam menentukan tujuan dan target kebijakan pendidikan nasional secara spesifik. Partisipasi Indonesia dalam berbagai tes internasional pada TIMMS (Matematika dan IPA) sejak 2009, PISA (Matematika, Sains, dan Membaca) pada 2000, dan PIRLS (khusus kemampuan membaca) pada 2006, menunjukkan pencapaian yang masih masuk dalam kategori rendah. Jebloknya posisi Indonesia selama beberapa kali partisipasi tampaknya belum mampu mendorong otoritas sistem pendidikan nasional untuk mendongkrak mutu pendidikan dalam dua masa pemerintahan.  Bahkan, kegagalan dalam tes-tes internasional tampaknya makin membuat Indonesia terjebak dalam sindrom ”mengejar ketertinggalan”. Ekses dari sindrom ini, di antaranya, manipulasi dalam pelaksanaan ujian nasional dan kebanggaan semu terhadap prestasi beberapa individu cemerlang di pentas internasional. Pertanyaan strategis yang harus didiskusikan dan dijawab adalah apakah Indonesia akan terus mengikuti tes-tes internasional tersebut sambil terus berusaha merangkak pada tangga pencapaian? Ataukah sebaiknya Indonesia merumuskan dan memantapkan dahulu visi, misi, dan program kerja, serta menentukan sendiri target-target pencapaian pendidikan yang lebih relevan dengan kondisi riil? Titik tengah dari kedua posisi ini adalah partisipasi secara terseleksi dan bertahap seperti yang dilakukan Tiongkok yang diwakili oleh Shanghai dan Hongkong. Berbagai tes internasional punya aspek positif yang bisa bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Soal-soal dalam tes-tes itu didesain untuk memberikan gambaran pencapaian tingkat berpikir dan menyelesaikan masalah. Sayangnya, keikutsertaan Indonesia selama lebih dari satu dekade ternyata belum mampu menggulirkan reformasi pendidikan secara signifikan. Bahkan, tampak ada ketidakkonsistenan dalam acuan pencapaian dan keterputusan dalam kebijakan pendidikan. Jika Indonesia mengambil posisi pertama (terus berpartisipasi), otoritas sistem pendidikan nasional perlu merumuskan desain dan strategi reformasi sistem pendidikan serta jadi akuntabel atas pencapaiannya. Jika memutuskan menerjemahkan kedaulatan sebagai menentukan sendiri apa yang terbaik bagi anak- anak usia sekolah tanpa benchmark internasional, otoritas sistem pendidikan nasional perlu punya alternatif pengukuran target pencapaian pendidikan. Kuantitas ke kualitas Besarnya jumlah penduduk usia sekolah, kompleksitas situasi geografis, dan keberagaman budaya di Indonesia memang tantangan luar biasa bagi pengelola otoritas sistem pendidikan nasional. Jumlah besar anak usia sekolah di Indonesia dan pengukuran indeks pembangunan telah membuat perhatian terfokus pada indikator kuantitas, seperti angka partisipasi sekolah, rerata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan mendatang adalah mengubah kuantitas menjadi kualitas. Ketika anggaran 20 persen dari APBN/APBD untuk pendidikan sudah dipenuhi dan angka partisipasi sekolah sudah dilaporkan meningkat dari tahun ke tahun, kualitas peserta didik di Indonesia masih tergolong sangat rendah dalam berbagai perbandingan ujian internasional. Kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas seharusnya memperhatikan keseluruhan proses, mulai dari hulu (cita-cita dan tujuan pendidikan), peta jalan (rencana strategis dan program aksi), kesiapan para pemangku kepentingan dan sarana prasarana, hingga hilir (profil lulusan sekolah yang diharapkan). Agenda Prabowo-Hatta untuk merekrut 800.000 guru dan memberikan tunjangan profesi Rp 4 juta per bulan serta dana fasilitas Rp 150 juta per sekolah terkesan sangat populis dan kurang berlandaskan data. Janji populis ini akan mengalami kendala dalam implementasi. Menghentikan model-model penyeragaman yang dikemukakan dalam visi misi Jokowi-JK, termasuk kebijakan UN, bisa menjadi terobosan dalam strategi peningkatan mutu pendidikan. Indonesia memang terlalu besar dan kompleks untuk dikelola dengan model yang sama. Pekerjaan dan pencapaian yang dibebankan kepada otoritas sistem pendidikan nasional memang terlalu berat dan rumit untuk diatasi dalam model penyeragaman, apalagi tanpa koordinasi efektif dengan kementerian yang lain. ●