Peran Media dalam Tahun Politik  Kandyawan WP   ;   Dosen Komunikasi FISIP UNS Surakarta

SUARA MERDEKA,  11 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

"Problem yang lebih besar dan bersifat struktural adalah keterlibatan pemilik media dalam ranah politik praktis" SELASA ini, 11 Februari 2014, Suara Merdeka merayakan ulang tahun ke-64. Sebuah usia yang relatif panjang, dan sarat pengalaman. Sebagai institusi mapan dan berpengalaman, dalam proses pemaparan berita yang berciri cerdas, santun, dan berbudaya, harian ini dituntut memberi peran yang lebih berarti pada tahun 2014. Tahun yang banyak disepakati oleh publik sebagai tahun politik. Tahun 2014 juga merupakan tahun kegaduhan mengingat masing-masing kekuatan politik memobilisasi kekuatan untuk memenangi pemilu. Tahun 2014 juga merupakan pertaruhan demokrasi. Kondisi sosial ekonomi mulai stabil dan tidak terlalu dihantui oleh krisis ekonomi, selain masyarakat dinilai sudah mulai melek politik. Secara ideal, dalam Pemilu 2014 Indonesia memasuki fase konsolidasi politik nasional, serta mampu memilih pemimpin transformatif dan visioner yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Bau politik pada media amat terasa sejak tahun 2013. Bau itu bisa dideteksi dari isi dan format pemberitaan. Riset kuantitatif yang pernah dilakukan AJI (2013) menemukan ada ketidakberimbangan pemberitaan media, terutama media elektronik, yang bersifat hanya satu sisi, dan kerap dilakukan terhadap kandidat politik tertentu. Selain itu, riset menghasilkan temuan ada media sering tidak melakukan check and recheck  terhadap narasumber, terutama berkait berita kontroversial. Problem lain yang lebih besar dan bersifat struktural adalah keterlibatan pemilik media dalam ranah politik praktis. ”Penyalahgunaan” media dan frekuensi publik untuk mendukung kepentingan politik tertentu saat ini terlihat begitu terang benderang. Beberapa media (besar) elektronik dengan tanpa malu-malu menggunakan ruang publik dan menyalahgunakan  kegiatan jurnalistik demi kepentingan rivalitas politik antarpemilik media yang juga sekaligus kandidat partai. Tumpang-tindih fungsi dan peran mereka menyebabkan proses liputan tidak lagi jernih, tidak objektif, tidak akurat, dan cenderung bias. Dalam konteks ini, jelas-jelas media menjadi penyulut ekskalasi kemeningkatan rivalitas, bahkan mungkin konflik antarmereka. Lebih jauh, media elektronik yang pemiliknya bergabung pada partai politik tertentu, juga memenuhi ruang publik melalui iklan-iklan politik yang dicurigai tidak memberikan kesempatan yang sama kepada partai lain. Pengamatan KPI (2012) menunjukkan hanya dalam 2 bulan (Oktober-November) beberapa stasiun televisi telah ratusan kali menayangkan iklan partai politik tertentu. Intensitas dan frekuensi penayangan iklan (politik) itu bertambah tinggi tahun 2013 dan tentunya tahun 2014. Dalam perspektif  jurnalistik, penggunaan media untuk kepentingan partai politik tertentu berarti melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta Pasal 5 dan Pasal 36 (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bentuk lain pelanggaran kode etik yang lebih bersifat personal yaitu keterlibatan langsung jurnalis dalam politik, bukan hanya sebagai calon anggota legislatif (caleg) melainkan juga sebagai anggota penyelenggara pemilu ataupun tim sukses. Biota Politik Berangkat dari persoalan genting pada tahun 2014 maka ada keniscayaan peran yang dijalankan media Indonesia. Pertama; pers harus memfungsikan diri sebagai ”biota politik”. Pengertian biota lazimnya dipakai dalam ilmu biologi dan lingkungan hidup. Pengertian umumnya adalah kumpulan mikroba dalam tanah yang secara alamiah berkemampuan  merombak dan berfungsi sebagai pengurai yang memperbarui struktur tanah. Tujuannya adalah keterwujudan keberlanjutan siklus hara (semacam vitamin) agar tanah tetap bisa menghidupi dan dihidupi makhluk hidup: manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan menganalogikan pengertian tersebut ke dalam persoalan politik 2014 maka media sebagai biota politik dapat diibaratkan sebagai lembaga yang dituntut memiliki kemampuan mendekomposisi. Artinya media bisa mengurai problem-problem ”sampah” dan ”menyampah” dari proses-proses politik 2014, menjadi unsur  ”hara” dan ”vitamin sosial” yang justru bisa memperkuat bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perpektif sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hankam. Kedua; untuk sampai pada peran biota politik, media Indonesia harus mendewasakan diri. Media dewasa adalah media yang bukan menjadi bagian dari kegaduhan dan sampah politik nasional melainkan menjadi solusi dan terapi pendamai. Media jangan menjadi tungku perebus isu-isu panas politik parokhial kepartaian, tapi menjadi saluran informasi  objektif yang berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas.   Dalam perspektif minor peristiwa pemilu, media diharapkan mampu mendaur ulang kecenderungan tahun politik yang gaduh, panas, provokatif, curang, penuh aksi mobilisasi,   menjadi tahun yang tenang, sejuk, sugestif, jujur, dan reflektif. Media memberi kontribusi bagi keterwujudan pemilu yang jujur, adil, aman, tertib, bermartabat, dan berkualitas. Semoga peran itu bisa diemban Suara Merdeka. ●

Keruntuhan Partai

Keruntuhan Partai Kandyawan WP ;  Dosen Prodi Komunikasi FISIP UNS Surakarta

SUARA MERDEKA, 22 September 2012

KEMENANGAN Jokowi-Ahok yang tergambar dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyisakan catatan penting bagi perkembangan dinamika politik nasional. Salah satunya, keruntuhan oligarki partai yang dihantam derasnya partisipasi langsung publik. 

Pasangan Jokowi-Ahok yang secara legal formal hanya didukung dua partai, PDIP dan Gerindra (17 persen kursi DPRD DKI), berhasil menumbangkan Foke-Nara yang diusung Partai Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKS (83 persen). Upaya konvensional partai besar memobilisasi dukungan (semu) dengan menggunakan kekuatan oligarkis harus terhenti karena menabrak dinding partisipasi khalayak yang lebih riil dan solid. 

Pendapat umum, dukungan, dan simpati tidak dibangun dari atas (partai) tapi dari bawah (pemilih). Fungsi partai sebagai makelar suara telah berakhir. Aspirasi partai berseberangan dengan aspirasi pemilih. Pilgub DKI Jakarta 2012 seakan-akan membenarkan prediksi para teknolog yang sejak dekade 1980-an meramalkan berakhirnya era demokrasi representasi, beralih ke demokrasi partisipasi berbasis teknologi informasi (TI) dan teknologi komunikasi. Majid Tehranian dan Wismal Dissanayake meyakini ledakan penemuan TI akan mengubah masyarakat secara cepat dan simultan, baik secara struktural maupun kultural dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. 

Lembaga, aktor, dan proses-proses politik lama mengalami deformasi, desakralisasi, dan delegitimasi. Empat puluh tahun lalu ketika dunia masih terbalut era industri, organisasi massa seperti birokrasi, serikat buruh, dan partai politik merupakan institusi dominan. 

Struktur komunikasi (sosial politik) terakumulasi, terintegrasi, dan digerakkan. Partai dan serikat pekerja merupakan aktor dan institusi utama yang mewakili sekaligus menggerakkan kepentingan massa. Fenomena itu biasa disebut demokrasi representasi. Kini, TI dan teknologi komunikasi telah paripurna mendekonstruksi kondisi tersebut. Struktur komunikasi akumulatif tidak lagi memusat dan terintegrasi pada birokrasi, serikat pekerja, atau partai, tapi menyebar merata ke segala penjuru arah, yakni kepada publik yang memiliki kontrol akses ke jaringan utilitas komunikasi elektronik. 

Kekuatan Swadaya

Difasilitasi TI, khalayak leluasa menyatakan predisposisi, opini, sikap pemikiran secara bebas langsung di ruang publik. Demokrasi partisipatif telah lahir. Di sini publik menegakkan sistem demokrasi secara elektronik (e-demokrasi), sekaligus berpartisipasi langsung secara elektronik (e-partisipasi). 

 Sejak awal, pada putaran pertama sampai kedua, terlihat semua ’’perang’’ dan ’’kegemparan’’ komunikasi politik. Pilgub DKI bukan terjadi di ranah nyata melainkan justru di dunia maya. Atau setidak-tidaknya aktivasi dunia maya menjadi keniscayaan bagi amplifikasi komunikasi politik dunia nyata. 

Panasnya komunikasi politik itu terbangun bukan oleh partai politik melainkan oleh kekuatan swadaya publik berbasis TI (Twitter, BlackBerry Messenger, skype, Facebook, web, blog, Polling, e-news, game online, dan sebagainya). Dalam versi Google, jumlah pemilih yang ’’hanya’’ 6.962.348 dimanjakan ulasan Pilgub DKI sebanyak 2.500.000 hits, kesuksesan Jokowi 1.390.000 hits, kesuksesan Foke 137.000 hits, kegagalan Jokowi 1.200.000 hits, dan kegagalan Foke 621.000 hits. Ini artinya jutaan informasi tersebut lebih dari cukup membuat publik pemilih melek informasi (politik) tanpa harus dimediasi petinggi partai.

Partai, sebagai sarana representasi komunikasi politik, mulai ditinggalkan khalayak karena sifat partai yang oligarkis, hegemonik, manipulatif, hierarkis, interposed, massal, dan impersonal. Kini khalayak pemilih lebih suka menggunakan media internet karena bentuk partisipasi politik yang lebih genuine, egaliter, transparan, langsung, interaktif, instan, personal, tapi sekaligus massal. 

Lebih jauh, arena partisipasi yang mampu diakomodasi media internet jauh lebih luas dibanding institusi konvensional semacam partai. Media baru dapat dimanfaatkan siapa pun, kapan pun, dan di mana pun sebagai penyedia informasi, ruang komunitas, media konsultasi, alat kampanye, media penunjang pemilihan, bahan pertimbangan, pembentukan wacana, alat mediasi, perencanaan tata kelola, polling, dan voting.

Berangkat dari semuanya, partai-partai yang masih kukuh menggenggam ortodoksinya akan segera mati ditinggal para pemilih. Hanya partai terbuka, egaliter, dan memahami aspirasi khalayak yang akan hidup pada era informasi ini. ●

Menjawab Perubahan

Menjawab Perubahan

Kandyawan WP, DOSEN PRODI ILMU KOMUNIKASI FISIP UNS SURAKARTA

Sumber : SUARA MERDEKA, 11 Februari 2012

HARI ini, Sabtu, 11 Februari 2012, Suara Merdeka genap berusia 62 tahun. Sebagai media cetak yang relatif matang dalam usia dan pengalaman, harian ini telah menunjukkan keberhasilannya melayani publik Jawa Tengah. Tidak sekadar sebagai pemenuh kebutuhan informasi, koran ini dalam batas tertentu telah melakukan multitasking mulia sebagai pencerdas, penerang, pendidik, penasihat, perunding, pengorganisasi, penginisiasi, penghubung, dan penampung kepentingan publik. Tagline ‘’Perekat Komunitas Jawa Tengah’’ telah diemban dengan penuh tanggung jawab, tak heran koran ini menjadi salah satu best brand poduct media cetak Tanah Air.

Keberhasilannya memenuhi tanggung jawab sosialnya lebih dari 6 dasa warsa merupakan refleksi kemenangan dan soliditas pergulatan manajemen internal dalam menghadapi tantangan  tiga rezim politik berbeda. Meski begitu, tiap era memiliki tantangan tersendiri. Keberhasilan strategi penyelesaian masalah pada zaman tertentu tidak akan menjamin keampuhannya untuk menghadapi era berikutnya. Kandungan problematika berbeda menuntut solusi resep yang berbeda. Inilah tantangan yang perlu diantisipasi media cetak masa kini, termasuk Suara Merdeka.

Pada awal pertumbuhannya, tantangan terbesar yang dihadapi koran ini adalah persoalan struktural politik kepartaian yang menghanyutkan pers nasional menjadi partisan, di samping rendahnya likuiditas usaha yang memungkinkan pers tetap sehat secara ekonomi. Pers sangat bebas tapi tidak objektif. Menjadi pers bebas dan objektif yang tidak menginduk pada partai merupakan pilihan sulit sekaligus berani pada masanya karena akan menghadapi tekanan partai dan kesulitan likuiditas.

Pada era Orde Baru tekanan struktural politik negara dan kooptasi kepentingan penguasa menyebabkan fungsi kontrol pers sangat sulit diaktualisasikan. Pers tidak bebas sekaligus tidak objektif. Agenda negara sangat menentukan agenda media (berita). Dalam konteks ini, pers harus memiliki kiat tertentu untuk melakukan kontrol. Lahirlah pers kepiting, pers undur undur, ‘’pers pembangunan’’: intinya fungsi kontrol harus dilakukan dengan sangat hati-hati, penuh eufimisme agar pers tidak diberedel (breidel). Menjadi berani akan mati, menjadi penakut akan larut. Hebatnya, dalam dua era itu Suara Merdeka  berhasil melampui.

Tantangan Baru

Tantangan pers pada dua era tersebut bisa disederhanakan sebagai faksionalisasi kepartaian dan  hegemoni negara. Lalu apa tantangan baru yang dihadapi media cetak kini? Tantangan itu adalah kebebasan publik. Gerakan globalisasi yang bersandar pada pemanfaatan teknologi komunikasi-informasi melahirkan proses demokratisasi di seluruh dunia. Publik  sangat dimanjakan dan memiliki kebebasan penuh dalam merepresentasikan kebutuhannya, termasuk dalam mengakses, mengolah, menyimpan, dan mendayagunakan informasi yang dibutuhkan.

Terkait dengan kebutuhan informasinya, publik menuntut tiga hal: informasi harus cepat, akurat, dan maslahat. Tuntutan khalayak yang kelihatan pragmatis tersebut sebenarnya menyisakan kompleksitas problema yang mesti dicermati sekaligus strategi solusi yang harus segera diambil penjaga gawang media cetak.

Dulu pers selalu identik dengan paper based media, dengan waktu tunda antara proses produksi dan proses konsumsi informasi. Kalau asumsi ini tetap dipertahankan, pers akan ditinggalkan khalayak. Tuntutan kecepatan real time news meniscayakan —perlahan tapi pasti— pers harus mengganti format dan media distribusi informasinya dari menggunakan media konvensional menjadi media baru (internet).

Pengelola pers tidak perlu menangisi hilangnya media cetak, karena ‘’kematiannya’’ sudah banyak diramalkan para ahli  (Bill Gates, 1990; Dawson, 2010). Yang perlu dipersiapkan adalah segera mengintegrasikan antara format cetak dan digital (on line news). Integrasi yang terkesan amat teknologis ini sebenarnya bentuk pelayanan paripurna kepada pembaca baru. Pembaca baru membutuhkan media yang memiliki kemampuan digitality, interactivity, hypertextuality, dispersal, dan virtuality (Lister, 2003 : 13).

Perkembangan online news memaksa (reporter) media cetak mengadopsi gaya broadcast, di mana reporter menulis untuk video, still images, dan suara . Teknologi internet memungkinkan berita (news) dipublikasikan dengan menggunakan format hyper text markup language (HTML).

Format berita (teks, gambar/foto, video, audio, animasi) disajikan secara digital sehingga pembaca dapat mengakses dari komputer dengan cepat dan seketika pada halaman web (web pages). Fasilitas radio on demand dan video on demand dalam online news merupakan kekuatan yang bisa mempertahankan loyalitas pembaca koran dari godaan televisi. Jadi, Suara Merdeka harus melawan tantangan kecepatan dengan (manajemen kloning) teknologi.

Perkawinan antara (iklim) kebebasan dan persaingan sengit (usaha) pers melahirkan degradasi mutu produk pers. Keluhan tentang pers kebablasan  merupakan ekspresi skeptisme publik kita akan derajat akurasi pers dalam menjalankan fungsinya.

Akurasi itu tidak sekadar menyoal produk dan teknis penyusunan berita, namun secara fundamental menyentuh aras politik dan agenda pemberitaan. Kasus program ‘’Silet’’ di salah satu media elektonik menjadi pembelajaran bagi insan media.

Belum ada penelitian komprehensif tentang profesionalitas dan akurasi kinerja pers nasional kita. Namun, studi-studi reflektif American Society of National Editor (ASNE) di Amerika Serikat bisa digunakan untuk meraba kelemahan pers kita. ASNE mengakui pers di Amerika bekerja jauh dari ideal (www.dailysource.org). Ini ditengarai munculnya beberapa masalah: pergeseran orientasi fungsi utama pers dari media penerangan-pendidikan menjadi penghibur; konsekuensinya, balutan sensasionalitas informasi lebih mengemuka dibanding utilitasnya. Pertarungan sengit antarpemodal besar kadang menenggelamkan agenda publik mayoritas menjadi isu minoritas, digantikan persoalan mereka. Agenda media terkadang bukan representasi agenda publik. Sindrom seperti itu tampaknya juga terjadi di lembaga pers kita.

Tantangan Riil

Meski sampai saat ini Suara Merdeka telah menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, cerdas, sekaligus santun, tidak ada salahnya melakukan refleksi kritis atas kinerja dan produk informasinya. Sesanti Bill Kovach dalam Nine Element of Journalism  perlu  makin diideologisasi, didesiminasi, dan diaktualisasi kepada para reporter-redaktur baru: pers harus selalu menjaga kebenaran, melayani kepentingan publik, tak kenal lelah memverifikasi fakta, menjaga kebebasan berekspresi, mengontrol kekuasaan, menyediakan forum, dan memberi penyadaran. Pers harus membuat peristiwa tidak sekadar penting, namun relevan dan menarik. Tidak hanya itu berita harus dikemas secara komprehensif, objektif, dan proporsional. Dengan cara tersebut akurasi yang dituntut publik bisa dipenuhi.

Keberhasilan pers bekerja secara akurat memberi jaminan produk informasinya mengandung kemaslahatan (bagi publik). Hal itu ditandai dengan kemampuan (informasi pers) dalam mengurangi ketidakpastian dan dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan (Schramm,1945; McQuail, 2005). Artinya dengan asupan informasi yang sehat, publik menjadi bertambah cerdas, keputusan yang diambil cukup rasional dan tepat dalam menyikapi dinamika sosial dan  politik budaya lingkungannya.

Menurut hemat penulis, dua tuntutan terakhir publik  (tentang bakuan akurasi dan manfaat informasi) secara historis telah dapat dipenuhi Suara Merdeka dengan baik. Sebaliknya, tuntutan  pertama (tentang kebutuhan akan kecepatan informasi) berbasis online menjadi pekerjaan rumah sangat serius bagi semua pengelola.

Perubahan  lanskap khalayak baru dalam memenuhi kebutuhan informasi memicu ketidakpastian hidup dan survivalitasnya koran online. Kebutuhan akan kloning dan adaptasi teknologi menjadi keniscayaan. Hanya pers yang cukup adaptif yang akan bertahan. Inilah tantang riil yang dihadapi pers kita saat ini. Selamat ulang tahun Suara Merdeka, semoga tetap mampu mempertahankan kejayaannya dalam format dan media baru yang dituntut publik. ●