Kerendahan Hati untuk Menolong Dunia WAWANCARA Ban Ki-moon  ;   Sekretaris Jenderal PBB

KOMPAS, 30 Agustus 2014

                                      

WAKTU 20 menit jelas terlalu singkat untuk mewawancarai seorang Sekretaris Jenderal PBB. Sebagai pemimpin organisasi seluruh bangsa di planet ini, terlalu banyak hal yang perlu ditanyakan kepadanya. Namun 20 menit itu pun sudah merupakan kemewahan mengingat kesibukan Ban Ki-moon, diplomat Korea Selatan yang menjabat Sekjen PBB sejak 2006. Maka, sejumlah masalah dunia yang paling mendesak pun menjadi prioritas. Tumbuh suburnya radikalisme dan ekstremisme di Irak, Suriah, dan Afrika; konflik tak berujung di Palestina; dan kembalinya Perang Dingin di Ukraina menjadi bagian dari masalah mendesak dewasa ini. Ban menjawab semua pertanyaan dengan tenang, kalem, dan bernada positif. Sebagian orang pesimistis dengan peran PBB menyelesaikan konflik-konflik terbaru itu. Bagaimana pandangan Anda? Karena PBB dipercaya dengan mandat untuk menyelesaikan semua krisis ini dengan cara-cara damai, melalui dialog, kami menjalankan segala cara dan sarana. Pertama-tama, PBB selalu mencari penyelesaian krisis melalui cara-cara damai, melalui diplomasi preventif, dengan mengerahkan para mediator, fasilitator, dan utusan khusus yang sangat terampil. Pada sebagian besar kasus, kami berhasil membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja dialog. Akan tetapi, krisis yang kita lihat di Ukraina, Irak, Gaza, Suriah, Sudan Selatan, Afrika Tengah, Mali, dan di sejumlah tempat lain lebih disebabkan kurangnya kemauan pihak yang terlibat (untuk berdialog). Dalam setiap kasus itu, saya telah berbicara dan bertemu para pihak yang terlibat. Baik secara langsung maupun melalui utusan khusus, mediator, dan fasilitator, mengajak mereka ke meja perundingan. Ban Ki-moon kemudian menyebut keberhasilan perundingan gencatan senjata permanen antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza. ”Ini membesarkan hati. Namun, di saat yang sama, kita harus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mencegah gencatan senjata ini runtuh dan membuka kekerasan baru lagi,” ujar Ban. Menurut Anda apakah perangkat yang dimiliki PBB saat ini sudah cukup atau justru masih kurang? Piagam PBB menyediakan semua sumber daya, sarana, dan cara yang baik. Misalnya, Bab VI Piagam PBB memberikan berbagai cara dan sarana (penyelesaian sengketa secara damai), mulai dari mediasi, fasilitasi, arbitrase, hingga negosiasi. Untuk itulah saya menunjuk banyak utusan khusus, pelapor, penasihat khusus, dan negosiator. Lalu, ada Bab VII yang memberikan penegakan sanksi-sanksi saat ada pihak-pihak yang tak mematuhi aturan di piagam ini. Bab VII memberi jalan bagi organisasi-organisasi regional, subregional, dan internasional turut berperan dan bekerja sama. Jadi, kami sudah memiliki perangkat yang baik. Pertanyaannya adalah apakah negara-negara anggota benar-benar bersedia menyelesaikan semua krisis dan perbedaan pendapat melalui cara-cara damai, dialog. Itu masalah utamanya. Kita telah sering melihat kurangnya kemauan politik. Alih-alih menyelesaikan melalui dialog, mereka memilih menggunakan kekuatan militer, mengobarkan perang, yang menciptakan banyak konsekuensi tragis, banyak korban jiwa, dan kehancuran masyarakat mereka sendiri. Akhir-akhir ini muncul kecenderungan maraknya radikalisme seperti yang dilakukan NIIS di Suriah dan Irak, atau Boko Haram di Nigeria. Menurut Anda, apa yang menjadi akar radikalisme itu? Radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, menurut saya, semua itu pertama-tama adalah dampak salah urus, kurangnya tata pemerintahan yang baik. Kurangnya inklusivitas di negara-negara tersebut. Saat suara rakyat tak didengar pemimpin negara bersangkutan, akan muncul keluhan dan jeritan rakyat. Saat jeritan rakyat ini tidak ditanggapi atau ditangani dengan baik, akan menciptakan tempat bagi tumbuhnya segala macam ekstremisme ini. Semua ekstremisme dan terorisme ini harus dihadapi dengan sungguh-sungguh dan tegas oleh masyarakat internasional melalui solidaritas dan persatuan. Tak ada tempat buat mereka di komunitas kita. Saya sangat khawatir dengan penyebaran berbagai jenis aliran ini. Tak ada satu pun negara yang bisa menghadapi ini sendirian. Bahkan, PBB pun tak bisa bertindak sendirian. Kita harus menciptakan dukungan dan solidaritas global untuk menangani masalah ini. Bagaimana Anda menghadapi perasaan bahwa beban dunia ini semua ada di pundak Anda? Sebagai sekretaris jenderal, saya selalu mengawali hari saya dengan kerendahan hati. Dan (berpikir) bagaimana saya bisa memecahkan dan menangani masalah dengan lebih baik, memenuhi harapan banyak orang yang berharap PBB bisa memberikan bantuan dan pertolongan mendesak. Ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan pertolongan kami, orang-orang sakit, orang-orang miskin, yang hak asasi dan martabat mereka diinjak-injak pemimpin sebuah negara atau komunitas. PBB dibentuk untuk menolong mereka. Dalam kaitan itu, saya selalu merasa rendah hati bahwa saya harus bekerja lebih baik dan memenuhi harapan orang-orang ini. ●

Pemimpin Negara Harus Memiliki Visi Global Wawancara Ban Ki-moon  ;   Sekjen PBB

KOMPAS, 29 Agustus 2014

                                      

“Banyak masalah dunia dewasa ini, seperti ekstremisme, terorisme, dan migrasi, yang hanya bisa diselesaikan dengan persatuan dan solidaritas semua negara di dunia. Itu sebabnya, para pemimpin negara-negara di dunia harus memiliki visi global untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan nasionalnya sendiri.” Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon dalam wawancara khusus dengan Kompas di Nusa Dua, Bali, Kamis (28/8). Ban berada di Indonesia untuk menghadiri Konferensi Ke-6 Aliansi Peradaban PBB (UNAOC) yang akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat pagi. Menurut Ban, ada begitu banyak contoh konsekuensi tragis yang terjadi saat dunia tak bisa bersatu menghadapi suatu masalah. Masalah bisa semakin besar saat pihak-pihak yang tak bisa bersatu itu justru para anggota Dewan Keamanan PBB, yang memiliki tanggung jawab utama menjaga perdamaian dunia. Dalam kasus perang saudara di Suriah, misalnya, perbedaan pendapat tajam antara Rusia dan Tiongkok di satu sisi serta Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di sisi lain telah menciptakan tragedi kemanusiaan. ”Hampir 200.000 orang tewas dalam 3,5 tahun terakhir di Suriah. Setengah dari populasinya, sekitar 11 juta jiwa, terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Ada 3 juta pengungsi di lima negara tetangga Suriah,” tutur diplomat karier senior asal Korea Selatan ini. Ban mengingatkan, itu baru masalah di satu negara. Masih banyak tragedi kemanusiaan terjadi di tempat lain, seperti Irak, Afrika Tengah, Sudan Selatan, Mali, Jalur Gaza, dan Ukraina. Selalu ada kekurangan Ia menambahkan, PBB didirikan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan, seperti orang-orang sakit dan miskin, yang hak asasi dan martabatnya telah diinjak-injak para pemimpin negara atau pemimpin komunitas tertentu. ”Namun, selalu ada kekurangan sumber daya, keterbatasan kapasitas. Itu sebabnya, saya meminta kepada para pemimpin di dunia untuk memiliki visi global, tidak hanya melihat ke batas-batas negaranya sendiri,” ujar Ban. Ban, yang menjabat Sekjen PBB untuk periode kedua, mengingatkan bahwa saat ini kita hidup di sebuah dunia yang terkoneksi. Apa yang terjadi di satu negara bisa segera berdampak pada negara-negara tetangganya atau bahkan negara yang letaknya jauh. Fakta itu membuat persatuan dunia semakin dibutuhkan untuk menghadapi ancaman dan tantangan baru, seperti maraknya gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, serta meningkatnya migrasi warga untuk mencari kehidupan lebih baik. ”Tak ada satu negara pun bisa menghadapi hal ini. Bahkan, PBB pun tak bisa menghadapinya sendirian,” tutur Ban yang menambahkan, PBB tak akan bisa mewujudkan tujuannya jika komunitas internasional terpecah. ”Saya meminta para pemimpin dunia untuk benar-benar menunjukkan kepemimpinan global mereka, bukan (sekadar) kepemimpinan nasional. Saat kita memiliki solusi global yang baik, hal itu akan berpengaruh positif pada solusi nasional,” ujar Ban. Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi tuan rumah pertemuan keenam UNAOC sebagai penghargaan atas usaha keras mempromosikan harmoni. Upaya itu dilakukan Indonesia yang membangun dialog antar-agama dan peradaban, jauh sebelum Aliansi Peradaban PBB dilahirkan tahun 2005 atas prakarsa Sekjen PBB saat itu, Kofi Annan. Forum yang diikuti perwakilan dari 114 negara, 24 organisasi internasional, dan masyarakat madani ini bertujuan mempromosikan harmoni peradaban serta menjembatani kesenjangan antara Islam dan Barat. Juga mendukung upaya politik untuk menghilangkan ekstremisme. Fokusnya pada pengembangan pendidikan, pemuda, dan media. Sekjen PBB mengatakan, dunia mengalami banyak masalah karena kurangnya toleransi dan pemahaman. ”Tema kali ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sangat cocok dengan kondisi dunia saat ini,” kata Ban Ki-moon. Sementara itu, saat mengunjungi Green School Bali di Kabupaten Badung, Sekjen PBB menegaskan komitmennya menyuarakan isu lingkungan hidup dalam agenda dunia. ”Dunia ini akan kita serahkan untuk generasi penerus,” kata Ban. Planet Bumi menghadapi banyak persoalan, termasuk kenaikan suhu bumi dan perubahan iklim. Ban mengajak semua pihak menjaga bumi. ”Itu tanggung jawab kita,” ujarnya. ●

Krisis di Suriah Ban Ki-moon ;  Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

TEMPO.CO, 01 Juli 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Perang yang mengerikan di Suriah terus memburuk dan berdarah di luar perbatasannya. Korban tewas sekarang mungkin lebih dari 150 ribu orang. Fasilitas penjara dan penahanan darurat membengkak isinya dengan pria, wanita, dan bahkan anak-anak. Kematian oleh eksekusi dan penyiksaan yang tak terkatakan ditemukan di mana-mana di wilayah tersebut. Orang-orang juga mati karena kelaparan dan penyakit yang menular sekali dan langka. Seluruh pusat kota dan beberapa arsitektur serta warisan budaya manusia termasyhur terhampar di reruntuhan. Suriah sekarang menjadi negara yang semakin parah. Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mencoba untuk mengatasi akar konflik dan dampak yang menghancurkan. Upaya kemanusiaan kami dan upaya lainnya adalah untuk menyelamatkan nyawa serta mengurangi penderitaan. Namun tujuan dasar kami-mengakhiri konflik-tetap belum terpenuhi. Enam poin berikut ini dapat memetakan cara yang prinsip dan terintegrasi ke depan. Pertama, mengakhiri kekerasan. Tidak dapat dipersalahkan atas kekuatan asing yang memberikan dukungan militer lanjutan kepada pihak di Suriah yang melakukan kekejaman dan terang-terangan melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan hukum internasional. Saya telah mendesak Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata. Pihak yang bertikai harus duduk bersama lagi di meja perundingan. Kedua, melindungi masyarakat. PBB terus melaksanakan upaya bantuan kemanusiaan yang besar. Namun pemerintah terus memaksakan pembatasan akses yang tidak masuk akal. Beberapa kelompok pemberontak telah bertindak sama. Selain itu, masyarakat internasional telah memberikan hampir sepertiga dari dana yang dibutuhkan untuk upaya bantuan. Saya terus meminta untuk mengakhiri pengepungan dan akses kemanusiaan yang tak terkekang di garis depan perbatasan internal serta perbatasan internasional. Ketiga, memulai proses politik yang serius. Pihak-pihak yang bertikai secara sistematis menghambat tanpa henti inisiatif dua diplomat terkemuka di dunia, Kofi Annan and Lakhdar Brahimi. Pemilihan presiden awal bulan ini merupakan pukulan lagi, dan gagal memenuhi standar, bahkan standar minimal, untuk pemilihan suara yang dapat dipercaya. Saya akan segera menunjuk Utusan Khusus baru untuk melibatkan tokoh dan transisi ke Suriah baru. Negara-negara regional memiliki tanggung jawab khusus untuk membantu mengakhiri perang ini. Saya menyambut dengan senang hati kontak baru-baru ini antara Iran dan Arab Saudi serta berharap bahwa mereka akan membangun keyakinan dan mengubah sebaliknya persaingan yang destruktif di Suriah, Irak, Libanon, dan di tempat lain. Keempat, memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan serius. Bulan lalu, sebuah resolusi yang bertujuan untuk merujuk konflik ke Mahkamah Pidana Internasional gagal lolos Dewan Keamanan. Saya bertanya kepada negara-negara anggota yang mengatakan tidak untuk Mahkamah Pidana Internasional, tapi mereka mengatakan mendukung akuntabilitas di Suriah, untuk maju dengan alternatif yang kredibel. Orang-orang Suriah memiliki hak untuk keadilan dan mengakhiri tindakan impunitas (kebebasan dari hukuman). Kelima, menyelesaikan penghancuran senjata kimia di Suriah. PBB dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia telah bekerja sama untuk menghancurkan atau melucuti dari negara tersebut semua bahan kimia yang dilaporkan pada suatu kesempatan di gudang besar. Banyak negara anggota telah menyediakan sumber daya kritis dan dukungan untuk tugas yang menantang ini, yang dilakukan dalam zona perang aktif, dan yang tidak akan selesai pada berbagai fasilitas kehancuran di luar Suriah. Keenam, menyikapi dimensi regional konflik, termasuk ancaman ekstremis. Pejuang asing dalam aksi di kedua belah pihak, menambah tingkat kekerasan dan memperburuk kebencian sektarian. Sementara kita tidak boleh begitu saja menerima demonisasi pemerintah Suriah dari semua oposisi seperti teroris, kita juga tidak harus dibutakan oleh ancaman nyata teroris di Suriah. Dunia harus bersatu untuk meniadakan pendanaan dan dukungan lainnya untuk Jabhat al-Nusra serta Islamic State of Iraq dan al-Sham. ISIS juga merupakan ancaman terhadap semua komunitas di Irak; sangat penting bagi para pemimpin di kawasan ini-politik dan agama-mengimbau untuk menahan diri serta menghindari serangan spiral dan pembalasan. Untuk saat ini, hambatan terbesar untuk mengakhiri perang Suriah adalah gagasan bahwa hal itu dapat dimenangkan secara militer. Saya menolak narasi saat ini bahwa pemerintah Suriah "menang". Ketegangan sektarian berbahaya, gerakan besar pengungsi, serta kejahatan yang terjadi setiap hari dan menyebarkan ketidakstabilan yang menimbulkan perang saudara di Suriah adalah ancaman global. Semua nilai di mana kita berpijak, dan alasan mengapa PBB ada, dipertaruhkan di lanskap yang hancur yang merupakan Suriah sekarang ini. Waktu adalah masa lalu yang panjang bagi komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan, untuk menegakkan tanggung jawabnya. ●

From the ashes of war, seeds of peace Ban Ki-Moon  ;   Secretary-general of the United Nations

JAKARTA POST,  11 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                             

What was once the biggest United Nations peacekeeping operation in the world winds down this month, and the most extraordinary part of this historic development is that international troops are not the only ones departing the country — nationals from the once war-ravaged nation are donning blue helmets as they deploy to serve with the UN in other troubled parts of the world. Sierra Leone used to be synonymous with brutality. The savage, decade-long war there was marked by appalling atrocities against civilians. Shocked into action, the world responded by backing a series of United Nations peacekeeping and peace operations. In the process, the international community paved the way for breakthroughs that will resonate far beyond Sierra Leone for years to come. We must give full credit where it is due: the peace I witnessed at the closing ceremony in Freetown this month is first and foremost an accomplishment of the Sierra Leonean people, who showed tremendous resolve to heal and rebuild. The UN is proud to have supported them — and we thank them for proving our value. Sierra Leone saw many UN “firsts”, hosting the UN’s first multi-dimensional peacekeeping operation with political, security, humanitarian and national recovery mandates. The UN Peacebuilding Commission made its first-ever visit to Sierra Leone. Our final mission there was led by the first senior UN official heading a unified political and development presence. The United Nations was proud to help set up the Special Court for Sierra Leone — making it the first country in Africa to establish, with UN participation, a tribunal on its own territory to address the most serious international crimes. When the Special Court closed last year, it was the first of the UN and UN-backed tribunals to successfully complete its mandate. The Special Court’s sentencing of former Liberian president Charles Taylor was the first conviction of a former head of state since Nuremberg — sending a stern warning that even top leaders must pay for their crimes. Other trials saw first-ever convictions for attacks against UN peacekeepers, forced marriage as a crime against humanity, and the use of child soldiers. These breakthrough accomplishments added to a solid record of achievements. UN blue helmets disarmed more than 75,000 ex-fighters, including hundreds of child soldiers, and destroyed more than 42,000 weapons and 1.2 million rounds of ammunition. The UN assisted more than half a million Sierra Leonean refugees and internally displaced persons to return home and supported training for thousands of local police. The UN helped the government to combat illicit diamond mining that fuelled the conflict, and to establish control over the affected areas. With the UN’s help, Sierra Leone’s citizens voted in successive free and fair elections for the first time in their history. The UN Integrated Peacebuilding Office helped Sierra Leone to consolidate progress, addressing tensions that could have caused a relapse into conflict while strengthening institutions and promoting human rights. It helped the government to bolster the political process, emphasizing dialogue and tolerance, and further strengthened the national police, even supporting the establishment of the first Transnational Organized Crime Unit in West Africa. Our final mission is departing Sierra Leone but a United Nations country team will remain until long-term development takes root, supporting good governance, quality education, health services and other essential conditions for progress. Other countries now mired in fighting, divided by hatred and wounded by atrocities, can draw hope from Sierra Leone. Its resilient people have given peacekeeping their greatest possible vote of confidence by sending troops to serve where the UN flag flies today. They understand that national goodwill backed by international support can enable even the most devastated areas to enjoy lasting peace. ●

A wave of diplomatic progress

A wave of diplomatic progress Ban Ki-moon ;  Secretary-General of the United Nations JAKARTA POST, 10 Oktober 2013

There are few better ways to take the world’s pulse than through the unique convening power of the United Nations. Over the past two weeks, during the whirlwind of meetings and speeches that characterizes the opening of the annual session of the General Assembly, I met with the leaders or foreign ministers of countries and groups representing 99 percent of the world’s population.

What beats in the heart of the human family?

First, a yearning to be free from conflict, prejudice, inequality, a warming climate and the hopelessness of joblessness. 

Second, excitement at living in an era of tremendous opportunity and being the first generation that can end extreme poverty. Based on the diplomacy that just took place at the UN and fully aware of the steep challenges ahead, I am encouraged about our prospects. 

The week produced a breakthrough Security Council resolution on Syria. The UN and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons will now undertake an urgent joint mission to safeguard and eliminate Syria’s chemical weapons stockpiles and programs. This is both a gain for international peace and security and a boost to efforts to end the conflict.

The Council also adopted a strong statement on Syria’s humanitarian plight, and we continue to press for access, an end to arms flows and violations of human rights and, above all, the convening of an international conference to deal with ending this horrendous conflict. 

We cannot be satisfied with destroying chemical weapons while the wider war is destroying Syria. Military victory is an illusion; the only answer is a negotiated transition to the new Syria that the country’s people need and deserve. We are determined to bring the parties to the table in mid-November.

Progress was not limited to Syria. Iran and the United States used UN settings for overtures aimed at reversing decades of tension. 

High-level meetings brought progress on the democratic transitions in Myanmar and Yemen, the complex crisis in the Sahel, and implementation of the peace framework for the Democratic Republic of the Congo and the Great Lakes region. 

Member states pledged strong support for Syria’s neighbors, which are hosting 2 million refugees and the Middle East Quartet met for the first time in more than a year to support the recent resumption of Israeli and Palestinian negotiations.

Nor were the gains of the Assembly’s opening weeks confined to immediate peace and security challenges. The UN also pressed ahead on sustainable development — our most critical long-term challenge. 

The year 2015 will be a historic opportunity: simultaneously the deadline for achieving the Millennium Development Goals (MDGs), adopting a new post-2015 development agenda and completing a new agreement on climate change. 

The MDGs have captured the imagination, focused our efforts and saved millions of lives. 

Yet on some goals, we lag badly, and too many people are excluded or face exploitation, from mines to fields to factory floor. As we strive to finish the job on one set of goals and define another for the post-2015 period, there is already broad consensus that women’s rights, governance and action on the overarching threat of climate change must figure prominently. 

The UN is an agile first responder at times of disaster and often a last resort for problems found too vexing for others. At times the organization is in the lead, at others it is among a constellation of actors. 

At times we reach our goals; sometimes we fall short. But the organization works every single day, around the clock, around the globe, to advance the goals of humankind in the most trying circumstances. 

Diplomacy and multilateral action continue to show their worth as the first and best option for addressing both the crises of the present and the complex challenges of our shared future. 

The centrality of the UN today reflects the global logic of our times: with our fates ever more entwined, our future must be one of ever deeper and wider cooperation. ●

Perdamaian Great Lake Afrika

Perdamaian Great Lake Afrika Ban Ki-moon ;  Sekjen PBB Jim Yong Kim ;  Presiden Bank Dunia

REPUBLIKA, 18 Mei 2013

Saat ini kawasan Great Lake Afrika memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu yang dapat menghindarkan penduduknya dari perang yang menjemukan selama beberapa dekade. Hal tersebut dapat menghentikan konflik, meningkatkan kepercayaan dan perdagangan antarnegara, mendidik jutaan anak-anak yang putus sekolah, memberdayakan perempuan, dan membuka peluang ekonomi yang akan membantu negara-negara tersebut untuk menempuh jalan menuju kemakmuran, tata pemerintahan yang baik, dan stabilitas yang berkelanjutan.

beberapa hari ke depan, kami akan mengunjungi Republik Demokratik Kongo (RDK), Rwanda, dan Uganda untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin di kawasan tersebut dan mengumumkan berbagai komitmen khusus untuk mem- percepat pertumbuhan dan mengonsolidasikan perdamaian. Kunjungan bersama yang juga perdana ini diprakarsai oleh kesepakatan baru, yakni `Kerangka Kerja Perdamaian, Keamanan, dan Kerja Sama'  bagi RDK dan kawasan sekitarnya.

Pakta ini merupakan hasil dari upaya terpadu antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konferensi Internasional untuk kawasan Great Lakes (the International Conference on the Great Lakes Region), Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (Southern African Development Community), serta Uni Afrika. Pakta ini menyadari bahwa untuk mengakhiri lingkaran konflik dan bencana di RDK bagian timur, diperlukan pendekatan baru. 

Mengelola krisis dan menangani daerah pascakonflik tidaklah cukup. Kita harus mengatasi penyebab konflik yang paling dasar. Sesuai dengan yang telah ditandatangani oleh 11 negara, kesepakatan tersebut mengharuskan adanya tindakan dari pemimpin-pemimpin daerah, dengan dukungan dari komunitas internasional untuk menangani tantangan keamanan dan pertumbuhan bersama. Dan, karena janji yang terucap haruslah ditepati, kesepakatan ini juga mencakup mekanisme pemantauan yang ketat untuk meyakinkan bahwa tolok ukur yang ada akan dicapai.

Kami percaya pendekatan baru yang menyeluruh ini memberikan RDK dan daerah Great Lakes kesempatan yang terbaik bagi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Hanya saja, framework of hope ini, julukan yang diberikan oleh Mary Robinson, utusan khusus PBB untuk kawasan Great Lakes, membutuhkan kerja keras.

Yang mengejutkan, 70 persen dari penduduk RDK hidup dengan penghasilan 1,25 dolar AS per hari. Lebih dari 7 juta anak-anak --sepertiga dari mereka yang seharusnya bersekolah-- tidak memiliki akses pendidikan. Sebanyak 2,4 juta anak-anak menderita kekurang an gizi akut. Malaria, kolera, dan campak menja- di ancaman besar karena akses kesehatan, air dan kebersihan yang tidak memadai. Jalan-jalan masih berantakan dan lis trik merupakan hal yang langka juga mahal. Komoditas dasar harus diimpor. Sebanyak 6,3 juta penduduk membutuh- kan bantuan pangan.

Pelecehan seksual terus berlansung dengan tingkat yang mengerikan di seluruh negara, dan sering digunakan sebagai senjata perang bagi kelompok bersenjata yang beroperasi di timur. Kurangnya lapangan pekerjaan membuka lahan bagi kriminalitas. Lebih dari tiga juta penduduk Kongo telah melarikan diri dari rumah mereka demi keselamatan, termasuk 2,6 juta pengungsi internal dan 450 ribu pengungsi di negara-negara tetangga.

Para pemimpin di kawasan Great Lakes akan menjadi kunci penggerak perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan seluruh komunitas internasional harus mendukung mereka. Kami berjanji bahwa kedua organisasi akan bekerja sama dengan erat menggunakan cara-cara baru dan lebih rinci agar implementasi aspek politik dan keamanan dari framework tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang penting bagi kedamaian dan stabilitas yang berkelanjutan.

Dengan memulai kembali aktivitas ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian di kawasan perbatasan dan perdagangan lintas batas, kita bisa terus membangun kepercayaan dan memperbaiki kesejahteraan, pendapatan, dan kesempatan. Langkah tersebut juga diiringi upaya meningkatkan ketergantungan ekonomi, dengan memberantas korupsi, dan dengan memastikan bahwa semua sumber daya alam dikelola bagi manfaat bersama.

Rwanda dan Uganda telah menunjukkan bahwa memungkinkan untuk dapat pulih dari konfl ik dan maju menuju Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals). Kita sekarang ini sedang melihat setelah batas waktu Tujuan Pembangunan Millenium 2015 dan menuju agenda pembangunan berkelanjutan baru yang akan meng akhiri kemiskinan yang ekstrem. Banyak negara Afrika sedang mengambil langkah ke depan yang dinamis. Penduduk RDK layak mendapat kesempatan penuh untuk kemajuan. 

Kesepakatan damai harus memberikan hasil yang damai pula. Kami berutang kepada penduduk kawasan Great Lakes untuk membantu visi yang sejak lama mereka miliki: akhir dari konflik, anak-anak yang bersekolah, rasa hormat terhadap hak-hak perempuan, akses terhadap kesehatan dan energi yang berkelanjutan, dan pendapatan serta kesempatan bagi semua. Itulah mengapa kami melakukan kunjungan ini. Kami melihat harapan pada penduduk kawasan Great Lakes, dan kami bertekad untuk membantu dalam setiap langkah mereka.  ●

Perdamaian Harus Diikuti Kesepakatan Damai

Perdamaian Harus Diikuti Kesepakatan Damai Ban Ki-moon ;  Sekjen PBB Jim Yong Kim ;  Presiden Bank Dunia

MEDIA INDONESIA, 18 Mei 2013

SAAT ini kawasan Great Lake Afrika memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu yang dapat menghindarkan penduduknya dari perang yang menjemukan selama beberapa dekade. Hal tersebut dapat menghentikan konflik, meningkatkan kepercayaan dan perdagangan antarnegara, mendidik jutaan anak-anak yang putus sekolah, memberdayakan perempuan, dan membuka peluang ekonomi yang akan membantu negara-negara tersebut untuk menempuh jalan menuju kemakmuran. Di sisi lain juga membantu tata pemerintahan yang baik dan stabilitas yang berkelanjutan.

Dalam beberapa hari ke depan, kami akan mengunjungi Republik Demokratik Kongo (RDK), Rwanda, dan Uganda untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin di kawasan tersebut dan mengumumkan berbagai komitmen khusus untuk mempercepat pertumbuhan dan mengonsolidasikan perdamaian. Kunjungan bersama yang merupakan hal yang dilakukan untuk pertama kalinya ini diprakarsai oleh kesepakatan baru, yakni Kerangka Kerja Perdamaian, Keamanan, dan Kerja Sama bagi RDK dan Kawasan Sekitarnya.

Pakta itu merupakan hasil dari upaya terpadu antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konferensi Internasional untuk Kawasan Great Lakes (the International Conference on the Great Lakes Region), Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (Southern African Development Community), serta Uni Afrika. Pakta itu menyadari bahwa untuk mengakhiri lingkaran konflik dan bencana di RDK bagian timur, diperlukan pendekatan baru.

Mengelola krisis dan menangani daerah pascakonflik tidaklah cukup. Kita harus mengatasi penyebab konflik yang paling dasar. Sesuai dengan yang telah ditandatangani oleh 11 negara, kesepakatan tersebut mengharuskan adanya tindakan dari pemimpin-pemimpin daerah, dengan du kungan dari komunitas interna sional, untuk menangani tantangan keamanan dan pertumbuhan bersama. Karena janji yang terucap haruslah ditepati, kesepakatan ini juga mencakup mekanisme pemantauan yang ketat untuk meyakinkan bahwa tolok ukur yang ada akan dicapai.

Fakta mengejutkan

Kami percaya pendekatan baru yang menyeluruh ini memberikan RDK dan daerah Great Lakes kesempatan yang terbaik bagi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Hanya saja, framework of hope ini, julukan yang diberikan Mary Robinson, utusan khusus PBB untuk kawasan Great Lakes, membutuhkan kerja keras.

Yang mengejutkan 70% dari penduduk RDK hidup dengan penghasilan US$1,25 per hari. Lebih dari 7 juta anak-anak-sepertiga dari mereka yang seharusnya bersekolah--tidak memiliki akses pendidikan.

Sebanyak 2,4 juta anakanak menderita kekurangan gizi akut. Malaria, kolera, dan campak menjadi ancaman besar karena akses kesehatan, air, dan kebersihan yang tidak memadai. Jalan-jalan masih berantakan dan listrik merupakan hal yang langka dan mahal. Komoditas dasar harus diimpor. Sebanyak 6,3 juta penduduk membutuhkan bantuan pangan.

Pelecehan seksual terus berlangsung dengan tingkat yang mengerikan di seluruh ne gara, dan sering digunakan sebagai senjata perang bagi kelompok bersenjata yang beroperasi di timur. Kurangnya lapangan pekerjaan membuka lahan bagi kriminalitas. Lebih dari 3 juta penduduk Kongo telah melarikan diri dari rumah mereka demi keselamatan, termasuk 2,6 juta pengungsi internal dan 450 ribu pengungsi di negara-negara tetangga.

Para pemimpin di kawasan Great Lakes akan menjadi kunci penggerak perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan seluruh komunitas internasional harus mendukung mereka. Kami berjanji bahwa kedua organisasi akan bekerja sama dengan erat menggunakan cara-cara baru dan lebih memerinci agar implementasi aspek politik dan keamanan dari frame work tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang penting bagi kedamaian dan stabilitas yang berkelanjutan.

Kita bisa terus membangun kepercayaan dan memperbaiki kesejahteraan, pendapatan, dan kesempatan. Caranya dengan memulai kembali aktivitas ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian di kawasan perbatasan, dan perdagangan lintas batas. Selain itu terus meningkatkan ketergantungan ekonomi dengan memberantas korupsi, dan dengan memastikan bahwa semua sumber daya alam dikelola bagi manfaat bersama.

Rwanda dan Uganda telah menunjukkan bahwa memungkinkan untuk dapat pulih dari konflik dan maju menuju Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Kita sekarang ini sedang melihat setelah batas waktu Tujuan Pembangunan Milenium 2015 dan menuju agenda pembangunan berkelanjutan baru yang akan mengakhiri kemiskinan yang ekstrem. Banyak negara di Afrika sedang mengambil langkah ke depan yang dinamis. Penduduk RDK layak mendapat kesempatan penuh untuk kemajuan.

Kesepakatan damai harus memberikan hasil yang damai pula. Kami berutang kepada penduduk kawasan Great Lakes untuk membantu visi yang sejak lama mereka miliki: akhir dari konflik, anak-anak yang bersekolah, rasa hormat terhadap hak-hak perempuan, akses terhadap kesehatan dan energi yang berkelanjutan, dan pendapatan dan kesempatan bagi semua. Itulah mengapa kami mela kukan kunjungan ini. Kami melihat harapan di penduduk kawasan Great Lakes, dan kami bertekad untuk membantu dalam setiap langkah mereka. ●

Turning outrage into action

Turning outrage into action Ban Ki-Moon  ;   The Secretary-General of the United Nations

JAKARTA POST, 08 Maret 2013

As we commemorate International Women’s Day, we must look back on a year of shocking crimes of violence against women and girls and ask ourselves how to usher in a better future. One young woman was gang-raped to death. Another later committed suicide out of a sense of shame that should have attached to the perpetrators. Young teens were shot at close range for daring to seek an education.  These atrocities, which rightly sparked global outrage, were part of a much larger problem that pervades virtually every society and every realm of life.  Look around at the women you are with. Think of those you cherish in your families and your communities. And understand that there is a statistical likelihood that many of them have suffered violence in their lifetime. Even more have comforted a sister or friend, sharing their grief and anger following an attack. This year on International Women’s Day, we convert our outrage into action. We declare that we will prosecute crimes against women — and never allow women to be subjected to punishments for the abuses they have suffered. We renew our pledge to combat this global health menace wherever it may lurk — in homes and businesses, in war zones and placid countries, and in the minds of people who allow violence to continue. We also make a special promise to women in conflict situations, where sexual violence too often becomes a tool of war aimed at humiliating the enemy by destroying their dignity.  To those women we say: the United Nations stands with you. As secretary-general, I insist that the welfare of all victims of sexual violence in conflict must be at the forefront of our activities. And I instruct my senior advisors to make our response to sexual violence a priority in all of our peacemaking, peacekeeping and peacebuilding activities. The United Nations system is advancing our UNiTE to End Violence against Women campaign, which is based on the simple but powerful premise that all women and girls have a fundamental human right to live free of violence. This week in New York, at the Commission on the Status of Women, the world is holding the largest-ever UN assembly on ending violence against women. We will make the most of this gathering — and we keep pressing for progress long after it concludes.  I welcome the many governments, groups and individuals who have contributed to this campaign. I urge everyone to join our effort.  Whether you lend your funds to a cause or your voice to an outcry, you can be part of our global push to end this injustice and provide women and girls with the security, safety and freedom they deserve. ●

Menuju Perlucutan Senjata

Menuju Perlucutan Senjata Ban Ki-Moon ;  Sekretaris Jenderal PBB

KOMPAS, 11 September 2012

Bulan lalu, persaingan kepentingan telah mencegah tercapainya kesepakatan yang sangat diperlukan untuk menurunkan kerugian manusia akibat perdagangan senjata.

Upaya perlucutan senjata nuklir pun tidak berjalan meskipun sentimen global sangat kuat dan terus bertumbuh.

Kegagalan negosiasi saat ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang baru saja diperingati merupakan peluang yang baik untuk mencari tahu, mengapa perlucutan dan pengendalian senjata sangat sulit dicapai.

Keamanan memiliki arti lebih dari sekadar perlindungan perbatasan. Ancaman terhadap keamanan dapat muncul akibat kecenderungan demografi, kemiskinan yang semakin parah, ketidaksetaraan ekonomi, degradasi lingkungan, penyakit-penyakit pandemi, kejahatan terencana, pemerintahan represif, dan hal-hal lain yang tidak dapat dikendalikan oleh negara. Persenjataan juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Tantangan Baru

Namun, masih terdapat kesenjangan antara mengenali tantangan keamanan baru dan peluncuran kebijakan baru untuk mengatasinya. Prioritas anggaran nasional masih cenderung mengacu pada paradigma lama. Pengeluaran militer yang banyak dan investasi baru dalam modernisasi persenjataan nuklir telah menjadikan dunia dipersenjatai berlebihan dan sebaliknya perdamaian kurang didanai.

Tahun lalu, pembelanjaan militer global dilaporkan melebihi 1,7 triliun dollar AS—lebih dari 4,6 miliar dollar AS per hari— setara dengan dua kali anggaran tahunan PBB. Jumlah tersebut termasuk miliaran dollar AS anggaran untuk memodernisasi persenjataan nuklir beberapa dasawarsa ke depan.

Pembelanjaan militer seperti ini sulit dijelaskan dalam kondisi pasca-Perang Dingin dan di tengah krisis finansial global. Para ekonom dapat menyebutnya ”peluang biaya (opportunity cost). Saya menyebutnya sebagai kehilangan peluang manusia. Anggaran persenjataan, nuklir khususnya, sangat tepat dipotong.

Persenjataan semacam itu tidak berguna mengatasi ancaman-ancaman terkini terhadap perdamaian dan keamanan. Keberadaannya justru tidak menstabilkan keadaan: semakin persenjataan nuklir dianggap perlu, semakin besar juga insentif untuk proliferasi nuklir. Risiko-risiko lain dapat muncul dari kecelakaan dan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan dari pengelolaan senjata tersebut.

Inilah saatnya mengafirmasi kembali komitmen perlucutan persenjataan nuklir, sekaligus memastikan tujuan akhirnya berupa alokasi anggaran untuk keperluan kemanusiaan.

Lima Poin

Empat tahun lalu, saya menggarisbawahi sebuah proposal dengan lima poin yang memperlihatkan perlunya konvensi senjata nuklir atau kerangka kerja guna mencapai tujuan ini.

Namun, pembahasan perlucutan masih saja buntu. Solusinya secara jelas berada pada upaya setiap negara mengharmonisasikan aksi mereka dalam mencapai tujuan akhir bersama. Berikutnya adalah beberapa aksi spesifik yang perlu dijalankan oleh negara-negara dan masyarakat sipil untuk mematahkan kebuntuan ini.

Pertama, mendukung upaya-upaya Federasi Rusia dan Amerika Serikat untuk negosiasi mendalam mengenai pengurangan persenjataan nuklir mereka, baik yang telah berada di lapangan maupun yang belum.

Kedua, memperoleh komitmen dari negara-negara lain yang memiliki persenjataan nuklir untuk bergabung dalam proses perlucutan senjata.

Ketiga, menetapkan moratorium pengembangan dan produksi senjata nuklir atau sistem pengantar baru.

Keempat, merundingkan traktat multilateral yang melarang penggunaan bahan-bahan serpihan untuk senjata nuklir. Termasuk di dalamnya mengakhiri peledakan nuklir dan menerapkan Traktat Komprehensif Pelarangan Uji Coba Nuklir.

Kelima, menghentikan pengiriman senjata-senjata nuklir ke pelbagai negara dan menghancurkan senjata-senjata tersebut.

Meski demikian, kelima langkah di atas harus diikuti upaya untuk memastikan bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir melapor kepada yang berwenang mengenai perlucutan senjata nuklir, termasuk keterangan ukuran senjata, materi-materi serpihan, sistem pengantar, dan perkembangan dalam mencapai tujuan perlucutan senjata.

Dilanjutkan dengan membentuk keanggotaan universal dalam traktat-traktat yang melarang senjata-senjata kimia dan biologi.

Diperlukan pula kehadiran zona bebas dari senjata nuklir dan senjata-senjata pemusnah massal lainnya di Timur Tengah.

Semua ini paralel dijalankan bersama dengan pengendalian persenjataan konvensional, termasuk traktat mengenai perdagangan senjata, penguatan kendali terhadap perdagangan senjata kecil dan ringan ilegal, serta keanggotaan universal terhadap konvensi pelarangan penggunaan ranjau, amunisi kluster, dan senjata-senjata yang tidak manusiawi.

Langkah Damai

Menggunakan inisiatif-inisiatif diplomatik dan militer untuk menjaga perdamaian internasional serta keamanan dalam sebuah dunia tanpa senjata-senjata nuklir, termasuk upaya-upaya baru dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan regional.

Di atas semua itu, kita perlu membahas kebutuhan dasar manusia untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan milenium (MDGs). Kemiskinan yang parah mengikis keamanan. Mari kita sama-sama mengurangi pembelanjaan senjata serta mulai berinvestasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi dengan memperluas pasar. Semua ini akan mengurangi motivasi timbulnya konflik bersenjata dan sekaligus mengajak masyarakat ambil bagian dalam masa depan kita bersama.

Seperti perlucutan senjata nuklir dan nonproliferasi, tujuan-tujuan tersebut penting untuk memastikan keamanan manusia dan dunia yang damai untuk generasi mendatang. Tanpa adanya pembangunan, berarti tidak akan ada perdamaian. Tanpa adanya perlucutan senjata, berarti tidak akan ada keamanan.

Namun, ketika pembangunan dan perlucutan senjata berkembang, dunia juga berkembang. Meningkatnya keamanan dan kesejahteraan adalah tujuan akhir bersama yang layak didukung oleh semua negara. ●