BBM dan Kemiskinan Kadir  ;   Bekerja di Badan Pusat Statistik

KORAN TEMPO, 28 Agustus 2014

                                                

Di tengah membubungnya harapan terhadap pemerintahan mendatang, duet Jokowi-JK tampaknya bakal dihadapkan pada tantangan yang tak mudah di masa awal periode pemerintahan mereka. Salah satunya, soal seretnya ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 akibat tekanan subsidi BBM. Konsekuensinya, ambisi menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen akan sulit diwujudkan. Begitu pula dengan program-program unggulan yang telah dijanjikan saat kampanye, kemungkinan besar tak sepenuhnya bisa direalisasi pada 2015. Seperti diketahui, APBN 2015 didasari asumsi bahwa harga BBM tidak mengalami penyesuaian. Akibatnya, subsidi BBM, yang pada tahun ini telah mencapai Rp 246,5 triliun, bakal melonjak hingga Rp 291,1 triliun pada 2015. Pendek kata, mau tidak mau, kenaikan harga BBM menjadi pilihan yang harus diambil oleh pemerintah Jokowi-JK. Repotnya, kebijakan  menaikkan harga BBM amat tidak populer dan kerap menuai penolakan dari banyak kalangan. Pasalnya, kebijakan ini dipandang bakal menyengsarakan wong cilik, terutama kelompok warga miskin. Pengalaman menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM selalu memicu inflasi. Faktanya, dampak inflasi tersebut lebih dirasakan oleh wong cilik dalam bentuk penurunan daya beli. Soalnya, kenaikan harga BBM selalu berujung pada kenaikan harga komoditas lainnya, terutama bahan makanan, yang proses produksi dan rantai distribusinya menggunakan BBM. Padahal, 60-70 persen pengeluaran untuk penduduk miskin dan hampir miskin dialokasikan untuk kebutuhan makanan. Pada 2005, misalnya, kenaikan harga BBM terjadi dua kali, antara lain pada 1 Maret dan 1 Oktober, telah memacu inflasi tahunan hingga mencapai 17,11 persen. Akibatnya, 4,2 juta orang jatuh miskin sepanjang Februari 2005-Maret 2006. Menurut Bank Dunia, memburuknya kondisi kemiskinan kala itu lebih disebabkan oleh lonjakan harga beras (Making The New Indonesia Work For The Poor, 2006). Diketahui, 20-25 persen pengeluaran bagi penduduk miskin dan hampir miskin dialokasikan untuk beras. Pengalaman serupa juga terjadi pada 2013. Kenaikan harga BBM pada akhir Juni mengerek inflasi pada Juli 2013, sehingga mencapai 3,29 persen. Akibatnya, 0,48 juta orang terjerembap ke jurang kemiskinan sepanjang Maret-September 2013. Meski demikian, Jokowi-JK tak boleh ragu untuk menaikkan harga (baca: menghapus subsidi) BBM. Sebab, dengan mekanisme pemberian kompensasi yang tepat sasaran dan pengendalian inflasi (kelompok bahan makanan) yang efektif, dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan bisa ditekan. Selain itu, dalam jangka panjang, penghapusan subsidi BBM sejatinya bakal berdampak penurunan angka kemiskinan. Dengan demikian, ada ruang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk program-program anti-kemiskinan dapat ditingkatkan. Banyak bukti memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang dibarengi dengan pemerataan, merupakan resep terbaik untuk menyelesaikan ihwal kemiskinan. Sebaliknya, dalam jangka panjang, subsidi BBM justru bakal menghambat berbagai program anti-kemiskinan akibat keterbatasan anggaran. Ditengarai, selama ini, subsidi BBM juga telah berkontribusi terhadap kesenjangan ekonomi yang kian melebar. Pasalnya, 60-70 persen dari subsidi BBM, yang menyedot 20 persen anggaran negara, justru dinikmati golongan mampu. ●

BBM dan Kemiskinan Ivanovich Agusta  ;   Sosiolog Pedesaan IPB

KOMPAS, 02 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

Selain terkait kesalahan alokasi pemanfaat, wacana penurunan subsidi BBM satu dekade terakhir juga berurusan dengan upaya untuk menahan peningkatan orang miskin. Sayang strategi yang ditempuh tersebut masih gagal. Setahun setelah harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan dua kali lipat pada 2005, jumlah orang miskin meningkat 4,2 juta jiwa atau 1,8 persen. Kedua indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga meningkat. Artinya, kualitas kemiskinan dirasakan semakin mendalam bagi orang miskin sendiri. Kenaikan harga BBM sebesar 50 persen terjadi lagi Juni 2013. Dibandingkan Maret 2013, pada September jumlah orang miskin langsung naik 0,48 juta atau 0,1 persen. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga turut meningkat kembali. Belajar dari tahun lalu, inflasi riil yang dialami orang miskin sebesar 7,85 persen. Sesuai usulan Sajogyo, ini dihitung melalui peningkatan garis kemiskinan dari Rp 271.626 menjadi Rp 292.951 per kapita per bulan. Orang miskin berupaya berhemat dengan menurunkan persentase pengeluaran sebagian besar makanan dan seluruh pengeluaran non-makanan. Pengeluaran dipusatkan pada pembelian beras atau makanan pokok, dari 25% jadi 33%. Meski telah menghemat, toh pengeluaran makanan tetap meningkat 8 persen. Yang perlu diwaspadai, peningkatan harga non-makanan akibat kenaikan harga BBM juga telah memperbesar pengeluaran ini hingga 8 persen. Padahal, untuk aspek ini, orang miskin telah mengurangi pengeluaran sebesar 6 persen. Artinya, mereka secara riil merasakan kenaikan harga non-makanan hingga 14 persen. Jika tiap rumah tangga miskin beranggotakan 4,5 jiwa, pengeluaran per bulan pada tingkat garis kemiskinan saja meningkat jadi Rp 1,318 juta. Tahun lalu bantuan langsung kepada orang miskin hanya Rp 150.000 per bulan dan diberikan selama 3 bulan. Jumlah ini hanya 11% dari pengeluaran rumah tangga miskin; hanya sepertiga dari pengeluaran untuk makanan pokok. Data dari kalangan orang miskin yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik tersebut menunjukkan angka-angka yang jauh lebih tinggi daripada perkiraan dampak yang biasa disusun pemerintah. Tidak mengherankan proyek penanggulangan dampak kenaikan harga BBM berkali-kali gagal menahan laju kemiskinan. Anehnya, sebagian biaya dampak kenaikan harga BBM dialokasikan untuk infrastruktur transportasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Dari diskusi dengan orang-orang miskin sendiri, berbagai fasilitas tersebut tidak pernah teruji meningkatkan kesejahteraan mereka ke atas garis kemiskinan. Hal ini masuk akal karena orang miskin tetap harus membayar penggunaan fasilitas tersebut meskipun dengan harga lebih murah. Pihak yang segera memanfaatkan infrastruktur justru lapisan yang lebih tinggi. Proyek yang tidak mengkhususkan manfaat kepada orang miskin tampaknya senantiasa bocor untuk digunakan masyarakat umum. Kebijakan riil                                                      Proyek pengurangan pengeluaran baru mencapai hasil ketika benar-benar gratis bagi rumah tangga miskin untuk memanfaatkannya. Jika perawatan kesehatan gratis bagi rumah tangga miskin di Jakarta bisa direplikasi ke seluruh pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pengeluaran orang miskin bisa dihemat sekitar 1,5 persen. Jika biaya siswa sekolah se- Indonesia ditanggung sebagaimana di Jakarta, penghematan bisa ditambah 1,5 persen lagi. Kebijakan riil lainnya seharusnya berkaitan dengan perawatan atau pembangunan rumah bagi keluarga miskin. Dalam masa normal pengeluaran perumahan mencapai 8 persen. Meskipun menurun setelah kenaikan harga BBM, nilai pengeluaran tersebut masih sebesar 6 persen. Strategi alokasi beras untuk orang miskin tampaknya paling efektif untuk menahan laju kemiskinan. Setelah kenaikan harga BBM, pengeluaran beras mencapai Rp 450.000 per rumah tangga setiap bulan. Ini senilai 50 kilogram beras. Padahal, selama ini alokasi beras untuk rumah tangga miskin hanya 10 kilogram per bulan, dengan efektivitas hanya 23 persen. Artinya, secara riil hanya senilai 2 kilogram beras per bulan atau 4 persen dari kebutuhan makanan pokok rumah tangga miskin. Jika dibandingkan dengan kebijakan penanggulangan dampak kenaikan harga BBM selama ini, mula-mula perlu dilakukan realokasi kegiatan pembangunan. Kebijakan yang berorientasi pada pemanfaat umum dikurangi untuk dialihkan kepada pemanfaat khusus rumah tangga miskin sendiri. Artinya, pembangunan infrastruktur dan fasilitas fisik dikurangi. Realokasi menuju kebijakan yang riil bagi rumah tangga miskin seharusnya diprioritaskan untuk menanggulangi pengeluaran makanan pokok. Berikutnya ialah pengurangan pengeluaran biaya-biaya perawatan perumahan. Dukungan jaminan kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas berikutnya. ●

BBM dan Bayang-Bayang Kemiskinan

BBM dan Bayang-Bayang Kemiskinan

Posman Sibuea, Guru Besar Tetap di Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan

Unika Santo Thomas SU Medan

SUMBER : SINAR HARAPAN, 24 Maret 2012

Kado pahit dari pemerintah kepada rakyatnya di awal April mendatang adalah kenaikan harga BBM bersubsidi. Dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan pemerintah baru-baru ini, kenaikan harga jual BBM bersubsidi dipatok Rp 1.500 per liter. Artinya, harga Premium dan solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. 

Hasil kajian ilmiah dari aspek sosial ekonomi dan fiskal, meski terjadi penghematan subsidi BBM nasional Rp 31,58 triliun, kenaikan harga BBM Rp 1.500 per liter akan menimbulkan tambahan inflasi dan penurunan daya beli. 

Konsekuensi logis kebijakan ini telah mengundang reaksi dari banyak kalangan. Harga barang-barang kebutuhan pokok yang dipastikan bakal naik dan beban yang ditanggung masyarakat akan kian berat, dan tidak berhenti di situ.

Kenaikan inflasi akan menggiring jutaan penduduk Indonesia yang semula berada di sekitar garis kemiskinan menjadi miskin dan yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi semakin miskin (the depth of poverty).

Secara kasatmata jumlah warga Indonesia yang masih hidup di bawah bayang-bayang kemiskinan masih besar, berkisar 13 persen. Ini menunjukkan target penurunan kemiskinan belum tercapai. Padahal, imbas krisis global dan kenaikan harga BBM yang segera dieksekusi sudah pasti mengatrol jumlah orang miskin di Indonesia.

Penduduk miskin di Indonesia jumlahnya masih sekitar 31 juta orang. Target pemerintah menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,5 persen pada 2012 bakal sulit terealisasi. Tidak hanya itu, para pengamat ekonomi memprediksi pengurangan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen pada 2015 sesuai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) untuk Indonesia juga tidak akan tercapai. 

Faktor yang akan mendorong laju penurunan angka kemiskinan yang kian melambat adalah terpuruknya daya saing ekonomi Indonesia dan tingginya angka inflasi yang diungkit oleh naiknya harga berbagai kebutuhan pokok yang dipicu kian mahalnya harga BBM dan tarif dasar listrik. 

Tidak pelak lagi, semua kenaikan kebutuhan pokok ini berdekatan pula dengan tahun ajaran baru sekolah yang membutuhkan biaya besar untuk biaya masuk siswa baru, membeli buku, dan peralatan sekolah lainnya. 

Pemerintah patut mengakui kegagalannya selama ini meningkatkan kesejateraan warganya. Daya beli merosot tajam. Untuk memperoleh sembako saja kian sulit, dan kalaupun ada harga sudah melambung tinggi. Lebih separuh rakyat Indonesia yang miskin hidup di perdesaan yang merupakan basis pertanian.

Padahal revitalisasi pertanian yang dikumandangkan pemerintah pada 2005 diyakini dapat memperkokoh ketahanan pangan, dan membangun perdesaan untuk menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat  pedesaan yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. 

Ironis, ketika pemerintah acap menyebut-nyebut dalam pidato politiknya tentang pertumbuhan ekonomi 2011 yang mencapai 6,5 persen, nilai tukar petani–yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani–justru menurun secara konsisten setiap tahun.

Bersamaan dengan itu, di saat pemerintah bernyanyi tentang swasembada beras, konsumen dan petani harus membeli beras dengan harga yang semakin mahal.

Kurang di Segala Hal

Kita menghuni negeri yang penuh ironi, yakni negeri yang memiliki segalanya namun mengalami kekurangan banyak hal. Kita memiliki lautan yang luas dan kaya dengan segala jenis ikan, tetapi rakyat masih banyak mengalami gizi buruk karena jarang mengonsumsi ikan.

Kita juga dikaruniai minyak bumi yang berlimpah, tetapi minyak tanah kerap hilang dari kehidupan “wong cilik” dan hidupnya kerap diteror ledakan tabung gas.

Kita kembali menjadi bangsa yang bergelut dan berkubang dengan urusan sembako, mulai dari beras, minyak tanah, minyak goreng, telur, hingga cabe. Jika terlalu lama menjadi bangsa sembako, harga paling mahal yang harus dibayar adalah kita kian jauh tertinggal dalam human development yang bermuara pada terbengkalainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian Visi Indonesia 2030.   

Meski pemerintah menyebutkan jumlah penduduk miskin tahun 2011 menurun 1,0 persen dibandingkan 2010, namun kenyataan ini menjadi hal paradoks di tengah ketidakberhasilan pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok sehingga beban masyarakat kian berat. Patut diduga jumlah warga yang mengalami pemiskinan makin bertambah.

Meski di tingkat makro kondisi Indonesia membaik, nilai rupiah cenderung menguat terhadap dolar AS, tetapi di tingkat mikro puluhan juta penduduk hidup dalam lilitan kemiskinan. Kemelaratan hidup membalut kehidupan sejumlah besar warga. 

Hingga sekarang belum terlihat adanya grand design pembangunan nasional yang menyeluruh guna perwujudan Visi Indonesia 2030 yang telah diluncurkan sekitar lima tahun lalu.

Suka atau tidak suka, kita dibawa bermimpi. Pada 2030 Indonesia masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita US$ 18.000 per tahun, atau Rp 500.000 per hari dengan kurs Rp 10.000. 

Visi Indonesia 2030 kurang memperhitungkan tantangan riil yang dihadapi warga. Visi memang mimpi, namun ketika visi dibuat dengan mengabaikan faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia, visi menjadi utopia.

Jurang antara visi dan realitas terbentang amat lebar. Kemiskinan adalah kenyataan hidup yang dialami sekitar 18,5 juta rumah tangga yang identik dengan 74 juta jiwa.

Ironisnya, setelah 14 tahun reformasi dengan agenda utama memerangi kemiskinan, perilaku koruptif di tengah warga kian membuih karena virusnya menyebar lebih meluas, lebih nekat, dan vulgar. Petugas pajak dengan mudahnya menilap uang rakyat ratusan miliar rupiah yang seharusnya dana itu bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan semisal pemberdayaan masyarakat mengatasi gizi buruk anak sekolah dan ibu hamil.

Kemiskinan dan busung lapar yang ditularkan virus koruptif tidak hanya bersemayam di Benua Afrika yang relatif tandus dan miskin sumber daya alamnya, tetapi sudah bertunas di Indonesia yang dikenal sebagai negeri “gemah-ripah loh jinawi”. Muaranya kualitas SDM Indonesia di masa datang akan mengalami pelapukan.

Jika hal ini dibiarkan terus menggerogoti sel-sel kehidupan warga sudah pasti mengancam pencapaian MDGs 2015. Kondisi sekarang mirip di awal 1960-an, yakni antrean panjang raskin, pemadaman listrik secara bergilir, pengangguran, dan pengimis terus memuai jumlahnya.

Revitalisasi di semua bidang dibutuhkan untuk menginfus vitamin pemberdayaan ke dalam sel kehidupan pembangunan ekonomi nasional agar mampu keluar dari bayang-bayang kemiskinan. ●