Manusia Bersumber Daya Iptek dan Infrastruktur

KUNCI ZERO ACCIDENT Manusia Bersumber Daya Iptek dan Infrastruktur Jusman Syafii Djamal  ;  Mantan Menteri Perhubungan

MEDIA INDONESIA,  05 Januari 2015

                                                                                                                       

BISNIS maskapai penerbangan ialah highly regulated, padat teknologi, dan padat modal. Fondasinya ialah safety and security of transportation. Tanpa fondasi kukuh pada upaya membangun sistem keselamatan dan keamanan penerbangan, bisnis itu akan melahirkan duka nestapa tiada henti yang tidak kita inginkan. Sasaran kita sebagai bangsa ialah menciptakan pertumbuhan volume bisnis transportasi udara untuk menjadi jembatan udara bagi 17 ribu pulau di Indonesia. Pertumbuhan volume bisnis angkutan udara diprediksi akan meningkat dua kali lipat setiap lima tahun.Dalam rute domestik 1999 tercatat ada 6,3 juta penumpang. Pada 2003 ada 19,2 juta penumpang, 2009 ada 43,8 juta penumpang, dan 2014 ada 82 juta penumpang. Diprediksi, pada 2015 akan menjadi 90,6 juta penumpang. Yang menarik pertumbuhan penumpang itu paling tinggi terjadi pada maskapai penerbangan low cost carrier (LCC) atau budget traveler. Pada 2000 tercatat pengguna jasa LCC itu ada 3 juta penumpang, 2005 meningkat menjadi 17,2 juta, 2010 naik menjadi 34,4 juta, dan 2014 menjadi 59,1 juta serta 2015 diprediksi menjadi 66,3 juta penumpang. Peningkatan volume penumpang pastilah akan diikuti peningkatan jumlah maskapai, frekuensi penerbangan serta penambahan kapasitas tempat duduk melalui pengadaan pesawat terbang baru. Diperlukan kualitas unggul dari regulator dan operator penerbangan untuk melayani peningkatan volume penumpang yang terus meningkat sepanjang waktu. Perlu langkah peningkatan kualitas manusia bersumber daya iptek dan remunerasi yang jauh lebih baik agar tercipta profesionalisme.Serta kualitas infrastruktur berupa modernisasi bandara, fasilitas perawatan pesawat terbang, institusi pendidikan pilot, dan manusia bersumber daya iptek dirgantara serta modernisasi infrastruktur navigasi udara kelas dunia. Tanpa regulator yang tangguh dan unggul, tentulah pembinaan dan pengawasan keselamatan operasional penerbangan akan mengalami kendala. Titik lemah yang sering disampaikan pelbagai audit ICAO (The International Civil Aviation Organization) ialah kurangnya jumlah tenaga inspektur lapangan serta kualitas profesionalisme yang harus terus-menerus di-upgrade untuk mendeteksi setiap benih kecelakaan yang mungkin terjadi. Kebutuhan mendesak Dalam hal ini, kecepatan regulator untuk memenuhi fungsinya dengan baik dihadapkan pada kendala keterbatasan manusia bersumber daya iptek. Di Indonesia ada Institut Teknologi Bandung (ITB) yang memiliki Fakultas Teknologi Dirgantara dan pelbagai universitas lainnya seperti Universitas Nurtanio di Bandung dan Universitas Suryadharma di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Selain itu, ada pelbagai sekolah penerbangan seperti Sekolah Penerbangan Curug dan Sekbang TNI-AU. Kemajuan teknologi dan kecanggihan pesawat terbang telah membuat adanya kebutuhan mendesak untuk selalu memperbarui setiap jenis rincian peraturan dan tata cara kerja organisasi regulator.Kemajuan teknologi dirgantara menuntut peningkatan proses perbaikan terus-menerus agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi internasional. Diperlukan suatu ekosistem dengan peluang tindak nonprofesional (unprofessional conduct) yang bertentangan dengan etika profesional, baik di kalangan regulator maupun operator, menghi lang dari bumi Indonesia sebab keselamatan dan keamanan penerbangan bukan komoditas yang diperdagangkan dalam trading places.  Sanksi yang tegas bagi setiap penyimpangan dapat dirujuk melalui implementasi UU No 1/2009 tentang Penerbangan. Bisnis maskapai penerbangan berbeda dengan bisnis tukang cukur.Jika kita ingin mencukur rambut, biasanya cukur dulu baru bayar. Sebaliknya di maskapai penerbangan, bayar dulu baru pelayanan diberikan kemudian. Kadang kala pembayaran dilakukan enam bulan di muka, pada saat nilai tukar rupiah di posisi 9.500 per dolar AS-nya. Sementara itu, pelayanan dilakukan pada saat setiap US$1 berharga Rp12.500 sehingga ada perbedaan biaya 30%. Semua operasi pesawat terbang pada umumnya dilaksanakan dengan nilai dolar AS, tidak rupiah. Dalam hal ini, bisa saja di saat operasi angkut penumpang dilaksanakan, biaya lebih besar daripada pendapatan alias rugi. Diperlukan keahlian pengelolaan finansial yang canggih dan tepat sasaran untuk mencegah kebangkrutan. Pada umumnya, untuk memastikan return on investment berbagai upaya peningkatan pendapatan (revenue generating activities) dan program penghematan internal (cost reduction) dilakukan tiap maskapai penerbangan. Tanpa kultur keselamatan dan keamanan penerbangan dalam perusahaan, akan terjadi kecenderungan yang mengkhawatirkan. Bagi yang tidak memahami arti keselamatan penerbangan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan menjadi prioritas tertinggi, pengembalian modal dan keuntungan menjadi prioritas jauh  lebih utama. Hal tersebut dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Terjadi perang tarif di antara sesama perusahaan penerbangan. Muncul harga tiket pesawat sangat murah, bahkan lebih murah daripada angkutan laut dan darat. Harga tiket tidak lagi secara realistis mencerminkan biaya operasional yang tiap saat meningkat. Tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang pesawat serta biaya perawatan yang juga dipengaruhi fluktuasi nilai tukar telah menyedot hampir 52% biaya operasi. Meskipun banyak tumbuh model bisnis LCC, dalam praktik terdapat perbedaan di antara konsep LCC yang diterapkan di Indonesia dengan yang digunakan maskapai penerbangan internasional. Konsep bisnis tarif murah atau LCC diperkenalkan pertama kali oleh Pacific South West Airlines di Amerika Serikat yang melakukan penerbangan perdananya pada 6 Mei 1949. Konsep LCC internasional umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Struktur organisasi datar, tidak berjenjang, dan karyawan bekerja equal partnership. Jumlah personel sedikit dengan entrepreneurship tinggi, armada pesawat baru dilaksanakan dengan cara sewa, tidak memiliki pesawat terbang sehingga meringankan biaya investasi awal dan dapat fokus sebagai operator semata, dan perawatan pesawat dilaksanakan pihak ketiga (outsource). Bagaimana di Indonesia? Sebelum 2007, pengertian airline tarif murah di Indonesia agak sedikit berbeda, di antaranya struktur organisasinya ramping tetapi tetap berjenjang, manajemen terlalu dominan mengatur/mengintervensi standar teknis keselamatan penerbangan, manajemen perusahaan hanya sedikit yang mempunyai pengalaman di bidang ang kutan udara dan belum ada sense of safety, efisiensi sering kali dilakukan pada elemen safety seperti penundaan recurrent training untuk para kru, penundaan waktu overhaul, perpanjangan umur komponen pesawat tanpa alasan teknis, perpanjangan jam kerja personel, dan persyaratan kompetensi kru yang longgar. Ada bahaya munculnya benih kecelakaan yang tertidur di dalam sistem LCC model sebelum 2007. Dalam lima tahun terakhir telah muncul model LCC di Indonesia yang jauh lebih baik dan telah menggunakan benchmarking dengan standardisasi LCC internasional seperti Ryan Air, Soutwest Airline, dan Jet Blue. Kemajuan pelbagai model bisnis maskapai penerbangan sering kali masih terbentur oleh birokrasi impor ekspor yang tidak memungkinkan pengadaan suku cadang dengan cepat tanpa dikenai bea masuk tinggi. Kebanyakan maskapai penerbangan LCC tidak mau lakukan investasi infrastruktur perawatan pesawat dan suku cadang. Bagi LCC, persediaan suku cadang dalam jumlah besar dengan pendirian fasilitas perawatan pesawat tersendiri akan menguras cadangan dana. Jalan terbaik yang ditempuh maskapai penerbangan ialah outsourcing atau pemindahan mata rantai aktivitas perawatan pesawat ke pihak ketiga. Indonesia memiliki dua perusahaan perawatan dan pemeliharaan pesawat yang paling lengkap dan memenuhi persyaratan regulasi, di antaranya Garuda Maintenance Facility (GMF). Terdapat kurang lebih 30 maintenance shop yang berbentuk small medium enterprise, dengan fasilitas dan sumber daya manusia terbatas. Pada masa lalu sebelum 2007, penggunaan bogus part atau suku cadang yang tidak dilengkapi riwayat manufaktur dan sertifikat uji kelaikan, atau suku cadang bekas yang direkondisi dan difungsikan kembali melalui proses rekayasa dan perawatan ulang di dalam maintenance shop dengan teknik tertentu untuk dapat lolos dari pemeriksaan regulator, kadang kala diterapkan. Proses perawatan yang dilaksanakan secara sepotong demi sepotong disesuaikan dengan jumlah dana tersedia. Kini tujuh tahun berselang, atau 2014, praktik tidak profesional dalam bidang perawatan pesawat terbang yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut sudah sirna. Kualitas bandara Pada masa lalu, kualitas kebandarudaraan nasional juga berperan dalam proses  kemerosotan tingkat keselamatan penerbangan. Ketidakmampuan manajemen dan organisasi bandara untuk membangun sistem keamanan bandara menyebabkan barang berbahaya (dangerous goods) bisa lolos masuk pesawat. Kini muncul bandara baru yang memiliki kualitas amat bagus dan memenuhi standar internasional sehingga kemerosotan tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan di bandara sudah dapat dicegah ke titik terendah. Tidak ada catatan tentang kelalaian manajemen bandara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II dalam lima tahun terakhir ini dalam hal keselamatan dan keamanan penerbangan. Pada masa lalu, kondisi radar di seluruh Indonesia memerlukan proses peremajaan dan pemutakhiran. Dalam kegiatan operasi sehari-hari pengatur lalu lintas udara (ATC) menghadapi potensi ancaman dan gangguan yang dapat muncul sewaktu waktu, seperti sarana dan prasarana radar mati mendadak karena komputer pengolah informasi tidak berfungsi seperti seharusnya. Kini setelah pengelolaan ATC di bawah kendali tunggal atau single provider, investasi untuk meremajakan dan memodernisasi alat peralatan utama pengatur lalu lintas telah terjadi. Jatuhnya Air Asia QZ8501 di Selat Karimata dalam cuaca buruk telah memunculkan wacana agar ATC di Indonesia mencontoh ATC di Singapura dan ATC internasional lainnya, yakni di ruang pengatur lalu lintas udara ditempatkan informasi tentang cuaca bersinergi dengan BMKG. Zero accident dalam transportasi udara hanya mungkin terwujud dengan peningkatan kualitas dan kuantitas manusia bersumber daya iptek dengan model remunerasi yang tepat dan benar, serta modernisasi alat peralatan utama serta infrastruktur. Perangkat keras dan lunak ada dalam pengelolaan keselamatan dan keamanan di bandara, juga navigasi lalu lintas udara dan pesawat terbang dan perawatannya. ●

US foreign policy and its impact on RI

US foreign policy and its impact on RI Jusman Syafii Djamal  ;  Former Transportation Minister (2007-2009), Chairman of the Matsushita Gobel Foundation and President Commissioner of PT Telkom JAKARTA POST, 07 Oktober 2013

The US remains the single most powerful nation on earth and how well or poorly it projects its influence matters greatly to Indonesia. 

Recent developments have, however, rightly or wrongly, raised some question marks over the credibility and effectiveness of US foreign policy. We need to understand how this might affect Indonesia’s interests, especially in Southeast Asia.

The ongoing crisis over the alleged use of chemical weapons by the Syrian President Bashar al-Assad’s government in Syria has diminished the US. 

US President Barack Obama had, a year ago, drawn a red line, warning Assad that the use of chemical weapons would not be tolerated. Despite this, there was clearly a horrific deployment of chemical weapons against a large number of civilians in an area near Damascus that was occupied by rebel fighters. 

The US and its allies said circumstantial evidence showed the Assad regime was culpable, though this was hotly disputed by Assad’s allies such as Russia. The US responded slowly and hesitated in the face of this violation of their red line. 

When Obama did eventually decide to mobilize military force against the Assad regime, he faced a series of embarrassing setbacks. The UK, once the Americans’ most dependable ally, pulled out of military action against Syria when its parliament voted against the idea. 

Obama did not help matters when he chose to seek Congressional approval for action even though it was not needed. Not only did this slow decision-making depict the US as ponderous and indecisive, it turned out that a large section of Congress was reluctant to support him. In the end, it was a Russian proposal for Syria to voluntarily agree to dispose its chemical weapons that opened the way to a potential resolution of the crisis.

This episode has weakened the US in many ways. First, the impression has been given that the US is no longer able to mobilize a credible “coalition of the willing” as it was once able to. Even if it is the world’s only superpower, the world is far too complex and unmanageable a place for the US to act alone. Without the capacity to pull together such dependable coalitions, US power will be somewhat circumscribed. 

Second, the domestic support for a US president to act forcefully in international affairs appears to have weakened significantly. While US politics have always been partisan and US presidents have rarely had their way on everything, there had been a consensus until recently that both sides of the partisan divide should put aside their differences and support presidential action when the US faced an international crisis. 

The weakening of this domestic consensus signals to the US’ enemies that it is less capable of acting against them should they test the US’ will and capacity to respond. It also signals to the US allies that it might be a less than dependable friend in times of need. 

Third, the US appears to have partly lost the initiative to Russia in a region it has dominated for decades. Since the early 1970s when it brokered an improvement in relations between Egypt and Israel, the US has dominated the Middle East: it has mediated disputes, been the largest aid donor to the region, the main supplier of military weaponry and has helped underwrite support for the continued rule of the political elites who govern key countries in the region. Now Russia has shown up the US — at least in this episode — Middle Eastern powers might be more willing to turn to the Russians as a counter to the US. 

What are the underlying problems? It would be easy to say that these setbacks are simply due to misjudgments made by a president who is relatively inexperienced in international affairs and the weak foreign policy team that he has put together for his second term. 

However, the causes go deeper and reflect lasting damage from bad policies pursued by previous US administrations. 

In particular, the debacle in Iraq has undermined the US in many ways. For instance, the US public is now very wary of supporting foreign adventures as a result. Moreover, there is much more international distrust of the US after its basis for invading Iraq (Iraq’s possession of weapons of mass destruction) was shown to be untrue. The failure to stabilize both Iraq and Afghanistan after a decade of trying underlines the limits of US power. 

There are two other challenges to the US. Its fiscal position is parlous in the long term, which means that the fiscal constraints on its military and foreign policy are likely to become more serious over time. With these more limited resources, it will have to face the inexorable rise of China — which will over time force the US to share power and influence with China, limiting its current dominance.

An analysis of the US position is not complete without also taking into account its extraordinary strengths. The US is — and will remain for at least the next few decades — unbeatable as a source of technological innovation, especially in defense matters. 

Its military spending exceeds that of the next 12 countries combined — and this too will be the case for a long time to come. Its economy may eventually become smaller than China’s but it will still remain the most sophisticated and advanced country in the world. 

More importantly, while the US does make mistakes, it also learns from these mistakes and adapts quickly. The US will remain a formidable superpower for a long time to come.

This resilience of the US as a power to contend with is evident in Indonesia’s backyard. Just as some Chinese commentators were dismissing the US as a declining power, the US has announced a decisive re-engagement with Asia, with the promise to deploy more troops and air and naval assets to the region. 

It is strengthening its strategic and military alliances with Japan, Australia and some of the smaller countries in Asia while building a new one with India. For all its challenges, the US will remain a force to be reckoned with in Indonesia’s backyard. 

Indonesia will be affected by how US power rises or weakens.

First, for the sake of its development, Indonesia needs a stable global and regional environment. The rise of China could pose a risk to Indonesia if China is not balanced by another power in the region and only the US can play that role. Since Indonesia cannot keep the big powers out of Southeast Asia, the next best thing is to have a balance of powers with no one big power dominating. 

Second, whether we like it or not, the US is the only global policeman. It alone has the resources and incentive to provide global public goods such as maintaining peace and security in major oil producing regions such as the Middle East. Without the US playing such a role, Indonesia could well see highly damaging spikes in oil prices and perhaps even disruptions of oil supplies. 

A diminished US is, therefore, not good news for Indonesia. We should all hope that Obama regains the political initiative and restores a clear sense of direction to US foreign policy. ●

Murid Mengalahkan Guru

Murid Mengalahkan Guru Jusman Syafii Djamal  ;  Chairman Matsushita Gobel Foundation

SUARA KARYA, 23 Juli 2013

Jepang telah mengalahkan Amerika Serikat (AS) tidak melalui bom atom, tetapi dengan keahlian dan profesionalisme membangun industri yang jauh lebih efisien dan produktif dalam kurun 40 tahun tanpa henti dan konsisten. Kemenangan Jepang atas AS itu menyusul Kota Detroit di Negara Bagian Michigan, AS, bangkrut setelah dinyatakan pailit minggu lalu. AS telah bertekuk lutut kepada Jepang. Industri mobil negeri Paman Sam itu kalah dari Jepang. Kini, murid telah mengalahkan gurunya.

Detroit telah mengajukan pernyataan perlindungan kebangkrutan kepada pengadilan dengan merujuk pada Chapter 9 Undang-Undang (UU) Kebangkrutan AS. Melalui pernyataan itu, diharapkan ada mekanisme yang dilindungi oleh UU agar semua utang yang selama ini membebani anggaran pendapatan kota dapat direstrukturisasi.

Menurut Associated Press, masalah utang Kota Detroit telah lama berlangsung dan akan membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikannya. Kemerosotan ekonomi Kota Detroit yang menjadi pusat industri mobil terbesar di Amerika telah berlangsung sejak 1980-an. Yakni, ketika industri mobil Jepang seperti Toyota, Nissan, Honda, bangkit dan secara perlahan telah menggerogoti daya kompetisi industri mobil AS. Pernyataan kebangkrutan itu menandai suatu model kebangkrutan terbesar dalam sejarah kota di AS.

Menurut Free Press, Kota Detroit memiliki utang akumulasi 18,5 miliar dolar AS kepada kreditur, termasuk utang pensiun pegawai publik.

Persaingan bebas, mekanisme pasar, dan tidak adanya intervensi Pemerintah AS telah menyebabkan industri mobil Jepang yang belajar membuat mobil dari Kota Detroit mampu memproduksi mobil yang jauh lebih murah dan lebih berkualitas dibanding industri mobil AS. General Motor, Ford, Chrysler telah terjebak dengan "rasa nyaman" dan "tak mampu melahirkan inovasi baik dalam produk baru maupun dalam proses produksi"--kalah dalam pertarungan memperebutkan pasar konsumen di AS sendiri maupun di dunia. Honda Nissan dan Toyota muncul sebagai pemenang.

Akibatnya, industri manufaktur termasuk mobil kehilangan market share. Revenue merosot tahun demi tahun. Restrukturisasi yang dilakukan melahirkan program downsizing atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Penduduk kemudian pindah ke kota lain untuk menyambung hidup dan kota kehilangan sumber pendapatan asli daerahnya.

Sementara itu, di kota yang tetap tinggal pada umumnya bukan lagi mayoritas pekerja industri, melainkan penduduk yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai publik dengan gaji dari pemerintah kota.

Utang kota yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran bagi pembiayaan pengeluaran kota seperti gaji pegawai publik, polisi, pembuatan jalan, pemeliharaan gedung-gedung sekolah dan public space lainnya secara perlahan tapi pasti merayap naik, hingga 18 miliar dolar AS tahun 2013.

Pada bulan Maret 2013, Gubernur Michigan Rick Snyder menunjuk Kevyn Orr sebagai wali kota darurat. Dan, Snyder ketika menjabat melakukan langkah kontroversial: mendeklarasikan Detroit bangkrut. AS pun geger. Adapun industri di Indonesia, ke mana akan melangkah? ●