Ilusi Trump dan Implikasinya

Ilusi Trump dan Implikasinya A Prasetyantoko  ;  Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

                                            MEDIA INDONESIA, 23 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

INAUGURASI Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat diwarnai situasi ambigu di seluruh pelosok negeri, yang juga berimbas pada level global. Para pendukung menganggap pidatonya sangat lugas, berbeda dengan pidato presiden lainnya yang berbunga-bunga tetapi tidak konkret. Namun, bagi penentangnya, pidato Trump dikategorikan sebagai pidato terburuk seorang presiden negara besar, sama sekali tidak visioner. Momen pelantikan Presiden Trump tergolong tak lazim karena selain tak banyak yang mengelu-elukan, di banyak tempat justru terjadi demonstrasi menentang presiden baru. Inilah ambiguitas masyarakat AS yang akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Seakan momen ini menjadi penanda semakin terpuruknya kejayaan peradaban AS. Tampak begitu besar situasi paradoksal antara apa yang ingin dituju dan realitas di lapangan. Ketika Presiden Trump menyerukan slogan Make America Great Again, justru fakta di lapangan bisa sebaliknya, yaitu situasi AS menjadi semakin terpuruk. Dalam pidatonya, Presiden Trump dengan lugas menyatakan America first sebagai prinsip utama pemerintahannya. Pendekatan yang dalam sejarah AS hanya sebatas rumor dan kasak-kusuk serta tak pernah menjadi mainstream di AS, kini secara resmi diadopsi sebagai pendekatan pemerintah. Sederhananya, prinsip ini mengajarkan agar penduduk AS mengonsumsi barang AS sendiri serta mempekerjakan orang AS. Kepentingan domestik didahulukan. Momen ini sangat penting bagi AS karena selama ini negara ini selalu dianggap sebagai promotor prinsip keterbukaan. Kini pola kebijakan tengah berubah secara drastis. Era ini ke depan akan ditandai dengan pola kebijakan yang lebih bersifat proteksionistis.  Itu artinya, peran AS di kancah global juga akan mengalami reposisi penting. Apa implikasinya bagi negara berkembang seperti Indonesia? Meski seluruh retorika yang dibangun dipastikan tak semua bisa dan akan dilaksanakan, stand point Presiden AS sudah akan membuat perubahan pola relasi ekonomi antarnegara, khususnya dengan negara berkembang. Ilusi industrialisasi Secara lugas, Presiden Trump dalam pidato pelantikannya menyadari sepenuhnya, sikap dan pilihan politik yang lebih mendahulukan kepentingan domestik secara alamiah akan diikuti negara lain. Secara pragmatis, Presiden Trump juga mempersilakan negara lain mendahulukan kepentingan domestik masing-masing. Dengan begitu, Presiden Trump tengah membuka celah bagi munculnya berbagai friksi dan perang kepentingan, khususnya di sektor perdagangan secara global. Itulah mengapa situs the Guardians menilai pidato Trump ini sebagai genderang perang politik luar negeri AS. Presiden Trump meyakini, menutup diri dan lebih melihat ke dalam perekonomian akan lebih maju dan memakmurkan. Bisa jadi prinsip ini benar, seandainya sistem industri masih konvensional. Sebaliknya, faktanya sekarang industri sudah sedemikian maju dan lintas-negara. Tak mungkin lagi sebuah negara menutup diri. Jika dipaksakan, bukannya akan membuat industri dinamis, sebaliknya akan cenderung melambat. Industrialisasi sudah memasuki fase revolusi gelombang keempat. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan sintesis antara faktor fisik, digital dan biologi. Berbagai penemuan di berbagai bidang telah membuat sistem industri menjadi lebih efisien di satu sisi, tapi juga lentur. Pertama, industri terdiri dari sekumpulan lini produksi yang terikat satu sama lain secara global. Itulah yang disebut sebagai Global Value-Chain. Karena sifat industrinya ini pula, keterbukaan setiap negara dibutuhkan untuk mendorong industri. Semakin terbuka sebuah negara, semakin dinamis industrinya. Sebaliknya, semakin tertutup justru akan mematikan sektor industrinya. Kedua, sifat alamiah industri yang berkembang belakangan ini memang tak menyerap banyak tenaga kerja. Kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan dalam industrialisasi 4.0 mengarah pada kelompok berpengetahuan tinggi dinamis dan inovatif. Karena faktor terakhir ini, ketimpangan terjadi di semua negara, termasuk di AS sendiri. Secara umum, perbedaan masyarakatnya begitu tegas, yaitu kelompok yang memiliki akses informasi dan pengetahuan dan tidak. Semakin tinggi akses pada pengetahuan dan informasi, akumulasi kekayaannya semakin baik. Dan sebaliknya. Dalam kasus pemilihan Presiden AS terakhir ini, orang-orang yang terpinggirkan dari akses pengetahuan dan informasi ingin dilibatkan kembali dengan cara memilih Donald Trump. Dengan begitu, memang tugas Presiden Trump setelah terpilih pertama-tama ialah merealisasikan propaganda politik yang memenangkan pemilihannya. Masalahnya, apakah itu realistis? Jika memang arah kebijakan AS ke depan akan lebih pro-kelompok yang terbuang dari akses informasi dan pengetahuan, nampaknya lanskap perekonomian AS juga akan berubah. Masalahnya, tak ada perubahan cepat (revolusioner) yang mulus, pasti akan diwarnai gejolak. Dan apakah ini era dimulainya pergolakan baik secara politik dan ekonomi di AS? Tak ada satu orang pun yang tahu. Implikasi pada negara berkembang Segera setelah dilantik, Trump berjanji akan menarik keikutsertaannya dari Trans-Pacific Partnership (TPP), dan bahkan akan segera mengevaluasi kesepakatan perdagangan bebas kawasan Amerika Utara atau NAFTA (North American Free Trade Agreement) yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Implikasinya pada level global akan segara dirasakan, ketika perdagangan global akan menyusut dan pada gilirannya akan membuat pertumbuhan ekonom melambat. Sektor perdagangan dan industri akan menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika perekonomian global dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, dampak kebijakan Trump sudah dirasakan. Pertama, Trump akan menurunkan tarif pajak baik perseorangan maupun perusahaan menjadi sekitar 15% saja. Dengan demikian, penerimaan negara akan menyusut tajam. Kedua, pada waktu bersamaan akan meningkatkan pengeluaran secara besar-besaran di berbagai proyek infrastruktur. Rupanya Trump ingin mengulangi keberhasilan sejarah AS dengan New Deal pada masa pemerintahan Presiden Roosevelt yang berhasil menghadapi masa depresi besar 1930-an. Implikasi dari kombinasi kebijakan ini sudah dirasakan, yaitu pasar utang AS langsung melonjak. Likuiditas dari negara berkembang mengalir ke pasar utang AS. Dengan struktur penerimaan dan pengeluaran yang timpang, pemerintah tak punya cara lain kecuali merilis surat utang dalam jumlah besar. Dengan mengalirnya likuiditas dari negara berkembang ke AS, mata uang dolar akan terus menguat. Akibatnya, barang-barang produksi AS menjadi lebih mahal.  Ekspor AS akan terpukul. Dan karena itu, pasar domestik difungsikan menampung produksi AS. Dengan begitu, peningkatan pendapatan di dalam negeri AS harus menjadi agenda. Karena jika tidak, pasarnya akan terlalu kecil jika dibandingkan dengan produksi AS yang begitu besar. Memang tampaknya sederhana, tapi implikasi di lapangan tak semudah yang dibayangkan dalam logika normatif yang sederhana. Pengalaman Donald Trump sebagai pengusaha tak semuanya bisa dilaksanakan dalam tata pemerintahan negara sebesar AS. Dibutuhkan kompetensi teknokratis, selain pemetaan politik yang komprehensif. Tanpa upaya ini, bisa jadi propaganda Presiden Trump akan berujung pada kemarahan warga yang merasa tak mendapatkan apa-apa. Semuanya hanya ilusi belaka. Memanfaatkan momentum Bagi negara berkembang seperti kita, hal pertama yang harus disadari, peta permainan global akan segara berubah. Maka dari itu, kita harus bersiap dengan perubahan yang lebih protektif tersebut. Meski ada berbagai tantangan serius di masa depan, muncul pula berbagai peluang yang juga harus dimanfaatkan. Jika perdagangan global menurun serta transaksi dengan AS berkurang, konsolidasi kawasan regional menjadi penting. Apalagi jika benar AS segera keluar dari TPP dan NAFTA, justru peran dari pasar kawasan ASEAN justru berpotensi bersinar. Masyarakat Ekonomi ASEAN justru memiliki momentum untuk mempercepat integrasi ekonomi agar menguntungkan para anggotanya. Jika peran AS dalam peta perdagangan global surut, peran Tiongkok justru makin menonjol. Kepemimpinan AS dalam TPP pasti bisa dengan cepat ditangkap Tiongkok dengan mengakselerasi persekutuan blok Tiongkok atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Bagi perekonomian Indonesia sendiri, RCEP bisa jadi lebih memiliki makna ketimbang TPP. Dengan demikian, di antara berbagai kerugian dan tantangan dengan naiknya Trump, kita justru melihat terbukanya peluang untuk mengakselerasi integrasi perdagangan kita guna mendapatkan nilai tambah yang lebih baik. Meski demikian, bukan berarti situasinya akan lebih rileks. Sebaliknya, tingkat ketidakpastian akan semakin tinggi, sehingga gejolak juga menjadi semakin tak terkendali. Untuk itu, melanjutkan berbagai upaya reformasi kebijakan yang berorientasi perubahan struktural perekonomian domestik harus dilanjutkan. Di bawah Presiden Joko Widodo, perekonomian Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling menjanjikan karena terlihat ada upaya pembenahan besar-besaran. Momentum ini jangan sampai terlewatkan, mengingat peluang ini tidak akan berulang dalam sejarah. ●