Parlemen versus Pengemis Wayan Windia  ;   Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana,  Ketua Badan Penjaminan Mutu Unud

JAWA POS,  28 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                                       

DALAM setiap berceramah tentang subak, saya tidak lupa menyelipkan pernyataan yang tragis. Bahwa ternyata petani yang lahannya 1 hektare dan menanam padi, pendapatannya lebih rendah daripada seorang pengemis jalanan. Selanjutnya, dalam berita akhir-akhir ini, berkait sidang perkara SKK Migas, saya agak tercenung dengan kesaksian di pengadilan. Bahwa pihak eksekutif harus memberikan setoran ke DPR agar anggaran kementeriannya terjamin. Artinya, agar anggarannya tidak diberi tanda bintang, yang berarti anggaran itu belum bisa dicairkan. Untuk mencairkannya, perlu ada setoran. Hal seperti itu telah lama saya dengar dan sudah menjadi rahasia umum. Namun, baru kali ini saya mendengarnya di pengadilan. Banyak juga saya dengar di tingkat lokal bahwa anggota DPRD pun sering "nitip" anggaran pada proyek-proyek yang dikelola dinas/SKPD terkait. Kalau SKPD tidak mau, anggaran proyek itu akan diberi tanda bintang. Kalau berita itu benar, parlemen kita dari tingkat daerah hingga ke pusat sejatinya sudah rusak. Saya pikir yang merusak itu adalah sistem politik kita yang liberal, dan sementara itu rakyat kita masih miskin. Kini, menjelang Pemilu 2014, tampaknya sudah ramai ada wacana di pedesaan, tentang berbagai "amplop" yang berhamburan melalui pimpinan banjar atau desa. Kalau saya tanya, mengapa mau menerima amplop dari berbagai caleg? Apakah tidak sebaiknya hanya menerima uang dari satu caleg agar kita masih dianggap punya integritas dan harga diri? Mereka pun dengan ringan saja menjawab. "Ah, nanti setelah mereka terpilih, kan mereka juga akan korupsi di sana," katanya. Hal ini tampaknya bermakna bahwa ternyata mulai tingkat rakyat hingga wakilnya, dan bahkan banyak juga kalangan kepala daerah, kementerian, pimpinan parpol, dan penegak hukum, yang tersangkut korupsi. Kalau begini keadaannya, apakah kita bisa mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sejatinya sudah menjadi budaya masyarakat? Kalau masyarakat sudah korup dan parpol juga korup, apakah mungkin bisa muncul pemimpin bangsa yang baik? Sebab, pemimpin bangsa pada dasarnya muncul melalui saringan parpol. Bahkan, personal lembaga negara dan para komisioner (MK, KPU, KPI, KIP, dll.), muncul melalui saringan kader parpol di DPR. Kalau begini keadaannya, tidak heran kalau muncul kader bangsa sekelas Akil Mochtar, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Lutfi Hasan Iskak, dll, yang kini berada dalam tahanan KPK. Mari kita kembali pada tema tulisan, yakni bahasan tentang parlemen versus pengemis. Patut dicatat bahwa kaum pengemis, penerimaannya sekitar Rp 3 juta per bulan. Anggota parlemen (lokal) penerimaannya mungkin lebih Rp 30 juta per bulan. Adapun anggota parlemen pusat, penerimaannya pasti berlipat-lipat. Tetapi, mengapa mereka masih rakus? Bahkan, dengan ancaman memberikan tanda bintang pada mata anggaran, atau menggagalkan anggaran yang diajukan pihak eksekutif. Tampaknya, manusia memang adalah misteri. Tabiatnya tak dapat diduga. Orang yang sudah besar gajinya belum tentu tidak tergoda dengan harta, takhta, dan wanita. Bahkan, mungkin semakin menjadi-jadi, karena mereka ingin mempertahankan atau bahkan meningkatkan takhtanya. Apalagi, orang-orang politik, mereka pasti tidak pernah merasa puas dengan takhtanya. Sama dengan orang dagang yang juga tak pernah merasa puas dengan hartanya. Sistem politik yang liberal dan sistem ekonomi yang kapitalistis adalah media yang empuk untuk melakukan tindakan korupsi, di tengah-tengah rakyat dengan jurang kaya miskin yang sangat lebar. Sebaliknya, pengemis tampaknya lebih punya moralitas. Mereka tidak akan ngotot atau mengancam kalau kita tidak memberikan sesuatu. Mereka pasti ngeloyor saja, dengan muka yang datar dan tidak merasa kecewa, dalam keadaan yang demikian. Mengapa hal-hal itu bisa terjadi? Sebab, sang pengemis tidak memiliki kekuasaan. Sebaliknya, parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bahkan jauh samakin besar, setelah era reformasi. Khususnya di bidang anggaran, parlemen memiliki kekuasaan hingga pada level proyek. Sebaliknya, Indonesia yang menganut sistem presidensial, justru kekuasaan presiden jauh sangat dikurangi, khususnya dalam hal pengangkatan komisioner, pembuatan UU, dll. Kekuasaan (yang semakin besar) itulah yang menyebabkan parlemen menjadi (semakin korup). Karena itu, perlu diadakan reformasi kekuasaan lembaga negara di Indonesia agar sesuai dengan esensi UUD. Kekuasaan parlemen perlu dikaji ulang, dan kita kembali ke jatidiri bangsa, sesuai amanat Pancasila dan UD 1945 (yang asli). Napas politik dalam setiap pengambilan keputusan di Indonesia saat ini, tampaknya, terlalu sangat keras. Tentu saja kalau dibandingkan dengan napas profesionalisme. Karena itu, peran parlemen di Indonesia perlu segera dipangkas. Tujuannya agar wakil rakyat di gedung parlemen tidak berkembang menjadi koruptor. ●

Masih Perlukah Berwisata ke Bali?

Masih Perlukah Berwisata ke Bali? Wayan Windia ;   Wartawan dan Wakil Ketua PWI Bali

SINAR HARAPAN, 12 Juni 2013 

Pulau Bali sudah mulai dikenal sejak awal abad ke-20, berkat buku karya Miguel Cavarubias, yang terbit pada 1937. Judulnya, The Island of Bali. Duo-sejoli, Covarubias dan Walter Spies (pelukis), berjasa besar dalam pengembangan pariwisata di Bali.

Mereka telah membangun image Bali yang spesifik dan mampu mengundang minat wisatawan untuk berkunjung. Atas jasa-jasanya, kemudian Bali dikenal dengan puja-puji sebagai the island of God, the thousand of tamples, the last paradise of the world, visit Bali before you are die, dan lain-lain.

Gelombang wisatawan mulai bertubi-tubi, sejak awal l970-an, yang diawali dengan beroperasinya Hotel Bali Beach di Sanur. Sejak saat itu, kedatangan investor dan wisatawan ke Bali sudah sangat sulit dikendalikan. Nilai investasi dan jumlah kedatangan wisatawan ke Bali bahkan dijadikan ukuran sukses-tidaknya sebuah pemerintahan.

Apa yang kini terjadi di Bali? Banyak kegelisahan sosial, sebagai dampak dari kapitalisme pengembangan kepariwisataan di Bali. Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Wijaya menyatakan, perkembangan pariwisata di Bali akhir-akhir ini telah menjadi pariwisata yang kapitalistis.

Wisatawan yang datang ke Bali memang masih meningkat, namun para wisatawan itu cenderung dikuasai kapitalis. Sementara itu, peneliti di FE Unud, Prof Suyana Utama, membenarkan jumlah wisatawan ke Bali masih meningkat. Namun, persentase peningkatannya mulai menurun.

Dalam bahasa ekonomi disebut dengan deminishing return. Sementara itu, lama-tinggal wisatawan di Bali sudah jauh menurun. Sepuluh tahun lalu, lama tinggal wisatawan di Bali rata-rata dua minggu. Namun, saat ini lama tinggalnya hanya 2-3 hari.

Gejala yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa wisatawan memang mulai enggan datang ke Bali. Mulai banyak keluhan wisatawan, yang menyatakan Bali sudah mulai banyak berubah. Hal itu memang sebuah kenyataan.

Pemandangan sawah sudah mulai langka, gedung-gedung tinggi mulai bertebaran, gedung yang memakai arsitektur Bali mulai lenyap, macet total sudah mulai sering terjadi, kejahatan (pembunuhan, perampokan, pencurian) yang menimpa turis sudah semakin sering terjadi, HIV/AIDS merajalela, intrusi air laut sudah meleleh ke mana-mana, sempadan pantai sudah mulai banyak dijarah, sempadan sungai dan jurang juga dijarah, dan berbagai ketidaknikmatan lainnya mulai bermunculan.

Semua hal ini terjadi karena daya dukung Bali sudah melampaui ambang batas. Tim Sceto Prancis sudah sejak lama (l985) menyatakan bahwa Bali hanya perlu 24.000 kamar hotel internasional.

Namun, saat ini jumlah hotel bertaraf internasional di Bali sudah mencapai 80.000 kamar. Bahkan, kini pembangunan hotel (city hotel) semakin merajalela. Tampak tidak ada usaha pengaturan dari pemda, misalnya mengadakan moratorium. Hal ini mungkin karena pemda masih silau dengan besaran PAD, APBD, dan PDRB.

Pariwisata-kapitalis menyebabkan usaha-usaha kecil mati. Banyak toko kesenian, pasar seni, dan seniman kecil di kampung, dan lain-lain yang mati suri, karena dikalahkan pasar oleh-oleh kaum kapitalis. Secara makro, hal ini juga dibuktikan dengan semakin timpangnya pendapatan masyarakat di Bali. Ketimpangan pendapatan penduduk adalah salah satu ciri dari penerapan konsep kapitalisme.

Sementara itu, pemerintah semakin tergila-gila untuk melayani kaum kapitalis dengan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk kepentingan pariwisata. Pembangunan jalan dan lain-lain telah memaksa nilai sawah semakin tinggi.

Kemudian nilai pajak (PBB) semakin meninggi, dan akhirnya petani tidak bisa membayar pajak, karena pendapatannya yang menurun atau stagnan. Terpaksa petani harus menjual lahan sawahnya karena tidak tahan terhadap intervensi pemerintah dan investor. Kondisi lahan sawah yang semakin menyusut, menyebabkan wajah Bali semakin bopeng, subak semakin hilang, dan budaya Bali semakin pudar.

Dengan kondisi seperti itu, apakah masih relevan untuk berkunjung dan berwisata ke Bali? Kalau masih mengasihani Bali, tampaknya Anda tidak perlu datang ke Bali, agar Bali tidak semakin rusak dan terjerembab. Silakan datang berwisata ke Makassar (Sulawesi), Lombok, Sumbawa, dan Flores.

Di pulau-pulau itu pasti masih lebih asri dan orisinal. Kedatangan wisatawan ke pulau-pulau itu (beyond Bali), akan lebih mendorong pemerataan pembangunan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. Untuk itu modal yang akan digunakan untuk rencana pembangunan bandara di Bali Utara (Buleleng), sebaiknya dialihkan ke Flores.

Di sana masih ada objek wisata Danau Tiga Warna, Pulau Komodo, musim memburu paus, budaya sosial dengan latar belakang agama Katolik, rumah bekas tahanan Bung Karno, dan lain-lain.

Pemerataan pembangunan di Indonesia sangat penting, untuk mencegah kasus-kasus pemberontakan separatis yang pernah terjadi di awal kemerdekaan, dan masih terjadi hingga kini. Sudah banyak wacana yang ngiri terhadap pembangunan yang berlebihan di Jawa dan Bali.

Kalau pembangunan lebih difokuskan ke luar Jawa dan Bali, migrasi ke Bali akan sangat berkurang. Mantan Gubernur Bali Ida Bagus Oka mengatakan migrasi yang datang ke Bali adalah embrio dari kejahatan yang terjadi di Bali. Untuk itu, mari kita setop pembangunan fisik di Bali yang lebih menguntungkan kaum kapitalis, dan kemudian setop/kendalikan kedatangan kaum wisatawan ke Bali.

Wisatawan ke Bali perlu fokus hanya pada wisatawan yang mencintai kebudayaan. Tidak perlu banyak, namun lama-tinggalnya harus panjang, tinggal di pedesaan, dan menguntungkan pendapatan masyarakat desa. Tampaknya hanya dengan cara ini, eksistensi di Bali akan berlanjut. ●

Belajar dari Plus-Minus Pangan dari Orba

Belajar dari Plus-Minus Pangan dari Orba Wayan Windia ;  Jurnalis dan guru besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar, Bali

JAWA POS, 17 September 2012

KRISIS pangan selalu menghantui dunia. Tak terkecuali musim kering tahun ini. Bahkan, tahun lalu masalah pangan menjadi pergunjingan FAO. Bahwa dalam waktu dekat akan terjadi krisis pangan dunia. 

Dalam konteks ini, saya pernah bicara di sebuah televisi lokal, dalam suatu diskusi dengan salah satu ketua organisasi petani sedunia. Dalam kesempatan itu Indonesia dikecam sebagai negara yang tidak nasionalistis. Indonesia terlalu mudah membuka keran impor, sehingga dianggap dapat memperlemah posisi petani di Indonesia. Padahal, WTO telah memberikan kelonggaran bagi negara-negara miskin untuk mengambil kebijakan tertentu, guna melindungi sistem ketahanan pangannya.

Becermin pada Orde Baru, pada era itu sistem pembangunan pertanian betul-betul tecermin dalam anggaran belanja negara. Wujudnya pembangunan sistem irigasi, subsidi kepada petani, pendampingan, implementasi benih unggul, dan berbagai gerakan pembangunan pertanian lain. Terlepas dari kekurangannya, hasilnya terasa sangat nyata. Buktinya, petani merasa sangat senang bertani. Hingga kini hal itu juga dianggap sebagai nostalgia pembangunan pertanian di Indonesia. 

Hal yang analogis pernah dikumandangkan Presiden SBY. Setelah mengunjungi Pak Harto tatkala sakit di RS Pertamina, dia mengumandangkan konsep revitalisasi pertanian dan pedesaan di Indonesia. Tapi, itu ternyata tinggal wacana. Konsep itu tidak tecermin dalam anggaran belanja negara. Ini seperti pencitraan semata. Di lapangan, pajak untuk lahan pertanian (PBB) terus membubung, alih fungsi lahan sawah menjadi-jadi, komoditas produk pertanian yang diimpor semakin banyak (termasuk kedelai dan garam).

Dalam buku Asian Drama (Gunnar Myrdal), disebutkan pembangunan pertanian memang selalu mengandung kontroversi dan kontradiksi. Antara lain, karena ketidaksetujuan kalangan masyarakat di luar sektor pertanian. Elite yang berpikir liberal-kapitalis (yang hanya mengagungkan profit, efisiensi, dan produktivitas) selalu merasa lebih enak kalau "panen pertanian" dilakukan di pelabuhan saja. Buat apa susah-susah. Kalau memang sawah dan pertanian tidak efisien, tinggalkan dan jual saja. Mereka tidak peduli dengan sawah dan pertanian, yang merupakan aset dan bumper kebudayaan. Mungkin juga mereka lupa bahwa tidak ada jaminan bahwa komoditas pangan akan selalu tersedia di pasar dunia.

Dalam konteks itu, saya pernah berbeda pendapat dengan mantan Mentan Prof Bungaran Saragih, tatkala bersama-sama menjadi narasumber di kantor Bank Indonesia, Denpasar. Saya tetap teguh bahwa sektor pertanian memerlukan perlindungan dan juga subsidi. Saya tidak ingin teori James Scott terjadi. Yakni, sementara petani akan diam saja kalau mereka ditekan-tekan, dan tidak mendapatkan perhatian. Namun, pada saatnya, mereka akan memberontak. Saya merasakan perlawanan demi perlawanan petani mulai terasa dan terjadi di Indonesia. Baik karena masalah air irigasi, pajak, pasar, kebijakan impor, dan semacamnya. 

Belajar Juga Kesalahannya 

Jangan pula kita melampiaskan kesalahan kepada rakyat di negara maju. Beberapa teori menyatakan krisis pangan terjadi karena mereka makan terlalu banyak daging, telur, susu, keju, dan produk makanan lain. Padahal, produk itu justru berasal dari hewan yang diberi pakan dari bahan makanan manusia (seperti jagung, kedelai, dan bahkan gandum). Kalau dihitung, rakyat negara maju makan (biji-bijian) justru berlipat-lipat lebih banyak dibandingkan dengan rakyat di negara miskin. 

Justru yang mahapenting adalah membangun sistem pertanian di negara kita sendiri. Kita memiliki potensi budaya-pertanian, serta aset berupa air, dan lahan untuk pembangunan pertanian. Sekarang tinggal komitmen dan kemauan politik elite politik bangsa Indonesia. Apakah tunduk pada kapitalisme atau ekonomi ke­rakyatan. Gunnar Myrdal, Sayogyo, dan Suprodjo Pusposutardjo selalu mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa akan mendapat penghormatan dalam pergaulan internasional kalau mampu memberikan makan kepada bangsanya sendiri. 

Sebetulnya kita harus merasa malu kalau mengimpor beras dari Kamboja. Padahal, sistem pertanian di sana kurang maju. Dalam perjalanan ke Angkor Wat dari kota Siem Reap, tampak petani Kamboja bekerja seadanya. Ketersediaan air seadanya dan nyaris semuanya masih menggunakan sapi untuk membajak (selalu menjadi tontonan turis). Produksi padinya hanya sekitar 2,5 ton per hektare. 

Satu-satunya kesalahan Orde Baru adalah sangat terlambat mengembangkan industri hilir (Iindustri yang mengolah produk pertanian). Padahal, pada era itu sektor pertanian sedang sangat maju dan memerlukan pembenahan di bagian hilir. Dalam konteks ini, kita juga bisa belajar dari kesalahan Orba dalam pembangunan pertanian. 

Mungkin kita terlalu terlena dengan kekayaan sektor primer dan bangga dengan ekspor kelapa sawit yang merajai dunia. 

Namun, sementara itu, Malaysia diam-diam mengembangkan industri hilir kelapa sawit. Kini tercatat Malaysialah yang menjadi raja ekspor minyak kelapa sawit dunia. Dengan demikian, Malaysialah yang menikmati nilai-tambah pengembangan hilir kelapa sawit. Malaysia juga tidak begitu ribut dengan anjloknya harga sektor primer di pasar dunia saat ini. ●