Bukan Menggaji Penganggur

DENNI P PURBASARI

 

KOMPAS, 30 Agustus 2019

 

Sejak disampaikan dalam acara Konvensi Rakyat (24/2/2019), Kartu Pra-Kerja—bisa dikatakan—adalah kartu yang paling kontroversial daripada tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo. Selain baru dan mencapai 2 juta penerima, juga ada insentif pasca-pelatihan—yang sering disalahartikan sebagai menggaji penganggur.

BI Rate Jangan Turun Dulu Denni P Purbasari ;   Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

                                           MEDIA INDONESIA, 29 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

“POLICY maker continues to face incomplete information. When the time for decision comes, he almost always to take a leap of faith. He will have to trust his good sense. Crisis provides a litmus test for separating the good from the bad decision makers.” (Boediono, dalam Seminar Ulang Tahun LPS, 22 September 2015) Pelaku sektor keuangan cemas. Kecemasan itu tampak dari data transaksi valas di pasar spot maupun forward. Sejak 1 September hingga Jumat lalu (25/9), rupiah di pasar spot terus melemah dari Rp14.075 ke Rp14.693 per dolar Amerika atau turun 4,39%. Sementara itu, di pasar forward, rupiah sudah turun Rp760 per dolar Amerika atau terdepresiasi sebesar 5,3%. Pasar memperkirakan rupiah akan mencapai Rp14.930 hing ga Rp14.945 dalam satu bulan ke depan dan menembus Rp15.350 se belum akhir tahun seperti tampak dalam kontrak forward valas tiga bu lan mendatang. Galaksi Amerika (dan Tiongkok) Sudah jamak diketahui bahwa melemahnya rupiah saat ini disebabkan ketidakpastian yang berasal dari dua penguasa ekonomi di galaksi ini, yaitu Amerika dan Tiongkok. Amerika dengan total GDP sebesar US$18 triliun pada saat ini merupakan ekonomi terbesar di dunia, disusul Tiongkok dengan GDP sebesar US$11 triliun. Indonesia ada di peringkat 16, dengan GDP kurang dari US$1 triliun. Dari Amerika, orang bertanya-tanya kapan dan seberapa cepat Federal Reserve  akan menaikkan suku bunga setelah sejak 2008 lalu suku bunga dibuat 0%. Sementara itu, dari Tiongkok, orang cemas tentang seberapa buruk sebenarnya ekonomi ‘Negeri Tirai Bambu’ ini melambat. Bila ekonomi Tiongkok melemah tajam sebelum pertumbuhan Amerika solid, bisa jadi ekonomi global tertarik ke bawah alias turut melemah. Akibat ketidakpastian kebijakan Federal Reserve yang disusul dengan melemahnya Tiongkok, semua mata uang melemah terhadap dolar Amerika (http://www.economist.com/indicators). Meskipun demikian, ada yang terdepresiasi tajam dan ada yang tidak. Ringgit Malaysia dan rupiah, misalnya, terdepresiasi masing-masing sebesar 35,8% dan 23% selama setahun terakhir, sedangkan peso Filipina hanya terdepresiasi 4,5%. Bukan (belum) krisis Meski rupiah terdepresiasi cukup dalam, ini bukan krisis. Sebagai perbandingan, pada saat terjadi krisis keuangan global pada 2008, rupiah terdepresiasi terhadap dolar sebesar 30% dalam waktu dua setengah bulan sejak 1 September 2008. Sebaliknya, rupiah `baru' terdepresiasi sebesar 10,4% selama dua setengah bulan terakhir, atau sebesar 8,9% pada dua setengah bulan mendatang, menurut kontrak di pasar forward Jumat lalu. Meskipun data menunjukkan bahwa saat ini tidak terjadi krisis, atau pasar saat ini tidak memperkirakan krisis akan terjadi dalam waktu dekat, ini bukan alasan bagi pengambil kebijakan untuk lengah. Pasalnya, salah satu karakter krisis keuangan yang sangat ditakuti semua pengambil kebijakan ialah kecepatan terjadinya. Untuk menarik miliaran dolar keluar dari suatu negara, orang cukup menekan key boards atau mengangkat telepon saja. Sudah begitu, penyebab krisis keuangan juga beraneka macam, bisa dari dalam negeri dan luar negeri, bisa dari perbankan, perusahaan, rumah tangga, negara, dan bahkan bisa juga berawal di pasar modal, pasar obligasi, pasar valas, pasar uang rupiah, atau pasar kredit. Misalnya, depresi besar pada 1929, yang diawali runtuhnya keya kinan investor di pasar modal Amerika. Krisis Asia pada 1997-1998 disebabkan utang swasta yang menyebab kan krisis perbankan. Krisis keuangan global pada 2008 terjadi karena utang KPR rumah tangga Amerika, sedangkan krisis utang Yunani terjadi karena menumpuknya utang pemerintah. Pada 1997-1998 dan 2008, Indonesia mengalami krisis keuangan. Bisa dikatakan, pemicu keduanya berasal dari luar negeri. Krisis pada 1998 di awali dengan serangan terhadap baht Thailand, sedangkan krisis pada 2008 diawali dengan krisis KPR di Amerika. Meski sumbernya berasal dari luar negeri, dampaknya toh terasa juga hingga ke dalam negeri. The impossibility of trinity Meski penyebab krisis 1997-1998 dan krisis 2008 sama-sama berasal dari luar negeri dan berdampak ke dalam negeri, severity of impact dari keduanya ternyata berbeda. Data menunjukkan bahwa Indonesia sukses dalam menjinakkan krisis keuangan global pada 2008, tapi tidak berhasil pada 1997-1998. Yang menjadi alasan mengapa severity of crisis ini berbeda di antaranya kondisi ekonomi dalam negeri dan respons kebijakan yang diambil pemerintah dan BI ketika menghadapi tekanan di pasar keuangan. Respons kebijakan itu sangat menentukan apakah sebuah krisis keuangan dapat diredam, atau justru meluas menjadi sebuah krisis ekonomi. Sebagai catatan, krisis keuangan biasanya ditandai dengan jatuhnya harga saham, harga obligasi, kurs, cadangan devisa, dan naiknya suku bunga pasar uang antarbank, sedangkan krisis ekonomi biasanya ditandai dengan PHK massal, anjloknya harga perumahan, turunnya produksi, dan naiknya angka kemiskinan. Karena depresiasi rupiah terjadi di pasar finansial, pengambil kebijakan yang paling dapat merespons ini dengan cepat dan langsung mengena di pasar finansial ialah Bank Indonesia---bukan pemerintah atau lainnya. UU bahkan dengan tegas mengatakan bahwa tugas BI ialah menjaga nilai tukar rupiah. Dalam menjaga rupiah, BI terbelenggu oleh the impossibility of trinity, yaitu kemustahilan untuk mencapai kurs yang stabil, kebijakan moneter longgar, dan rezim devisa bebas sekaligus. Jadi, ketika Indonesia mengadopsi rezim devisa bebas untuk membuat rupiah ‘stabil’ atau tidak terdepresiasi tajam seperti sekarang, mau tak mau kebijakan moneter BI haruslah ketat alias hawkish. Kebijakan moneter ketat berarti suku bunga ditetapkan tinggi. Saat ini, BI rate ada di tingkat 7,50%. Ketika rupiah, misalnya, melemah lebih jauh lagi dan BI ingin ‘menstabilkan’ rupiah, bisa jadi tingkat suku bunga akan dinaikkan menjadi 7,75%. BI bisa saja menstabilkan rupiah lewat intervensi di pasar valas. Namun, langkah ini berarti melego cadangan devisa yang saat ini susah payah dikumpulkan dari ekspor dan aliran modal masuk. Dus, langkah ini bersifat terbatas dan tidak mungkin dilakukan terus-menerus. Benar bahwa ‘ongkos’ kebijakan suku bunga tinggi ini ialah menurunnya pertumbuhan kredit sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dan pengangguran meningkat. Namun, ini memang pilihan yang tidak dapat dihindari (impossible trinity!). Bila BI memilih menurunkan suku bunga untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, teori the impossibility of trinity mengatakan jangan harap rupiah akan ‘stabil’. Dengan kata lain, ‘ongkos’ kebijakan moneter longgar yang propertumbuhan atau dovish ialah rupiah yang terdepresiasi lebih lanjut. Menimbang `untung-rugi' Jadi, mana yang dipilih, apakah mendapatkan `untung' berupa rupiah yang stabil dengan `ongkos' pertumbuhan ekonomi melemah atau sebaliknya, mendapatkan `untung' berupa pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan ‘ongkos’ rupiah terdepresiasi lebih lanjut? Ekonom dilatih untuk menimbang ‘untung-rugi’ berbagai alternatif kebijakan dan nasihat ilmu ekonomi jelas, yaitu pilihlah kebijakan yang menghasilkan manfaat neto tertinggi. Dengan kata lain, pilihlah kebijakan yang menghasilkan biaya neto terkecil. Berbeda dengan hitung-hitungan di alam teori, dalam dunia nyata, baik untung maupun rugi (ongkos), sesungguhnya tidak ada yang tahu pasti. Semua hanyalah perkiraan. Di sinilah yang membedakan antara pengambil kebijakan yang bagus dan tidak, seperti kutipan Boediono di atas. Jika BI menurunkan BI rate menjadi 7,25%, misalnya, dengan situasi pasar seperti sekarang, sudah hampir pasti rupiah akan terdepresiasi. Mengapa? Karena kebijakan itu mengatakan kepada pasar secara terang-terangan bahwa policy stance BI ialah dovish, yang artinya BI ‘merelakan’ stabilitas rupiah dan lebih memilih pertumbuhan ekonomi, seperti kata trinity. Persoalannya ialah, dari sisi ‘ongkos’, kita tidak tahu akan seberapa dalam rupiah terdepresiasi dan akan seperti apa dampak lanjutannya. Sebaliknya, dari sisi ‘manfaat’, kita tidak tahu juga, apakah suku bunga yang turun sebesar 0,25% akan mampu menstimulasi kredit atau investasi dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini. Kalaupun bisa, seberapa besar dan seberapa cepat investasi ini akan tumbuh? Karena sektor keuangan sangat sensitif terhadap suku bunga dan reaksinya jauh lebih cepat daripada pengusaha yang mau memperluas pabrik, atau rumah tangga yang mau membeli rumah atau mobil, akankah kita mengambil risiko dengan menurunkan suku bunga? Apakah membicarakan pertumbuhan ekonomi masih relevan ketika terjadi krisis di sektor keuangan? ●

Pelajaran dari Yunani    Denni P Purbasari  ;  Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

                                                           KOMPAS, 10 Juli 2015          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Politicians have become masters in the dark arts of expectation management. ”Economist”, 17 Januari 2015 Ketakutan pasar pada awal tahun lalu terbukti. Pada saat Alexis Tsipras (40) dari partai sayap kiri Syriza diperkirakan akan memenangi pemilihan umum di Yunani pada 25 Januari 2015, harga obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Yunani pun anjlok. Pasar sudah membayangkan bahwa masa depan perekonomian Yunani bakal tidak jelas. Alasannya: selama masa kampanye, Alexis Tsipras menyerukan agenda anti penghematan fiskal yang populis dan berlawanan dengan nasihat para kreditornya, yaitu Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang sering disebut Troika. Dari utang ke retorika kedaulatan Yunani adalah awal krisis Eropa tahun 2009. Utang Yunani saat itu mencapai 120 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) negara itu dan defisit fiskalnya mencapai 13 persen terhadap PDB. Takut utang tidak dibayar, pasar pun menarik dana-dana mereka keluar dari Yunani. Terjadilah krisis. Karena Yunani bagian dari zona euro, Troika pun memberikan suntikan dana talangan (bail out) setelah George Papandreu, Perdana Menteri Yunani pada saat itu, setuju melakukan penghematan fiskal, restrukturisasi utang, dan reformasi struktural yang menjadi syarat pengucuran dana talangan. Masalahnya, menghemat fiskal ketika perekonomian sedang krisis, selain berat bagi rakyat, juga tak populer bagi politisi. Apalagi, apabila penghematan fiskal ini terkesan dipaksakan oleh institusi asing. Akan tetapi, itulah kenyataannya. Setiap perekonomian harus membayar mahal kesalahan yang dibuatnya, sama seperti Indonesia yang harus menandatangani letter of intent dengan IMF dulu. Di mana pun, tak ada kreditor mau meminjamkan uang tanpa syarat—apalagi jika debitornya terbukti salah urus ekonomi. Sebab, kreditor bukanlah mesiah. Ketika pintu lain tertutup, mereka mau ”menolong” jika yakin uangnya kembali. Yunani bukanlah satu-satunya negara di Eropa yang terjerembap ke dalam krisis. Namun, Yunani paling lambat pulih dibandingkan dengan Italia, Irlandia, Portugal, dan Spanyol. Penyebabnya adalah sikap setengah hati Pemerintah (politisi) Yunani dalam melakukan agenda reformasi. Setelah diberi utang, oleh Yunani, kemudian sering direnegosiasikan atau bahkan direferendumkan. Padahal, menunda reformasi tidak baik untuk mempercepat deleveraging dan pemulihan ekonomi. Akibatnya, meski perbaikan ekonomi terjadi, resesi masih menyelimuti perekonomian Yunani setelah lima tahun dilakukan bail out. Kesabaran masyarakat pun menipis. Pada saat perekonomian sedang sulit itulah, Tsipras mengusung agenda anti penghematan fiskal dalam pemilu. Ia menyorongkan pemotongan pajak, rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS), dan kenaikan pensiun. Tentu saja agenda ini sangat populer—meski too good to be true. Bagi rakyat Yunani, Tsipras ibaratnya menjanjikan air setelah kemarau panjang. Selain itu, sikap anti penghematan fiskal yang diambil Tsipras pun ditangkap orang Yunani sebagai simbol dari perlawanan Yunani dari cengkeraman Troika. Yunani berdaulat, begitulah kira-kira retorikanya. Sangat heroik. Tsipras pun terpilih sebagai perdana menteri. Ia menjadi pemimpin Eropa pertama yang anti penghematan fiskal. Namun, seperti biasa, janji adalah satu hal, sedangkan merealisasikannya adalah persoalan lain. Tsipras yang dulunya adalah seorang outsider, kini menjadi seorang insider di pemerintahan. Budget pemerintah yang dulunya hanyalah sebuah hitung-hitungan di atas kertas, kini berubah menjadi persoalan nyata tentang ada tidaknya uang tunai di kocek pemerintah untuk membayar gaji PNS, pensiunan, tagihan rumah sakit, hingga utang yang telah jatuh tempo. Demi memenuhi janji kampanyenya, Tsipras bersikeras tidak mau melakukan penghematan fiskal. Dan, setelah Yunani gagal melunasi utang kepada IMF senilai €1,6 miliar euro karena tidak mendapatkan bail out lanjutan dari Troika, dengan cerdik diadakanlah referendum. Rakyat Yunani diminta memilih, apakah mau mengikuti syarat utang Troika atau tidak. Tentu saja, rakyat yang sederhana pemikirannya memilih menjawab ”tidak”. Sebab, bagi mereka, kata ”tidak” berarti kedaulatan; bahwa Yunani mau menentukan nasibnya sendiri, bukan didikte oleh Troika. Referendum dan legitimasi politik Hasil referendum ini pun memperkokoh legitimasi pilihan ekonomi Tsipras. Perbedaannya, jika dulu sikap anti penghematan fiskal adalah pilihan Tsipras seorang, pasca referendum menjadi pilihan rakyat. Secara implisit ini berarti, rakyat Yunani bertanggung jawab juga atas konsekuensinya—bukan hanya Tsipras. Masalahnya, ekonomi terlalu rumit bagi rakyat biasa. Rakyat Yunani barangkali tidak tahu bahwa setelah ini, akan sulit bagi Pemerintah Yunani untuk mencari utang. Imbal surat utang Pemerintah Yunani kini sebesar 18 persen—jauh di atas sebelum Tsipras berkuasa. Setelah gagal bayar utang kepada IMF, Yunani barangkali juga akan gagal bayar utang kepada ECB -- sebesar 3,5 miliar euro yang jatuh tempo pada 20 Juli 2015. Ini krisis tahap pertama. Pada tahap kedua, keengganan Yunani untuk melakukan pengetatan fiskal memperbesar kemungkinan Yunani akan keluar atau dikeluarkan dari zona mata uang euro. Jika ini terjadi, Yunani akan memiliki mata uang sendiri yang nilainya rendah (siapa yang mau memegang mata uang negara yang sakit?) Orang-orang pun akan berburu euro. Mereka akan mendatangi bank, menarik uang mereka (bank run). Investor juga akan menjual obligasi dan saham mereka selagi bisa. Masyarakat memborong kebutuhan pokok, inflasi akan naik. Untuk mencegah terjadinya bank run, Pemerintah Yunani menutup bank-bank dan membatasi penarikan uang di anjungan tunai mandiri (ATM) maksimal -- sebesar 60 euro saja per hari. Pasar modal juga ditutup. Tahap ketiga, begitu bank dibuka, barangkali akan terjadi bank run. National Bank of Greece, Bank Piraeus, Bank Ergasias, dan Bank Alpha diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas dan memunculkan dampak sistemik (Economist, 6/7/2015). Yunani kembali ke ground zero, seperti ketika dihantam krisis 2009—bahkan lebih buruk karena tak ada lagi euro. Ketika itu terjadi, popularitas Tsipras akan tergerus dan ia akan menghadapi kemarahan rakyat yang pertama kali. Jika sudah demikian, Zeus sekalipun tidak bisa menolong Yunani. Skenario di atas barangkali terlalu pesimistis. Namun, bisa jadi terjadi. Sepenggal hikayat Yunani itu membawa pelajaran berharga bagi Indonesia: jangan main-main dengan utang dan jangan pernah membuka pintu akan terjadinya krisis lagi. Kita belum tentu bisa lolos dan sabar menghadapinya seperti pemulihan panjang pasca krisis finansial tahun 1997. Dalam keputusasaan ekonomi, orang bisa marah dan mesiah palsu—bahkan diktator pun—bisa dilahirkan. Jika sudah begitu, kita sesungguhnya memutar jarum jam kembali. Kita kalah. ●

Melawan”Malaise” Denni P Purbasari  ;  Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

KOMPAS, 11 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ekonomi Indonesia memasuki periode "malaise". Pelaku ekonomi merasa tidak nyaman. Pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun ini (year on year) hanya 4,71 persen, turun dari 5,14 persen; angka pengangguran naik dari 5,70 persen (Februari 2014) menjadi 5,81 persen (Februari 2015); pelaku bisnis dan konsumen merasa pesimistis. Jika tidak segera ditanggapi, pelemahan ini bisa jadi berlanjut di kuartal-kuartal selanjutnya. Memang betul bahwa pelambatan ekonomi Indonesia disebabkan salah satunya oleh pelambatan ekonomi global. Ekonomi Tiongkok melemah dan belum ada negara lain yang bisa menggantikan turunnya permintaan Tiongkok ini. Akibatnya, dunia menghadapi kelebihan penawaran di semua pasar, baik komoditas, barang manufaktur, tenaga kerja, maupun dana. Turunnya permintaan ini menyebabkan persediaan menumpuk, harga-harga menurun. S&P GSCI yang mengukur harga komoditas global, misalnya, menurun 34 persen dalam 12 bulan terakhir-kembali ke tingkat tahun 2009. Kombinasi deflasi-resesi di tingkat global ini paling ditakuti karena Jepang pernah mengalaminya selama 20 tahun (dikenal sebagai the lost two decades) sejak 1991. Apabila deflasi-resesi global ini terjadi, Indonesia bisa terseret dalam periode malaise yang panjang. Menjaga daya beli Untuk melawan malaise dan membalikkan ekspektasi pelaku ekonomi Indonesia dari pesimistis menjadi optimistis, permintaan agregat-yang bersumber dari dalam negeri-perlu dinaikkan. Jika permintaan tumbuh, sisi produksi akan bergairah. Dari sumber-sumber permintaan domestik ini, yang paling penting adalah konsumsi karena perannya yang mencapai 55 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sebagai catatan, konsumsi ini tidak hanya terdiri dari makanan, pakaian, dan gadget, tetapi juga transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Untuk meningkatkan konsumsi, konsumen perlu diyakinkan bahwa daya belinya tidak menurun. Ini berarti, kestabilan harga-harga dan sumber pendapatan konsumen perlu dijaga. Terkait inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia tak boleh lengah dengan penurunan harga minyak dunia dan deflasi awal tahun silam. Inflasi April yang biasanya rendah, kemarin, ternyata mencapai 6,79 persen (year on year) dan 0,36 persen (month to month)-belum lagi nanti saat musim liburan, tahun ajaran baru, dan bulan puasa. Untuk mengatasi inflasi, pernyataan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras, kuota sapi impor akan dipangkas, wacana premium akan diganti dengan pertalite dan sejenisnya harus dihentikan-setidaknya sampai malaise ini terhenti. Wacana-wacana seperti itu dikhawatirkan akan meningkatkan (ekspektasi) inflasi dan menurunkan daya beli, tanpa ada manfaat penghematan fiskal apa pun. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan pasokan barang dan jasa cukup. Pungli dan inefisiensi di sepanjang supply-chain diberantas, tidak peduli apakah itu dari impor atau dari desa-desa dan pabrik-pabrik kita. Pengecer, apakah itu besar atau kecil, modern atau tradisional, perlu didorong pertumbuhannya karena mereka menyediakan etalase yang menghubungkan langsung produsen dengan konsumen. Kompetisi juga harus disemai di semua bidang agar produsen tidak mendapatkan laba super-normal di atas penderitaan konsumen. Menjaga inflasi juga berarti memastikan jalur logistik efisien dan andal. Terkait ini, jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang sudah jadi harus dioptimalkan penggunaannya dan Jalan Tol Cikampek-Palimanan harus dikebut penyelesaiannya sebagai alternatif di pantai utara. Begitu pula dengan infrastruktur lainnya. Jika ini dilakukan, barangkali inflasi akan terjaga dan keyakinan konsumen untuk membelanjakan uangnya akan naik. Peran swasta Selain menjaga inflasi agar daya beli konsumen tidak surut, konsumen juga perlu diyakini bahwa prospek pendapatannya pada masa depan stabil. Ini berarti roda bisnis, khususnya usaha-usaha swasta, harus terus berputar, bahkan tumbuh. Mengapa swasta? Sebab, peran pemerintah dalam PDB tidak lebih dari 10 persen. Artinya, swastalah yang banyak berperan dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas, bukan pemerintah. Namun, pemerintah melalui anggaran dan aturan main yang ditetapkannya bisa memengaruhi pertumbuhan sektor swasta. Terkait dengan anggaran, langkah pemerintah untuk menggenjot belanja infrastruktur sudah tepat, apalagi jika swasta sulit atau tidak tertarik menyediakan infrastruktur tersebut. Masalahnya, infrastruktur sering kali bermasalah dengan lahan, perizinan (pusat dan daerah), penyiapan proyek, prosedur lelang, benturan/kekosongan aturan yang menaunginya, dan kegamangan birokrasi. Akibatnya, jeda waktu antara seremoni ground breaking dan konstruksinya-apalagi pengoperasiannya-bisa lama sekali. Jika implementasinya tidak dikawal, dana infrastruktur yang sudah dialokasikan sebesar Rp 290 triliun atau 25 persen dari belanja pemerintah bisa banyak tak terserap. Akibatnya, bukan hanya momentum untuk mendongkrak ekonomi hilang (dalam bentuk besi, baja, semen, atau tenaga kerja yang gagal diserap dan usaha-usaha baru yang gagal tumbuh), melainkan juga ongkos ekonomi akibat pemerintah sudah telanjur menaikkan pajak atau menarik utang tidak dapat dibatalkan-selain dari turunnya kredibilitas pemerintah atau APBNP itu sendiri. Terkait itu, langkah pemerintah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran untuk mempercepat penyerapan sudah benar. Namun, yang tak kalah penting, pemerintah barangkali perlu mengoreksi angka ekspansi fiskalnya, dan sejurus dengan itu, melunakkan target penerimaan pajak atau pembiayaan utangnya agar menjadi lebih realistis. Menggenjot pajak (apalagi dalam suasana malaise) dapat melemahkan permintaan dan mengurangi multiplier belanja pemerintah. Sementara menjual surat utang ketika ekonomi dunia tidak pasti dan ekonomi kita mengalami malaise, mahal imbalnya-belum lagi dampaknya dalam mendesak keluar (crowd-out) kredit swasta. Tiga kebijakan ini, yaitu menjaga kestabilan harga-harga, melaksanakan reformasi secara kredibel, dan memastikan agar ekspansi fiskal tidak sampai membunuh inisiatif privat adalah kunci untuk melawan malaise. Pasar jelas akan menanti ini. ●

“Quo Vadis” Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Denni P Purbasari  ;  Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM; Konsultan pada PT Bank BCA Tbk

KOMPAS, 16 Februari 2015

                                                                                                                                     

                                                

Pada 2 Februari 2015 Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pada Januari 2015 terjadi deflasi 0,24 persen. Selang beberapa hari kemudian, BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV-2014 sebesar 5,01 persen. Jika dihitung secara tahunan, pertumbuhan ekonomi 2014 hanya sebesar 5,02 persen— paling rendah sejak 2010. Melihat gabungan antara deflasi dan pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, sebagian ekonom kemudian mengatakan bahwa sudah saatnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) diturunkan. Namun, rekomendasi ini terlalu dini atau bahkan bisa jadi keliru sama sekali. Posisi para ekonom ini secara umum didasarkan pada tiga argumen. Pertama, deflasi sudah terjadi sehingga tak perlu lagi suku bunga tinggi. Kedua, mereka melihat tren kebijakan moneter di Eropa dan Jepang, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, respons kebijakan moneternya adalah menurunkan suku bunga. Ini sesuai dengan resep Keynesian economics: di saat sulit, kebijakan semestinya bersifat lean against the wind. Ketiga, mereka berargumen bahwa kebijakan suku bunga tinggi sudah berlangsung cukup lama (sejak kuartal IV-2013) dan menekan permintaan agregat. Turunnya permintaan agregat inilah yang membuat harga-harga turun dan pertumbuhan ekonomi melambat. Meskipun tampak meyakinkan, argumen-argumen itu lemah. Pertama, meskipun Januari 2015 terjadi deflasi, satu-satunya sektor penyumbang deflasi adalah sektor transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (ketiga sektor ini digabung menjadi satu dalam laporan BPS). Deflasi sektor transpor (sebesar 4,04 persen) jelas disebabkan oleh penurunan harga BBM yang pada Januari lalu turun lebih dari 20 persen. Namun, ternyata, penyesuaian harga ke bawah akibat penurunan harga BBM ini belum atau tidak terjadi di sektor lain. Yang ada justru semua sektor, mulai dari bahan makanan hingga pendidikan, mengalami kenaikan harga 0,26 persen hingga 0,85 persen dari Desember 2014 ke Januari 2015. Jadi, deflasi sebulan lalu tak cukup jadi bukti bahwa spiral deflasi (deflationary spiral) mulai terjadi. Argumen kedua juga tidak tepat. Apa yang Bank Sentral Eropa dan Jepang lakukan tidak serta-merta dapat di-copy and paste di Indonesia hanya karena kita sama-sama mengalami pelambatan ekonomi seperti mereka. Indonesia adalah perekonomian terbuka kecil (small open economy) yang mengalami defisit neraca transaksi berjalan selama 12 kuartal terakhir dan inflasi tinggi (rata-rata 6,36 persen per tahun selama 2010-2014). Eropa dan Jepang, sebaliknya, perekonomian terbuka besar (large open economy, dengan segala privilesenya).  Mata uang mereka adalah bagian dari cadangan devisa bank sentral seluruh dunia. Ditambah lagi, zona euro dan Jepang pada 2014 malah mengalami surplus neraca transaksi berjalan, masing-masing 2,4 persen dan 0,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan inflasi di zona euro sangat rendah, hanya 0,4 persen; sedangkan di Jepang inflasi cukup tinggi (untuk ukuran Jepang) yaitu 2,7 persen—itu pun akibat kebijakan ekspansioner Bank of Japan sejak April 2014. Sementara itu, argumen ketiga lemah karena secara implisit sepertinya mengasumsikan suku bunga tinggi adalah satu-satunya faktor yang memperlambat ekonomi. Padahal, pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok (yang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia) dan perekonomian global juga melambat. Data BPS jelas menunjukkan bahwa yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 anjlok menjadi 5,02 persen adalah ekspor dan pengeluaran pemerintah, yang masing-masing hanya tumbuh 1,02 persen dan 1,98 persen; sedangkan konsumsi, meski sedikit melambat, masih tumbuh di atas 5 persen. Prematur dan berisiko Merekomendasikan agar BI Rate segera diturunkan hanya dengan melihat deflasi Januari dan pertumbuhan yang melambat, dengan demikian, terlalu prematur dan reaktif. Dalam situasi tertentu, pelambatan ekonomi bisa jadi adalah optimal. Artinya, pelambatan permintaan atau produksi barangkali adalah respons optimal dari para pelaku ekonomi, mengingat konteks atau situasi yang mereka hadapi. Memaksakan perekonomian agar tumbuh tinggi ketika konteks ekonominya tak kompatibel justru dapat membawa pada fluktuasi yang tak perlu, bahkan pada boom-bust cycle alias krisis. Adalah normal, pemerintah— yang berisi politisi—menghendaki pertumbuhan ekonomi tinggi. Ini karena pertumbuhan ekonomi penting dalam pemilu. Karena itu, wajar jika posisi kebijakan fiskal sering kali ekspansif. Defisit fiskal kemudian menjadi hal lumrah (padahal semestinya dalam anggaran, harus ada siklus surplus-defisit). Jika defisit anggaran menjadi sesuatu yang dianggap lumrah, ini berbahaya. Sebab, utang pemerintah bisa mendesak keluar utang swasta (biasa disebut sebagai crowding out) dan bisa menjadi sumber kerentanan eksternal. Karena ”sifat alamiah” dari pemerintah inilah, ilmu ekonomi menyarankan agar otoritas moneter dipisahkan dari pemerintah (baca: dari politik). Institutional setting berupa pemisahan otoritas kebijakan fiskal dan moneter ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas.  Pemisahan ini tidak berarti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus bertolak belakang—ibaratnya pemerintah injak gas dan BI injak rem—tetapi lebih pada pemberian kewenangan kepada masing-masing pihak untuk mengambil kebijakan yang dianggap terbaik. Pengalaman Indonesia ketika menghadapi krisis finansial 2008 ketika kebijakan fiskal dan moneter bergerak pada arah yang sama menjadi salah satu bukti, antara fiskal dan moneter tak selalu bertolak belakang. Begitu juga dengan pengalaman buruk di masa lalu ketika kedua otoritas ini digabung hingga berujung pada krisis 1997-1998 juga semestinya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Namun, karena nature dari pemerintah adalah mengejar pertumbuhan, tak ayal bank sentral sering kali berfungsi jadi pengerem. Mengusung kebijakan yang mengerem pertumbuhan ekonomi—ketika semua pelaku ekonomi, baik produsen, konsumen, investor, maupun pemerintah, menginginkan adanya pertumbuhan tinggi—memang tak populer. Itulah kenapa literatur sering kali mengatakan pengelola bank sentral haruslah seorang yang konservatif. Namun, ini perlu dilakukan agar inflasi (overheating) dan menggelembungnya harga aset (asset price bubble) dapat dicegah. Merekomendasikan agar BI Rate segera diturunkan—pada saat ini—dapat juga meningkatkan kerentanan. Pasar akan melihat BI dovish alias pro pertumbuhan (pro growth). Masalahnya, mandat utama yang diberikan kepada BI bukanlah untuk mengejar pertumbuhan, melainkan menjaga stabilitas. Dalam situasi seperti sekarang, ketika inflasi inti (yang merupakan komponen yang bersifat persisten akibat ekspektasi inflasi produsen dan konsumen) masih sekitar 4,44 persen per tahun, ekspor melemah (baca: suplai dollar AS seret) dan investor global sedang galau dalam menempatkan dana mereka, kebijakan yang konservatif atau hati-hati menjadi strategi dominan. Sebaliknya, kebijakan yang akomodatif terhadap pertumbuhan bisa dibaca sebagai sebuah inkonsistensi atau kecerobohan. Ibarat permainan sepak bola, BI adalah defender (pemain belakang) dan pemerintah adalah forward (penyerang)-nya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika defender seperti Alves, Montoya, atau Piqué tidak disiplin dan malah ikut-ikutan Messi, Suárez, dan Neymar menyerang di depan—sementara lawan yang dihadapi cukup tangguh dan sulit ditebak. Jika ada serangan balik secara tiba-tiba, bisa jadi gawang Barcelona kebobolan. Dalam situasi seperti itu, barangkali baru disadari bahwa gain dari upaya mencetak gol ternyata tidak sebanding dengan pain yang muncul akibat kebobolan gol. ●

Krisis 2008 : Fiksi Ilmiah atau Fakta? Denni P Purbasari  ;   Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Komentar

KOMPAS, 24 Juli 2014

                                                

RABU, 16 Juli lalu, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutus mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya bersalah dalam kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century. Yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim adalah krisis—yang merupakan kondisi yang menjadi dasar Bank Indonesia menggelontorkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan memberikan rekomendasi pemberian talangan kepada Bank Century—tidak terjadi di Indonesia. Dari krisis keuangan ke krisis ekonomi Literatur ekonomi makro internasional membedakan jenis-jenis krisis. Secara umum krisis dibagi menjadi dua: krisis ekonomi dan krisis keuangan. Krisis ekonomi biasanya ditandai dengan turunnya PDB dan meningkatnya pengangguran. Intinya, ada pemburukan pada variabel-variabel ekonomi makro riil. Sementara krisis keuangan dibagi lagi menurut sumbernya: krisis mata uang, krisis perbankan, krisis utang, dan krisis neraca pembayaran. Seperti dilihat dari namanya, semuanya melibatkan variabel-variabel moneter. Bagi masyarakat awam, semua jenis krisis keuangan ini diberi label krisis ekonomi. Ini dapat dimaklumi karena semuanya adalah bagian dari dunia ekonomi. Namun, ekonom makro di bidang keuangan internasional lebih berhati-hati dalam menamai krisis. Mereka akan melihat apakah indikator yang mengalami tekanan tajam terjadi di pasar keuangan saja atau sudah merambah ke pasar output dan pasar tenaga kerja, sektor riil. Meski berbeda, antara krisis keuangan dan krisis ekonomi tidak independen. Krisis keuangan dapat menyebabkan krisis ekonomi apabila krisis keuangan tidak segera ditangani dengan baik. Episode krisis—dari krisis keuangan ke krisis ekonomi—telah didokumentasikan oleh Reinhart dan Rogoff dalam beberapa tulisan mereka di American Economic Review dan di buku mereka, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton University Press, 2011). Mereka mencatat krisis keuangan yang pernah terjadi di dunia rata-rata mengakibatkan harga riil perumahan turun sebesar 35 persen selama enam tahun, pengangguran naik 7 poin persentase selama empat tahun, PDB turun 9 persen selama dua tahun, dan stok utang riil pemerintah naik 86 persen selama krisis keuangan terjadi. Dalam catatan mereka, krisis yang terjadi di Indonesia pada 1998 termasuk krisis keuangan dengan dampak yang paling parah, diukur dari kedalaman ataupun durasinya, yang pernah ada di dunia. Kuncinya di data Untuk mengidentifikasi terjadinya krisis keuangan, kita harus melihat data keuangan. Karakter dari transaksi sektor keuangan adalah transaksinya cepat dan bersifat global, frekuensi perdagangannya tinggi, 24 jam sehari-7 hari dalam seminggu, serta produknya berupa saham, obligasi, valuta asing, reksa dana, asuransi, tabungan, kredit, derivatif, dan lain sebagainya. Jadi, keliru apabila kita melihat krisis keuangan dengan melihat aktivitas di Pasar Tanah Abang, di pabrik-pabrik, atau dengan melihat angka-angka pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran, atau ekspor. Data pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran, atau ekspor adalah data yang mengukur kinerja ekonomi makroriil—bukan sektor keuangan. Data ini bukanlah high-frequency data atau data yang tersaji dalam frekuensi cepat seperti harian, bahkan jam demi jam. Data PDB, misalnya, hanya tersedia per kuartal. Data pengangguran malah hanya tersedia per setengah tahunan—itu pun dengan jeda beberapa bulan dari periode yang dilaporkan. Data seperti ini tentu saja tidak mampu menangkap sinyal krisis di sektor finansial, apalagi menangkap tekanan pada hari-hari menjelang dan setelah 15 September 2008 pada saat Lehman Brothers bangkrut. Padahal, berkat kemajuan teknologi komputasi dan informasi, transaksi keuangan dapat dimonitor dari hari ke hari, bahkan dari menit ke menit. Data yang tersedia dari Bloomberg, CEIC, atau publikasi BI menunjukkan bahwa pada 2008 memang terjadi krisis keuangan di Indonesia. Sebagai gambaran, spread premi asuransi obligasi pemerintah naik tajam dari 260 basis poin pada 1 September 2008 menjadi 803 basis poin pada pertengahan November 2008. Kurs rupiah terhadap dollar AS anjlok dari Rp 9.163 per dollar AS pada 1 September 2008 ke Rp 11.913 atau melemah 30 persen dalam dua setengah bulan. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia juga turun dari 2.731 pada awal 2008 ke 1.100-an pada pertengahan November 2008. Ini berarti secara rata-rata harga saham anjlok 60 persen dari nilai awal tahunnya. Cadangan devisa pun anjlok 10 miliar dollar AS hanya dalam waktu dua bulan akibat konversi rupiah ke valuta asing dan keluarnya modal dari Indonesia. Kecepatan dan kedalaman jatuhnya harga-harga aset inilah yang membedakan situasi krisis keuangan dengan situasi normal. Selain dari variabel-variabel tersebut, masih banyak lagi indikator lain yang dapat menjadi bukti terjadinya krisis keuangan di Indonesia, seperti suku bunga pasar uang antarbank, arus modal keluar, rasio kecukupan modal, dan dana pihak ketiga di setiap bank. Dari data ini dapat disusun banking pressure index, exchange market pressure index, dan indeks-indeks yang mengukur tekanan pasar finansial lainnya. BI sebagai otoritas yang mengamati pergerakan lalu lintas devisa dan mengawasi perbankan tentu memiliki data yang lebih detail dibandingkan dengan pelaku lain. Semua data ini bisa menunjukkan bahwa krisis keuangan 2008 itu bukanlah sekadar fiksi ilmiah para ekonom, tetapi itu fakta. BI bersama dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan telah berhasil meredam krisis keuangan tersebut sehingga tidak meluas hingga menjadi sebuah krisis ekonomi. ●