Golkar Pasca-Novanto

Golkar Pasca-Novanto Arya Fernandes ;  Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS

                                               KORAN SINDO, 16 Desember 2017

                                                           

SETELAH polemik penyelenggaraan Munaslub yang sempat menyita perhatian elite dan publik, beberapa waktu lalu, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akhirnya secara aklamasi menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Pelantikan secara resmi rencananya akan dilaksanakan pada Munaslub, 19-20 Desember 2017. Apa tantangan Airlangga ke depan dalam membenahi partai? Aspek apakah yang perlu dibenahi? Dan bagaimana prospek politik Golkar dalam Pemilu 2019 mendatang?  Mengapa Golkar menjadi penting dalam politik Indonesia hari ini?  Selain posisi politik partai sebagai salah satu kekuatan politik kedua di DPR RI, Golkar adalah partai yang mewakili wajah keindonesiaan kita. Di internal Golkar, ruang pemisah berdasarkan primordialisme tak lagi menjadi isu. Pluralisme politik dan keagamaan mewarnai perjalanan politik Golkar sejak lama. Orang dari beragama latar belakang sosial-keagamaan dapat berkarier di partai tanpa ada sekat pembatas. Dan hingga kini Golkar bisa mengelola perbedaan latar belakang sosial-keagamaan itu dengan baik.  Dari sisi kepemimpinan internal, pimpinan politik partai Golkar bukan mewakili trah politik tertentu. Tidak ada kelompok atau trah  yang diidentifikasi memiliki pengaruh dan dominasi yang kuat di internal partai. Semua kekuatan politik di internal Golkar relatif seimbang. Perubahan dan rotasi kekuatan politik yang terjadi begitu cepat di internal Golkar menyebabkan perilaku politik partai menjadi cair dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada faksi politik tertentu yang bisa mendominasi partai dalam waktu yang cukup lama. Dalam setiap rotasi politik, hampir selalu ada akomodasi terhadap faksi politik lain.   Pembenahan  Dalam jangka pendek dan menengah, terutama men­jelang Pemilukada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang, Golkar perlu menyiapkan beberapa ren­cana pembenahan internal. Dari sisi kelembagaan partai, saya kira perlu dilakukan rotasi dan reshuffle  kepengurusan terutama di DPP dan Badan Pemenangan Pemilu. Struktur kepengurusan Golkar diharapkan dapat mewakili tagline Airlangga yang ingin membawa Golkar sebagai partai yang bersih dan berintegritas.   Selain itu, pembenahan dalam hal proses rekrutmen elite dan kepala daerah juga mendesak dilakukan. Selama ini sepertinya ada kecenderungan bahwa faktor kekuatan finansial tokoh cukup memengaruhi proses penentuan kandidat dalam pilkada. Ke depan, menjelang pendaftaran calon kepala daerah dan rekrutmen caleg, desain kandidasi perlu mengedepankan prinsip keterbukaan, kompetensi, jenjang karier, dan peluang kemenangan dalam kontestasi politik.   Dari sisi imej, imej Golkar baru, bersih, dan berintegritas yang menjadi jargon Airlangga harus diadopsi menjadi kebijakan dan identitas Partai Golkar. Kebaruan dan bersih itu harus terlihat dalam proses rekrutmen kepala daerah dan calon legislatif serta jabatan-jabatan strategis lainnya, seperti ketua DPR dan sekretaris jenderal partai serta pengurus teras partai baik di pusat maupun di daerah.   Dalam satu dekade terakhir, Golkar seperti kehilangan ruh dan jati diri yang membuat Golkar bisa bertahan dalam situasi politik apapun. Mengembalikan ruh itu penting dilakukan kepengurusan baru untuk kepentingan politik jangka panjang Partai Golkar. Proses rekrutmen partai harus mendasarkan ke­pada AD/ART melalui kebijakan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loya­litas, dan Terpercaya)  Golkar harus mengembalikan ruh politiknya yaitu semangat karya dan kekaryaan. Golkar selalu bisa bertahan dengan kebaruan ide, gagasan, dan program. Di zaman Akbar Tanjung, Golkar mengusung Pembaruan Partai Golkar. Golkar harus dekat dengan rakyat karena di situ adalah jantungnya. Semakin Golkar jauh dengan suara dan persepsi rakyat, semakin Golkar akan kesulitan untuk bisa mendorong perubahan. Ruh politik kedua adalah kaderisasi. Golkar tidak lagi bisa mencetak elite politik instan. Golkar harus mengembalikan rotasi dan sirkulasi elite berdasarkan proses kaderisasi dan pematangan yang panjang. Sumber-sumber kaderisasi harus dihidupkan kembali seperti organisasi kemahasiswaan dan organisasi-organisasi lainnya. Ruh selanjutnya adalah inovasi. Golkar ke depan harus melahirkan inovasi politik—terutama misalnya dalam proses rekrutmen caleg atau misalnya dalam hal fundraising politik.    Evaluasi Kepartaian  Evaluasi jaringan politik sangat mendesak dilakukan oleh Partai Golkar. Golkar tidak bisa lagi bernostalgia dengan kebesaran partai di masa Orde Baru. Perubahan politik dan perubahan perilaku pemilih menyebabkan Golkar tidak lagi bisa bergantung pada jaringan lamanya, seperti ABRI dan birokrat. Sekarang Golkar dituntut bisa melebarkan sayap partai ke depan. Dalam empat pemilu terakhir, Golkar gagal membentuk basis baru pemilih baru. Dari sisi usia misalnya, survei terakhir CSIS Agustus 2017 lalu menunjukkan 42,2% pemilih Golkar adalah pemilih yang berumur di atas 50 tahun. Sementara dari sisi pendidikan, Golkar masih mengandalkan pemilih dengan tingkat pendidikan rendah. Pendekatan yang strategis ke pemilih muslim juga penting dilakukan. Dalam dua pemilu terakhir, hubungan Golkar dengan ormas Islam relatif tidak begitu kuat. Sayap-sayap keagamaan partai juga tidak berperan cukup kuat. Penunjukan orang yang mempunyai relasi dan jejak historis dengan organisasi Islam perlu menjadi diperhatikan, terutama dari NU dan Muhammadiyah.    Selain itu, pendekatan ke pemilih milenial harus menjadi pembicaraan serius di internal partai. Survei CSIS terhadap generasi milenial yaitu pemilih yang berusia 17-29 tahun menunjukkan rendahnya dukungan terhadap Golkar dibandingkan tiga partai lainnya. Sebesar 26,5% pemilih milenial mengaku akan memilih PDIP  ketika dilakukan survei, disusul Gerindra (17,8%), Demokrat (13,7%), Golkar (10,7%) dan Perindo (4,5%)—sebagai lima besar partai yang didukung milenial. Rendahnya dukungan milenial kepada Golkar ini tentu harus menjadi evaluasi bagi Golkar, mengingat Golkar mempunyai sejumlah organisasi sayap partai yang menggarap segmen pemilih muda, seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).  Penetrasi Golkar ke sosial media juga perlu dipikirkan secara serius, dalam 5-10 tahun ke depan, secara politik pengaruh generasi milenial pengguna media sosial akan mengalami penguatan. Saat ini misalnya, sekitar 50,3% generasi milenial menjadikan aplikasi sosial media sebagai rujukan utama dalam mencari informasi. Dan sekitar 81,7% generasi milenial juga mengaku memiliki akun Facebook.   Dari sisi target massa dan geografi politik, Golkar dapat kembali ke daerah-daerah basis partai. Jawa Barat adalah salah satu kunci bagi suara Golkar. Dalam pemilu legislatif 2014 lalu, dari 14,75% suara Golkar secara nasional, 20% di antaranya disumbang dari Jawa Barat. Perhatian dan sentuhan ke Jabar dapat membantu kenaik­an elektoral Golkar pada tingkat nasional.  Sebagai ketua umum baru, Airlangga diharapkan dapat mengambil momentum ini untuk membenahi partai Golkar secara serius. Tagline  sebagai partai bersih dan berintegritas yang diimpikan oleh Airlangga, harus dijaga momentumnya hingga pemilu mendatang. Sekarang, Golkar tidak punya waktu yang banyak untuk berbenah pascakasus hukum yang membelit mantan ketum dan sejumlah kepala daerah. Untuk itu, penguatan dari sisi kebijakan, program, struktur partai harus mencerminkan semangat menjadikan Golkar sebagai partai bersih dan berintegritas. Dengan begitu, setidaknya publik mulai bisa memberikan harapan bagi Golkar. ●

Menanti Kebangkitan ”Beringin”

Menanti Kebangkitan ”Beringin” R Siti Zuhro ;  Profesor Riset LIPI

                                                    KOMPAS, 16 Desember 2017

                                                           

Sulit disangkal bahwa kasus hukum yang menimpa Setya Novanto telah membuat oleng Partai Golkar. Hasil survei Orkestra (pimpinan Poempida Hidayatulloh)  menyebutkan bahwa elektabilitas Partai Golkar turun menjadi 7,3 persen. Survei dilakukan dengan melibatkan 1.300 responden di semua provinsi, menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas dengan tingkat keterpilihan 15,2 persen, diikuti PDI-P (12,5 persen), Demokrat (7,4 persen), dan Golkar (7,3 persen). Gambaran yang lebih kurang sama juga diperlihatkan hasil survei Poltracking yang menyebut elektabilitas Golkar 10,9 persen, berada di bawah PDI-P (23,4 persen) dan Gerindra (13,6 persen). Dengan terpilihnya Airlangga Hartarto secara aklamasi dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, 13 Desember 2017, mampukah Golkar bangkit dari keterpurukan? Meski masih harus dikukuhkan dalam Munaslub Partai Golkar, 19-20 Desember 2017, bisa dipastikan terpilihnya Airlangga Hartarto tak akan menuai bantahan. Secara internal keterpilihannya cukup memberi angin segar. Selain dikenal sebagai kader yang bersih, ia tidak termasuk kader yang berada dalam pusaran konflik internal Partai Golkar. Ke luar, tekadnya untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang lebih bersih paling lama 1,5 tahun patut diapresiasi dan ditunggu realisasinya. Menjadi partai bersih Boleh jadi sebagian publik menanggapi pernyataan ketua umum baru Partai Golkar itu dengan sebelah mata. Di satu sisi, persepsi publik tak bisa disalahkan. Sebab, selama ini Partai Golkar dikenal publik sebagai partai yang pragmatis dan transaksional. Namun, di pihak lain, Golkar juga berhak menyatakan tekadnya menjadi partai yang bersih sebagai tanggapan atas kasus korupsi yang menimpa mantan ketua umumnya, Setya Novanto. Untuk meraih kembali kepercayaan publik, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan rebranding Partai Golkar sebagai partai bersih yang modern dan profesional. Sebab, di era media sosial dewasa ini, setiap partai tak bisa lagi bermain-main dengan publikatau external pressure yang menuntut partai bebas dari korupsi. Penderitaan rakyat akibat korupsi semakin disadari. Rakyat sudah kian cerdas dalam menggunakan hak-hak politiknya. Hal ini tampak, misalnya, dari hasil pemilu legislatif di era reformasi di mana partai pemenang pemilu selalu berganti-ganti. Lepas dari persepsi negatif publik, tekad Golkar untuk menjadi partai bersih bukan hal mustahil. Selain karena ketua umum terpilihnya yang relatif bersih, Golkar memiliki banyak kader zaman ”generasi ’now’” yang mumpuni dan juga relatif bersih. Yang diperlukan adalah keberanian kader-kader muda Golkar, khususnya, untuk menampilkan partai yang beretika dan berani menyatakan tidak pada korupsi. Kader muda Sudah saatnya kepengurusan baru Partai Golkar bisa memberikan tempat lebih besar kepada kader-kader muda. Lambannya Golkar dalam melakukan regenerasi kader-kadernya telah memperlambat agenda reformasi partai sesuai tuntutan zaman. Hal ini tak berarti generasi tua harus hengkang. Sebab, harus diakui bahwa dalam politik old soldiers never die. Yang diperlukan adalah membangun struktur kepengurusan dan sistem kaderisasi yang proporsional dan berkeadilan. Kuatnya kritik internal Golkar dari kader-kader muda menunjukkan aspirasi dan suara mereka kurang mendapat tempat. Salah persoalan yang dihadapi Partai Golkar untuk memperkuat soliditas internalnya adalah membangun sistem kandidasi jabatan publik yang bersifat merit system. Dalam rangka pilkada serentak 2018, Golkar harus berani menampilkan kader-kadernya dalam pencalonan kepala/wakil kepala daerah. Hal itu penting jika Golkar bertekad menjadi partai bersih. Sebab, dengan memberikan tempat kepada orang luar partai, sulit bagi Golkar menampik adanya politik transaksional dalam pencalonan kepala/wakil kepala daerah. Bagi Golkar, menafikan kader internal dalam pencalonan kepala/wakil kepala daerah sama saja dengan menafikan dirinya, yang oleh publik diakui kaya dengan SDM/kader yang baik dan andal. Hal tersebut berpotensi merusak partai yang telah dibangun dengan susah payah. Apabila hal ini dibiarkan, akan merusak bangunan sistem perekrutan dan kaderisasi partai. Soliditas partai terancam karena tiadanya keadilan hak-hak kader dan tiadanya jaminan kepastian akan masa depan dan mata rantai kaderisasi dan regenerasi kader. Sebab, berbeda dengan banyak partai lain, Golkar bukan ”partai personal” yang diidentikkan publik dengan tokoh utamanya.  Di bawah ketua umum baru, masih terbuka kesempatan bagi Golkar melakukan reevaluasi dukungan pencalonan kepala/wakil kepala daerah. Dibanding beberapa partai lain, Golkar berpotensi besar untuk meraih dukungan luas publik. Salah satu keuntungan Golkar adalah bahwa ia bisa menjadi rumah bagi aneka kelompok sosial, agama, dan aliran keagamaan. Ia juga menjadi rumah bagi semua kelas sosial. Hal tersebut menjadi mesiu penting untuk dapat mengembalikan kedigdayaan Golkar jika bisa dikelola dengan baik. Untuk itu, yang diperlukan adalah bagaimana membangun kepemimpinan partai yang inklusif, membangun partai yang aspiratif, melakukan pendidikan politik yang partisipatif, membangun manajemen keuangan partai yang transparan, membuat sistem pengelolaan organisasi dan administrasi berbasis teknologi, membangun politik dua arah, baik ke dalam maupun ke luar, serta membangun sistem perekrutan dan kaderisasi yang berdasarkan loyalitas dan merit system. Sebagai partai ”karya”, tantangan Golkar lainnya adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa karyanya bermanfaat dan aspiratif. Golkar harus bisa menjadikan dirinya partai rakyat dan bukan partai yang elitis. Partai yang beretika Selain menjadikan dirinya sebagai partai bersih, satu tuntutan publik yang penting diperhatikan adalah mampukah Golkar menjadi partai pelopor yang menjunjung tinggi etika. Di era demokrasi partisipatoris saat ini, Golkar harus mengambil pelajaran penting bukan saja dari hasil pemilu legislatif, melainkan juga dari pemilu presiden langsung. Meskipun Golkar pernah memenangi Pemilu Legislatif 2004, ia belum pernah memenangkan calon presidennya dalam pilpres. Bahkan, pada Pilpres 2014, Partai Golkar gagal mengajukan capresnya. Untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia, tokoh-tokoh Golkar kiranya perlu mengambil pelajaran dari perpaduan karakter Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). SBY menjadi presiden untuk dua periode karena ia berhasil mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang bersih dan antikorupsi. Sementara itu, Jokowi berhasil menjadi presiden karena ia, khususnya, dianggap sebagai pemimpin yang mencerminkan kesederhanaan dan merakyat. Seperti dialami semua partai, salah satu tantangan berat untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai bersih adalah berkenaan dengan ongkos politik yang mahal. Untuk mengatasinya, tidak ada pilihan lain kecuali membangun partisipasi rakyat dalam membiayai partai. Hal tersebut pernah diperlihatkan PPP dan PDI di era Orde Baru, yang ditunjukkan oleh para pendukung kedua partai tersebut, khususnya dalam setiap pemilu. Pertanyaannya, mampukah Partai Golkar membangun partisipasi dan mengambil simpati rakyat? Waktu yang akan menjawab. ●

Mengembalikan Pamor Partai Golkar

Mengembalikan Pamor Partai Golkar Suhardi Suryadi ;  Direktur LP3ES Tahun 2005-2010; Konsultan di The  Institute for Democracy Education

                                                    KOMPAS, 15 Desember 2017

                                                           

Suka tidak suka, Partai Golkar merupakan partai yang infrastruktur politiknya cukup mapan dibandingkan dengan partai lain. Sekalipun harus diakui juga bahwa tidak semua elemen kelembagaannya, termasuk organisasi kekaryaan yang menjadi underbouw partai, bisa berfungsi baik, terutama dalam mengartikulasi kepentingan rakyat pemilihnya.  Golkar  juga menjadi partai yang bersifat terbuka dan cair serta dapat melepaskan diri sebagai partai Orde Baru. Tidak ada lagi pemilik atau penguasa tunggal yang mengendalikan dan memutuskan kebijakan partai. Ini berbeda dengan partai-partai  lain, yang setiap keputusan politiknya bergantung pada ketua umum atau dewan pembina. Namun, sayangnya, aset politik yang dimiliki tak mampu dikapitalisasi sebagai kekuatan yang efektif untuk memajukan kehidupan politik yang sehat dalam rangka kemajuan bangsa dan negara. Partai ini justru mengalami perkembangan memilukan hingga titik nadir seiring keterlibatan Setya Novanto dalam kasus megakorupsi KTP elektronik. Seolah-olah kehadirannya telah menjadi virus yang akan mematikan bagi masa depan partai sehingga tuntutan diselenggarakannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai sulit dihindari, dengan harapan mengembalikan pamor Golkar. Bisnis politik Pada hakikatnya, gejala kemerosotan Golkar sudah lama terjadi. Hal ini ditandai perolehan suara pada Pemilu 1999 sebesar 22,44 persen. Sekalipun kemudian memenangi pemilihan legislatif 2004, perolehan suaranya menurun menjadi 21,58 persen.  Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Golkar ternyata kurang direspons elite partai dengan melakukan pembaruan posisi, peran dan program politiknya mengikuti dinamika sosial masyarakat pemilih. Akibatnya, suara yang diperoleh tinggal 14,5 persen (2009) dan tak berbeda jauh dengan hasil Pemilu 2014, yakni 14,75 persen. Bahkan, ketidakpercayaan masyarakat semakin tinggi dengan beberapa kasus korupsi yang menimpa ketua umumnya. Survei Litbang Kompas atas elektabilitas partai politik pada April 2017 menunjukkan bahwa suara Golkar hanya sekitar 7,8 persen. Ironisnya, dalam situasi terperosok, partai dikelola seperti biasa (bisnis as usual). Wajah pemihakan Golkar atas persoalan rakyat, seperti ketimpangan, ketidakadilan, dan kemiskinan,  nyaris tidak tampak sebagai perwujudan dari  visinya, yaitu berjuang menuju Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil, dan makmur. Ketidakhadiran partai di tengah rakyat juga terlihat  dari absennya, baik kader maupun organisasi underbouw-nya, dalam kerja nyata di tengah masyarakat sebagai cerminan posisi Golkar sebagai partai gerakan. Bahkan, partai ini juga kurang melakukan kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi secara masif  dengan mendorong dan menempatkan generasi muda yang relatif bebas dari konflik kepentingan masa lalu sebagai motor untuk menggerakkan  roda organisasi. Sejak reformasi, ada kesan pengelolaan partai tak ubahnya seperti bisnis dengan politik sebagai komoditas. Dengan demikian, yang diukur dan dikejar adalah jabatan dan materi dibandingkan dengan kelahiran sosok pemimpin yang memiliki integritas dan produk politik untuk kemajuan bangsa dan negara. Karena itu, kehidupan organisasi sarat transaksi, mulai dari pemilihan ketua umum, elite pengurus, calon wakil rakyat di DPR, hingga pemilihan pemimpin daerah.  Bahkan, Golkar mengalami de-ideologisasi dan basis pemilih mengambang, di mana  elite dan politisi partai tidak lagi berdiri untuk apa pun atau siapa pun sehingga kehilangan politisi yang memiliki prinsip, ide-ide politik , dan program inovatif. Partai marginal Mengutip pendapat Frans Becker dan Rene Cuperos dalam The Party Paradox: Political Parties Between Irrelevance and Omnipotence, perkembangan Golkar saat ini seperti partai politik yang hampir mati akibat ada krisis kepemimpinan dan penurunan dukungan pemilih. Dengan demikian, munaslub menjadi peristiwa penting dan menentukan dalam mengembalikan pamor Golkar. Setidaknya ada tiga isu yang mesti dipertimbangkan jika Golkar tak ingin terperosok lebih dalam sebagai partai marjinal. Pertama, Golkar perlu memilih sosok ketua umum yang  berintegritas dan berlatar belakang politik dan bukan sekadar memiliki sumber daya lebih. Pimpinan dan pengurus Golkar juga perlu diisi dengan figur yang tak mencari jabatan dan uang sehingga tidak transaksi atas sikap politiknya. Kedua, Golkar perlu mendeklarasikan sebagai partai antikorupsi dengan memelopori gerakan pemberantasan korupsi, terutama di internal organisasinya. Misal, meminta setiap kader di eksekutif dan legislatif, baik di pusat maupun daerah, membuat pakta integritas untuk tak melakukan praktik korupsi. Ketiga, Golkar perlu mendorong dan memulai proses perekrutan dan seleksi pimpinan nasional (presiden) melalui pendekatan konvensi sehingga dapat diperoleh figur pemimpin otentik yang memiliki talenta dalam memajukan bangsa dan negara. Dalam kaitan ini, Golkar juga melarang ketua umumnya ikut berlaga dalam konvensi. Golkar juga penting untuk tak selalu berada dalam kekuasaan mengingat keberadaan kadernya di pemerintahan belum terbukti memberi dampak terhadap kemajuan partai. Kehadiran di kekuasaan justru mengakibatkan Golkar  tidak mandiri dan menjadi kritis terhadap produk kebijakan pemerintah yang mengasingkan rakyat. Dengan memutuskan keempat poin di atas, itu akan menjadi embrio dan pintu masuk dalam mengembalikan pamor Golkar ke depan. Sebaliknya, jika hanya memilih ketua umum semata, munaslub hanya bersifat seremonial yang tak mampu mengangkat pamor partai. Sayang dan tragis sekali jika kelak Golkar menjadi partai marjinal. ●