”Quo Vadis” Swasembada Gula

Oleh :  TOTO SUBANDRIYO

 

KOMPAS, 13 Juli 2019

 

Awal Kabinet Kerja 2014, Presiden Joko Widodo menargetkan swasembada pangan tercapai dalam tiga tahun.

Tekad diawali dengan peletakan batu pertama proyek rehabilitasi saluran irigasi sekunder Belawa di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Peningkatan produksi digenjot agar dalam dua tahun impor beberapa komoditas pangan bisa dihentikan (Kompas, 6/11/2014).

Ironi Telur Ayam

Ironi Telur Ayam Toto Subandriyo ;   Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Tegal

                                                         KOMPAS, 15 Juni 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/06/15/Ironi-Telur-Ayam

                                                           

Kondisi ironis tengah dialami para peternak ayam petelur dan pedaging di sejumlah daerah. Saat harga berbagai kebutuhan pangan meroket menjelang Ramadhan dan Lebaran, harga telur ayam ras justru sebaliknya. Ketika harga bawang putih meningkat hingga hampir 100 persen, ironisnya harga telur ayam ras di tingkat peternak justru terpuruk di bawah harga pokok produksi (HPP) yang besarnya Rp 16.500-Rp 17.000 per kilogram. Menjelang Ramadhan tahun ini harga telur ayam ras sempat naik, tetapi pada pertengahan Ramadhan anjlok lagi di tingkat peternak di sejumlah daerah. Harian Kompas,Rabu(7/6), melaporkan, harga pembelian di tingkat peternak kini berkisar Rp 13.700-Rp 14.000 per kg. Harga daging ayam ras beberapa bulan lalu juga tak jauh berbeda. Harga ayam hidup di tingkat peternak hanya berkisar Rp 13.000-Rp 14.000 per kg. Idealnya harga minimal  agar bisa menutup HPP sebesar Rp 17.500 per kg. Jadi, sangat bisa dipahami jika para peternak ayam petelur dan pedaging dari beberapa daerah merasa galau dan menuntut rasa keadilan ditegakkan. Mereka sempat menggelar aksi keprihatinan dan doa bersama di depan Pendopo Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Aksi itu mereka lanjutkan di depan Istana Negara, Jakarta, beberapa bulan lalu karena pemerintah dirasa kurang serius menanggapi tuntutan mereka. Kisaran harga telur ayam ras Rp 13.700-Rp 14.000 per kg tersebut berada jauh di bawah ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Regulasi yang mulai berlaku sejak 16 Mei 2017 itu mengatur harga acuan beberapa komoditas pangan untuk pembelian di tingkat petani/peternak serta harga acuan penjualan di konsumen. Beberapa komoditas pangan yang ditetapkan harga acuannya antara lain beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging beku, daging sapi segar, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Harga acuan telur ayam ras ditetapkan  Rp 18.000 per kg untuk pembelian di peternak dan penjualan di konsumen Rp 22.000 per kg. Sementara harga acuan untuk daging ayam ras, pembelian di peternak Rp 18.000 per kg, sedangkan harga acuan penjualan di konsumen sebesar Rp 32.000 per kg. Meskipun pembelian di tingkat peternak rendah, ironisnya terdapat disparitas harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pembelian oleh konsumen. Ketika harga pembelian telur di tingkat peternak Rp 13.700 per kg, konsumen harus membayar antara Rp 18.000 dan Rp 20.000 per kg. Mengapa hal itu bisa terjadi? Permasalahan sistemik Semua itu berangkat dari permasalahan sistemik yang melingkupi industri peternakan unggas rakyat. Semua berpangkal dari melimpahnya produksi. Menurut hitung-hitungan matematis, kebutuhan daging ayam nasional saat ini hanya sekitar 2,8 miliar ekor per tahun. Namun, menurut data Gerakan Bela Peternak Ayam Pedaging dan Petelur (GBPA), pasokan daging ayam saat ini melimpah hingga mencapai 3,5 miliar ekor per tahun. Kondisi yang terjadi pada usaha peternakan unggas rakyat ini mewakili potret buram kondisi usaha agribisnis negeri ini secara umum, di mana peningkatan produktivitas agribisnis yang diupayakan petani/peternak selalu menuai kondisi paradoks. Bukan hanya pada telur dan daging ayam ras, kondisi yang sama juga sering terjadi pada komoditas pangan lain, seperti bawang merah, beras, gula, dan ikan. Produktivitas fisik yang tinggi dari usaha agribisnis tidak diimbangi nilai moneter  yang memadai. Dalam kondisi paradoks tersebut, petani hanya menerima bagian kecil dari nilai tambah kenaikan produktivitas. Nilai tambah terbesar banyak dinikmati pelaku non-usaha tani hanya karena ada perubahan bentuk (form utility), tempat (place utility), dan waktu (time utility). Penyebab duka para peternak unggas rakyat bukan hanya itu. Disinyalir banyak telur ayam siap tetap produksi perusahaan integrator yang sebenarnya hanya untuk memasok day old chicken (DOC), dijual ke pasaran umum. Berdasarkan data Tim Analisis dan Tim Asistensi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Maret 2017), secara nasional potensi produksi DOC final stock (FS) broiler rata-rata 63 juta ekor per minggu. Pembelian pemerintah Menurut penulis, selain berpotensi menurunkan harga live bird broiler, jumlah itu juga sangat berpotensi dijual ke pasaran umum dalam bentuk telur konsumsi. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu upaya yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan mengurangi produksi DOC FS broiler. Menurut perhitungan penulis, harus ada pengurangan  minimal 8-9 persen dari total produksi nasional pembibit FS broiler. Selain itu, agar terpenuhi rasa keadilan, pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi agar produksi telur konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada peternak rakyat. Pemerintah juga harus membatasi porsi budidaya ayam petelur dari para integrator dan menindak tegas para integrator yang nakal menjual telur tetas ke pasaran umum. Mengingat saat ini harga pembelian telur ayam ras di tingkat peternak berada jauh di  bawah harga acuan Permendag No 27/2017, upaya mendesak yang harus dilakukan pemerintah adalah pembelian langsung ke peternak minimal sesuai harga acuan Rp 18.000 per kg. Pembelian telur oleh pemerintah ini dapat disalurkan melalui program perbaikan gizi masyarakat yang terintegrasi dengan program kupon pangan pengganti beras untuk rakyat miskin (raskin). Persaingan tidak adil antara peternak rakyat melawan para integrator harus segera diakhiri. Tidak semestinya pemerintah membiarkan para integrator menguasai bisnis peternakan unggas nasional dari hulu hingga hilir, dari produksi dan penjualan DOC, obat-obatan, pakan, hingga penjualan telur dan daging ayam. ●

Tarik Ulur Larangan Cantrang

Tarik Ulur Larangan Cantrang Toto Subandriyo  ;  Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan  Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

                                                     KOMPAS, 04 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sepertinya tarik ulur tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang dan sejenisnya tidak akan pernah surut. Meski Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang permasalahan itu dan peraturan penggantinya, Permen KP No 71/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, berlaku sejak 1 Januari 2017, tarik ulur terus terjadi. Seperti diberitakan, perjalanan produk hukum di bidang perikanan tangkap itu telah melalui jalan berliku. Sejak Permen KP No 2/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan pada 8 Januari 2015, gelombang pro dan kontra atas pemberlakuan aturan ini merebak di sejumlah daerah di wilayah pesisir Indonesia. Menyikapi hal itu, Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi agar Permen KP No 2/2015 ditunda pemberlakuannya. Masa transisi diperlukan agar para nelayan/pemilik kapal dapat menyesuaikan alat tangkap. Rekomendasi Ombudsman tersebut dituruti pemerintah dengan memberikan batas waktu toleransi hingga 31 Desember 2016. Namun, kelonggaran ini tak memuaskan para nelayan. Beberapa upaya pun ditempuh, termasuk melakukan negosiasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menghadap anggota DPR di Senayan, menghadap Dewan Pertimbangan Presiden, serta menghadap Menko Kemaritiman. Tiga alasan Karena tak membawa hasil, para nelayan cantrang akhirnya menempuh upaya terakhir dengan mengajukan permohonan uji materi Permen KP No 2/2015 ke Mahkamah Agung (MA). Upaya itu pun kandas karena MA menolak permohonan uji materi tersebut. Ditolaknya permohonan uji materi tersebut tidak serta-merta mengakhiri tarik ulur pemberlakuan aturan larangan cantrang. Sebuah harian yang terbit di Semarang beberapa hari lalu memberitakan bahwa toleransi penggunaan cantrang akan diperpanjang hingga pertengahan 2017. Namun, daerah operasi mereka tidak lebih dari 12 mil laut. Selain belum ada kepastian secara tertulis tentang perpanjangan waktu ini, sehingga mereka belum berani melaut, pembatasan daerah operasi menurut hemat penulis sangat berpotensi menimbulkan gesekan dengan nelayan tradisional yang menempati fishing ground maksimal 12 mil laut. Kabar terakhir, saat ini para nelayan di sejumlah daerah tengah melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi pawai (long march) menuju Jakarta. Menurut evaluasi penulis, kegigihan para nelayan menentang larangan penggunaan cantrang setidaknya untuk tiga alasan. Pertama, alasan ekonomi dan finansial. Pengadaan dan penggantian alat tangkap baru membutuhkan dana yang tidak sedikit. Misalnya, untuk mengganti alat tangkap cantrang menjadi gillnet atau jaring cumi-cumi butuh biaya tak kurang dari Rp 900 juta per unit. Saat ini kebanyakan nelayan sudah terbelit utang di bank untuk pengadaan alat tangkap ikan itu. Kedua, proses verifikasi kapal dengan alat tangkap baru membutuhkan waktu yang lama. Sebagai contoh, di Jawa Tengah saat ini menurut informasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, masih banyak kapal ukuran 10-30 gros ton (GT) dan kapal ukuran di bawah 10 GT yang menggunakan cantrang. Kebanyakan kapal-kapal tersebut tengah menjalani verifikasi. Kewenangan verifikasi dan ukur kapal berada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Meski saat ini telah mulai diterapkan sistem pengurusan secara daring (online), pada kenyataannya tidak banyak nelayan yang memahami sistem daring sehingga mereka merasa kesulitan mengakses layanan itu. Ketiga, nelayan masih menyangsikan apakah setelah penggantian alat tangkap dan proses verifikasi kapal selesai kemudian izin bisa segera keluar. Jika semua perizinan tidak segera keluar, sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari akan terganggu. Dapur keluarga terancam tidak akan ngebul. Penyederhanaan perizinan Untuk meringankan beban para nelayan cantrang, pemerintah melalui KKP harus lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk penggantian alat penangkapan ikan (API) ramah lingkungan. Selain itu agar para nelayan juga diberi akses pada skim kredit bank berbunga ringan serta memperbanyak pelayanan gerai permodalan yang lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal para nelayan. Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan perizinan kapal nelayan. Selama ini para pemilik kapal nelayan selalu mengeluh kepada para petugas dinas tentang banyaknya surat yang harus mereka bawa saat melaut. Selain penyederhanaan dalam hal perizinan, DKP provinsi dan Direktorat Jenderal KKP yang menangani perizinan perlu memperbanyak gerai perizinan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal nelayan. Tidak hanya berhenti di situ. Pemerintah harus memberikan jaminan bahwa daerah penangkapan yang diizinkan benar-benar daerah produktif yang hasil tangkapannya bisa diharapkan. Untuk itu, perlu pembatasan jumlah armada kapal yang optimal untuk menghindari terjadinya over fishing. Perlindungan kepada nelayan juga sangat dibutuhkan, antara lain berupa perluasan akses Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan, juga alokasi anggaran untuk antisipasi musim paceklik pada saat mereka tidak bisa melaut karena faktor cuaca yang tidak memungkinkan. Selain untuk membeli kebutuhan pokok, anggaran itu juga untuk kegiatan bimbingan teknis usaha ekonomi produktif kepada nelayan serta kelompok wanita nelayan agar punya keahlian lain sebagai sumber nafkah keluarga saat musim paceklik tiba. ●

Paradoks Lonjakan Harga Pangan

Paradoks Lonjakan Harga Pangan Toto Subandriyo ;  Pengajar Program Magister Manajemen STIE Bank BPD Jateng

                                             SUARA MERDEKA, 17 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

“Ketika terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen selalu ditransmisikan secara lambat dan tidak sempurna kepada petani/peternak.” JIKA kepada sidang pembaca diajukan pertanyaan: Siapakah yang paling diuntungkan atas lonjakan harga komoditas pangan seperti telur ayam, daging ayam, daging sapi, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah beberapa hari terakhir? Kemungkinan banyak yang menjawab peternak/ petani yang paling diuntungkan dengan melambungnya harga komoditas kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) tersebut. Secara logika memang bisa dipahami bahwa semakin tinggi lonjakan harga suatu komoditas akan menjadi kawan seiring bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan produsen. Jadi dalam kaitan melonjaknya harga beberapa komoditas pangan akhir-akhir ini seharusnya petani/peternaklah yang paling diuntungkan. Namun yang terjadi pada usaha pertanian/peternakan rakyat, tidak selamanya mengikuti logika tersebut. Hal itu bisa terjadi karena para petani/peternak rakyat mengalami apa yang disebut paradoks produktivitas (productivity paradox). Kondisi paradoks secara jelas tergambarkan dalam industri peternakan ayam rakyat. Masalah sistemik yang melingkupi usaha peternakan ayam rakyat ini berpangkal pada tingginya angka produksi. Kondisi itu berimbas pada rendahnya harga di tingkat peternak hingga di bawah harga pokok produksi (HPP). Namun ironisnya, para konsumen harus membeli dengan harga yang sangat mahal. Seperti yang terjadi menjelang Hari Natal/ Tahun Baru 2017 lalu. Harga daging ayam ras melonjak hingga mencapai di atas Rp 35.000/ kilogram, tetapi harga ayam hidup di tingkat peternak hanya di kisaran Rp 16.000-Rp 17.000 per ekor. Padahal harga anak ayam umur sehari (day old chick/DOC) dan harga pakan sudah melambung tinggi yang mendongkrak HPP menjadi sekitar Rp 18.000/ekor. Pemicu Inflasi Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada komoditas sayuran. Data Kementerian Perdagangan pada akhir November 2016 menyebutkan bahwa harga rata-rata cabai keriting di Jakarta Rp 65.447 per kilogram, sedangkan harga bawang merah pada kisaran Rp 30.000 – Rp 40.000 per kilogram. Padahal saat itu harga beli cabai keriting di petani produsen sekitar Rp 35.000/kilogram dan bawang merah Rp 20.000/kilogram. Lonjakan harga dua komoditas sayuran tersebut menjadi pemicu utama inflasi bulan November 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada November 2016 lalu terjadi inflasi sebesar 0,47 persen. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga cabai merah yang berkontribusi pada angka inflasi sebesar 0,16 persen, bawang merah sebesar 0,10 persen, dan cabai rawit sebesar 0,05 persen. Lonjakan harga sayuran di pasaran umum, utamanya cabai rawit, juga menjadi penyumbang utama angka inflasi bulan Desember 2016 yang mencapai 0,42 persen. Lonjakan harga cabai rawit bahkan berlanjut hingga pekan pertama Januari 2017, di sejumlah daerah harganya bahkan mencapai Rp 150.000/kilogram. Ironisnya, para petani cabai rawit tidak menikmati madu dari lonjakan harga tersebut. Selain karena gagal panen di sejumlah daerah sehingga produksi anjlok, harga tinggi itu lebih banyak dinikamati oleh para pedagang dan pengepul. Secara kasat mata nilai tambah peningkatan produktivitas usaha tani justru lebih banyak dinikmati oleh para pelaku nonusaha tani. Akibatnya, manfaat dari berbagai upaya peningkatan produksi yang selama ini dilakukan hanya dinikmati oleh para pelaku nonusaha tani. Lebih jauh lagi kondisi ini berimplikasi makin tertinggalnya tingkat pendapatan riil petani/peternak dari para pelaku nonusaha tani. Kondisi memprihatinkan ini terjadi salah satunya karena kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada para pelaku utama usaha peternakan/ pertanian. Petani dan peternak selalu dihadapkan pada dua kekuatan eskploitasi ekonomi. Pada pasar faktor produksi, mereka dibiarkan berhadapan dengan kekuatan monopolistis, sedangkan saat menjual hasil produksi dihadapkan pada kokohnya tembok monopsonistis. Apa yang kemudian terjadi? Nilai tambah usaha tani mereka diperkecil oleh struktur nonusaha tani yang bersifat dispersal, asimetris, dan cenderung terdistorsi. Lihat saja, ketika terjadi penurunan harga di tingkat konsumen, maka penurunan harga secepat kilat ditransmisikan kepada petani/peternak secara sempurna. Sebaliknya, ketika terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen selalu ditransmisikan secara lambat dan tidak sempurna kepada petani/peternak. Informasi pasar, seperti preferensi konsumen, juga dimanfaatkan untuk mengeksploitasi petani/peternak. ●

Anomali Nilai Tukar Petani Toto Subandriyo  ;   Pengamat Ekonomi; Lulusan IPB dan Pascasarjana Universitas Soedirman

                                                        KOMPAS, 23 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Perkembangan nilai tukar petani selama beberapa bulan terakhir menurun. Itulah gambaran dari data NTP yang dirilis Badan Pusat Statistik dalam lima bulan terakhir. Angka nilai tukar petani (NTP) selama lima bulan terakhir adalah 102,95 (November 2015), 102,83 (Desember 2015), 102,55 (Januari 2016), 102,23 (Februari 2016), dan 101,32 (Maret 2016). Ini merupakan sebuah anomali sehingga perlu diwaspadai pemerintah. Periode November-Maret merupakan bulan-bulan paceklik. Seharusnya NTP pada periode tersebut angkanya naik. Penurunan biasanya baru terjadi saat puncak panen raya. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Untuk kasus Maret 2016 penurunan NTP terjadi karena  indeks harga yang diterima petani (It) turun 0,22 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik 0,68 persen. Harga rata-rata gabah kering panen di tingkat petani turun 9,76 persen dibandingkan Februari. Penerimaan petani menurun, sedangkan harga kebutuhan hidup terus meningkat. Panjangnya rantai pemasaran beras membuat harga di tingkat konsumen stabil tinggi, tetapi harga di tingkat petani rendah. Penurunan NTP ini terasa sangat ironis karena awal Maret 2016 lalu BPS merilis data angka sementara produksi padi nasional 2015 mencapai  75,36 juta ton gabah kering giling, atau naik 6,37 persen dibandingkan produksi tahun 2014. Kondisi yang tidak kalah memprihatinkan terjadi pada usaha peternakan rakyat, utamanya ayam pedaging. Masalah sistemik pada peternakan ayam pedaging berpangkal dari melimpahnya produksi. Harga di tingkat peternak jatuh di bawah biaya produksi, tetapi konsumen harus membayar jauh di atas harga produksi. Meski harga daging ayam di pasaran mencapai Rp 30.000-Rp 40.000 per kilogram, harga ayam hidup di tingkat peternak hanya Rp 13.000-Rp 14.000 per ekor. Harga tersebut di bawah harga pokok produksi sekitar Rp 18.500 per ekor. Kondisi memprihatinkan ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada peternak. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejak dikeluarkan UU itu proporsi perunggasan nasional berubah 180 derajat. Sebelum 2009, proporsi peternak ayam rakyat/mandiri mencapai 80 persen, 20 persen sisanya untuk perusahaan/integrator. Hanya dalam waktu lima tahun proporsinya menjadi terbalik. Proporsi peternak rakyat 20 persen, 80 persen dikuasai integrator. Kondisi seperti bisa terjadi karena  konstitusi itu memperbolehkan integrator masuk bisnis budidaya ayam yang sebelumnya dijalankan peternak mandiri. Selain itu, integrator juga diperbolehkan menjual ayam ke pasar tradisional yang sebelumnya diisi ayam dari peternak mandiri, pasar daging ayam pun dikuasai para integrator. Paradoks Itulah gambaran secara umum kondisi agribisnis di negeri ini. Para petani  selalu dihadapkan pada dua kekuatan eksploitasi ekonomi. Pada pasar faktor produksi, selalu dihadapkan pada kekuatan monopolistis. Sebaliknya, saat akan menjual hasil produksi, selalu dihadapkan pada kokohnya tembok monopsonistis. Di sisi lain  kebijakan pemerintah banyak yang kurang berpihak kepada petani. Akibatnya, nilai tambah yang dinikmati petani diperkecil  oleh struktur non-usaha tani yang bersifat dispersal, asimetris, dan terdistorsi. Penurunan harga di tingkat konsumen ditransmisikan secara cepat dan sempurna kepada petani. Sebaliknya, kenaikan harga di tingkat konsumen ditransmisikan secara lambat dan tak sempurna.  Pada kondisi seperti itu, tingginya produktivitas petani hanyalah sebuah paradoks. Di mana nilai tambah peningkatan produktivitas usaha tani lebih dinikmati pelaku di luar usaha tani. Antara lain, para pedagang, para tengkulak, rentenir, bahkan  badan usaha milik pemerintah, seperti Perum Bulog.  Pada kondisi paradoks tersebut, segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi, seperti pembangunan/ perbaikan infrastruktur, inovasi teknologi, kebijakan perkreditan, serta kebijakan harga, manfaatnya lebih dinikmati mereka yang berada di sektor non-usaha tani. Tingkat pendapatan riil petani makin tertinggal dari pendapatan mereka yang di sektor non-usaha tani.  Meski para penyuluh pertanian telah mengintroduksikan berbagai teknologi budidaya, seperti benih unggul, pemupukan berimbang, sistem budidaya jajar legowo (jarwo) atau SRI (system of rice intensification), tetapi manfaatnya tak cukup dirasakan petani. Mengapa? Pada musim rendeng, di mana porsi panenan mencapai 60 persen dari panenan dalam setahun, kebanyakan petani menjual padinya dalam bentuk tebasan. Hal itu ditempuh untuk beberapa alasan, antara lain karena tak ingin repot menjemur gabah saat curah hujan masih tinggi, ingin segera mendapat dana tunai untuk biaya tanam musim berikutnya maupun untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk membayar utang. Celakanya, para penebas cenderung menyamakan harga tebasan petak yang diintroduksikan berbagai teknologi dengan petak tanpa introduksi teknologi. Padahal, kalau dipanen sendiri oleh petani, selisihnya sangat signifikan.  Keharusan etis Menurut ekonom Amerika Serikat, Profesor Joseph Eugene Stiglitz, pemihakan dan perlindungan pemerintah kepada "wong cilik", seperti petani  (termasuk peternak dan nelayan) adalah keharusan etis. Dalam perspektif penerima penghargaan Nobel Ekonomi 2001 itu, alasan pemihakan karena terjadinya kegagalan pasar (market failure) akibat tak terpenuhinya asumsi-asumsi pembangunan.  Minimnya keberpihakan pemerintah kepada petani membuat mereka "rajin" berunjuk rasa. Unjuk rasa ribuan nelayan dari sejumlah daerah di Istana Merdeka, Jakarta, merupakan contoh paling aktual. Hal serupa juga pernah dilakukan peternak ayam, peternak/pedagang daging sapi, petani tebu, juga pengrajin tempe/tahu.  Mau tidak mau, suka tidak suka pemerintah harus segera hadir memberikan perlindungan kepada petani. Di antaranya  kemudahan memperoleh sarana produksi. Karena kondisi pasar faktor produksi umumnya terdistorsi, pemerintah harus hadir dalam menjaga ketersediaan sarana produksi yang dibutuhkan petani dalam kuantitas, kualitas, dan harga memadai. Petani harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap kepastian usaha. Perlu upaya menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas yang menguntungkan bagi mereka. Selain itu perlu adanya jaminan atas risiko usaha dari bencana alam, hama dan penyakit tanaman, dampak perubahan iklim, pencemaran, dan jenis-jenis risiko lainnya. Terkait hal ini pemerintah berkewajiban memperluas akses penjaminan terhadap risiko usaha dalam bentuk asuransi pertanian. Agar petani terhindar dari praktik ekonomi biaya tinggi, pemerintah perlu membebaskan biaya penerbitan perizinan terkait usaha petani kecil. Membebaskan pungutan usaha tani meliputi pajak maupun retribusi bagi petani kecil. Agar harga komoditas pangan produksi petani tidak terpuruk, pemerintah harus ketat mengendalikan impor pangan.  Pada era globalisasi perdagangan seperti sekarang, perlindungan kepada petani oleh pemerintah merupakan sebuah keniscyaan. Anthony Giddens (1999), menulis dalam bukunya Runaway World, bahwa globalisasi perdagangan akan membuat dunia tidak mirip sebuah perkampungan global (global village), tetapi lebih merupakan penjarahan global (global pillage). Benih transgenik dan pestisida berbahaya yang di negara asal perusahaan multinasional sudah dilarang, tetapi di Indonesia masih beredar bebas. ●

Menggugat Peran Bulog Toto Subandriyo ;  Pengamat Sosial-Ekonomi; Lulusan IPB dan Pascasarjana Unsoed

                                              SUARA MERDEKA, 23 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TIDAKLAH berlebihan jika Presiden Joko Widodo merasa perlu untuk bertanya perihal rendahnya kinerja Perum Bulog (pada uraian selanjutnya ditulis Bulog) dalam menyerap gabah/beras petani meski panen raya padi mulai berlangsung. Ketika melakukan inspeksi mendadak di gudang Bulog Karanganyar, Presiden mendapati mesin pengering yang berkapasitas 80 ton/hari, namun realisasinya baru 20 ton/minggu (Suara Merdeka, 12/3). Kinerja Bulog memang pantas digugat. Beberapa hari ke depan akan menjadi batu ujian bagi Bulog untuk menunjukkan sejauh mana komitmennya menyerap gabah/beras petani. Pada tahun ini pemerintah telah memberikan tugas kepada Bulog untuk menyerap gabah/beras petani sebesar 3,9 juta ton setara beras, terdiri atas pengadaan lewat jalur penugasan pemerintah (public service obligation/PSO) sebesar 3,2 juta ton dan jalur komersial sebesar 700.000 ton. Semestinya manajemen Bulog banyak belajar dari pengalaman tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman empiris menunjukkan, kegagalan Bulog dalam pencapaian prognosa pengadaan gabah/beras selalu berujung pada kegaduhan. Kegagalan tersebut ujung-ujungnya selalu dijadikan sebagai justifikasi untuk impor beras. Tahun lalu misalnya, kegagalan Bulog merealisasikan target pengadaan gabah/ beras yang dipatok pemerintah sebesar 2,7 juta ton setara beras telah menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan itu dipicu saat akhir Mei 2015 Bulog baru bisa menyerap 700 ribu ton setara beras. Mestinya pada panenan musim rendeng tersebut Bulog harus sudah bisa merealisasikan sekitar 60 persen dari target pengadaan gabah/beras setahun. Kenyataan itu kemudian memicu kegaduhan di ruang publik yang berlarut-larut. Puncaknya adalah polemik yang mencuat ke wacana publik antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo terkait rencana pemerintah mengimpor 1,5 juta ton beras dari Thailand. Kembali ke ”Khitah” Seringnya Bulog gagal dalam pemenuhan prognosa pengadaan gabah/beras petani karena secara konstitusional lembaga ini telah melenceng jauh dari semangat awal pembentukannya. Semangat awal (khitah) dibentuknya Bulog adalah untuk mengemban dua misi heroik. Pertama, melindungi petani dari kejatuhan harga, utamanya saat puncak panen raya. Kedua, menjadi lembaga stabilisator harga kebutuhan pokok (buffer) sehingga mampu melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tak terkendali. Status Bulog semula adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Status itu berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7/2003. Mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan status dari LPND menjadi Perum tersebut menuntut Bulog untuk memerankan diri sebagai mesin ekonomi liberal. Layaknya mesin ekonomi liberal yang berorientasi keuntungan (profit oriented), lembaga ini akan selalu mempertimbangkan untung-rugi. Apabila dalam suatu aktivitas menjanjikan keuntungan secara ekonomi, maka lembaga ini akan bergerak. Sebaliknya, akan duduk manis jika dalam aktivitas tersebut tidak ada keuntungan ekonomi. Celakanya, meski sudah berstatus sebagai Perum, publik (dan pemerintah) masih memosisikan dan meminta Bulog memerankan diri sebagai lembaga sosial. Dua peran harus dijalankan sekaligus oleh Bulog, yakni sebagai lembaga berorientasi keuntungan dan lembaga nirlaba. Sesuatu yang sangat sulit (kalau tak boleh dikatakan mustahil) dilakukan oleh Bulog. Untuk itu, agar tidak selalu terjadi gonjang-ganjing harga kebutuhan pokok, banyak kalangan menghendaki Bulog dikembalikan kepada khitahnya. Kembali pada semangat awal pembentukan lembaga tersebut, yaitu sebagai pelindung petani dan pelindung konsumen dari gonjang-ganjing harga kebutuhan pokok pangan. Kembali ke rahim rakyat yang telah melahirkan. Secara konstitusi, ruang bagi Bulog untuk kembali ke semangat awal pembentukannya sebenarnya sudah terbuka lebar. Hal itu telah ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada pasal 126-128 telah ditegaskan bahwa guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional perlu dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Lembaga itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres). Selanjutnya, lembaga tersebut dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan. Tugas BUMN itu melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Satu-satunya BUMN bidang pangan yang paling siap untuk mengemban tugas itu adalah Bulog. Pada pasal 150 ditegaskan bahwa Perpres harus telah ditetapkan paling lambat tiga tahun sejak diundangkannya produk hukum tersebut.  Mengingat Undang Undang Pangan telah diumumkan pada Lembaran Negara RI pada 16 November 2012, maka mestinya pemerintah sudah menunaikan amanat tersebut paling lambat 17 November 2015. Namun meski sudah empat bulan melewati batas waktu, pemerintah belum juga menunaikannya. Pembentukan lembaga pangan ini secara prinsip sejalan dengan tuntutan politik pangan modern. Politik pangan modern menuntut agar produk pangan tidak diposisikan layaknya produk manufaktur yang hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kehadiran pemerintah/negara dalam setiap permasalahan pangan yang membelit rakyat merupakan keharusan etis. Menyerahkan pengelolaan pangan bangsa semata-mata kepada the invisible hand bukan hanya menyengsarakan rakyat, namun juga bentuk pengingkaran negara terhadap kewajibannya memenuhi hak rakyat atas pangan. Terkait dengan pemenuhan target pengadaan gabah/beras, Bulog harus mengubah paradigma dalam menyerap gabah petani. Bulog harus jemput bola, memperbanyak dan mengoptimalkan kinerja satuan tugas (satgas) pengadaan pada unit pengolahan gabah dan beras (UPGB). Bulog juga harus bersinergi dengan kelompok tani (KTNA), gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi unit desa (KUD), dan lembaga sejenis lainnya untuk memperpendek mata rantai penjualan gabah/beras. ●

Penguatan Stok Beras Toto Subandriyo  ;   Pengamat Sosial-Ekonomi; Lulusan IPB dan Pascasarjana Unsoed

                                                       KOMPAS, 15 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Selama beberapa tahun terakhir kondisi stok beras pemerintah begitu mengkhawatirkan. Padahal, stok beras yang dikuasai pemerintah selalu menjadi tolok ukur kondisi ketahanan pangan Republik ini. Implikasi kenyataan ini adalah pertaruhan kedaulatan dan ketahanan pangan bangsa, melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat ad hoc. Pengalaman empiris tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan target pengadaan gabah/beras oleh Perum Bulog selalu menimbulkan kegaduhan. Nyaris tidak ada upaya yang benar-benar terencana agar kegaduhan tidak terulang. Ujung-ujungnya juga selalu sama: kondisi kekurangan stok beras yang dikuasai pemerintah selalu menjadi justifikasi untuk ”panen” beras di pelabuhan (baca: impor). Target tak tercapai Kita tentu masih ingat, betapa gaduhnya masalah beras sepanjang tahun 2015. Target pengadaan gabah/beras yang dipatok pemerintah 2,7 juta ton setara beras, hingga akhir Mei baru terealisasi 700.000 ton setara beras. Padahal, panen musim rendeng merupakan tumpuan bagi Bulog dalam pengadaan gabah/beras60 persen dari target setahun. Kondisi itu menimbulkan kepanikan pemerintah. Seperti biasanya, selalu dicari kambing hitam jika terjadi kegagalan. Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat dicopot dari jabatan yang baru diemban seumur jagung karena dianggap sebagai sosok paling bertanggung jawab. Namun, banyak pengamat berpendapat siapa pun dirutnya, target pengadaan gabah/beras semester pertama tersebut sangat sulit direalisasikan Bulog. Penyebab utama adalah molornya penandatanganan payung hukum pengadaan gabah/beras. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah baru ditandatangani 17 Maret 2015, atau saat puncak panen musim rendeng hampir berlalu. Padahal, mekanisme pembelian gabah oleh Bulog kepada petani harus melalui proses yang rumit dan dengan time lag yang panjang pula. Seperti diketahui selama ini Bulog tidak membeli gabah/beras langsung kepada petani, tetapi melalui mitra-mitra Bulog yang notabene adalah lembaga profit oriented. Maka, yang terjadi adalah hari terus berganti, padi di sawah kian menguning, dan perut petani beserta keluarganya tak kuat lagi menanti. Ketika Bulog bersiap-siap, panen raya padi sudah berlalu, gabah para petani sudah dibeli para tengkulak dengan harga relatif murah. Kegaduhan di ruang publik terus berlanjut hingga penghujung 2015 dengan intensitas makin memuncak. Orkestrasi penyelenggaraan pemerintah bahkan sempat mengalami disharmoni saat Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan pernyataan bahwa pemerintah akan mengimpor 1,5 juta tonberas dari Thailand. Pernyataan itu buru-buru dibantah Presiden Joko Widodo. Namun, belakangan publik dibuat tercengang saat pemerintah menjilat ludahnya. Media gencar memberitakan banjirnya beras impor di sejumlah daerah di Tanah Air. Jemput bola Pengalaman empiris telah menunjukkan, harga gabah petani selalu jatuh saat puncak panen musim rendeng. Kenyataannya, meski panen raya musim ini belum mencapai puncak, tren penurunan harga gabah/beras di sejumlah daerah sentra produksi sudah terjadi signifikan. Mengingat proporsi panen musim rendeng nasional mencakup lebih dari 60 persen panenan dalam setahun, maka Bulog harus memaksimalkan pengadaan pada musim panen ini. Sebagai anggaran pelayanan publik (PSO), tahun ini Bulog menerima penugasan pemerintah untuk menyerap gabah/beras petani 3,9 juta ton. Terdiri atas pengadaan lewat jalur PSO 3,2 juta ton dan jalur komersial 700.000 ton. Bulog tidak boleh lagi ketinggalan kereta, apalagi jadi justifikasi kebijakan impor beras yang kental dengan nuansa perburuan rente. Bulog harus sigap melakukan tugasnya dalam menyerap gabah petani, tidak lagi mengandalkan pengadaan oleh mitra-mitra Bulog yang hanya memperpanjang mata rantai perdagangan. Bulog harus menjemput bola, memperbanyak dan memaksimalkan kinerja satuan tugas pengadaan pada unit pengolahan gabah dan beras (UPGB). Perlu dijalin kerja sama dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta lembaga ekonomi pedesaan lainnya. Upaya ini diharapkan mampu memperpendek mata rantai penjualan gabah/beras sehingga lebih menguntungkan petani. Bagi para petani, panen musim rendeng merupakan panen paling menyulitkan. Hal ini terjadi karena panen berlangsung saat curah hujan masih cukup tinggi. Pada kondisi cuaca seperti itu intensitas sinar matahari yang menjadi andalan petani dalam pengeringan gabah sangat kurang sehingga pengeringan menjadi sangat krusial. Menurut pengamatan penulis, banyak gabah petani yang terpaksa ditolak oleh Bulog karena tidak memenuhi syarat kualitas kadar air maksimum 14 persen. Kehadiran satgas UPGB di tengah-tengah petani yang sedang kesulitan pengeringan gabah tentu sangat dirasakan manfaatnya. Di gudang UPGB milik Bulog selain dilengkapi sarana lantai jemur yang cukup luas juga dilengkapi silo-silo pengeringan dengan kapasitas memadai. Sarana-prasarana ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk membantu para petani menyelamatkan hasil panen mereka. Bersaing tengkulak Sudah menjadi aksioma generik bahwa setelah panen raya musim rendeng berlalu maka harga gabah/beras petani akan naik lagi di atas ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP). Kondisi ini akan menyulitkan Bulog dalam mengadakan gabah/beras untuk memenuhi target yang telah ditentukan, seperti terjadi pada tahun lalu. Maka, mulai sekarang harus dipikirkan payung hukum bagi Bulog untuk membeli gabah/beras petani di atas ketentuan HPP. Pemberian keleluasaan kepada Bulog seperti ini dimaksudkan agar lembaga ini bisa bersaing dengan paratengkulak sehingga para petani merasakan manfaat kehadiran lembaga ini. Tanpa payung hukum, dapat dipastikan petugas Bulog akan tiarap, tidak mau membeli gabah/beras petani karena takut terjerat permasalahan hukum. Katakanlah harga beras 10-15 persen lebih tinggi dari ketentuan HPP, atau lebih tinggi Rp 730-Rp 1.095 per kilogram. Untuk pengadaan beras 2 juta ton, pemerintah harus menyediakan tambahan anggaran Rp 1,46 triliun-Rp 2,19 triliun. Nominal anggaran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kedaulatan pangan bangsa yang tak ternilai harganya. Kualitas gabah Selama ini Bulog selalu beralasan bahwa kualitas gabah yang dihasilkan petani jelek, sehingga penyerapan sangat rendah.Padahal, sudah ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah di Luar Kualitas oleh Pemerintah. Permentan ini memberi keleluasaan Bulog untuk membeli gabah petani dalam segala kualitas. Sebagai ilustrasi, sesuai Inpres No 5/2015 GKP dengan kadar air 25 persen dan kadar hampa10 persen harganya Rp 3.700 per kg di tingkat petani danRp 3.750 per kg di penggilingan. Harga GKP dengan kualitas di luar ketentuan seperti yang diatur dalam Inpres No 5/2015 dapat dibaca dalam tabel rafaksi yang tertuang dalam Permentan No 71/2015. Sejarah panjang bangsa ini telah mencatat bahwa dalam sebutir beras terkandung berbagai dimensi kehidupan. Mulai dari dimensi ekonomi, sosial, keadilan, hak asasi, nasionalisme, spiritual, hingga dimensi politik. Sampai kapan pun permasalahan beras akan selalu menjadi permasalahan bangsa dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Kenyataan itu pula barangkali yang mendasari pidato Presiden Soekarno saat peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (sekarang IPB) tahun 1952. Presiden pertama RI tersebut mengingatkan: ”Tiap tahun zonder ketjuali, zonder pauze, zonder ampun, soal beras ini akan datang; dan akan datang crescendo, makin lama makin hebat, makin lama makin ngeri, selama tambahnja penduduk jang tjepat itu tidak kita imbangi dengan tambahnja bahan makanan jang tjepat pula!”. Saatnya kita bangun kedaulatan pangan negeri ini, antara lain melalui penguatan cadangan beras pemerintah. Terlalu berat ongkos sosial politiknya jika masalah pangan bangsa selalu kita pertaruhkan dengan kebijakan-kebijakan serba instan. Saatnya Bulog kembali ke semangat awal, kembali ke rahim rakyat yang melahirkannya. ●