Asa Demokrat Pasca Prahara

Asa Demokrat Pasca Prahara Zaenal A Budiyono ;  Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia, Jakarta

DETIKNEWS, 04 Maret 2013

Partai Demokrat (PD) yang merupakan partai pemenang Pemilu 2009 dengan suara lebih dari 20% akhir-akhir ini dirundung prahara. Menurunnya popularitas Demokrat hingga hanya tersisa 8% menjadi “palu politik” yang menghentak Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan akhir cerita penyelamatan partai. Dalam pertemuan dengan DPD dari 33 Provinsi, SBY menggaransi tidak ada politisasi (termasuk kepada Ketua Umum) terkait upaya penyelamatan Demokrat yang tertuang dalam 8 solusi itu.  Sebagai tokoh yang dikenal konstitusionalis, SBY tahu bahwasannya tidak ada jalan untuk menggusur pimpinan partai melalui tekanan politik. Semua pertimbangan penyelamatan semata-mata berdasar reasons elektabilitas dan persepsi publik. SBY bahkan sampai menguji popularitas Demokrat dalam tiga bulan terakhir melalui 6 hasil survei dari lembaga-lembaga yang berbeda. Kesimpulannya, krisis di atas harus dicarikan solusi agar Demokrat tak tinggal kenangan pasca 2014. Sebab kemungkinan itu bisa saja terjadi bila menilik tren suara dari waktu ke waktu yang cenderung negatif.  Di sini solusi agar Majelis Tinggi Partai (MTP) berperan lebih besar di partai menjadi opsi yang paling realistis. MTP bukanlah personifikasi SBY, melainkan badan kolektif yang berisi beberapa tokoh kunci, termasuk Ketua Umum. Tak menunggu lama, MTP langsung bekerja, di antaranya terlihat dari sejumlah konsolidasi maraton, baik di Cikeas maupun daerah. Ujung dari gerakan ini mengarah pada hasil yang happy ending. Ya, memang demikian keadaannya kala SBY mengatakan dalam jumpa pers pasca Rapimnas Demokrat, 17 Februari 2013.  “Tak ada berita bombastis dari forum Rapimnas kali ini. Semua kader mendukung langkah penyelamatan MTP, dan ke depan kita akan kerja bersama”, itulah pernyataan manis SBY pada penutupan Rapimnas. Munculnya Prahara Situasi tampaknya mulai normal. Tanggapan Anas Urbaningrum, Ketua Umum Demokrat pasca press statement SBY juga menguatkan aroma kemesraan antar kader PD. “KLB bagi kami adalah Kompak Luar Biasa”. Lalu Anas secara khusus mengomentari pidato mentornya, SBY sebagai sebuah speech yang TOP! Top itu semacam kondisi perfect, dan sesuai dengan ekspektasi semua kader. Sampai akhirnya “tsunami” itu datang saat Komisi Anti Korupsi (KPK) menetapkan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang. Ia diduga menerima gratifikasi mobil Toyota Harrier dari kontraktor dan sejumlah kasus lain yang belum dibuka KPK. Kondisi adem ayem Demokrat sontak mendidih. Anas hanya dalam beberapa jam setelah penetapan tersangka langsung menggelar konferensi pers yang menghentak jagat politik nasional. Ia menyatakan mundur dari Ketua Umum, tetapi itu baru awal dari prahara baru. Beberapa hal lainnya, Anas ibarat “melempar api” ke SBY dan KPK yang dituduhnya menyebabkan statusnya saat ini. Anas juga mengaku sejak awal tak diinginkan SBY di Demokrat yang ia istilahkan sebagai “bayi yang tak dikehendaki”. Setelah itu sejumlah ungkapan metafora Anas berdesingan di ruang publik, yang sebagian dapat diterjemahkan sebagai ancaman terhadap SBY dan KPK. Seperti ungkapan halaman-halaman buku. “Ini baru halaman pertama dari buku ke depan. Akan ada halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka bersama”, begitulah kira-kira pesan Anas. Sebagai lembaga yang selama ini dikenal kokoh dan steril dari tekanan politik, apa yang dikatakan Anas kepada institusi anti rasuah itu jelaslah menganggu. Johan Budi, Juru Bicara KPK menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk Cikeas dalam penetakan tersangka. Ia menngimbau pihak-pihak yang menduga KPK “main mata” dengan Cikeas agar membuka memori dan melihat track record komisi ini. Johan menguatkan, sejatinya langkah KPK menjerat Anas bukanlah sesuatu yang ujug-ujug, melainkan melalui suatu rangkaian penyelidikan panjang yang komprehensif. Hukum Bukan Politik Johan bahkan heran dengan sejumlah pihak yang kelabakan dengan status hukum baru Anas. Pasalnya tiga bulan lalu, pihak-pihak dimaksud justru berteriak paling keras mendesak agar Anas ditetapkan tersangka. Itulah politik, di mana setiap fakta bisa dimaknai dan disikapi berbeda—tergantung kepentingan saat itu. Padahal dalam rangka mendorong konsolidasi demokrasi, seharusnya semua stakeholders politik memiliki komitmen sama, yaitu mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kini waktu yang tersedia tidak banyak lagi bagi Demokrat untuk bangkit jelang pemilu. Setelah kepungan isu negatif beberapa waktu terakhir ini bisa diurai, saatnya para kader fokus pada gerakan pemenangan bersama. Beberapa agenda yang harus segera dilakukan antara lain, pertama, memperkuat sosialisasi capaian-capaian pemerintahan SBY. Ini merupakan kartu truf yang entah kenapa dalam dua tahun terakhir suaranya “nyaris tak terdengar”. Seolah ada gap antara PD dengan pemerintah, padahal mereka adalah the ruling party yang sudah seharusnya mendukung program-program Presiden. Sebagai catatan, sejak 2009 sampai dengan 2013, banyak prestasi pemerintah yang bisa dijadikan senjata bagi PD untuk memperkuat komunikasi dengan rakyat. Seperti tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merupakan terbaik kedua di dunia setelah China (2012) dengan 6,5%. Kita tahu Eropa dan AS pada kurun tersebut justru masih tertatih akibat efek pasca krisis ekonomi 2008. Indonesia juga negara dengan PDB nomor 15 di dunia dan teratas di ASEAN. Belum lagi dengan peringkat investasi kita yang naik menjadi BBB+ atau layak investasi. Dengan status baru tersebut, volume investasi meningkat tajam, yang berimplikasi makin terbukanya peluang kerja.  Dan itu semua bukan “ilusi” ekonomi, melainkan fakta-fakta hasil kerja keras bersama, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Alangkah sayangnya bila deretan prestasi nyata itu hanya dipersepsikan publik secara minim yang linear dengan 8% suara PD. Di sisi lain terdapat paradoks di mana penurunan suara PD tidak linear dengan indeks kepuasan publik kepada pemerintah dan Presiden yang mencapai 52% (SMRC, Januari 2013). Yang ingin penulis tekankan, dengan berbekal rapor biru pemerintah di atas, PD sangat mungkin mendapat dukungan lebih banyak dari publik. Asa Itu Masih Ada Agenda kedua, konsolidasi organisasi harus dilakukan secara total football. Maksudnya, semua pengurus dari DPP sampai ranting harus memiliki sense of crisisatas apa yang menimpa Demokrat belakangan ini. Jangan sampai ada kader yang berfikir bahwa Demokrat sekarang dalam keadaan “biasa-biasa saja”.  Sebaliknya para kader harus menggunakan kacamata krisis, sehingga mereka termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Tak perlu ada pengkotak-kotakan bahwa kader daerah A loyalis X, atau kader daerah B loyalis tokoh Y. Episode riuh rendah telah selesai, saatnya semua bekerja dengan kekuatan penuh. Pembersihan organisasi juga harus dimaknai dan hanya berlaku bagi kader-kader yang yang tidak bersih, cerdas dan santun, sesuai motto partai ini, dan bukan ukuran-ukuran lainnya. Pasalnya perbedaan dalam setiap organisasi—apalagi sebesar partai politik—pastilah ada, dan itu merupakan hukum alam. Namun perbedaan tersebut tak boleh menganggu kepentingan partai yang lebih besar, termasuk menaikkan kepercayaan publik. Ketiga, memilih figur Ketua Umum baru yang tepat dan diterima semua kelompok. Ini tantangan tersendiri bagi SBY ataupun forum kongres ke depan.  Ketua baru nanti haruslah figur yang benar-benar diterima semua faksi, tidak memiliki agenda politik pribadi dan bisa menjadi administrator yang mumpuni. Mengapa PD butuh yang demikian? Sebab untuk simbol partai, fakta politik sulit memungkiri pengaruh kuat SBY. Ini artinya Demokrat sudah memiliki tokoh utama, dan tinggal membutuhkan administrator yang bisa memastikan semua elemen partai berfungsi baik hingga pemilu mendatang. Terkait hal tersebut dan dalam upaya menjaga komitmen demokrasi, SBY sudah membuat garis demarkasi bahwa keluarganya tidak akan bertarung merebut pos Ketua Umum di atas. Baik itu Ibu Ani Yudhoyono, yang namanya di Demokrat cukup kuat, maupun Edhie Baskoro, yang saat ini sebagai Sekretaris Jenderal. Ini sekaligus menggugurkan asumsi adanya skenario pendongkelan Anas untuk kepentingan Cikeas. Itu juga antitesa adanya dugaan SBY getol membangun dinasti politik yang bertentangan dengan demokrasi. Kini kita tunggu apakah Demokrat mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih hasil baik di 2014 mendatang. Waktu yang akan menjawabnya. ●

High drama in the Democratic Party

High drama in the Democratic Party M Alfan Alfian  ;   The writer lectures for the Social and Political Sciences Department of The National University of Jakarta

JAKARTA POST, 14 Februari 2013

Can Susilo Bambang Yudhoyono save the beleaguered Democratic Party? The question follows Yudhoyono’s takeover of power from embattled party chairman Anas Urbaningrum. Under the pretext of weeding out corrupt members, Yudhoyono has taken a tough measure considered undemocratic.  The move to save the Democratic Party amounts to the centralization of power in the hands of Yudhoyono, the party’s co-founder and chief patron. This reminds us of the so-called Mataraman style of political settlement.  Yudhoyono is acting like the old kings of the Javanese kingdom of Mataram, who used force to ensure that everyone heeded their words. Anas is playing his part as a defiant prince.  What is happening to the ruling party contradicts the principle of democracy, especially when it comes to the influential role of the board of patrons and the general assembly, both of which are headed by Yudhoyono. What is the benefit of the institutions on the party’s quality of democracy? Almost nothing. The institutions, which oversee the party executives, were formed only to keep Yudhoyono’s political clout over the party.  In fact, Yudhoyono was a co-founder and remains a central figure of the Democratic Party. But, under the modern paradigm, he is not the owner of the party. While Yudhoyono can bind the party into a solid organization, he must navigate it in a democratic way. That’s one thing. The other thing is that Yudhoyono’s position as President has come under the spotlight. By reining in the party he risks degrading his own reputation into that of a partisan politician, rather than a statesman. Although the president of Indonesia must be nominated by a political party or coalition of parties; ethically, he or she must keep a clear distance from political parties.  It is not appropriate for Yudhoyono to take care of his party in such a heavy handed way. While he has not broken any law, it would very much make sense if people outside the Democratic Party felt discriminated against. Now the public has witnessed Yudhoyono’s model for political settlements. It is close to the militaristic style of governance, which can work effectively if there is an absence of resistance. Stability is pushed down from the top. The rescue measures taken by Yudhoyono, however, do not automatically guarantee a bright future for the party. Moreover, if anti-Anas sentiment is rife within the party, Yudhoyono will have wasted a vast amount of political capital. The model will be rendered ineffective if Yudhoyono faces fierce resistance from disappointed party members. Likewise, this political solution will be doomed to failure if the public does not respond to it positively. Please keep in mind that the Yudhoyono administration is in the final year of office and extraordinary accomplishments can hardly be found.  The decline of the Democratic Party’s electability has occurred not only because of its members’ involvement in various corruption cases, but also due to psychological factors as Yudhoyono enters the end of his term. With regard to Anas, Yudhoyono has to handle the issue with extra care because the policies that he has initiated have fueled public criticism. The impression that Anas has been systematically sidelined will disadvantage Yudhoyono as a symbol of democracy. The way he has treated Anas resembles the “abuse” against him in 2004 that ironically helped his political career skyrocket. Now Anas is being persecuted politically, but no one knows if his political career will rise in the future.  Although frequently named in the Hambalang graft scandal, Anas has not, at least until today, been named a suspect. The Corruption Eradication Commission (KPK) will certainly address the case very carefully, not only because it deals with the Democratic Party elites, but also because of possible political intervention and pressures. For the sake of its integrity, the commission needs support from all parties, including the Democrats, to act independently rather than serving the interests of a certain political force. The commission must be given freedom to investigate all graft cases, including the high-profile Bank Century bailout. Yudhoyono has claimed that his party fights corruption and that the public needs consistency between words and actions. The public will only trust him if he is open and responsive to the graft allegations targeting his party, inner circle and family. The President is not above the law anyway and has to set a good example of compliance with the law. The ongoing crisis plaguing the ruling Democratic Party only shows that we lack a strong modern political party that has institutionalized democracy. Rather than displaying the characteristics of a modern party, the Democratic Party under Yudhoyono is no more than traditional, patronage parties the country has inherited from the past. ●

Makna Kerja Plus SBY-Ibas

Makna Kerja Plus SBY-Ibas Bandung Mawardi  ;    Pengelola Jagat Abjad Solo

JAWA POS, 14 Februari 2013

BERITA politik di Indonesia sering tentang aib. Kita cuma mengajukan sesalan dan doa. Situasi pelik ini boleh kita jawab dengan hujatan atau anjuran, ke rasionalitas atau emosionalitas. Berita paling mutakhir berkaitan dengan kisruh politik di Partai Demokrat (PD). Susilo Bambang Yudhoyono pun turun tangan mengatasi seribu persoalan. Peran sebagai presiden ditambahi dengan kesibukan mengurus partai. Anas Urbaningrum dipersilakan mengurangi jatah kerja di PD. Keputusan itu membuat saya termangu. Mereka beranggapan SBY bakal sibuk, kelelahan, dan rancu memikirkan partai politik atau negara. Beban sebagai presiden itu berat! Kehendak menambahi beban kerja justru menimbulkan curiga, menguak keberpihakan politik. SBY lebih tampil sebagai orang partai politik ketimbang negarawan. Partai politik seolah ada di atas negara.  Tuduhan-tuduhan atas beban kerja dan kerancuan peran SBY dijawab oleh Julian Aldrin Pasha selaku juru bicara kepresidenan. SBY sebagai presiden memiliki jam kerja dan hari kerja. SBY adalah politikus yang sadar peran dan jam kerja. Julian Aldrin Pasha menerangkan bahwa kesibukan SBY mengurusi PD dilakukan di luar jam dan hari kerja.  Kita dipersilakan menerima keterangan itu dengan sangsi. SBY sebagai presiden tentu memiliki hak istirahat, libur, cuti. Kita berharap agar hak itu digunakan untuk memulihkan kondisi tubuh dan pikiran, menghibur diri di jeda kerumitan mengurusi negara. SBY justru menggunakan hak demi kerja berat: keselamatan dan popularitas PD. Kita berdoa (dengan tulus) agar SBY tetap sehat, tenang, rasional dalam menyelesaikan seribu persoalan. Amin. SBY adalah tokoh menentukan untuk nasib PD, sekarang dan Pemilu 2014. Sekian kader telah menjadi koruptor, sekian tokoh masih terbelit kasus korupsi. Kita juga masih bimbang dalam menilai Anas Urbaningrum, tersangka atau terbebas dari skandal korupsi Hambalang. Para elite PD saling menuduh, mengadu otoritas ''demi keselamatan partai''. Anas dipaksa tak gegabah mengurusi partai. Sebagai sosok kunci, SBY diperkenankan bekerja keras demi PD. SBY memang harus bekerja keras melebihi Anas. Saya ingat, Anas sering menggunakan idiom ''bekerja keras'' saat mengisahkan gerak PD, dari dulu sampai sekarang. Ungkapan itu bakal diambil alih oleh SBY. Bekerja keras dan kesibukan mengurusi PD juga harus dijalankan Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Sekretaris jenderal PD itu nekat membolos dari tugas parlemen. Sidang berlangsung tanpa kehadiran Ibas meski dalam daftar hadir ada tanda tangan Ibas. Tandan tangan sudah dianggap representatif ketimbang kehadiran tubuh di ruang sidang bagi kaum terhormat.  Kamera jurnalis merekam bahwa Ibas datang tergesa ke ruang sidang paripurna. Ibas tak masuk ke ruang sidang, berlanjut terus ke belakang. Si ajudan membawakan daftar presensi untuk ditandatangani Ibas. Adegan membolos terjadi dalam waktu sekejap. Ibas meninggalkan ruang sidang paripurna menggunakan tangga darurat. Adegan tersebut mungkin bermaksud menghindari tatapan mata jurnalis dan anggota parlemen. Membolos memang memerlukan siasat, gerak lincah, dan cepat. Ibas seolah tidak mengingat laporan jumlah para legislator pembolos. Setidaknya, 137 anggota DPR tercatat membolos dalam rapat dan pidato kenegaraan SBY, 16 Agustus 2012. Sekian hari sebelum rapat, pimpinan DPR telah memberikan pesan agar kaum politisi terhormat tidak membolos. Pesan sekadar kata, lekas terlupakan. Peringatan itu tak manjur. Ratusan orang tetap membolos dengan alasan tindakan membolos tidak termasuk ''haram'' dalam tata tertib di DPR. Mereka memang abai kerja dan etik politik meski fasih mengumbar seribu alasan. Kisah kaum pembolos itu tak membuat Ibas, yang baru meneken ''pakta integritas'' yang dirumuskan ayahnya, mawas diri. Adegan memberikan tanda tangan tanpa kehadiran tubuh di ruang sidang adalah ironi bagi politisi terhormat. Tanda tangan menjadi representasi kedustaan dan kebohongan. Ibas mengira tanda tangan adalah bukti politik-kehadiran. Kita pantas bercuriga: tanda tangan adalah ilusi dalam ritus politik di Indonesia.  Berita dari gedung parlemen mungkin membatalkan penghormatan kita atas otoritas kaum politisi terhormat. Tanda tangan bisa ada di lembaran resensi, tapi mereka tak ada di ruang rapat. Tanda tangan sudah tidak manjur lagi untuk memaknai kehadiran dan tanggung jawab. Para pembolos itu lihai mengibuli kita dan canggih meloloskan diri dari kontrol. Tanda tangan menjadi representasi manipulasi politik. Ibas mungkin membolos untuk ''bekerja keras'' mengurusi PD. Ibas juga sibuk seperti SBY. Dua tokoh tersebut penentu nasib PD. Mereka ada di jajaran elite, memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan-keputusan partai. Mereka adalah bapak dan anak. SBY sibuk dan bekerja keras selaku presiden dan ''penggembala'' PD. Ibas juga ikut sibuk, bekerja keras demi nama baik dan harga diri PD di mata publik. SBY tak mungkin membolos dari hari kerja sebagai presiden. Ibas malahan membolos saat memiliki tanggung jawab sebagai manusia parlemen.  Bekerja keras dalam politik itu keharusan agar ada efek berdalih ke kekuasaan. Adegan-adegan bekerja keras bisa menjelaskan pamrih partai politik merebut kekuasaan. Kita mulai mengerti, bekerja keras adalah ungkapan ambigu dalam politik. Anas sering menggunakan ungkapan itu demi kebesaran PD meski terjerat di kasus pelik: Hambalang.  Ungkapan ''bekerja keras'' justru bakal diwujudkan oleh SBY dan Ibas dengan pertaruhan politik. Kita mempersilakan SBY mengurusi PD tanpa harus kehilangan tenaga sebagai presiden. Kita menghormati kehendak Ibas untuk bekerja keras demi PD, tapi masak membolos dari parlemen dengan teken hadir?  ●

Prahara Partai Demokrat

Prahara Partai Demokrat Israr Iskandar ;   Dosen Sejarah Politik Universitas Andalas

REPUBLIKA, 11 Februari 2013

Di saat partai-partai lain bersiap-siap menghadapi Pemilu 2014, Partai Demokrat masih terus bergulat dengan prahara internalnya. Konflik internal partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu sekarang sudah makin terbuka, khususnya menyangkut posisi Ketua Umum Anas Urbaningrum.  Sejumlah politisi senior Partai Demokrat kembali menuntut Anas mundur dari jabatannya. Nama Anas yang sering dikaitkan dengan kasus megakorupsi Hambalang dianggap membebani partai. Sebaliknya, para pendukung Anas menolak tuntutan itu karena dalam kasus Hambalang Anas belum memiliki status hukum apa pun. Anjlok di survei Prahara internal PD kembali mencuat karena hasil jeblok partai tersebut dalam pelbagai survei politik belakangan ini. Sejumlah survei bahkan menyebut elektabilitas Partai Demokrat saat ini tinggal 8 persen. Padahal, pada Pemilu 2009 lalu, Partai Demokrat tampil sebagai pemenang dengan raihan 20,8 persen suara.  Jebloknya elektabilitas Partai Demokrat selalu dihubungkan dengan keterlibatan elite partai ini dalam sejumlah kasus korupsi besar. Paling heboh adalah kasus korupsi Hambalang yang menyeret sejumlah kader utama partai tersebut, mulai M Nazaruddin, Angelina Sondakh, hingga Andi Mallarangeng. Tak kalah heboh, nama Anas Urbaningrum pun dikaitkan dalam kasus ini. Partai yang gencar menjual isu antikorupsi pada Pemilu 2009 lalu justru terbelit kasus korupsi akut. Namun, anjloknya elektabilitas Partai Demokrat tak semata karena keterlibatan sejumlah elitenya dalam kasus-kasus korupsi besar. Anjloknya suara Partai Demokrat juga bukan semata karena nama sang ketua umum hampir selalu disebut-sebut dalam persidangan kasus Wisma Atlet dan Hambalang. Faktor melorotnya elektabilitas partai saat ini bersifat sistemis.  Selain terkait kasus-kasus korupsi besar, seperti kasus Wisma Atlet, Hambalang hingga skandal Bank Century, menurunnya pamor Partai Demokrat juga terkait langsung dengan kepemimpinan dan kinerja SBY sendiri sebagai presiden RI. Bagaimanapun, tingkat popularitas SBY sebagai presiden akan berpengaruh besar pada Partai Demokrat, karena SBY adalah ikon partai ini. Kelembagaan yang Rentan Namun, di balik semua itu, jebloknya suara PD juga terkait dengan masih rentannya kelembagaan partai ini merespons berbagai dinamika perkembangan politik. Mapannya kelembagaan mestinya tecermin dari perilaku yang memola maupun budaya politik. Paling tidak, ada dua masalah terkait kelembagaan partai, yakni (1) ideologi dan platform; (2) kohesivitas dan manajemen partai. (Romli, 2008). Dalam dunia politik, adanya politisi terlibat skandal hukum, seperti korupsi, bukanlah hal aneh, termasuk di negara demokrasi maju. Cuma, di negara maju, kelembagaan partai sudah terbangun baik. Jika ada skandal korupsi politisi terkuak, tak sampai mengguncang partainya. Ketika beberapa waktu lalu Presiden Jerman Christian Wulff mengundurkan diri karena terlibat skandal korupsi, hal itu tak sampai mengguncang Partai Kristen Demokrat (CDU). Partai mampu melokalisasi skandal Wulff sebagai kasus personal.  Di Jepang, politisi yang terlibat skandal juga sering terjadi. Namun, hal itu dianggap sebagai masalah oknum politisi bersangkutan, bukan masalah partai. Sistem internal partai sudah berjalan baik. Jika ada politisi bermasalah, mereka mampu melokalisasi masalahnya sebagai masalah hukum. Alhasil, hingga kini peta kekuatan partai-partai politik di negara demokrasi maju tak banyak berubah. Walaupun anggota atau elitenya terlilit skandal, partai modern tetap punya kans mempertahankan popularitas dan elektabilitasnya. Dengan ideologi dan platform yang jelas, partai modern dalam sistem kepartaian sederhana tetap bisa mempertahankan ceruk pemilihnya sendiri. Kalaupun ada pendukung yang kecewa, tak otomatis mereka akan berpindah ke partai lain, apalagi ke partai yang berbeda ideologi mau pun platform politiknya. Selain itu, partai dengan kohesivitas organisasi yang baik juga mampu memilah antara masalah kader dan masalah partainya. Korupsi politisi tak serta-merta menjadi masalah kolektif yang dapat mengguncang organisasi. Partai modern dan solid secara organisasi bahkan mampu memulihkan kembali kepercayaan publik yang bisa saja terjadi akibat skandal oknum anggota atau elitenya. Bandingkan dengan di Indonesia. Kasus Wisma Hambalang tak hanya melibatkan satu atau dua kader Partai Demokrat, tapi bisa lebih banyak lagi. Begitu pula pelbagai kasus korupsi lainnya, seperti suap impor daging sapi yang melibatkan petinggi PKS baru-baru ini. Belum lagi, banyak indikasi korupsi lain yang `berpusat' di Badan Anggaran DPR yang juga terkait banyak partai. Jika dibuka secara blak-blakan, korupsi politik sistemis yang melibatkan banyak partai ini jelas mengharu-birukan politik nasional menjelang 2014 nanti. Implikasi paling dikhawatirkan pun sudah membayang. Sejumlah survei juga menunjukkan bahwa menurunnya elektabilitas Partai Demokrat karena dikaitkan dengan sejumlah kasus korupsi, tak otomatis menaikkan secara signifikan elektabilitas partai-partai lain. Artinya, secara umum, publik pun kecewa dengan partai-partai yang ada. Kondisi ini tentu memunculkan kekhawatiran naiknya angka golput pada pemilu nanti.  Oleh karena itu, pembenahan tak hanya ditujukan pada kelembagaan partai-partai politik agar mampu menahan guncangan yang menerpa organisasi partai, tapi juga sistem kepartaian secara keseluruhan. Sebab, hal ini menyangkut nasib demokrasi kita. Harus ada upaya radikal untuk membangun sistem kepartaian yang kokoh dan modern sekaligus dapat meminimalisasi penyimpangan sistemis yang melibatkan kepentingan politisi dan partai politik. ●

Yang Anas dan Non-Anas dalam Demokrat

Yang Anas dan Non-Anas dalam Demokrat Ridho Imawan Hanafi ;   Peneliti Politik di Soegeng Sarjadi Syndicate

KORAN TEMPO, 12 Februari 2013

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono pada konferensi pers di Cikeas, Bogor, 8 Februari lalu, akhirnya mengambil alih kendali partai. Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, SBY menegaskan bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai. Seluruh mekanisme di PD harus melalui Majelis Tinggi Partai. Sementara, untuk posisi Anas Urbaningrum, masih tetap menjabat sebagai Ketua Umum dan Wakil Majelis Tinggi Partai serta diberikan kesempatan menghadapi masalah hukum yang ditangani KPK. Semenjak memegang kendali ketua umum sejak Kongres Bandung 2010, posisi Anas Urbaningrum memang rentan goyah. Apalagi setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengabarkan hasil surveinya, yang menyatakan bahwa tingkat elektabilitas PD terus merosot dengan angka 8,3 persen, internal partai bergejolak hebat. Sebagian elite partai dan beberapa menteri asal PD gerah dan menyuarakan Ketua Dewan Pembina untuk turun tangan menyelamatkan partai. Sambil sayup-sayup mereka juga mendorong Anas untuk mundur.  Suara internal yang menghendaki Anas mundur bukan pertama kali terjadi. Sejak nama Anas disebut-sebut dalam kasus mantan Bendahara Umum PD, M. Nazaruddin, dengungan agar Anas mundur dari posisi ketua umum tidak pernah berhenti. Penyebutan nama Anas dalam kasus korupsi dan terlibatnya beberapa kader dinilai sebagai penyebab merosotnya tingkat elektabilitas partai. Namun, sampai saat ini, sejauh suara yang menginginkan Anas mundur dimunculkan, sejauh itu pula Anas masih bertahan. Dengan kondisi internal seperti itu, tidak bisa dimungkiri bahwa di PD kini terdapat dua blok yang terang benderang dan saling bersinggungan: Anas dan non-Anas. Blok Anas adalah mereka yang menyimpan optimisme bahwa Anas masih layak sebagai ketua umum. Terhadap tuntutan Anas untuk mundur karena namanya disebut dalam kasus korupsi, mereka memiliki pembelaan bahwa status Anas belum sebagai tersangka. Sambil membela seperti itu, blok Anas juga giat melakukan konsolidasi. Hasilnya, internal PD di akar rumput masih dalam kendali.  Sedangkan blok non-Anas bersandar pada pandangan, bagaimanapun disebutnya nama Anas dalam kasus korupsi ikut mempengaruhi anjloknya popularitas dan elektabilitas PD. Survei SMRC juga memperlihatkan bahwa di tengah kepuasan publik terhadap kinerja Presiden SBY masih relatif tinggi, sebaliknya elektabilitas PD justru merosot. Melihat hal itu, kehendak untuk menyelamatkan perahu PD adalah harga mati. Blok ini menyodorkan solusi: Anas mundur merupakan cara memulihkan citra partai.  Jika dilihat jejaknya, dua blok dalam PD saat ini tidak bisa dilepaskan dari rembesan politik Kongres PD 2010. Ketika tiga nama--Anas, Andi Alifian Mallarangeng, dan Marzuki Alie--bersaing memperebutkan kursi ketua umum. Ketiganya memiliki kelompok pendukung yang saling menegasikan. Meskipun, dalam perkembangannya, ketiga kubu perlahan mencair. Tapi, seiring dengan munculnya kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PD, pengkubuan menyempit menjadi blok Anas dan non-Anas, dengan masing-masing berpendirian sikap: antara mempertahankan dan menggusur Anas. Dalam upaya menggusur Anas, blok non-Anas kerap memunculkan isu menonaktifkan atau menggelar Kongres Luar Biasa. Isu KLB sejauh ini masih menjadi wacana yang sumir, mengingat peraturan organisasi mensyaratkan bahwa KLB dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan ½ (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang. Persyaratan tersebut tentu tidak mudah karena Anas masih memiliki basis pendukung yang tidak sedikit di daerah. Bukan tidak mungkin ketika KLB digelar dengan tujuan menggusur Anas, situasi justru akan berbalik menjadi pengukuhan posisi Anas.  Kini, meski sudah mengambil alih kendali, SBY tampaknya masih berusaha timbang ulang untuk tidak melangkah lebih jauh untuk mengganti ketua umum. Sebagai sosok yang dicitrakan demokratis, tentunya tak mudah bagi SBY untuk mengganti Anas tanpa mekanisme prosedural. Pertimbangan lain adalah jarak waktu menjelang pemilu digelar kian pendek. Perubahan kepemimpinan partai tidak saja membutuhkan konsolidasi yang panjang, tapi terbuka peluang munculnya friksi atau perpecahan partai. Selain itu, solusi pergantian kepemimpinan juga belum diiringi dengan pemunculan siapa kandidat yang pantas menggantikan Anas. Lagipula, kubu non-Anas juga tidak memberi jaminan politik bahwa menggusur Anas dari posisi ketua umum akan berkorelasi positif dengan meningkatnya elektabilitas PD.  Harus diakui, dalam perjalanannya, PD sebagai partai politik masih menambatkan ketokohan SBY sebagai figur sentral. Pesona SBY telah menjadi daya tarik utama konstituen PD. Ketokohan personal SBY telah menjadi kekuatan referen partai (referent power). Preferensi seperti itu disadari juga kerap menggiring sebagian kader partai untuk menempatkan posisi SBY sebagai figur pemecah kebuntuan. SBY dianggap sebagai satu-satunya tokoh yang bisa menyelamatkan partai ketika PD mengalami persoalan pelik.  Yang terjadi kemudian, alih-alih membangun intitusionalisasi kepartaian modern dengan tidak mengandalkan figur, di PD justru kerap mengarah pada jebakan pembentukan fans club dengan mengukuhkan simbol personal. Padahal, pada 2014 PD tidak serta-merta lagi hanya bisa mengandalkan simbol figur untuk mendulang suara. Yang perlu dilihat, saat partai politik masih mengandalkan ketokohan dan popularitas figur, di saat itu pula ancaman kehilangan daya tarik konstituen menanti. Hal tersebut dimulai ketika figur utama partai surut dari panggung politik atau mengalami degradasi ketokohannya.  Di titik lain, sejak Anas memegang posisi ketua umum, secara diam-diam telah memunculkan sebuah situasi internal di mana partai tidak boleh lagi bergantung pada satu figur sentral. Keberadaan seorang figur politik yang dominan disadari kubu ini tidak akan bertahan begitu lama. Karena itu, cita-cita membentuk PD sebagai partai modern bisa dimulai dengan meminimalkan kekuatan referen: kebergantungan politik yang berlebihan pada figur. Dengan kata lain, kubu Anas mencoba menggeser pengaruh. Langkah seperti itu bukan tanpa hasil, karena jika dilihat dari perhitungan kekuatan di tingkat pengurus akar rumput, kubu Anas masih memperoleh banyak dukungan. Inilah yang membuat Anas tidak mudah didongkel dari posisinya sebagai ketua umum. ●

Menonton Show Gladiator PD

Menonton Show Gladiator PD Aribowo dan Lirih Aribowo ;   Aribowo, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unair; Lirih Aribowo, Peneliti Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia atau PuSDeHam

JAWA POS, 12 Februari 2013

PRECIPITATING factor itu bernama SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting). Hasil riset SMRC menjadi faktor pemicu karena sangat dipercaya para petinggi Partai Demokrat (PD). PD dalam setiap pemilu dan pilkada selalu menggunakan data dasar riset, terutama Saiful Mujani dan, dulu, Fox (milik Choel Mallarangeng).  PD juga menggunakan slogan dasar ''Bersih, Cerdas, dan Santun (BCS)''. Salah satu makna partai cerdas dari PD adalah selalu mengedepankan rasionalitas dan kejernihan dalam membuat keputusan politik seperti dengan hasil riset yang kredibel serta akurat. Karena itu, para petinggi PD langsung belingsatan ketika Saiful Mujani mengumumkan tingkat elektabilitas PD sebesar 8,3 persen (jika hari ini dilangsungkan pemilu). Ada beberapa hal yang menarik dari riset itu. Pertama, mulai terjadi split affiliation atau pemisahan afiliasi antara dukungan terhadap PD dan SBY dari masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap kinerja SBY per Desember 2012 cukup bagus. Yaitu, 55,8 persen menyatakan sangat puas dan 39,9 persen kurang puas. Di sisi lain, elektabilitas masyarakat terhadap PD justru merosot menjadi 8,3 persen.  Riset Saiful Mujani sebelumnya selalu memunculkan gejala yang selaras antara dukungan terhadap kinerja SBY dan PD. Jika dukungan terhadap SBY turun, dukungan terhadap PD juga turun. Sebaliknya, jika dukungan terhadap kinerja pemerintahan SBY naik, dukungan terhadap PD pun naik. Kedua, angka 8,3 persen merupakan angka paling rendah dan drastis bagi parpol pemenang Pemilu 2009, apalagi parpol yang dibentuk SBY. Lebih dari itu, besar dan merosotnya parpol tersebut berkaitan dengan karisma SBY. Angka 8,3 persen lebih tinggi sedikit jika dibanding hasil pemilu legislatif 2004. Yaitu, PD mendapat 7,5 persen. Perbedaan mencolok dari angka 8,3 persen dan 7,5 persen adalah PD dalam setiap riset dua tahun terakhir cenderung turun.  Tren menurunnya PD sangat kuat dari waktu ke waktu. Jika tidak melakukan langkah yang brilian, sangat mungkin suara PD dalam pemilu legislatif 2014 akan berada di bawah sekali. Gejala tren menurun itu jauh lebih susah dihentikan daripada gejala stagnan. Sementara itu, hasil Pemilu 2004 dengan angka 7,5 persen menunjukkan tren naik. Apalagi, pada 2004, SBY terpilih menjadi presiden periode 2004-2009. Dampak tren positif dan naik itu tampak dari hasil pemilu legislatif 2009. Yaitu, PD memperoleh 20,85 persen suara. Ketiga, sebagian besar memilih PD karena gejala swing voters dan karisma SBY. Para swing voters umumnya adalah pemilih yang rasional. Mereka memilih karena program partai, isu publik yang diangkat, kapabilitas kandidat yang diajukan, serta arah tren psikologi politik saat mereka memilih. Mereka memilih bukan karena ideologi politik. Umumnya mereka tidak terikat oleh ideologi politik. Jika suatu partai politik menawarkan program bagus dan setelah menduduki kekuasaan tetap konsisten, akuntabel, serta reliable, parpol itu akan tetap didukung seterusnya. Tapi, jika mereka tidak konsisten, swing voters tersebut akan meninggalkannya. Karena itu, moral dari hasil riset SMRC adalah yang tertinggal hanya faktor SBY. Konsistensi PD selama dua tahun terakhir dinilai para swing voters mulai berubah. Minimal hasil gempuran media massa cetak dan elektronik terhadap PD akhirnya memengaruhi elektabilitas PD. Celakanya, PD tidak kurang pandai memanfaatkan berbagai media massa dan media lainnya untuk menjawab gempuran tersebut. Performance PD yang kurang meyakinkan itu diperparah munculnya kasus korupsi M. Nazaruddin. Kasus Nazaruddin ini menjadi isu seksi. Berbulan-bulan citra PD menjadi bulan-bulanan media massa cetak, elektronik, internet, jejaring sosial, rumor, gosip, dan hantaman politik dari parpol oposisi. Anehnya, DPP PD tampak tiarap, pasif, dan melakukan reaksi sporadis yang tidak brilian. Malahan, ketua umum dan pimpinan DPP PD terkesan pasif dijadikan bulan-bulanan media massa dan oposisi politiknya. Bahkan, anggota koalisi parpol pendukung kabinet pun menghantam PD. Di sisi lain, menghadapi kasus Nazaruddin, faksi-faksi dalam PD tiba-tiba berubah menjadi gladiator dan Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum berada di pusat pusaran. Bahkan, ada indikasi kuat mereka berkonspirasi dengan kekuatan di luar PD untuk menghabisi faksi lain tersebut. Di media massa, mereka bermain akrobat: saling mengolok, saling menyudutkan, saling melaporkan, saling tikam, dan saling ''membunuh''. Politik santun, cerdas, dan bersih yang diimpikan SBY telah pudar sebagaimana digambarkan media. Mereka santun kalau menghadapi politisi di luar PD, tapi beringas ketika menghadapi faksi lain dalam PD. Tak ada lagi barisan, tapi gerombolan.  Tampak sekali komunikasi, koordinasi, dan kontrol di internal PD tumpul. Mereka kedodoran menghadapi kasus Nazaruddin. Mereka kedodoran menghadapi perilaku parpol lain di koalisi yang selalu menghantam PD. Mereka kedodoran menghadapi media massa yang bebas dan kritis. Mereka kedodoran mengontrol dirinya sendiri yang tiba-tiba berubah menjadi para gladiator. Kira-kira, itulah makna SBY selaku ketua Dewan Pembina dan ketua Majelis Tinggi PD mengambil alih kekuasaan Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum. Bagi PD, hanya faktor SBY yang tersisa. Begitu pesan riset SMRC. Karena itu, kalau ketua umum DPP PD membangkang dari pengambilalihan kekuasaannya tersebut, akrobat para gladiator dalam PD masih akan berlanjut. Itu adalah tontonan yang menyedihkan di depan rakyat. ●

Haru Biru Partai Segitiga Biru

Haru Biru Partai Segitiga Biru Ikrar Nusa Bhakti ;   Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

KOMPAS, 11 Februari 2013

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan pada 6-20 Desember 2012 dan dirilis akhir pekan lalu sungguh mengharubirukan para pengurus Partai Demokrat. Partai yang berdiri pada 9 September 2001 ini, menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitasnya semakin merosot tajam, yaitu tinggal 8 persen, walau masih menduduki peringkat ketiga setelah Partai Golkar (21 persen) dan PDI-P (18 persen). Padahal, pada Pemilu Legislatif 2004, Demokrat mengawali debut politik dengan memperoleh 8.455.225 suara (7,45 persen), yang setara dengan 57 kursi di DPR, dan melonjak tajam jadi 21.703.137 suara (20,4 persen), setara dengan 150 kursi di DPR. Kekhawatiran para pendiri dan pengurus Demokrat ialah apabila menjelang Pemilu Legislatif 2014 tak ada perubahan positif atas elektabilitasnya, perolehan suara Demokrat bukan saja kian tergerus, melainkan juga akan sulit mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5 persen. Ini berarti, nama Demokrat akan tinggal kenangan. Bisa dibayangkan betapa pedihnya para pendiri melihat partai yang dibangun dengan susah payah lenyap ditelan zaman dalam waktu begitu cepat, hanya 13 tahun. Gesekan Politik Baru Hasil survei SMRC tentunya tak berbeda jauh dengan hasil survei lain yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau lembaga survei lain. Tidaklah mengherankan jika Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut kenyataan politik itu bukan lagi sekadar warning atau lampu kuning, melainkan sudah menjadi lampu merah bagi Demokrat. Seperti juga terjadi sebelumnya, para pendiri dan pengurus Demokrat bukan melihat hal itu sebagai suatu hikmah tersembunyi bagi upaya mengonsolidasi Demokrat, melainkan justru dijadikan manuver politik untuk, lagi-lagi, menyalahkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai biang keladi keterpurukan Demokrat, dilanjutkan dengan berbagai upaya untuk menggulingkannya. Ibarat kaset rusak yang melantunkan suara sumbang berulang-ulang, beberapa petinggi Demokrat lagi-lagi meminta Ketua Dewan Pembina Demokrat SBY turun tangan menyelesaikan persoalan di partai berlambang segitiga biru ini. Kita melihat, sejak Anas terpilih jadi ketua umum lewat kongres nasional di Bumi Priangan, 23 Mei 2010, mengalahkan Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie, kemelut internal Demokrat tiada berakhir. Demokrat sebagai ”Partai Besar” ibarat kapal limbung diterpa badai yang datang silih berganti, dari persoalan faksionalisme yang tak sehat sampai korupsi besar yang menghancurleburkan nama Demokrat, yang slogan kampanyenya pada Pemilu Legislatif 2009 ialah ”Katakan Tidak pada Korupsi”. Di tengah badai dahsyat itu, Demokrat tak punya nakhoda kuat yang mampu menyelamatkan partai seperti dilakukan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung pada awal Reformasi, yang mampu menyatukan seluruh jajaran Golkar agar berjuang membangun ”Golkar Baru” supaya partai itu tak lekang kena panas dan tak hancur diterpa badai. Demokrat menghadapi banyak kesulitan, antara lain, pertama, Demokrat belum beranjak dari fenomena politik ”Fans Club SBY” dan belum mampu menunjukkan dirinya sebagai ”Partai Besar”. Meski segala aturan main politiknya sudah lengkap, Demokrat masih bergantung pada sosok ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, dan ketua majelis tinggi yang semuanya dipegang satu orang, SBY, dalam menyelesaikan persoalan besar yang dihadapi. Demokrat belum punya mekanisme penyelesaian konflik atau kemelut yang baik dalam artian yang nyata. Para politisi Demokrat juga amat kaku atau kurang luwes dalam upaya mencari jalan keluar atas kemelut yang mereka hadapi. Kedua, sosok ketua dewan pembina yang selalu sangat hati-hati berdasar pada aturan main partai menyebabkan kurang beraninya SBY mencari terobosan baru yang apik dan diterima semua jajaran partai. Sebagai mantan jenderal yang memang lebih berpengalaman sebagai konseptor politik ketimbang komandan lapangan, SBY lebih menyukai melakukan ”tindakan dengan meminjam tangan orang lain” (action by proxy) sebagai modifikasi dari strategi war by proxy ketimbang turun tangan sendiri langsung. Sebagai contoh, kemelut Demokrat terakhir ini bukannya diselesaikan sendiri olehnya melalui manuver yang amat cantik, melainkan justru ingin meminjam tangan Komisi Pemberantasan Korupsi agar cepat-cepat menyelesaikan kasus-kasus korupsi di jajaran Demokrat yang, antara lain, menyeret nama Anas. Untungnya, Indonesia tak lagi berada di dalam sistem otoriter yang dulu memungkinkan ucapan seorang penguasa lebih sakti daripada aturan hukum. Pendekatan kekuasaan kini telah berganti dengan pendekatan hukum. Karena itu, tidaklah mengherankan jika Ketua KPK Abraham Samad dan Juru Bicara KPK Johan Budi menampik untuk mengikuti irama SBY dengan mengatakan, ”KPK tidak ada urusan dengan politik!” Memang, urusan internal Demokrat adalah urusan Demokrat sendiri dan bukan urusan KPK. Ketiga, Demokrat belum mampu membangun rasa kebersamaan atau perasaan kekitaan (We Feeling) di jajaran pengurus partai, dari pusat sampai ke daerah, sehingga yang masih terbangun adalah ”konsep kekitaan” di dalam faksi-faksi yang ada di Demokrat berhadapan dengan konsep ”mereka” (They) atau faksi lain. Tidaklah mengherankan jika setiap ada gagasan dari orang per orang pendiri atau pengurus, selalu dipandang mewakili individu atau kelompok yang berlawanan. Sebagai contoh, ketika ada jajaran pendiri atau pengurus pusat yang mengusulkan agar Anas mundur atau diganti melalui KLB, atau agar SBY turun tangan menyelesaikan kasus di Demokrat, seperti yang substansinya diutarakan tiga menteri asal Demokrat (Jero Wacik, Syarifuddin Hasan, dan Amir Syamsuddin), saat itu juga akan ada pendukung Anas yang pasang kuda-kuda untuk mempertahankannya. Anas memang berakar ke bawah dan tak jarang membuat pernyataan atau manuver politik yang menunjukkan perlawanan atau pembangkangan terhadap ketua dewan pembina atau tokoh pendiri Demokrat lainnya. Sebagai contoh, Anas pernah mengatakan, keterpurukan elektabilitas Demokrat bukan karena dirinya, melainkan karena kinerja pemerintah yang juga buruk di mata sebagian orang. Meski ada beberapa kandidat kepala daerah yang didukung Demokrat yang sudah menang, seperti di Sulawesi Utara (SH Sarundajang) dan Papua (Lukas Enembe), atau kemungkinan besar akan menang dalam pilkada, seperti Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang seperti Sarundajang hijrah ke Demokrat dari sebelumnya didukung PDI-P atau Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang masih kuat, orang lebih melihat kekalahan telak Demokrat di Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilkada Sulawesi Selatan yang baru terjadi. Demokrat harus berusaha keras bangkit dan bersatu serta mampu menyelesaikan kemelut internalnya secara baik tanpa bantuan SBY. Jika tidak, bukan mustahil Demokrat akan masuk ke dalam sejarah politik Indonesia sebagai partai yang gemilang pada Pemilu Presiden 2004 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden 2009 yang mendukung SBY, tetapi rontok setelah SBY ”tak laku dijual lagi sebagai komoditas politik” Demokrat pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. ●

Isi Kapal Demokrat Bisa Pecah

Isi Kapal Demokrat Bisa Pecah Umbu TW Pariangu  ;   Dosen Fisipol, Undana, Kupang; Alumnus Pascasarjana Fisipol UGM

MEDIA INDONESIA, 08 Februari 2013

BEBERAPA saat setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melansir surveinya yang menunjukkan melemahnya elektabilitas Partai Demokrat (PD) di angka 8,3%, sontak para anggota dewan pembina dan jajaran pengurus PD mengeluarkan sikap dan pernyataan masingmasing. Anggota Dewan Pembina PD Syarief Hasan meminta Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono mencurahkan waktunya untuk mengambil langkah-langkah pemulihan citra partai. Pandangan mirip disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD, Benny Kabur Harman, bahwa persoalan yang membelit Demokrat tidak lagi bisa diselesaikan dengan cara normatif berdasarkan mekanisme di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat, namun perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah luar biasa. Di daerah, suara-suara jajaran pengurus Demokrat mengerucut pada desakan agar elite pengurus PD ‘turun gunung’ untuk menyelamatkan partai dari kemerosotan dukungan dan kepercayaan konstituen maupun publik. Namun, upaya penyelamatan itu tak harus dimaknai dengan melengserkan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum PD lewat Kongres Luar Biasa. Padahal SBY mengakui, sering disebut-sebutnya nama Anas Urbaningrum, dalam kasus korupsi menjadi penyebab elektabilitas PD merosot. “Akibat banyaknya sangkaan, tuduhan, dugaan, akhirnya menimbulkan kemerosotan yang luar biasa karena media memberitakannya secara terus-menerus,” kata SBY kepada pers di Jeddah (Jurnal Nasional, 5/2). Pernyataan itu agaknya tidaklah berlebihan, apalagi dalam survei SMRC, elektabilitas PD bertolak belakang dengan kinerja pemerintahan di saat 51,6% responden menyatakan cukup puas dengan kinerja SBY. Namun, fakta tersebut tak pula membendung kepercayaan diri Anas yang menyerukan agar elite Demokrat tidak lekas-lekas mencari kambing hitam. Anas tetap bergeming bahwa kemelut di partainya bukan karena sangkaan korupsi terhadap dirinya. Saling timpal itu sebelumnya juga terjadi di Juni 2012 lalu ketika SBY dalam berbagai media mendesak agar kader bermasalah yang tidak lagi santun, cerdas, dan bersih untuk segera keluar dari partai. Namun, oleh Anas permintaan tersebut dianggap tidak dikhususkan untuk dirinya semata, tetapi ditujukan buat semua kader Demokrat. Harus diakui, gejolak politik di tubuh partai segi tiga biru ini akan menjadi ukuran sejauh mana kedewasaan politik elite-elite struktural partai ini memainkan jurus-jurus peredamnya. Sehingga friksi internal yang terjadi tidak berimbas pada kian dekatnya partai ini pada antiklimaks kejayaannya di Pemilu 2004 dan 2009. Gagal Matang Demokrat memang tergolong `pemain baru' dalam kancah politik. Kemenangannya di dua pemilu tak sertamerta membuatnya luput dari persoalan faksionalisasi dan kontestasi kepentingan internal di tubuh partai yang terus mencari bentuknya. SBY yang menjadi sentrum politik di dua periode pemilu memang sukses membuktikan, bahwa pembentukan kematangan PD tak bisa lepas dari tangan dinginnya membangun pencitraan ke dalam dan ke luar sebagai partai yang nasionalis dan antikorupsi yang diapresiasi oleh publik. Sayangnya, kesuksesan citra dan ketokohan PD di dua musim pemilu gagal dijadikan modal dasar untuk mengimbangi pembesaran postur partai. Akibat proses imaji politik dengan melakukan pematangan identitas dan kelembagaan partai. Dengan pematangan identitas dan kelembagaan partai inilah, berbagai energi ambisi(us) dan strategi parsial elite dan kader-kadernya semestinya diharapkan bisa diredam untuk mencapai keseimbangan politik baru sebagai partai yang mapan secara struktur dan kultur. Dengan begitu cepat, kelengahan itu telah mengantar Demokrat persis di tepian pragmatisme, yakni beberapa kadernya dalam selang waktu tak lama terseret masuk dalam jurang korupsi. Di sisi lain upaya untuk menahan ‘gerak sial’ partai juga terhadang karena pucuk pimpinannya ikut tersandung dugaan korupsi dan menjadi berita mewah di media massa dalam satu tahun terakhir. Upaya Anas menyambangi kader dan konstituen di daerah untuk mengefektifkan komunikasi dan memperkuat akar dukungan grass root nyatanya tak memadai menahan badai perlawanan sengit Nazaruddin lewat nyanyian-nyanyian panasnya terkait Anas di berbagai media massa. Terjun bebasnya elektabilitas Demokrat hingga 8,3% merupakan sejarah kelam bagi partai berlambang Mercy ini. Harusnya ini menjadi alarm untuk membangunkan seisi rumah Demokrat dari tidur panjang ‘manajemen kalbu’nya. Mestinya Demokrat harus berhenti berkelit alias mengulur-ulur waktu (buying time) sambil hanya berharap pemakluman dan nasib mujur politik berpihak padanya. Di Depan Sebagai tokoh yang membesuti kelahiran Demokrat, SBY harus berada di front terdepan untuk memecah kebuntuan komunikasi struktural di internal partai. SBY perlu sigap melokalisir persoalan internal partai agar tidak merebak sebagai bola muntah bagi kekuatan politik eksternal. Salah satu Langkah paling konkret dan rasional yang bisa diambil SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD sejatinya meminta Anas mundur, atau menonaktifkan sementara Anas sebagai ketua umum partai. Sekaligus untuk memberikan kesempatan kepadanya berkonsentrasi menghadapi proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi sebagaimana yang diungkapkan Nazaruddin dalam sejumlah kesaksiannya di pengadilan. Dengan begitu, SBY bisa mengambil alih kemudi kapal Demokrat dan mempersiapkan keberangkatannya menuju Pe milu 2014, melalui eksekusi penyelamatan partai termasuk merapatkan kembali barisan Demokrat kepada cita-cita dasar ideologi yang menjadi napas partai. Sayangnya yang terjadi selama ini sepertinya ada sikap saling tunggu di internal partai maupun antara kubu PD dan KPK. Demokrat berharap status hukum Anas bisa dipastikan sesegera mungkin oleh KPK, namun KPK sepertinya masih berhitunghitung dengan konsekuensi politis seandainya Anas diperiksa sebagai tersangka. Di sisi lain, politik saling menjaga perasaan mewarnai pula dina mika internal partai. SBY misalnya `belum berani' secara gamblang meminta Anas mundur, meski sudah didesak berbagai komponen dalam partai, selain menunggu keikhlasan Anas melepas jabatannya. Namun jika ini tak diakhiri, Demokrat-lah yang bakal dirugikan. Selain berlayar ke Pemilu 2014 dengan laju yang tergopoh-gopoh karena kehilangan elektabilitas yang meyakinkan, ia bisa dirundung konflik kepentingan yang makin tajam dan memecah-belah isi kapal PD. ●

Ada Apa dengan Demokrat?

Ada Apa dengan Demokrat? M Alfan Alfian ;  Dosen Pascasarjana Ilmu Politik  Universitas Nasional, Jakarta

SINDO, 05 Februari 2013

Headline harian Seputar Indonesia (4/2/2013) menyorot ada tekanan kuat dari anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Jero Wacik dan yang lain untuk menggeser Ketua Umum Anas Urbaningrum, menyusul diumumkannya hasil survei Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) bahwa elektabilitas partai ini tinggal 8%.  Menurut Jero Wacik, selama ini Anas telah menyandera PD, dan tidak ada cara lain kecuali meminta Ketua Majelis dan Ketua Dewan PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelamatkan partai. Dan, satu-satunya jalan adalah melalui kongres luar biasa (KLB). Faksi anti-Anas memang seperti memperoleh dalih pembenaran dari hasil survei SMRC itu. Kepuasan terhadap kinerja SBY 56%, tetapi elektabilitas Demokrat hanya 8%.  Kemudian muncul kesimpulan bahwa selama ini Anas telah gagal meningkatkan elektabilitas partainya. PD memang tengah mengalami ujian besar pasca-kasus hukum Nazaruddin yang juga menyeret politisi PD lainnya. Anas memang berada dalam situasi yang dilematis dan selalu menjadi sasaran bidik faksi-faksi lain di tubuh PD. Realitas faksional merupakan hal lumrah di organisasi apa pun. Penampakan faksi-faksi itu biasanya dipicu oleh sebab-sebab khusus. Yang dialami PD sangat spesifik, yang dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi yang terproses secara hukum, sehingga berdampak pada anjloknya citra partai. Anas, yang berkali-kali disebut oleh Nazaruddin, walaupun posisinya ketua umum, sangat rentan terhadap opini bahwa ia telah menyandera partainya. Tekanan politik internal terus-menerus dilakukan, dari yang lembut hingga keras, agar ia jatuh. Tetapi, ia masih bertahan.  Secara garis besar pun faksi utama PD jelas telah tergambar ke dalam faksi pro dan anti-Anas. Masing-masing pihak memiliki pembenaran. Faksi Anas meminta semua pihak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD. Dalih inilah yang dipakai untuk membendung arus berbagai faksi yang tampaknya sudah tidak sabar untuk menggusur posisinya. Di sisi lain, bagaimanapun Anas termasuk ketua umum partai yang punya akar kuat ke bawah.  Setidaknya ia mampu menguatkan basis dukungannya, mengikatnya untuk tidak terseret arus faksi elite atas yang anti-Anas. Faksi anti-Anas selama ini belum mampu membuat dinamika internal PD bergejolak secara berlarut-larut dan kemudian memicu tuntutan KLB dari bawah. Isu KLB seolah berhenti di elite papan atas saja. Tidak ada efek bola salju isu KLB untuk membesar ke bawah itulah yang membuat faksi anti-Anas mau tidak mau menguatkan desakan mereka kepada SBY sebagai faktor politik utama untuk menyingkirkan Anas.  Di PD posisi SBY sangat istimewa. Tetapi, SBY juga unik. Sejak Kongres PD di Bandung, SBY tampak tidak mampu mencegah hadir dan menangnya Anas. Padahal, yang tampak dari luar adalah dukungan kuat Cikeas kepada Andi Alifian Mallarangeng.   SBY memang tampak sekali mencitrakan dirinya sebagai seorang demokrat. Kalau ini yang masih dipegang, tekanan faksi anti-Anas tidak akan efektif. SBY bisa saja menafsirkan bahwa desakan politik kepada dirinya oleh Jero Wacik dan yang lain sebagai upaya mendiktenya.  SBY selama ini pula dikenal sebagai politikus yang percaya hasil survei. Tetapi, kalaupun hasil survei SMRC itu yang dijadikan dalih, apakah melengserkan Anas adalah satu-satunya jalan? Apakah, apabila Anas sudah lengser, penggantinya akan mampu melejitkan elektabilitas PD dalam waktu singkat? Kini, bagaimanapun PD telah terkena dampak berbagai kasus korupsi yang menimpa Nazaruddin dan politisi PD lain.  Siapa pun yang menjadi ketua umum, akan menanggung dampaknya. Sebagai politikus, kelihatannya, bagi Anas, sulit bagi dirinya untuk mundur dari posisinya yang strategis di PD. Anas tentu punya pembenaran dan rasa tanggung jawab untuk memulihkan citra partai dan meme-nangkannya. Betapapun itu sulit dan butuh perjuangan ekstrakeras, dipandang lebih baik ketimbang surut ke belakang. Pilihan melengserkan Anas pun tampak meninggalkan beberapa konsekuensi.  Pertama, apabila pelengserannya terkesan memaksakan diri, publik malah akan menilai bahwa di internal PD tengah dikembangkan budaya antidemokrasi. Bagaimanapun dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan beberapa politisi PD yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anas tidak berstatus apa pun saat ini. Lain halnya apabila tiba-tiba Anas ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana yang menimpa Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.  Kedua, keguncangan politik internal PD akan makin parah. Ini disebabkan oleh arus resistensi faksi pro-Anas yang tidak saja ada di pusat, tetapi terutama juga di daerah-daerah. Ketika ini terjadi pada tahun politik 2013, apabila tidak terkendali, misalnya oleh faksi terkuat pascapelengseran Anas, justru bisa mempercepat fenomena “partai gagal”. SBY bisa saja tampil sebagai faksi paling utama, tetapi lagi-lagi ia akan dihadapkan pada situasi yang berbeda dibandingkan ketika pertama kali ia hadir di PD dan membuatnya menjadi fenomena politik yang mencengangkan.  Secara psikologis, setelah menjabat presiden selama dua periode, SBY tentu menginginkan masa depan dirinya secara tenang sebagai Bapak Bangsa. Kalau SBY mengeluarkan banyak energi untuk membenahi partainya, tetapi dengan meninggalkan realitas konfliktual yang parah, beban politik SBY pun bertambah. Sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat, SBY berfungsi sebagai katalis. Tidak saja ia dituntut mampu mengelola konflik internal antarfaksi, tetapi juga mengantisipasi masa depan PD.  Terlepas dari hasil survei SMRC dan proyeksi politik masing-masing faksi di internal PD, kalau pada tahun politik ini yang menonjol keluar adalah konflik internal yang parah, jelas-jelas ia kontraproduktif. Partai yang derajat soliditasnya tinggi lebih baik ketimbang yang sebaliknya. PD rentan konflik. Cara mengatasi konflik internal itu juga akan dinilai publik. Manakala caranya demokratis dan elegan, itu jauh lebih baik, ketimbang sebaliknya.  Dengan atau tanpa Anas, problem PD sekarang berbeda dengan ketika partai ini ikut Pemilu 2004 dan 2009. Tantangannya kini lebih kompleks sekarang. Secara umum peluang PD untuk memenangkan kembali tidaklah sama dengan dua pemilu sebelumnya. Keberhasilan pemerintahan SBY pun belum tentu dapat melejitkan perolehan PD pada Pemilu 2014.  Suasana psikopolitik antitesis gaya kepemimpinan SBY juga perlu disimak, di mana alternatif kekuatan dan tokoh politik di luar PD akan menjadi pertimbangan penting bagi publik untuk menentukan pilihan pasca- SBY. Soliditas yang baik tentu akan memberi peluang lebih besar bagi PD untuk tetap eksis pada Pemilu 2014. Ini tidak mudah bagi PD, terutama yang mengemuka pada tahun politik ini kemelut internal. ●