Tampilkan postingan dengan label Sjamsoe’oed Sadjad. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sjamsoe’oed Sadjad. Tampilkan semua postingan

Senin, 02 April 2018

Merenungi Usia Manusia

Merenungi Usia Manusia
Sjamsoe’oed Sadjad  ;   Guru Besar Emeritus, Fakultas Pertanian IPB
                                                         KOMPAS, 02 April 2018



                                                           
Dari ada sampai tiada, usia manusia saya renungkan menjadi empat periode umur: Periode Mula, Muda, Tua, dan Henti. Keempat  periode itu berawal dari titik lahir sampai titik mati, dan setiap periode dibatasi dua titik yang jarak usianya sama, 25 tahun.

Pemikiran pragmatis demikian, saya namakan pemikiran grafikal (PG). Ini sekadar perenungan pragmatis, lahiriah semata-mata, tanpa memasuki segi batiniah, apalagi segi agama.  Perenungan usia manusia ini, ingin saya kaitkan dengan pembangunan pedesaan yang berbasis kelompok tani. Pendekatan pertanian berbasis kelompok telah menggelora sejak adanya Program Bimas Padi Sawah awal-awal tahun 1960-an.

Mahasiswa digerakkan untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Hasil kenaikan produksi padi cukup mengesankan berkat teknologi maju yang diterapkan oleh petani berdasarkan hasil-hasil penelitian pemupukan NPK dan pemberantasan hama penyakit padi yang dicobakan penerapannya dan tercapai bisa mempertinggi produksi padi petani.

Bagaimana kalau sistem Bimas diterapkan pada masing-masing periode usia dalam rangka Program PG? Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah inventarisasi jumlah warga desa.

Periode Mula barangkali banyak diisi oleh siswa SD dan SMP, sedangkan kelompok siswa SMA barangkali sudah relatif lebih sedikit karena banyak yang meninggalkan desa. Kelompok muda dalam Periode Muda jelas tinggal “hitungan jari” karena tidak berada di desa lagi. Entah bekerja atau sekolah di kota.

Periode Tua  dan Periode Henti yang berisi orang-orang relatif tua, adalah generasi kelahiran 1950-an yang sudah kurang produktif dan jumlahnya sedikit.

Situasi kritis

Pusat perhatian kita adalah situasi pedesaan yang kritis oleh tarikan kuat perkotaan yang lebih menjanjikan, menciptakan situasi pembangunan desa yang berfokus pada kelompok Periode Mula. Melalui pendidikan formal perlu diciptakan sistem pendidikan yang berorientasi pengembangan agroindustri pedesaan.

Harus ada program penelitian dengan menggerakkan tenaga-tenaga pemikir yang lebih berorientasi pada agroindustri pedesaan berbasis kelompok tani. Perlu diciptakan program pendidikan sistem teknologi maju dalam penerapan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir yang terintegrasi dengan rencana pembangunan desa setempat.  Sistem pengelolaan desa jangka panjang perlu menjadi dasar pendidikan formal sampai tingkat menengah, plus pemanfaatan teknologi media sosial dengan teknologi bertingkat modern.

Walau demikian, semangat membaca media cetak masih perlu diteruskan. Semangat membaca akan memudahkan mencari tambahan pengetahuan, baik di media cetak maupun digital.

Dalam hal kelompok usia muda dan tua yang saat ini berusia 30-70 tahun dan masih tinggal di desa, merekalah yang diharapkan menjadi inspirator pembangunan desa. Di tangan merekalah pembangunan nasional berbasis desa pinggiran berada.

Bagi saya apa yang disebut desa pinggiran bukan saja desa di perbatasan, di pulau-pulau yang jauh dari pusat pemerintahan, tetapi juga desa yang selama ini masih tergolong ‘jauh’ dari perhatian pembangunan nasional. Dengan majunya teknologi komunikasi hal ini semestinya bukan menjadi masalah lagi.

Sumber daya manusia

Untuk terlaksananya pembangunan sesuai dengan apa yang diprogramkan dan bagaimana implementasinya, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni fisik maupun intelektualnya. Kalau SDM itu disyaratkan lulusan S-1 perguruan tinggi, misalnya, maka di samping ilmunya masih diperlukan sikap dan kesiapan mentalnya dalam berhadapan dengan petani.

Belum tentu seorang sarjana pertanian yang berprogram studi agronomi, misalnya, cukup memadai dalam ilmu sosial-ekonomi atau sosial-politik menghadapi problem desa pinggiran. Perlu pendidikan tambahan ekologi manusia dalam hal pendekatan kepada petani.

Pikiran dasar yang saya pakai ialah pengelompokan manusia dengan basis usia berinterval 25 tahun. Kalau diasumsikan dari ada menjadi tiada berjangka 100 tahun, maka ada empat kelompok usia sebagaimana saya sebutkan di awal.

Bagian perencanaan

Dalam hal pengelompokan ini, sebelum dan sesudahnya tiada, bisa jadi ada juga kelompok usia yang tidak sampai saya jadikan bahasan naskah saya ini, meski saya meyakini itu ada.

Kemampuan saya hanya bersifat grafikal, bersumbukan X dan Y, menciptakan garis yang selalu bergerak maju tidak pernah mundur. Hal ini saya dasarkan pemikiran bahwa usia manusia itu selalu maju, tidak pernah bisa dibuat mundur.

Dengan menuliskan sebuah gagasan pemikiran berupa pengelompokan masyarakat atas dasar usia, saya berharap perencanaan pembangunan baik di daerah-daerah maupun pembangunan di tingkat nasional akan lebih bisa diikuti oleh masyarakat. Bagaimana pun juga, setiap insan tentu berkepentingan sekaitan dengan umurnya.

Dengan demikian program pembangunan akan mudah dicerna dan dihayati oleh setiap individu. Mungkin juga bisa lebih gampang untuk diresapi. Demikianlah harapan saya dengan menulis naskah ini. Semoga bisa mendatangkan manfaat bagi semua yang membacanya. ●

Selasa, 19 Januari 2016

Hobi

Hobi

Sjamsoe’oed Sadjad  ;   Guru Besar Emeritus IPB

                                                       KOMPAS, 18 Januari 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Istilah hobi sudah menjadi kata bahasa Indonesia dan sudah dimengerti masyarakat pada umumnya. Diartikan sebagai kesenangan, rasanya juga kurang pas. Kalau dicari lawan katanya akan lebih jelas. Tidak senang dimengerti sebagai susah: tidak punya hobi, kan, tidak berarti susah.

Sewaktu satu rombongan mahasiswa mendadak berkunjung sore-sore ke tempat tinggal saya, kata mereka atas dorongan dosennya, saya tanyakan apa yang jadi hobi mereka. Mereka tidak menjawab. Padahal, kalau hobi itu bukan sebagai ilmu yang perlu pemikiran untuk menjawab pertanyaan, secara spontan harusnya bisa menjawab pertanyaan mengenai hobi masing-masing.

Saya lalu mengira umumnya orang kalau bicara tentang hobi lalu lebih berpikir negatif. Bagi saya, bagaimana hobi itu selalu bisa dibuat positif. Untuk punya hobi tidak perlu mencari buku tentang hobi, seperti pada ilmu yang orang selalu mencari dan mendalami referensi. Bahkan negatif-positifnya, kalau orang mau berintrospeksi, tentu bisa spontan, otomatis, tahu apa hobinya.

Dari semula hobi lalu jadi profesi, itu bisa saja. Tapi hobi jangan disamakan dengan profesi.

Karena bagi saya hobi itu selalu positif, maka ia selalu memberikan keindahan. Barangkali karena pengertian demikian inilah saya selalu mendambakan untuk bisa mengerjakan hobi.

Lalu hobi saya apa? Orang bisa mengemukakan apa arti hobi untuk kehidupan seseorang ternyata tak bisa mengemukakan apa yang jadi hobinya. Untuk tidak disebut licik, baiklah saya jelaskan apa hobi saya.

Saya menulis artikel di harian Kompas ini misalnya, bukan karena untuk mengembangkan keilmuan yang memang menjadi profesi saya. Ini merupakan contoh hobi saya yang saya lakukan sudah puluhan tahun.

Ikon saya sebagai orang yang bergerak di bidang pengembangan ilmu ialah publish or perish, yang artinya kalau tak ada usaha melalui publikasi pengembangan ilmu itu, ya, ”matilah” keilmuan saya. Dengan menghitung-hitung ukuran publikasi, ialah seberapa keilmuan itu dibaca orang, maka saya tekuni menulis artikel di surat kabar. Istilahnya menulis ilmiah populer. Tentu saja tidak sama dengan penulisan yang bersifat ilmiah di majalah ilmiah.

Bagi saya, mengembangkan hobi dengan membingkai ilmu yang saya tekuni menjadi artikel di surat kabar, kalau bisa memberi inspirasi bagi pembacanya tentu sangat bersyukur. Tentu mesti dibumbui dengan hal-hal sosial-ekonomi-politik dan ditulis secara populer.

Sejak masih di SMP dan SMA, saya selalu dekat dengan guru menggambar. Pengajaran menggambar di sekolah menengah itu selalu di lokal khusus dengan bangku khusus untuk menggambar bagi masing-masing murid. Di situ murid merasa bebas berekspresi dan mewujudkan lukisan sesuai arahan guru. Memperhatikan cara siswa menggambar, sang guru sudah bisa menilai sejauh mana muridnya meminati pelajaran menggambar.

Karena saya memang punya hobi menggambar, saya merasa tidak ada kesulitan meraih nilai tertinggi di kelas menggambar itu. Hobi melukis memang sudah tertanam sejak dini. Di tahun 1950, Engku Wiki, guru gambar saya di SMA 1 Budi Utomo Jakarta, bahkan menganjurkan saya melanjutkan studi di Belanda karena di sana ada sekolah tinggi untuk menjadi guru menggambar. Rasanya waktu itu saya berat melaksanakan saran guru saya itu, mungkin juga karena saya sudah telanjur menilai melukis itu bukan profesi.

Hobi melukis untuk menjadi profesi timbul lagi sewaktu saya menghadapi masa pensiun. Rasanya sesudah pensiun tak akan bisa tercukupi kebutuhan hidup primer hanya mengandalkan uang pensiun yang diterima saban bulan. Sampai-sampai saya lalu membangun sanggar di belakang rumah tinggal saya. Siapa tahu saya bisa menghasilkan lukisan di sanggar itu dan menjualnya jadi suatu penghasilan. Tak tahunya begitu dengar saya pensiun, sebuah perguruan tinggi swasta di Solo menawari suatu pekerjaan memberi kuliah. Buyarlah pengelolaan sanggar melukis untuk menjadi profesi, saya terima tawaran menjadi ”dosen terbang” ke Solo itu.

Akhirnya, sejumlah hasil lukisan saya saya hibahkan semua kepada rekan-rekan sekedinasan dan tiga lukisan besar kepada instansi tempat saya mengabdi, selebihnya kepada anak-anak saya. Yang tertinggal untuk saya nikmati keindahannya lukisan berukuran kecil almarhumah istri saya, wajah keempat anak saya, tampang muda saya, dan sebuah rangkaian sampah kering dalam vas bunga.

Definisi lukisan yang saya buat ialah hasil rangkaian bentuk dan warna yang menjadi wahana kenikmatan meresapi suatu keindahan. Sewaktu masih muda, saya masih mampu menghasilkan lukisan dua dimensi: lukisan di atas kanvas atau kertas tebal yang berdimensi panjang dan lebar. Sesudah usia lanjut, saya tak lagi memiliki kesabaran untuk menghasilkan lukisan dua dimensi. Tapi anehnya malah menghasilkan lukisan tiga dimensi.

Buah kelapa yang sudah kering karena tidak diunduh jatuh ke tanah dan tak dihiraukan jadi sampah. Lama-lama serabutnya busuk, tinggal batoknya yang masih utuh. Batok kelapa itu saya pungut dan cuci, saya jadikan modal membuat lukisan tiga dimensi berupa kepala orang. Sebab, pada batok kelapa secara alamiah selalu ada tiga titik hitam sebagai dua mata dan mulutnya.

Saya buatkan topi dari sampah daun-daun kering. Saya tempelkan potongan rambut saya, dan lain-lain barang bekas tak berguna, akhirnya jadi hiasan meja. Begitulah saya mencipta sebuah lukisan yang saya namakan lukisan tiga dimensi itu.

Di halaman juga tumbuh tanaman yang tidak perlu rawatan, bahkan monyet liar yang hidup di kampus tempat tinggal saya itu bisa menikmati rumpun bambu yang saya tanam di halaman depan. Sukar bagi saya untuk mengusirnya. Mungkin monyet yang bertahan itu berkata tenang, ”Bung, rumah dan halamannya ini kan bukan milikmu.” Yah, sudah saya pasrah.

Apa artinya manusia lansia macam saya ini: kalau menurut peraturan memang yang sudah pensiun kan harus meninggalkan rumah dinas. Selalu menjadi doa saya, mudah-mudahan saya yang sudah sangat lanjut usia ini jangan sampai akhirnya harus berkeliaran di dunia dan di akhirat nanti seperti monyet liar di rumpun bambu itu. ●

Jumat, 26 Desember 2014

Bersama Roza 10 Tahun Lalu

                                   Bersama Roza 10 Tahun Lalu

Sjamsoe’oed Sadjad  ;   Guru Besar Emeritus, Fakultas Pertanian,
Institut Pertanian Bogor
KOMPAS,  26 Desember 2014

                                                                                                                       


PADA awal 2014 seorang rekan menelepon saya. Ia mengabarkan ada yang ingin menerbitkan buku peringatan 10 tahun tsunami di Aceh dan penulisnya berencana memuat pengalaman orang yang terkait langsung ataupun tak langsung dengan korban.

Saya bisa disebut sebagai korban tidak langsung tsunami. Namun, peristiwa itu benar-benar menimbulkan depresi luar biasa. Saya kehilangan anak bungsu, Roza (39), serta dua cucu: Maurin (6) dan Tazkia (2). Saya tidak berkomentar terhadap permintaan itu. Dalam batin saya bertanya mengapa bukan suami dan anaknya yang masih ada saja yang diwawancarai. Untunglah telepon itu tidak ada kelanjutannya.

Telepon duka

Sepuluh tahun lalu, empat hari sesudah tsunami terjadi, saya menerima telepon dari salah seorang keluarga Mahdi yang tinggal di Jakarta. Mahdi adalah suami Roza. Sanak keluarga itu mengabarkan, Roza menjadi korban tsunami beserta anak-anaknya.

Sebagai ayah Roza, saya dimintai pendapat apakah jenazahnya akan dimakamkan di Bogor, tempat tinggalnya. Saya tegas menjawab, memohon bantuan yang ada di sana untuk segera memakamkan sesuai dengan syariat agama. Tidak perlu membawanya pulang ke Bogor.

Roza baru 10 tahun mengabdikan diri di Aceh. Ia menjadi anggota staf pengajar di Universitas Syiah Kuala Darussalam sesudah menyelesaikan program PhD di Oregon State University (OSU). Ia menikah dengan Mahdi yang baru dikenalnya dan bersama-sama studi pascasarjana di OSU. Mahdi adalah warga Banda Aceh, anggota staf pengajar di Universitas Syiah Kuala Darussalam. Ia meraih gelar magister di OSU dan gelar doktor diraih kemudian di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Roza beberapa hari sebelum hari Minggu kelabu itu berada di Bogor bersama suaminya. Sehabis menyeminarkan laporan kemajuan risetnya di Jakarta, Roza mampir menengok saya sebelum kembali ke Banda Aceh.

Riset dengan rencana penelitian dua tahun itu mengenai simulasi kemunduran benih yang disimpan dalam penyimpanan yang disebut deteriorasi dalam periode simpan. Ia berupaya menemukan model matematika simulasinya atas metode devigorasi cepat secara kimiawi yang saya temukan sebagai ilmuwan benih tanaman.

Saya banyak membantu pelaksanaan penelitian ini, juga penyimpanan benih terbuka selama setahun, di Laboratorium Teknologi Benih IPB. Roza akan menganalisis datanya dengan tujuan akhir bisa menemukan modelnya. Ia bahkan berencana berangkat ke Oregon mendiskusikannya dengan mantan promotornya di OSU. Namun, baru di tengah perjalanan riset, Allah menghendaki lain.

Sabtu pagi Roza kembali ke Banda Aceh. Keesokan harinya, Minggu 26 Desember 2004, dia tewas diterjang gelombang tsunami. Saya tak menyangka sama sekali bahwa perpisahan dengan Roza saat itu merupakan perpisahan terakhir kami sebagai ayah dan anak. Saya hanya mengantarkan kepergian Roza di teras rumah, di bawah derasnya hujan.

Suaminya, Mahdi, yang saat itu menjabat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Syiah Kuala Darussalam, bisa pulang ke Banda Aceh bersama Roza. Mahdi pagi itu berangkat dengan mobil Laboratorium Teknologi Benih ke terminal bus Damri lebih dulu karena harus menjemput temannya. Roza diantar kakaknya, Elza, dengan mobil suaminya, Arif.

Malam sebelumnya saya masih menyaksikan Roza mengemas bawaan sekoper penuh dengan berbagai bingkisan untuk ketiga anaknya dan segenap handai tolan di Banda Aceh. Ia senang bisa menemukan pesanan Maurin, anaknya yang baru masuk sekolah dasar, berupa kaus dengan gambar boneka kesayangannya, Gorby.

Pada Sabtu sore, Roza menelepon, menceritakan kegembiraan bertemu dengan anak-anaknya sesudah seminggu berpisah. Saya sempat menanyakan rencana menyapih anak bungsunya, Tazkia. Roza dengan ketawa-tawa menjawab bahwa gara-gara digoda kakak-kakaknya, Tazkia pun menjadi ingat. Bahkan, saat masih berada dalam mobil yang menjemput ke bandara, ia sudah kembali minta ASI. Gagallah usaha menyapih si bungsu.

Waktu itu Roza hanya sendirian karena suaminya berhenti di Medan untuk urusan dinas, dan selamatlah Mahdi dari hantaman tsunami. Tinggallah Mahdi sekarang bersama anak sulungnya, Luthfi, yang selamat karena bisa mendapatkan kasur untuk pegangan sampai mendarat di atap rumah orang. Luthfi ditemukan di tempat pengungsian di luar Banda Aceh.

Mengguncang jiwa

Ayah-ibu Mahdi dan dua adik perempuannya, juga adik ipar dan dua anaknya, tewas diterjang tsunami. Suatu tragedi yang sangat mengguncangkan jiwa Mahdi dan juga saya, mertuanya.

Sejak itu saya seperti tutup buku untuk keilmuan sesudah 40 tahun mengembangkannya di IPB. Setahun kemudian saya selesai dengan tugas membimbing kandidat doktor (S-3) kesepuluh terakhir. Usaha saya tinggal menulis buku dan berhasil menyelesaikan beberapa. Buku terakhir yang saya terbitkan bertepatan perayaan ulang tahun ke-80 pada 2011.

Manusia memang perlu bersyukur apabila menemui kebahagiaan. Namun, sebaliknya manusia harus bisa banyak pasrah dan mengikhlaskan jika mengalami kehilangan. Semua itu hanya karena Allah semata.

Dengan menahan air mata, saya hanya bisa pasrah jika mengenang kedekatan Roza dengan almarhumah mamanya. Saya sering membayangkan Roza tidur di sofa dengan kepala di pangkuan mamanya, yang masih berlangsung meski ia sudah menikah dan punya anak.

Ternyata Roza menyusul empat tahun sesudah kepergian mamanya. Semoga Allah mempersatukan mereka di sisi-Nya. ●

Rabu, 20 Agustus 2014

Presidennya Petani

                                                   Presidennya Petani

Sjamsoe’oed Sadjad  ;   Guru Besar Emeritus
Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
KOMPAS, 19 Agustus 2014
                                                
                                                                                                                                   

PETANI sebagai bagian dari warga bangsa ini sepantasnya menyambut presiden terpilih hasil pemilihan presiden dengan penuh harapan di hati. Tidak ada salahnya petani sebagai pengelola profesi pertanian ingin dapat mengucap, ”Presiden baru pilihan rakyat adalah ’presidennya petani’.”

Bukan saja karena suka blusukan dan tampak merakyat, melainkan juga karena dapat benar-benar menjiwai budaya tani. Ini berarti bukan asal memiliki program swasembada pangan yang berarti lebih berorientasi pada makanan pokok, yaitu beras, melainkan benar-benar membawa kesejahteraan yang sudah lama diidam-idamkan para petani.

Swasembada pangan tentu saja bukan hanya merupakan proyek kabinet baru. Mantan Presiden Soeharto telah membina petani dengan berbagai upaya teknis dan untuk sementara Orde Baru berhasil menjadikan negara berswasembada beras, dengan berbagai pujian kepada petani sebagai ”pahlawan swasembada”.
Sejak zaman kolonial Belanda pun, petani dibina untuk menghasilkan produk pertanian, khususnya tanaman pangan, agar produksinya meningkat.

Sepertinya upaya swasembada otomatis dapat menyejahterakan petani. Namun, kenyataannya sampai saat ini pun Badan Pusat Statistik masih mengeluarkan hasil analisisnya bahwa taraf kemiskinan bangsa ini masih memprihatinkan, terutama di kalangan pedesaan yang mayoritasnya petani. Dengan lain kata, pertanian masih merupakan profesi yang menjadi sumber kemiskinan.

Fenomena ini juga diperkuat dengan fakta berkurangnya masyarakat muda di pedesaan yang berminat berkarya di bidang produksi tanaman pangan. Bagi mereka, lebih baik mencari sumber penghidupan ke luar desa dan meninggalkan lapangan pekerjaan yang ditekuni orangtua bergelut dengan lumpur persawahan.
Begitu pula tidak sedikit ibu tani yang meninggalkan desa melepas milik secuil lahan pertanian warisan nenek moyang untuk pengurusan biaya ke luar negeri dengan harapan bisa bekerja sebagai TKI.

Mereka meyakini bekerja di luar negeri, meski hanya jadi pekerja rumah tangga, akan mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja sebagai petani.

Tragedi tropis

Semua yang dikemukakan di atas menjadi tragedi yang sangat tragis bagi profesi di sektor pertanian karena negeri tropis dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun seharusnya menjadi negara agraris yang makmur sejahtera.

Semoga kondisi demikian itu tidak mengecilkan semangat presiden baru yang akan datang, bahkan bisa memenuhi harapan petani yang saya tulis dengan kata ”bombastis”, ”presidennya petani”.

Presiden baru nanti tidak cukup kalau hanya dengan pemikiran menaikkan produktivitas petani karena berpegang pada relevansi jumlah produksi dengan kesejahteraan.

Pemikiran demikian hanya berpegang pada penyelesaian di hulu. Padahal, banyak relevansi terjadi justru di hilir. Untuk ini petani memang memerlukan permodalan. Dengan demikian, presidennya petani akan mengembangkan sektor perbankan untuk kepentingan petani.

Saat ini, masyarakat selalu merisaukan kita banyak impor bahan baku pertanian. Hal demikian saya rasa tidak perlu karena dalam kondisi pasar terbuka bebas memang kita tidak bisa menolak membanjirnya produk-produk global. Yang bisa kita lakukan adalah menguatkan daya saing para petani kita.

Selain itu, kalau bahan baku yang diimpor itu bisa dikaitkan dengan industrialisasi pedesaan, hal itu mungkin justru menguntungkan petani.

Petani bisa menjadi peserta dalam proses industri kuliner modern yang target produksinya untuk ekspor. Petani kita bisa berperan, baik sebagai penyuplai bahan baku maupun sebagai anggota pemilik saham dalam industri itu.

Begitu juga misalnya bisa didirikan industri lain di pedesaan yang produknya untuk ekspor dengan bahan baku produk pertanian kita.

Apa salahnya di sawah-sawah petani yang sampai saat ini sepertinya hanya diarahkan untuk menyejahterakan petani, dengan kenaikan produksi padinya, bisa juga ditanami tanaman obat-obatan di musim kering. Industri biofarma bisa berdiri di pedesaan dengan petani sebagai penyuplai bahan baku yang lebih menguntungkan daripada menanam padi gadu.

Tidak apalah kalau kabinet presidennya petani mengimpor beras, jagung, kedelai, karena petani akan terdorong lebih berpikir pragmatis dalam pengelolaan lahan pertaniannya. Berpikir dari hilir ke hulu demikian memang memerlukan perubahan budaya di masyarakat yang bersifat menyeluruh.

Tulisan ini pun sekadar mengolah pikir yang barangkali siapa tahu merangsang para calon presiden untuk lebih memikirkan pembangunan pertanian untuk masa depan. Harapan saya dalam tulisan ini semoga juga ada benarnya. ●

Minggu, 01 Juni 2014

Predikat Swasembada

Predikat Swasembada

Sjamsoe’oed Sadjad  ;   Guru Besar Emeritus Fakultas Pertanian,
Institut Pertanian Bogor
KOMPAS,  31 Mei 2014
                                                
                                                                                         
                                                      
SIFAT sembada bagi orang Jawa memang sangat unggul. Orangtua sangat berharap anak-anaknya bersikap sembada kalau nantinya menjadi orang. Apalagi kalau predikat itu dicapai tanpa bantuan orangtua. Jadilah dia swasembada dalam kehidupannya.

Predikat berswasembada tentu tidak bisa 100 persen dimiliki di zaman modern, karena segala segi kehidupan harus dijalani dengan sistem transaksional. Perlu makan dengan sedikit kecap di nasi saja, kecapnya baru diperoleh melalui proses transaksional. Tidak perlu susah payah berpredikat swasembada untuk membuat kecap sendiri.

Sistem transaksional dijalani karena orang mempunyai sarana. Sarana itu berwujud uang. Oleh karena itu, orang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Tidak perlu menanam kedelai untuk bisa menikmati kecap dalam menu makan.

Predikat swasembada juga menjadi kebanggaan suatu negara, sehingga dari zaman kolonial predikat swasembada pangan untuk seluruh bangsa selalu diupayakan.

Gerakan masyarakat untuk berswasembada pangan yang diawali oleh swasembada beras lebih bergaung dominan di zaman merdeka, lebih-lebih di era pemerintahan Orde Baru.

Dulu diperhatikan

Pada masa itu, petani menjadi obyek bimbingan pemerintah untuk menopang suksesnya program swasembada pangan pemerintah. Bahkan, bukan hanya berswasembada, pemerintah menargetkan produksi lebih dari 10 juta ton beras sehingga bisa diekspor.

Namun, kenyataannya, petani kurang bersemangat menanam kedelai, impor kedelai melonjak, devisa banyak terkuras. Pemerintah lupa untuk mengatur harga dasar pembelian yang bisa menggairahkan petani. Akibatnya petani produsen bahan pangan selalu dirugikan dan akhirnya sektor pertanian menjadi ”gudangnya” rakyat miskin.

Betapa nelangsa manusia seperti saya ini, yang umurnya berjalan menuju angka kepala sembilan dan separuh umur saya diabdikan untuk ilmu pertanian. Namun, saya masih melihat kemiskinan bangsa yang belum beranjak menjadi lebih cerah.
Bahkan, petani padi yang telah meningkatkan produktivitas dari 2-3 ton per hektar menjadi 5-6 ton pun masih belum bisa melepaskan diri dari garis kemiskinan. Apalagi kalau garis itu berada pada penghasilan dua dollar AS sehari.
Sampai-sampai saya melontarkan pertanyaan kepada seorang mahasiswa kandidat program doktor yang atas rekomendasi promotornya menemui saya, apa benar (baca: tidak keliru) target swasembada itu diprogramkan pemerintah sampai saat ini, kalau kenyataannya upaya petani meningkatkan produksi tidak bisa menyejahterakan dan petani tetap miskin.

Pertanyaan saya ini saya mintakan kepada kandidat doktor itu untuk dijadikan salah satu hipotesis dalam karya penulisan disertasinya.

Sayang sekali saya tidak bisa mengikuti kelanjutan perkembangannya, karena selang dua-tiga hari berikutnya saya mendapatkan informasi bahwa rekan saya yang saya kenal baik, promotor kandidat doktor itu mendadak meninggal. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan promotor penggantinya masih peduli juga pada swasembada pangan.

Entaskan petani

Dunia pedesaan dan pertanian yang semestinya positif menunjang keberhasilan swasembada pangan, mestinya juga bisa mengentaskan para petani dari kemiskinan. Kita bangga dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi apa faedahnya kalau pertumbuhan itu tidak membawa kesejahteraan bagi kaum petani dan pedesaan.

Sistem transaksional di era liberal berpasar bebas dicemari oleh penggunaan sistem ini untuk tindakan negatif, seperti transaksional dalam proses pemilu atau pemilu kepala daerah, sehingga konotasinya menjadi negatif di masyarakat.
Padahal, kalau sistem transaksional tidak menjadi negatif, dan diterapkan di kalangan petani secara positif, sistem itu bisa membawa petani ke medan keekonomian yang berdaya sangat tinggi.

Bisa melahirkan aset perekonomian kreatif yang nyata bisa melahirkan nilai tambah besar, dan akhirnya bisa mengentaskannya dari kemiskinan.
Petani menjadi mandiri dan tidak perlu selalu mengharapkan pemerintah mengeluarkan keputusan penetapan harga pembelian minimum.

Bagaimana kalau kita ubah, berpikir dari hilir dan tidak selalu dari hulu? Misalnya, dari pembangunan industri desa yang ada kaitannya dengan perubahan pola makan kita.

Bagaimana kalau industri kreatif kita manfaatkan untuk mengubah konstraksi pola makan nasi plus lauk-pauk menjadi sebungkus kudapan yang tinggi nilai gizinya?
Berpikir hilirisasi dalam melahirkan ekonomi kreativitas pedesaan industrial bisa menghilangkan budaya petani tradisional yang nerimo ing pandum, karena sistem transaksional sudah bisa merasuk ke dalam penalaran masyarakat termasuk petani dan masyarakat desa. Sudah saatnya kita mengubah siasat dalam pembangunan swasembada pangan. Semoga tulisan ini bisa menimbulkan aspirasi bagi kalangan yang lebih luas. ●

Minggu, 05 Januari 2014

Menghitung UMK Pekerja Nonformal

                       Menghitung UMK Pekerja Nonformal

Sjamsoe’oed Sadjad  ;   Guru Besar Emeritus
Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
KOMPAS,  02 Januari 2014

                                                                                                                       


HARIAN Kompas, November 2013 lalu, memuat penetapan upah minimum kabupaten/kota, dikenal sebagai UMK−, di sejumlah daerah. UMK untuk Surabaya, misalnya, diusulkan Rp 2,2 juta, sedangkan di Bali ditetapkanRp 1,325 juta.
Katakan itu upah sebulan kerja, upah per hari di Surabaya yang diharapkan adalah Rp 70.000 dan di Bali Rp 40.000.

Kalau batas garis kemiskinan 2 dollar AS per hari atau sekitar Rp 20.000, UMK di dua daerah itu telah menunjukkan upaya pengentasan orang miskin.
Namun, sektor nonformal mungkin belum terjangkau UMK. Katakan upah minimum pekerja di rumah tangga atau pekerja tani.

Dalam penentuan UMK sektor nonformal perlu dipertimbangkan faktor kultural, kemanusiaan, atau risiko alami.

Saya mencoba hitung apakah upah bulanan yang dibayarkan kepada pekerja rumah tangga (PRT) sudah mendekati UMK.

PRT suami-istri di tempat bekerja bertugas empat hari seminggu atau rata-rata 17 hari sebulan, berarti 55 persen per bulan, sedangkan sehari hanya sekitar tiga jam atau 43 persen per hari.

Kedua angka itu kalau saya jadikan fungsi hitungan upah pekerja nonformal terhadap upah pekerja formal menjadi 23,65 persen.

Kalau UMK sebagaimana saya kemukakan di atas untuk Surabaya dan Bali Rp 70.000 dan Rp 40.000 saya jadikan rujukan, UMK yang harus dibayarkan adalah Rp 16.555 dan Rp 9.460 per hari atau Rp 496.650 dan Rp 283.800 per bulan.
Jika upah PRT ini Rp 350.000 sebulan, UMK Surabaya-Bali tidak terlalu dekat dengan garis kemiskinan. Apalagi, selain uang bulanan, setiap hari setelah bekerja, PRT juga membawa pulang nasi dan lauk-pauk.

Suami PRT juga membantu mengurusi kebersihan halaman dan kebun dan menerima gaji bulanan sama dengan istrinya. Menjelang Lebaran, suami-istri PRT itu selalu mendapat gaji ke-13 dan pakaian baru.

Buruh tani

Dari contoh upah untuk PRT, saya coba menghitung upah minimum pekerja di pertanian.

Saya merujuk data jumlah jam kerja tani padi sawah dari Vademekum Pertanian yang diterbitkan Pusat Jawatan Pertanian Rakyat tahun 1957.

Dengan demikian, pengerjaannya masih serba tradisional. Misalnya, membalik tanah dengan tenaga sapi atau kerbau dan panenan yang mengandalkan tenaga perempuan.

Dalam tabloid Sinar Tani, media yang diterbitkan Kementerian Pertanian Edisi 16-22 Oktober 2013 Nomor 3528, ada rubrik Agriwacana tentang penghasilan minimum petani.

Pekerjaan tani padi sawah banyak variasinya, misalnya jenis tanah, sistem pengairan, pemupukan, pengelolaan, dan jenis padinya.

Kesimpulan saya, betapa rumit menentukan upah minimum untuk pekerja tani di sawah meski pengupahan tradisional bisa jadi pegangan.

Kalau petani pemilik lahan tidak bersedia mengolah padi sawahnya, ia lalu menyerahkan kepada petani lain sebagai penggarap dengan upah separuh hasil.
Sementara upah pekerja tani perempuan yang memanen seperlima hasil panen. Inilah yang disebut faktor kultural.

Bertolak dari model fungsi persentase jumlah jam kerja sehari dan persentase jumlah hari kerja seminggu, mungkin UMK untuk pekerja nonformal bisa saya hitung.
Menurut catatan buku Vademekum Pertanian, jumlah tenaga kerja untuk pengelolaan padi sawah di Malang, Jawa Timur, adalah tenaga laki-laki 563 jam dan perempuan 1.464 jam.

Kalau tenaga perempuan dihargai setengah tenaga laki-laki dalam perhitungan upah, jumlah tenaga laki-laki yang diperlukan 563 + ½ x 1.464 = 1.295 dan jumlah tenaga perempuan 2 x 563 + 1.464 = 2.590.

Misalnya produk beras yang dihasilkan 3 ton dan setengahnya sebagai upah tenaga laki-laki, dengan harga beras Rp 6.000 per kilogram, diperoleh Rp 9 juta.
Dengan demikian, upah per jam laki-laki adalah Rp 6.949 dan tenaga perempuan Rp 3.474.

Upah ini termasuk upah petani sebagai manajer merangkap pekerja tani, bukan upah pekerja tani saja.

Petani manajer

Saya perhitungkan dari data Vademekum Pertanian ada 27-33 persen tenaga laki-laki. Kalau upah petani sebagai manajer tidak diperhitungkan dan hanya pekerja tani laki-laki yang membantu, UMK pekerja tani laki-laki Rp 2.700.000 dan UMK upah pekerja tani perempuan adalah Rp 1.350.000.

Perbedaannya, pekerja industri formal bekerja saban hari dan menerima gaji bulanan, sedangkan pekerja tani nonformal hanya bekerja beberapa hari dalam satu musim.

Akibatnya, upah yang diterima petani untuk periode empat bulan sama dengan pekerja industri satu bulan.

Dengan kata lain, upah kerja pekerja tani hanya menjamin kehidupan satu bulan.
Untuk yang tiga bulan, mereka harus mencari penghasilan yang lain sehingga perlu program industrialisasi pedesaan.

Tanpa itu, pekerja tani laki-laki dan perempuan akan mengalir ke kota atau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. ●