Kebaharian dan Kemaritiman Charles Beraf  ;   Nelayan Lamalera, Sedang Belajar di University of the Philippines, Los Banos, Filipina

KOMPAS, 23 Juli 2014

                                                

ARTIKEL Arif Satria, ”Revolusi Kebudayaan Bahari” (Kompas, 9/6/2014) menunjukkan bahwa revolusi kebudayaan bahari hanyalah sebuah strategi politik untuk mendongkrak kehidupan ekonomi dan berekologi masyarakat Indonesia. Benarkah demikian? Secara semantik, saya melihat ada kesimpangsiuran pemahaman atas arti maritim dan bahari, yang barangkali juga menjadi sebab mengapa revolusi kebudayaan menjadi terlampau sederhana, sekadar modus operandi di tengah entitas ekonomi dan ekologi. Pengertian maritim sesungguhnya paralel dengan urusan perdagangan (pelayaran), sedangkanbahari lebih bersangkut kait dengan kebudayaan, yang dalam istilah Kamus Umum Bahasa Indonesiadisebut lampau, dahulu kala. Saya memahami itu sebagai kebudayaan, dan dalam pengertian ini tidak lain obyeknya adalah laut. Karena itu, amat naif jika hal merevolusi kebudayaan bahari dikerangkai dengan urusan ekonomi kemaritiman, seperti perdagangan atau pelayaran. Patut dimafhumi bahwa laut dan kelautan sesungguhnya tidak sekadar persoalan maritim, tetapi mencerminkan kebudayaan. Laut dan kelautan di Indonesia tidak hanya menunjuk pada hal mata pencarian, tetapi terutama menunjuk pada weltanschauung, suatu cara memandang dunia dancollective mind masyarakat. Hal ini terlalu sering dilupakan, baik di ranah teoretis-akademis maupun dalam ranah praksis hidup kelautan. Akibatnya, laut dan kelautan dipandang sebelah mata; sekadar persoalan ekologis atau ekonomis. Lebih dari maritim Tanggal 29 Agustus 2007 Indonesia dan Jepang membangun kemitraan ekonomi dalam Indonesia Japan Economics Partnership Agreement (IJEPA). Bagi pemerintah Jepang dan Indonesia, IJEPA adalah babak baru kerja sama ekonomi yang aspeknya lebih luas daripada pengaturan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Secara khusus dalam sektor perikanan, kemitraan ini mendongkrak ekspor perikanan nasional dan pemenuhan kebutuhan ikan dalam negeri. Dalam data KKP dan KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) per September 2010, disebutkan bahwa dalam satu dekade terakhir pemanfaatan sumber daya ikan terus meningkat. Konsumsi ikan dalam negeri melonjak lebih dari 34 persen menjadi 30 kilogram per kapita per tahun. Ekspor perikanan melonjak menjadi 911.674 ton (2008) dari 854.329 ton (2007). Jika sektor perikanan masih tetap dalam jalur pro ekspor dan perluasan industri, keberlanjutan dunia perikanan kita bisa berakhir. Apalagi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan amat menyederhanakan dunia perikanan (kelautan) semata sebagai komoditas bisnis. UU tersebut menyebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan, sampai pemasaran, dalam suatu sistem bisnis perikanan. Karena itu, laut pun secara sederhana dipandang sebagai arena bisnis (maritim). Tanpa disadari, penyederhanaan itu berdampak buruk, tidak hanya dalam soal keberlanjutan ekonomis, tetapi juga dalam hal keberlanjutan budaya masyarakat nelayan dan komunitas pesisir. Nilai-nilai budaya, seperti solidaritas dan persaudaraan, bisa tergerus. Filsuf J Baudrillard (1970) mengatakan, konsumerisme dalam cara apa pun bisa menggantikan norma sosial dan norma budaya sebagai mesin integrasi dan regulasi masyarakat. Belajar dari Lamalera Tentang kebudayaan laut, kita bisa melihat dan belajar kepada masyarakat nelayan tradisional di Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Sudah berabad-abad lamanya, masyarakat nelayan Lamalera menghidupi tradisi tena laja (penangkapan ikan-ikan besar termasuk paus), bukan sekadar suatu aktivitas konsumtif, melainkan lebih dari itu telah menjadi aktivitas kultural, sosial, dan religius masyarakat Lamalera. Dalam tradisi tena laja, mereka membangun interaksi dan kohesi sosial antarsuku. Begitu pula daritena laja itu mereka hidup, bergantung dan membangun jejaring hidup dengan yang lain, membina relasi intersubyektif dengan siapa saja. Dalam hal pembagian hasil tangkapan, misalnya, siapa pun di Lamalera juga mendapat jatah, terutama para janda dan anak yatim. Ini sebagai tanda kesatuan dan persaudaraan. Ketika agama Katolik masuk ke Lamalera tahun 1881, tradisi ini sama sekali tidak dihilangkan, tetapi justru diberi makna religius yang tinggi. Sebelum, selama, dan sesudah kegiatan penangkapan paus selalu diadakan misa lefa/laut, dengan doa dan pemberkatan dari pastor untuk memohon restu dan perlindungan Ama Lera Wulan Tana Ekan (sebutan untuk Allah). Melalui tradisi semacam itu, orang-orang Lamalera menemukan dan mendefinisikan identitas mereka di hadapan entitas sosial atau kultural tertentu. Dengan kata lain, upaya penghidupan ini tidak lain adalah cara vital orang-orang Lamalera melanggengkan pengertian, makna, dan filosofi yang dianutnya. Dimensi spasial semacam itu menjadi alasan masyarakat Lamalera tetap memilih dan menghidupi cara ini. Laut adalah locus kultural, tempat mereka menghidupi dan menginternalisasi religiositas, solidaritas, dan kohesi sosial. Tentu amat disayangkan, jika demi kepentingan ekonomi bisnis semata, kebudayaan semacam itu harus tersingkir atau sekedar ”pertunjukan” di tangan pejabat publik. Di tengah globalisasi, mempertimbangkan sisi lain laut dan kelautan sebagai arena budaya bahari adalah hal yang urgen. ●

Agama dan Asketisme Demokratis Charles Beraf  ;   Mahasiswa Program Master Rural Sociology, University of The Philippines

KORAN JAKARTA,  20 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Sudah bukan rahasia lagi bahwa di Indonesia agama telah sering dijadikan isu politik empuk. Tidak mengherankan jika, demi menggaet pemilih, politisi atau partai politik (parpol) tertentu secara vulgar mengembuskan isu tersebut. Ini bisa kerap kali diwujudkan berupa black campaign untuk calon atau partai tertentu. Sebaliknya, hal itu juga merupakan sebentuk pencitraan di hadapan publik. Fakta demikian tentu tidak bisa secara sederhana dianggap sebagai persoalan politik, tetapi terutama berkenaan atau bersentuhan dengan soal agama. Black campaign dengan menjadikan agama sebagai isu politik menunjukkan betapa toleransi antaragama di Indonesia masih bermasalah. Beberapa survei, misalnya dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, telah menunjukkan bahwa toleransi agama berdampak serius pada politik. Berdasarkan data LIPI, dari sampel 1.700, sebanyak 13,8 persen responden berkeberatan tinggal bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Sedang dalam kaitan politik, 35,6 persen responden berkeberatan memilih calon legislatif lain agama. Toleransi memang bukan barang baru dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak deklarasi Dokumen Universal Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), toleransi telah menjadi isu dan agenda sosial sangat kuat. Di berbagai bangsa, toleransi gencar dikampanyekan sebagai kekuatan yang berdaya meruangkan pluralisme dan merekatkan perbedaan. Di Indonesia, dalam empat dasawarsa terakhir, toleransi terutama dibangun dan diperjuangkan melalui dialog antaragama. Konflik dan kekerasan antaragama yang kerap terjadi di negeri ini menjadi alasan kuat agamaagama untuk berdialog. Ada harapan, melalui dialog antaragama, hubungan antar penganut agama menjadi energi konstruktif dan tidak tampak hanya sebagai moral force, tetapi juga sebagai social force negara. Namun, tidak bisa disangkal bahwa harapan seperti itu sungguh masih jauh panggang dari api. Gerakan-gerakan fundamentalis radikal malah kian menjamur di negeri ini. Pada ranah sosial politis, radikalisme tampak menguat antara lain dalam kampanye politik atas nama agama. Akibatnya, agama gagal menjadi kekuatan perekat di negara ini. Fusi Setiap agama, dalam arti tertentu, merupakan teks. Di hadapan teks itu, para penganut menjadi pembaca dan penafsir. Dari teks, para penganut menimba atau memperoleh pengetahuan melalui pembacaan dan penafsiran. Sebaliknya, tanpa upaya menimba dari teks itu, tidak hanya terpupuk ketidaktahuan (kebutaan) para penganut, tetapi teks itu kehilangan relevansi dan signifikansinya bagi pemeluk dan konteks tempat teks berada. Di tengah konteks pluralitas seperti Indonesia, pengetahuan agama adalah conditio sine qua non. Dari sudut pandang pascamodernisme, filsuf Hans-Georg Gadamer menyatakan setiap pengetahuan, termasuk tentang agama tertentu, adalah penafsiran yang bergantung pada horizon tiap individu. Dalam konteks yang plural, sangat mungkin muncul banyak horizon. Namun, dalam berbagai horizon yang berbeda itu – antara teks dan penafsir, agama yang satu dan lainnya bisa difusikan dalam peleburan horizon seperti dikatakan Gadamer, fussion of horizons. Dalam fussion of horizons, makna dunia “aku” terlebur ke dalam makna teks atau agama lain yang sangat berbeda. Dengan peleburan, makna keduanya (“aku” dan teks atau agama) menjadi luas. Fusi terjadi melalui proses saat makna mewujudkan diri atau muncul dari teks (atau yang lain). Sedangkan “aku” sebagai penafsir atau pembaca, tak lagi berjarak dengan teks, tapi dekat dan tahu tentang teks. Dengan fusi, selain dimungkinkan terhindarnya catachonic error (kesalahan katakonik) atau logical fallacy terhadap penganut atau agama tertentu, terminimalisasikan religious truth claim (superioritas keagamaan). Dengan fusi, seorang pemeluk tidak mudah mengadili agama tertentu dengan kategori asing seperti menerapkan aturan permainan bulu tangkis untuk sepak bola. Juga, dengan fusi itu, tak satu pun penganut agama merasa berhak mengklaim diri sebagai paling benar. Orang lain salah. Konflik antaragama atau semakin memudarnya toleransi di Indonesia terjadi karena belum berfusinya agama-agama. Dengan kata lain, belum berprosesnya agamaagama untuk menjadi kekuatan bersama negara ini. Kondisi demikian malah diperparah dengan kecenderungan banyak kaum elite (pemimpin) agama yang karena ketokohan dan pengaruhnya, di satu pihak menjadikan atribut agama sebagai komoditas kepentingannya, di lain pihak, memengaruhi para penganut yang notabene amat minim pengetahuan agama dan ekonomi. Dengan itu, massa pemeluknya dengan sangat mudah dibakar, disulut untuk terlibat dalam konflik antaragama. Negara bertanggung jawab atas kondisi agama-agama yang belum berfusi selain petinggi religius. Negara perlu proaktif dan bertanggung jawab untuk terus membuka serta mengawal kanal-kanal komunikasi yang memungkinkan agama-agama berfusi. Ajang demokrasi, seperti pemilu , menjadi kesempatan bagi negara menanamkan secara terus-menerus kepada rakyat tentang asketisme demokratis seperti dikatakan Paul Ricoeur. Ini merupakan suatu sikap tenggang rasa dengan mengabaikan kesewenangan dan kekuasaan (puissance). Ada dua prinsip yang bisa dipegang dari asketisme demokratis Ricoeur. Pertama, “Saya tenggang rasa walaupun bertentangan dengan keinginan saya. Namun untuknya, saya tidak memiliki kekuasaan untuk mencegahnya.” Kedua, “Saya tidak menyetujui, namun juga tidak menolak alasan-alasan yang membuat engkau hidup secara berbeda dari saya” (Ricoeur, 1996: 190). Dengan cara ini, dari waktu ke waktu, proses agama-agama dimungkinkan berfusi. Harapannya akan berdampak pada terciptanya politik yang demokratis. ●