PKS dan Teori Konspirasi

PKS dan Teori Konspirasi Azis Anwar Fachrudin ;   Analis politik Islam; Pengajar di Ponpes Nurul Ummah, Kotagede

MEDIA INDONESIA, 13 Februari 2013

SATU kata yang cukup meramaikan kegaduhan politik ih wal penjatuhan status tersangka kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) oleh KPK ialah `konspirasi'. Kata itu semakin banyak dibicarakan dan dijadikan bahan ledekan oleh lawan politik PKS sejak pidato Presiden PKS yang baru Anis Matta mengarah ke kesimpulan bahwa ada konspirasi dalam aksi penangkapan KPK itu. Anis Matta kemudian menyerukan `tobat nasional'. Tuduhan konspirasi itu menyiratkan pesan ada persekongkolan di balik penahanan LHI. Salah satu alasan yang dipakai yaitu KPK kini telah menjadi alat politik untuk menggembosi partai politik (parpol) tertentu. Ada juga desas-desus yang mengisukan beberapa hari sebelum KPK menahan LHI, ada perwakilan dari Kedubes Amerika Serikat yang mendatangi KPK. Faktanya juga, yang kemudian turut dijadikan alat justifikasi bagi konspirasi itu, ialah LHI dinyatakan sebagai tersangka tidak lebih dari sehari. Itu tidak lazim. Intinya, dengan mengajukan teori konspirasi itu, PKS telah melakukan bentuk komunikasi politik `pengingkaran' (denial). Komunikasi jenis itu biasanya terjadi ketika sebuah figur atau parpol mengalami keguncangan psikologis. Hal itu cukup wajar. Dengan membawa beban moral sebagai partai `bersih', tentu saja tuduhan korupsi merupakan aib terbesar, menyasar ke jantung kekuatan tawar (bargaining power) parpol, apalagi langsung menimpa (mantan) presidennya. PKS terkena tsunami politik. Publik menghakimi dengan opini secara kejam. Meminjam istilah dari Alquran, “Murka besar (kabura maqtan) dari sisi Allah jika kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan (QS 61: 3).“ Kasus itu telah membawa PKS mendapat `murka besar' itu dari publik. Dalam implementasi demokrasi di Indonesia selama ini, kita memang susah menafikan fakta bahwa publik menjadi hakim, yang kadang-kadang arogan, bagi setiap tindak-tanduk elite parpol. Tentu saja itu membawa keguncangan psikologis yang akut. Keguncangan psikologis semacam itu biasanya membawa kekalutan sehingga figur atau parpol yang bersangkutan terbawa emosi. Maka, mulailah dicari beberapa alasan pembenar. Di antaranya, yang paling praktis, ialah dengan lepas tangan: mengingkari keterlibatan dirinya dalam korupsi itu lalu mengalihkan tanggung jawab ke pihak lain. Di situlah hulu `teori konspirasi' itu. Plus-Minus Tuduhan adanya konspirasi memang bisa `bermanfaat' bagi PKS dan kader konstituen mereka, konstituen mereka, setidaknya dalam dua hal. Pertama, dengan mengutarakan adanya konspirasi, PKS minimal bisa mengatakan kepada publik akan adanya tangan-tangan tak terlihat (invisible hands) yang bermain di balik layar. Dengan model tuduhan semacam itu, PKS tentu saja bisa mengurangi beban untuk menjawab soal siapa musuh itu, sebab memang tak terlihat. Namanya saja konspirasi. Kedua, konspirasi sudah menjadi bagian dari pembentukan ideologi (ideology framing) dari PKS sendiri. Secara umum itu merupakan watak gerakan sosial ala `Islamisme'. Dalam teori gerakan sosial, dikenal tiga pola pembangunan basis massa, yakni 1) political opportunity structure (struktur kesempatan politik), 2) resource mobilization (mobilisasi sumber daya), dan 3) collective action frame (pembingkaian aksi kolektif). Untuk bisa membangun basis massa yang kuat dan mem bingkai aksi kolektif dari pada kader loyal mereka, mesti ada musuh bersama. Di sanalah teori kon spirasi dengan efektif bermain. Biasanya, yang dijadikan musuh bersama adalah Zionis dan Amerika. Walhasil, dengan mengajukan teori konspirasi dalam kasus suap impor daging itu, PKS sudah menyelam sambil minum air, mengalihkan tanggung jawab dan mempertahankan loyalitas basis massa mereka. Faktanya, soal konspirasi itu cukup ramai diutarakan beberapa kader PKS di jejaring sosial. Meski demikian, yang dikhawatirkan, tafsir politik konspiratif itu bisa jadi bumerang. Jika salah, ia akan berbalik menyerang logika politik yang dibangun PKS: betapa emosional partai Islam itu menanggapi setiap makar. Selain itu, kilah tersebut susah dipercaya. Jika melihat rekam jejak KPK selama ini, KPK belum pernah menjatuhkan status tersangka tanpa ada bukti yang kuat terlebih dahulu. Di samping itu, KPK selama ini banyak menyasar para elite parpol yang sedang berkuasa. Kita tak bisa pura-pura lupa dengan Nazaruddin, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya, dan Andi Mallarangeng: adakah mereka juga terjebak konspirasi sebagaimana yang kini dialami LHI? Lagi pula, KPK akan terkesan bodoh jika menjatuhkan status tersangka kepada LHI tanpa bukti. Padahal, di antara bukti itu ada, misalnya penyadapan telepon dan tegasnya fakta penangkapan tangan AF itu. Soal cepat jatuhnya status tersangka itu, sebagaimana disebutkan beberapa pakar hukum, bisa dipahami bahwa itu bagian dari proses penyidikan. Maka dari itu, pada hemat saya, sikap yang elegan bagi PKS ialah, jika memang ada yang salah, utarakan permohonan maaf kepada publik. Saya kira itu bisa lebih menumbuhkan rasa simpati, seperti ketika publik memberikan rasa salutnya kepada Andi Mallarangeng ketika mundur dari Demokrat dan dari jabatan menpora setelah jadi tersangka. Memperbaiki Citra Kasus yang menimpa PKS itu membawa kita ke memori tentang kebijakan purba di Jawa: adigang, adigung, adiguna--sebuah peringatan kepada yang berkuasa (adigang), berpunya (adigung), dan berpengetahuan (adiguna) untuk tidak jemawa, sebab suatu saat ia akan dimintai pertanggungjawaban. Orang Jawa amat perhatian dengan citra (ajining diri). Citra, dalam memori orang Jawa, besar pengaruhnya terhadap penilaian diri dan moralitasnya. Tsunami politik yang meluluhlantakkan jantung citra PKS itu jelas bisa berimbas besar pada citra. Pertama, ia bisa berujung pada demoralisasi terhadap para kader mereka di level akar rumput. Kedua, yang lebih besar dari itu, ia bisa menimpa citra partai Islam pada umumnya: tidak ada jaminan bahwa Islam sebagai asas partai lantas membuat suatu partai tampil lebih islami jika dibandingkan dengan partai-partai sekuler lainnya. Tanggung jawab terbesar untuk memperbaiki citra, tentu saja, ada pada para kader. ●

Kerikil Status Baru Palestina

Kerikil Status Baru Palestina Aziz Anwar Fachrudin ; Analis Politik Timur Tengah, Koordinator Forum Studi Arab dan Islam atau FSAI

JAWA POS, 03 Desember 2012

PRESIDEN Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA) Mahmud Abbas di PBB telah berhasil memperjuangkan kenaikan status Palestina dari "entitas" menjadi "negara" pengamat non-anggota (non-member observer state). Jelas, sejak Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina (29 November) tahun ini, Palestina resmi menjadi negara -meski belum mencapai kedaulatan penuh. Di Majelis Umum PBB, 138 negara menyetujui proposal Abbas. Sebanyak 41 abstain dan 8 negara menolak. Hasil voting ini tegas menandakan bahwa mayoritas warga dunia sudah jengah dengan janji-janji negosiasi Israel yang tak ditepati. Pasalnya, alasan utama penentangan Israel dan AS terhadap proposal Abbas adalah bahwa kedaulatan Palestina dan perdamaian sejati (genuine peace) mesti diselesaikan lewat mekanisme bilateral. Menlu AS sempat berkomentar, manuver Abbas di PBB itu bisa merusak proses negosiasi bilateral dengan Israel. (International Herald Tribune, 29/11). Namun, faktanya, negosiasi bilateral kerap menemui jalan buntu, bahkan didikte Israel-AS. AS menunjukkan sikap multistandar: di negara lain ia kerap melakukan intervensi, namun dalam kasus Israel-Palestina ia melarang negara lain turun tangan. Israel sendiri terus melanggar dengan belum dihentikannya pembangunan permukiman Israel di Jerusalem Timur dan Tepi Barat yang milik Palestina. Pelanggaran di depan mata yang dibiarkan AS seperti inilah yang menjadi nilai tawar PA di mata masyarakat dunia. PA tidak punya opsi lain untuk memperjuangkan kedaulatannya selain melalui mekanisme multilateral, yakni mengajukan kedaulatan ke PBB. Selain itu, dari hasil voting itu didapat satu fakta menarik: Prancis mendukung tegas kedaulatan Palestina, sementara Inggris dan Jerman abstain. Banyak pakar menyatakan, ada friksi politis di tubuh Uni Eropa menyikapi dominasi Washington terhadap konstelasi politik Timur Tengah. Prancis mulai menunjukkan sikap oposisional terhadap Gedung Putih. Sedangkan Inggris dan Jerman, tersebab eratnya hegemoni ekonomi Yahudi di sana, memilih "jalur aman". (Council on Foreign Relations, 30/11). Fragmentasi di tubuh Uni Eropa itu melahirkan keuntungan tersendiri bagi Palestina. Keterpecahan suara di Uni Eropa itu, jika disiasati dengan baik, bisa menjadi daya pengungkit bagi negosiasi Palestina ke depan untuk memperjuangkan keanggotaan penuh di PBB. Ancaman Israel  Kemenangan diplomasi Abbas di PBB tentu saja tak boleh membuat Palestina terlena. Ke depan masih banyak kerikil tajam menghadang. Sejumlah retorika ancaman sudah dilancarkan Israel.  Israel pantas khawatir. Manfaat paling utama yang bisa didapat Palestina sebagai negara pengamat adalah mendaftarkan diri di Mahkamah Internasional (ICC) dan kemudian mengajukan perbuatan kriminal Israel, baik dalam perang maupun kejahatan kemanusiaan. Tapi, tak bisa dilupakan juga bahwa di lembaga yang sama, Israel bisa mengajukan gugatan atas tindak terorisme yang dilakukan gerakan -yang diklaim Israel sebagai- teroris di Palestina, misalnya terkait serangan rudal Hamas. Beberapa reaksi negatif AS-Isreal juga dikhawatirkan terjadi. Sebelumnya, ketika Palestina menjadi anggota UNESCO, AS segera menarik suplai bantuannya. Perlu diingat juga, kondisi fiskal dan perekonomian Palestina masih lumpuh dan bergantung pada penghasilan pajak yang dibagi oleh Israel. Pajak ini memang hak Palestina karena Israel memungutnya di Tepi Barat. Ancaman yang dilancarkan Israel muncul, tidak saja dari kubu kanan-konservatif, tapi juga dari kubu kiri. Harian The Jerusalem Post (27/11), misalnya, yang kritis terhadap rezim Netanyahu, menyatakan manuver Abbas itu sebagai "tersesat/salah jalan" (misguided UN bid). Menurut opini redaksi harian itu, Abbas akan mengalami nasib yang sama dengan leluhur pemimpin politik Palestina lalu yang menolakPartition Plan 1947 oleh PBB, yang membagi tanah Palestina menjadi dua: Jewish state dan Arab state. Sejarah mencatat, dan ini juga diakui Abbas, pemimpin Arab membuat "kesalahan" dengan menolak Negara Yahudi dan mengobarkan Perang Arab-Israel I. Penolakan Arab itu wajar karena wilayah Palestina waktu itu bukan tanah kosong. Kawasan itu dihuni warga Arab Palestina, tetapi dipaksa berbagi dengan imigran Yahudi. Inilah awal tragedi Palestina. Alih-alih menyingkirkan Zionis, hak tanah Palestina justru tergerus. Aneksasi Israel juga semakin meluas pasca-Perang 1967. Makna Persatuan  Menanggapi kritik Israel itu, rekonsiliasi Hamas-Fatah mutlak dilakukan. Kolumnis harian Asharq Alawsat, Thariq al-Hamid dalam Hadza Huwa al-Intishar menyatakan, selama fragmentasi politik masih menghantui Palestina, dukungan dunia tidak akan kukuh dan Israel akan menemukan celah dan dalih untuk tetap menganeksasi Palestina. Setahun lalu, saat PA mengajukan keanggotaan penuh di PBB (yang akhirnya gagal akibat diveto AS), Hamas menanggapi sinis dengan menyatakan bahwa Abbas bukan representasi sah Palestina dan melangkahi hak politik Hamas. Dari sisi sebaliknya, saat perang mutakhir Hamas-Israel terjadi, sama sekali tidak ada komentar pembelaan tegas dari PA terhadap Hamas. Namun, yang menunjukkan sinyal positif adalah, selepas gencatan Hamas-Israel itu, pimpinan Hamas, Khalid Meshal, mengutarakan ajakan kepada Fatah untuk bersatu kembali. Ini menandakan sudah muncul sikap realistis dan terbuka dari Hamas untuk rekonsiliasi. Ajakan Hamas itu harus disambut positif oleh Abbas. Rekonsiliasi menjadi landasan utama bagi terwujudnya kesatuan dukungan masyarakat dunia kepada Palestina. Dukungan penuh dari luar dan persatuan politik dari dalam diharapkan bisa meningkatkan nilai tawar Palestina untuk mendapatan keanggotaan penuh, bukan sekadar pengamat, di PBB. Jika rekonsiliasi Hamas-Fatah tidak juga terwujud, sementara kondisi de facto Palestina masih remuk-redam di sana-sini, kemenangan Palestina mendapatkan kedaulatan itu, sebagaimana kritik AS, hanya menjadi "kemenangan simbolis". Tentu saja harapan sinis AS itu harus dijawab oleh internal Palestina. ●

Menanti Akhir Krisis Suriah

Menanti Akhir Krisis Suriah

Aziz Anwar Fachrudin; Koordinator Forum Studi Arab dan Islam (FSAI),

Pengajar Mahasiswa di Ponpes Nurul Ummah, Kotagede, Yogyakarta

SUMBER :  REPUBLIKA, 09 Mei 2012

Dari semua negara Arab yang mengalami pem berontakan rakyat, Suriah adalah negara yang mengalami prob lem paling kompleks. Suriah berbeda dengan Tunisia, Mesir, dan Yaman yang rezimnya cenderung pro-Barat. Suriah punya rekam jejak yang kuat menentang Barat.

Suriah juga tidak sama dengan Libya yang menderita otoritarianisme Qadafi selama 41 tahun. Bashar al-Assad terhitung masih muda dan “baru“ menikmati kuasa selama 11 tahun.

Suriah merupakan penyangga utama poros Iran. Suriah adalah “jembatan“ paling strategis yang menghubungkan Teheran ke faksi Hizbullah (Lebanon). Karena itu, Suriah pun menjadi battle ground yang mempertarungkan kubu AS-Eropa-Qatar-Saudi di satu sisi, dengan Iran-Rusia-Cina-Lebanon di sisi lain. Sebab, banyak aktor luar yang bermain. Tak heran jika pencarian opsi solusi untuk Suriah selalu mengalami tarik ulur. Padahal, korban tewas sudah mencapai lebih dari 10 ribu jiwa. Perkembangan mutakhir justru menunjukkan krisis Suriah turut diperparah oleh friksi internal: kontestasi oposisi dan polarisasi kelas sosial.

Dari semua grup oposisi yang terbentuk, ada dua yang terbesar: al-Majlis alWathani as-Suriy (Syrian National Council, SNC) dan Hai'ah at-Tansiq alWathaniy (National Coordination Board, NCB). SNC adalah oposisi di “pengasingan“, didirikan dan bermarkas di Istanbul, Turki. Sedangkan, NCB adalah oposisi di dalam, bermarkas di Damaskus.

SNC merupakan oposisi yang mendapat dukungan luas, terutama dari aktor eksternal. Pada 1 April 2012, SNC mendapat pengakuan sebagai representasi sah rakyat Suriah dalam Konferensi ke2 Friends of Syria, di Istanbul, yang dihadiri lebih dari 70 negara. Dalam konferensi itu pula, SNC ditahbiskan sebagai “payung“ bagi semua oposisi. Kelompok pendukung SNC, antara lain: gerakan Damascus Spring (pendukung Deklarasi Damaskus 2000/2001), Ikhwanul Muslimun (IM), dan faksi Kurdi.

Namun, SNC adalah oposisi “radikal“ di mata rezim Assad. Tujuan utama SNC adalah melengserkan Assad. SNC menolak dialog dan cenderung mendukung intervensi militer. SNC bahkan sempat meminta NATO untuk menerapkan operasi no-fly-zone seperti di Libya. SNC juga berafiliasi dengan al-Jaisy as-Suriy al-Hurr (Free Syrian Army, FSA), kumpulan para tentara Suriah yang membelot--kabarnya sudah mencapai 40 ribu tentara dan 23 batalion. Melalui SNC, Arab Saudi dan Qatar memberi dana kepada FSA.

Sedangkan NCB, karena beroperasi di dalam, lebih bisa memobilisasi massa dan tahu keadaan di level bawah (on the ground). Ini yang tidak dimiliki SNC. NCB lebih mengutamakan dialog dan tegas menolak intervensi militer.
Bagi NCB, mempersenjatai militer oposisi dan melengserkan Assad hanya akan menambah jumlah kekerasan dan menimbulkan chaos.

NCB didukung oleh para aktivis independen, koalisi al-Watan, kelompok kiri-sosialis, Pan-Arabis, dan partaipartai sekuler lainnya. NCB adalah oposisi “moderat“ di mata rezim Assad. NCB inilah yang didekati oleh Rusia ketika Menlu-nya, Sergei Lavrov, berkunjung ke Damaskus.

Rivalitas SNC dan NCB tentu saja memanaskan tensi politik Suriah. Kontestasi keduanya menyebabkan pencarian solusi krisis Suriah terhambat. Rakyat Suriah pun ikut terbelah: sebagian menyatakan bahwa kelompok oposisi itu hanya memburu ambisi politik.

Padahal, persatuan oposisi semestinya menjadi hal yang niscaya sebelum dialog dengan rezim dilakukan. Disparitas SNC dan NCB bisa jadi malah menguntungkan rezim Assad. Tragisnya, Assad pun tidak lantas bergeming.
Assad kembali melanggar janji. Pada 10 April--batas tanggal gencatan senjata sesuai solusi “enam poin“ yang diupaya kan duta PBB, Kofi Annan--tentara loyalis Assad masih tega menembaki rakyat sipil. Bahkan, sebagian pengungsi di kawasan perbatasan Turki pun tak luput dari berondongan peluru.

Polarisasi Sektarian

Kelas sosial dalam tubuh rakyat Suriah juga mengalami polarisasi. Beberapa kelompok minoritas--seperti Kristen Ortodok, Syiah-Alawiyah, dan Syiah-Imamiyah--cenderung mendukung rezim Assad. Mereka sempat menyelenggarakan demo yang cukup masif sebagai tandingan terhadap para pendemo antirezim.

Kubu Islamis pun ikut ambil bagian. IM tentu saja masih menyimpan memori pembantaian Hama 1982 oleh Hafez alAssad. IM pernah dilarang beroperasi di Suriah. Sebagian dari anggotanya kemudian mengungsi dan menjadi pebisnis besar di pengasingan. Keberpihakan IM kepada SNC jelas memberi dua keuntungan: memberi dukungan finansial sebagai wujud solidaritas dan sekaligus memperteguh komitmen IM pada antiotoritarianisme. Sebagai catatan, IM sudah menandatangani piagam perjanjian dengan SNC sebagai bukti komitmennya terhadap kebebasan berpendapat dan transisi demokrasi.

Kubu Salafi juga tak mau ketinggalan. Tapi, kelompok ini tampak pragmatis.
Para “kader“-nya merasuk, baik ke dalam SNC maupun NCB. Barangkali manuver seperti di Mesir hendak dilakukannya: menunggangi oposisi untuk merengkuh kursi kuasa seandainya Assad tumbang. Krisis Suriah rawan dimanfaatkan oleh para oposan-oportunis.

Warta mutakhir memberitakan, PBB mengirim pengamat lagi ke Suriah. Untuk sementara, Assad berada di atas angin. Banyak pengamat menilai Assad bisa bernapas lega setidaknya sampai akhir 2012. Pertanyaan yang tentu saja akan menjadi ganjalan besar adalah: bagaimana nasib para korban tewas itu dan bagaimana perbuatan Assad dan militernya dimintai pertanggungjawaban? ●