Korut Pasca Paman Kim Aco Manafe  ;    Pengamat Perkembangan Isu Internasional

KORAN JAKARTA,  06 Januari 2014

                                                                                                                        

Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Pyongyang, sehingga siap  membantu. Hubungan ekonomi dan perdagangan  belum berarti, namun bahan-bahan industri bisa dikirim Indonesia melalui Korsel dan China. Korea Utara (Korut) senantiasa menarik karena ketertutupannya. Negeri ini dikuasi dinasti Kim. Mulai dari Kim Il sung, Kim Jong Il dan kini Kim Jong Un. Korut memiliki luas 122.760 km. Semenanjung Korea luasnya 223.098 km. Korut memiliki teknologi nuklir yang membuat barat dan  Amerika Serikat cenderung memojokkannya. Utara dan Selatan pernah mengalami perang Korea 1950-1953 dan  berakhir melalui gencatan senjata, tanpa perjanjian perdamaian. Akibat konflik politik, ideologi dan prasangka nuklir, maka AS, Korsel dan Jepang  menganggap, Pyongyang membahayakan keamanan Semenanjung Korea, khususnya bagi strategi Washington, serta aliansinya. Penentangan Washington dan Seoul tanpa kompromi, akibat perbedaan ideologi politik Marxisme-Leninisme yang dianut Pyongyang. Gaung perdamaian serta runtuhnya komunisme internasional pimpinan Uni Soviet, menetralisasi  gesekan-gesekan politik konvensional yang mengarah pada konflik militer,  menisbikan pembangunan, perdamaian regional dan global. Konflik Semenanjung Korea jelas menghambat percepatan perdamaian Asia Timur (Semenajung Korea, Tiongkok, Jepang dan Taiwan). Permusuhan ideologis terhentikan  isu-isu advokasi, demokrasi,  perdamaian abad ke-21, serta politik konfrontasi pascaperang dingin. Perubahan dari radikalisme, agresivitas dan konfrontasi menuju perdamaian dan saling mendekati. Ini  diperkuat dengan  kerja sama ekonomi, perdagangan, sosial budaya dan kemanusiaan.  Kebijakan mantan petinggi Uni Soviet  Michael Gorbachev cukup gencar sejak awal dekade 1990 melalui kampanye pembaruan politik glasnost dan perestroika. Ini mengubah  citra komunisme-marxisme menuju demokrasi, perdamaian, serta pasar bebas. Internal Pada Desember  2013 muncul berita bahwa pemimpin Korut Kim Jong Un telah mengeksekusi mati paman iparnya bernama Jang Sung Taek, suami Kim Kyong Hui, saudara perempuan ayah Kim Jong-il. Kim Jong un mencium isu kudeta yang akan dilakukan Jang. Penasihat rezim Korut itu juga dicurigai akan  menjual murah aset-aset dan sering berfoya-foya. Namun barat menduga penyingkiran Jang, memberi  jalan menuju dominasi Kim selanjutnya. Posisi Jang akhir Desember 2013 segera digantikan oleh kakak tertuanya Kim Jong-nam. Presiden George Bush pernah merilis istilah  The Axis of Evil (poros kejahatan)  terhadap Pyongyang  (termasuk Irak dan Iran). Sejak era Kim Jong-il, barat cemas, Korut akan menggunakan kekuatan nuklirnya terhadap  musuh-musuh politiknya seperti AS, Korsel dan Jepang. Untuk menghadapi ancaman AS dan aliansinya, tidak ada pilihan, Pyongyang harus memiliki kekuatan nuklir. Uji coba nuklir bawah tanah 2006 dan Mei 2009, serta  rudal Nodong tahun 2007, mestinya sebagai kebanggaan serta euforia percaya diri berlebihan Pyongyang. Maka Barat dan Washington harus percaya serta menghormati Pyongyang termasuk meredakan ketegangan dengan rezim Kim Jong Un dan para jenderalnya. Dakwaan, cercaan dan  sanksi politik ekonomi  DK PBB  justru semakin menjauhkan Pyongyang dari perdamaian. Sebaliknya mendorong permusuhan semakin langgeng. Belakangan muncul pertanyaan, apakah Kim Jong un membawa perubahan politik, yang otomatis mempengaruhi kawasan, khususnya bagi Korsel dan Jepang?  Bagaimanapun, suksesi sepenuhnya tradisi dan hak Pyongyang menyerahkan kekuasaan kepada penerus dinasti Kim. Logis, pewaris menjabat Panglima Tertinggi, disertai pangkat jenderal berbintang empat,  menyusul perkenalan resmi Kim Jong Un kepada para jenderal. Penetapannya sebagai Kepala Pemerintahan juga otomatis diperkuat Kongres Partai Pekerja (Partai Buruh) dalam sidang 28 September 2010. Pertanyaan strategis  bagi AS dan barat, apakah Kim Jong Un, jebolan universitas di Swiss  meneruskan kebijakan nuklir sebagai sarana pertahanan, bahkan untuk memerangi lawan-lawannya? Atau kekuatan nuklir berupa martabat politik, teknologi dan pertahanan nasional baginya? Jadi bukan untuk memerangi atau menakut-nakuti. Logikanya, sejak bom atom AS di Hirosima dan Nagasaki, dunia  menyadari dampak dahsyatnya. Invasi AS terhadap  Irak juga karena analisis intelijen bahwa Irak punya senjata pemusnah massal itu. Belakangan diketahui,  nuklir Irak di Osirak sudah dihancurkan Israel tahun 1987. Tugas pertama Jong Un menyegerakan program-program ekonomi terbaik, sehingga perdagangan dan bisnis dapat mendorong pertumbuhan nasional. Sebagai perbandingan PDB Korsel   1,421 triliun dolar AS. Pendapatan  perkapitanya 28.700 dolar AS (data 2010). Sedangkan  Korut  menikmati surplus perdagangan 1,6 miliar dollar AS. Korut memiliki income perkapita  5.000 dolar AS. Ekonomi Korut dibangun dari  menjual ikan, hasil pertanian dan baja ke Korsel. Juga dari sumber mineral seperti bijih besi, emas,  dan gas bumi yang diekspor ke China.    Tahun 2008, dinasti Kim memperkuat eksekutif  dengan  menetapkan  paman Chang Sung Taek sebagai pelaksana harian pemerintah. Chang menjabat Wakil Ketua Komisi Militer menyamai posisi Wakil Panglima AB. Setidaknya Chang dan  istrinya Kim Kyong Hui membantu Kim yunior dalam memimpin.  Jadi, peran Chang Sung Taek strategis dalam membimbing dan mendampingi sang keponakan, Presiden Kim Jong un. Namun pada Desember 2013, terbetik berita bahwa pamanda Chang  dieksekusi. Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Pyongyang, sehingga siap membantu. Hubungan ekonomi dan perdagangan  belum berarti, namun bahan-bahan industri bisa dikirim Indonesia melalui Korsel dan China. Hubungan historis sejak Presiden Soekarno dan  Kim Il Sung memprakarsai kebangkitan Asia Afrika melalui Konferensi Bandung 1955. Dengan prinsip  politik luar negeri bebas aktif,  hubungan diplomatik,  ekonomi, sosial dan budaya bertumpu  pada kepentingan nasional tanpa terpengaruh ideologi dan politik Pyongyang. Jakarta mendukung perdamaian Semenanjung Korea dan berharap  Kim Jong un bisa membawa hubungan RI-Semenanjung Korea semakin produktif.  ●

Anggaran Militer Tiongkok US$ 90 Miliar

Anggaran Militer Tiongkok US$ 90 Miliar Aco Manafe ;   Pengamat Luar Negeri SINAR HARAPAN, 24 Agustus 2013

Awal dekade 2010 Beijing menambah dana militernya 17,8 persen atau menjadi US$ 79,27 miliar. Dana pertahanan satu dekade melonjak 19 kali.

Tiongkok menegaskan kekuatanpertahanannya demi menjaga kedaulatan nasional dan kesatuan teritorialnya. Dana 460,69 miliar yuan- setara US$ 70,27 miliar, naik 17,8 persen sejak 2007 atau bertambah US$ 11,4 miliar.

Bahkan, tahun 2011, Beijing menjadikannya 601 miliar yuan setara US$ 90 miliar, bertambah US$ 20 miliar-12,5 persen. Biaya pertahanan setara untuk keamanan negeri berpenduduk 1,328 miliar, PDB-nya US$ 12,8 triliun dan pendapatan per kapitanya US$ 9.280.

APBN dan dana pertahanan ditetapkan Kongres Rakyat Nasional, Maret 2011 era Presiden Wen Jiabao. Analisis SIPRI 2012 menyatakan penambahan empat kali dana pertahanan 10 tahun (2000-2010) dari US$ 30 miliar menjadi US$ 120 miliar.

Jubir Kongres Rakyat (DPR) Li Zhaoxing, Maret 2009, menegaskan, “Tambahan anggaran demi memperkuat kedaulatan dan integritas wilayah!” AS adidaya penyeimbang Asia-Pasifik, aliansinya Jepang dan Taiwanterkejut. Pada 2011 Li Zhaoxing menepis kegalauan rival-rivalnya, bahwa kenaikan semata-mata untuk gaji dan kesejahteraan 2,3 juta personel Tentara Pembebasan Rakyat.

Kenaikannya menyamai Jepang, Rusia dan Inggris, meskipun 10 kali lebih rendah dari US$ 515 miliar dana militer AS. Li Zhaoxing menjamin penambahan takkan mengancam negara manapun, karena dipakai untuk gaji dan kesejahteraan 2,3 juta personel militernya.

Angka 480,68 miliar yuan-setara US$ 79,27 miliar (naik 17,7 persen tahun 2007 dan 2008) spektakuler, karena belanja militer Tiongkok melonjak 20 kali selama satu dekade. Meskipun naik 6,3 persen dari APBN 2009, sedikit menurun dari 2008.

APBN Tiongkok 2011, US$ 1,308 triliun, cadangan devisanya: US$ 1,28 triliun dana militernya 601 miliar yuan- setara US$ 90 miliar. Kenaikan ini  mencemaskan AS, yang satuan kapal induknya pernah terlibat insiden Pulau Hainan dengan destroyer Tiongkok. AS penjamin stabilitas dan kekuatan tunggal Asia Pasifik, tentu penasaran.

Jepang, Korsel, Taiwan sekutu Washington pun cemas. Namun, Rusia pemasok persenjataan diam. Jepang pemilik teknologi nuklir bertujuan damai, mestinya tenang. Di Nigata Pantai Honshu tujuh reaktor nuklir dikelola TEPCO-Tokyo Electric Power Company.

Dana militer Tiongkok menyamai Jepang, Rusia dan Inggris, meskipun 10 kali lebih rendah dari AS, US$ 515 miliar. Li Zhaoxing menegaskan penambahan takkan mengancam siapa pun, karena untuk gaji dan kesejahteraan 2,3 juta personel militer Tiongkok.

Jumlah 480,68 miliar yuan-setara US$ 79,27 miliar (naik 17,7 persen tahun 2007- 2008) signifikan melonjak 19 kali-satu dekade. Lonjakan dana pertahanan meraup 6,3 persen APBN 2009, sedikit menurun dari tahun 2008. APBN Tiongkok US$ 1,308 triliun, dengan cadangan devisa US$ 1,28 triliun.

Kenaikan signifikan mencemaskan AS yang Maret 2009 satuan kapal induknya terlibat insiden dekat Pulau Hainan dengan divisi perusak Tiongkok. AS penasaran sebagai penjamin stabilitas dan kekuatan tunggal di Asia Pasifik.

Direktur Intelijen AS Dennis Blair, Februari 2009, menilai kenaikan dua digit dana militer Tiongkok mengancam Taiwan. Hubungan Beijing-Taipei  atau hubungan antar-Selat Taiwan membaik, sejak tokoh Koumintang Presiden Ma Ying Yeou menjabat Mei 2008. Normalisasi hubungan Beijing-Taipei ditandai saling kunjung. Meskipun Beijing tetap mengancam menggunakan kekuatan militer bila Taiwan sebagai provinsi pemberontak,menyatakan kemerdekaan.

Penulis You Ji menegaskan sejak dekade 1990, Beijing memodernisasi militernya. Kualitas Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) rendah maka Beijing membuat transformasi spektakuler. Intinya memosisikan TPR siapperang abad ke-21-Positioning the PLA for A 21st Century War.

Strategi Berteknologi Tinggi

Modernisasi TPR mengacu doktrin perang berteknologi tinggi, mencakup restrukturisasi pengerahan semua unit tentara profesional yang mampu berperang di abad baru.

Doktrin baru ungkapan para jenderal: Strategi Pertahanan Nasional Berteknologi Tinggi”-Gaojishu Guofang Zhanlie. Strategi rumusan para Panglima TPR untuk merespons teknologi militer mutakhir. Jatuhnya Uni Soviet, ketegangan dengan Barat dan Perang Teluk 1991, mendorong Beijing mereposisi unit-unit militernya menghadapi era baru pasca-Perang Teluk.

Reposisi pasca-invasi AS ke Afganistan 6 Oktober 2001 dan invasi Irak 20 Maret 2003. Dua panglima perumus penerapan teknologi mutakhir, Laksamana Liu Huaqing dan Jenderal Zhang Zhen menegaskan: “Pentingnya perang modern  menggunakan teknologi tinggi.” Jenderal Zhang mendesak TPR mencapai lima syarat, yakni berpikir militer, menguasai latihan, taktik, riset dan pengembangan, serta strukturisasi kekuatan.

Dephan AS dalam laporan tahunannya kepada Kongres 3 Maret 2008 menyatakan anggaran militer Tiongkok kurang transparan. Beijing mengejar posisi adidaya dengan mengutamakan “penguasaan persenjataan mutakhir, investasi pertahanan serta penguasaan iptek.”

Tujuan Dana Militer

Beijing menegaskan dana militernya penyempurna teknologi peluru kendali, serta transformasi. Pentagon menjelaskan alih teknologi persenjataan Tiongkok dari AS, Eropa Barat dan Rusia. Kontak TPR-Pentagon mencairkan ketegangan akibat biasnya informasi.

Dialog militer Tiongkok-AS terhenti, akibat bantuan militer pemerintahan Bush kepada Taiwan Oktober 2008 senilai US$ 6,5 miliar, termasuk rudal dan helikopter serbu. Usul pelanjutan dialog pasca-kunjungan Menlu Hillary Clinton ke Beijing, Indonesia dan Asia, Februari 2009.

Dialog militer di Beijing 27-28 Februari 2009 bertema: Kebijakan Pertahanan. Menurut jubir Dephan Hu Changming dialognya informal. Jubir Kedubes AS di Beijing Susan Stevenson menolak merinci karena belumdiagendakan Pentagon maupun Deplu AS. Ketegangan awal akibat persinggungan pesawat intai AS EP-3 dengan pesawat China tahun 2001.

Intelijen Obama mengatakan bantuan persenjataan AS kepada Taipei, bertujuan menyeimbangkan kekuatan di Selat Taiwan, istilah resmi Barat-AS tentang  hubungan Beijing-Taiwan. Direktur Intelijen AS Dennis Blair menegaskan,  naiknya belanja militer China 17,6 persen-atau US$ 61 miliar pada 2009 “mengancam keamanan” Selat Taiwan.

AS melukiskan China Cyber-Terorism dan suksesnya pengorbitan satelit komunikasi Tiongkok Mei 1997 dan Mei 1998. Satelit-satelit Dongfanghong-3 memiliki 24 transponder, empat kali melampaui Satelit Dongfanghong-2. Sejak 1990-an Beijing membangun GPS-Global Positioning System  penyempurna kapasitas komunikasi strategisnya.

Pengembangan program antariksanya dibantu Prancis melalui Chinese Academy of Aerospace Technology. Awal 2000 China mengorbitkan pesawat antariksa 20 ton, menyusul 2007 pesawat berawak mengorbit bumi.

Tersedia 13 miliar yuan bagi pertahanan antariksa. Tahun 1994 Laksamana Liu Huaqing meresmikan 

Pusat Teknologi Antariksa penguji semua sistem dan melatih para kosmonotnya. Tersedia jet-jet tempur termodern, 70-80 persen  dana tank, fregat, termasuk lima kapal selam berkelas Kilo.

Awal 2000, MiG-19/J-6 dihapus, personelnya dikurangi, biaya pemeliharaan,  biaya pembuatan dan impor pesawat tempur termodern dinaikkan.

TPR membangun pusat AU terbesar Asia, dan kedua terbesar dunia, dengan 1.000 pesawat. Tahun 2000, tersedia 50 heli Mi-17, 52 Sukhoi, 100 rudal AA-8 dan 144 rudal AA-10 untuk Sukhoi-SU-27, serta 100 rudal SA-10 SAM, dan 100 jet buru sergap. AU juga punya 10 pesawat Ilyushin 76 dan satu pengebom Il-28.

Menurut Pentagon, Beijing mengabaikan keamanan Aspas, mengembangkan kemampuan-ambisi militer strategis. Analis Andrew Moravcik mengatakan modernisasi militer Tiongkok karena ketinggalan puluhan tahun. TPR kini realistis mengikuti situasi geopolitik. Dana dasar US$ 58,8 miliar hanya sepersembilan anggaran militer AS - US$ 534 miliar tahun 2010. ● 

Hambatan Perundingan Israel-Palestina

Hambatan  Perundingan Israel-Palestina Aco Manafe ;  Penulis meliput Perang Israel-Palestina dan Pemilu I Palestina Juli 1997 KORAN JAKARTA, 21 Agustus 2013

Setelah beberapa tahun terhenti, pada 14 Agustus 2013, perundingan damai Israel-Palestina dimulai kembali di Kota Jericho, kota pegunungan dekat Yerusalem. Hambatan dan tantangannya adalah, pertama, Israel menolak konsep ajuan PBB tentang dua negara Israel dan Palestina. Kedua, Israel menolak syarat mundur dari wilayah Palestina yang direbut pada perang 1967. Ketiga, Israel menolak membebaskan sejumlah tahanan Palestina dari penjara Israel serta menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di seputar kota suci Yerusalem, Jericho, dan wilayah Tepi Barat lainnya.

Mengenai ke-26 tahanan Palestina awalnya disertai imbalan Palestina membebaskan Kopral Gillad Shalit, namun ini hanya dalih Israel karena Tel Aviv tetap konsisten meneruskan pembangunan permukiman Yahudi. Permukiman Yahudi tersebut untuk menampung imigran Yahudi asal Rusia, AS, serta beberapa negara Eropa dan Timur Tengah. Penduduk Israel kini mencapai hampir 8 juta. Israel juga pernah menolak sejumlah imigran Yahudi hitam dari Eriteria dan Etiopia yang mengklaim diri pengikut Ratu Bersheba, istri Raja Sulaiman, di era Perjanjian Lama Alkitab.

Tuntutan imigran Yahudi Hitam asal Afrika ini "ditolak secara halus" melalui berbagai aturan pembatasan imigrasi, bahkan tekanan fisik oleh faksi-faksi ekstrem Israel. Banyak kalangan yang kurang memahami kondisi politik Israel yang dimotori kelompok garis keras seperti Partai Likud, Partai Shas-ultra ortodoks, Yisrael Beitenu, Aryeh Deri, serta kelompok radikal pimpinan mantan reporter televisi, Yair Lapid. 

Perjanjian Oslo I dan II (1994, 1995), Perjanjian Taba (1995), dan berbagai kesepakatan ikutannya selalu mencantumkan tiga pasal utama ajuan Palestina kepada Israel, yakni pembebasan 11.000 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel dan pemulangan 3,5 juta pengungsi Palestina dari berbagai negara Arab. Lalu penetapan batas-batas Israel-Palestina, khususnya Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina Merdeka, serta pengembalian wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Namun, tiga hal utama ajuan Palestina ini sulit disetujui Israel karena akan menjadi kunci memperlemah posisi Israel. Bila Israel mengeluarkan 11 ribu tahanan Palestina, berarti akan lebih banyak kalangan militan yang terus mengganggu sekaligus memperlemah pertahanan dan keamanan Israel.

Sama halnya dengan pemulangan 3,5 juta pengungsi Palestina, maka penduduk negara Palestina merdeka akan berjumlah lebih-kurang 7 juta jiwa, sementara jumlah bangsa Yahudi hanya 3,5 juta orang. Sementara itu, penetapan Yerusalem Timur terkait dengan sejarah masa lampau dan teritori Israel karena kota tua Yerusalem berisi Tembok Ratapan serta bekas Kaabah yang didirikan Raja Salomo. 

Namun, di sini juga berdiri Masjid Al Aqsa dan Masjid Umar, Temple Mount, yang menjadi lambang supremasi bangsa Arab dan umat Islam, termasuk kompleks Via Dolorosa dan Bukit Zion lambang sejarah dan ziarah umat Kristen yang bersebelahan dengan Tembok Ratapan dan Masjid Al Aqsa.

Pengembalian wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza seperti sebelum Perang Tahun 1967 jelas mencaplok sebagian besar wilayah Israel. Israel akan menolak menyerahkan Dataran Tinggi Golan (kepada Suriah), Tasik Tiberias, Yerusalem, Hebron, Kapernaum, dan lainnya. 

Bila pengembalian semua wilayah harus dipenuhi Israel untuk mencapai perdamaian sejati dengan Palestina, berarti Israel melepaskan wilayah yang cukup luas yang dicaploknya dalam Perang 1948, Perang 1967, dan Perang 1971. Keinginan Palestina mengambil kembali wilayah yang dicaplok pada Perang 1967 sejalan dengan gagasan Palestina Merdeka yang berposisi pada Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Yang menarik di tengah kemelut politik Israel akibat tuduhan korupsi terhadap PM Ehud Olmert, mantan PM dan kini Menteri Pertahanan Ehud Barak justru "mengisyaratkan" bahwa dia pro kepada Yerusalem Timur sebagai calon ibu kota Palestinas Merdeka. Jika sikap Ehud Barak benar, berarti ada perubahan sikap yang prinsip pada tokoh utama Israel yang juga pimpinan Partai Buruh. Ehud Barak pernah menjabat sebagai PM dan setelah beroposisi di parlemen, serta menjabat sebagai menhan dalam Kabinet PM Tzipi Livni maupun dalam Kabinet Benjamin Netanyahu (setelah Pemilu Januari 2009). 

Sebenarnya mengenai Yerusalem seperti yang tercantum dalam Perjanjian Oslo, Taba, dan lainnya, dirundingkan terakhir karena merupakan hal paling peka. Dan, bahkan ada rumusan yang lebih moderat, yakni untuk sementara Yerusalem Timur diberikan wewenang pengurusannya kepada organisasi internasional PBB. Yerusalem diharapkan para perunding perdamaian serta otoritas Palestina menjadi kota netral internasional sehingga dapat dikunjungi oleh umat tiga agama besar, Kristen, Islam, dan Yahudi, sesuai dengan aset-aset historis dan keagamaan yang dimiliknya.

Namun, faktanya, Israel yang telah membangun Yerusalem Barat sebagai metropolis yang mirip Manhattan-AS atau jantung Paris yang mewah dan gemerlapan, otomatis berkukuh mempertahankan kontrolnya atas Yerusalem Timur. 

Menara Daud yang anggun dan kota tua Yerusalem Timur yang dibangun oleh Raja Daud dan Raja Salomo juga takkan dilepaskan Israel. Menurut catatan Komisi Anti-Penghancuran Permukiman Palestina atau Israel Commmittee Against House Demolition (ICAHD) yang dibentuk oleh para aktivis HAM Israel sejak 1948, sudah 18 ribu rumah warga Arab-Palestina di seputar Yerusalem Timur yang dihancurkan. Angka ini bertambah karena sejak tahun 2005 sebanyak 12 ribu rumah warga Palestina telah dibuldoser Israel. 
IMB 22.000 Dollar AS

Kantor Wali Kota Yerusalem kendali Israel mengharuskan setiap warga Palestina yang akan membangun rumah baru harus membayar 22.000 dollar AS. Jumlah ini jelas sulit dipenuhi karena posisi 67 persen warga Arab di Yerusalem berada di bawah garis kemiskinan. Salim, warga Palestina yang bekerja di Saudi dengan gaji 1.000 dollar AS per bulan mengeluh karena sudah tiga kali mengajukan permohonan dengan biaya tiap kali 5.000 dollar AS selalu dipersulit Kantor Administrasi Sipil Israel.

Israel memang memiliki berbagai cara untuk mempertahankan Yerusalem sebagai bakal ibu kota Israel. Padahal, menurut semua ketetapan Perjanjian Perdamaian, Yerusalem diandalkan sebagai ibu kota Palestina Merdeka. Atau Israel menerima jalan tengah, yakni Yerusalem dibagi dua, yakni Yerusalem Timur yang memang kuat ciri-ciri Arab-Palestinanya menjadi ibu kota Palestina Merdeka, sementara Yerusalem Barat yang sudah dipermewah Israel menjadi ibu kota Israel. Namun, Israel tampaknya menolak melepaskan Yerusalem Timur yang dianggapnya kota bersejarah bagi orang Yahudi, yang di dalamnya terdapat Menara Daud, Bukit Zion, dan Tembok Ratapan. 

PM Ariel Sharon (kini sakit berat) sejak 2002 membangun tembok pembatas setinggi 7 meter dan sepanjang 460 mil di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk mempersulit penyusupan para pengebom bunuh diri Palestina. Dalam tujuan lain, tembok Israel itu mengukuhkan legitimasi Israel, meskipun para pemimpin Palestina menyebutnya sebagai "Tembok Berlin Baru", pemisah Jerman Barat dan Jerman Timur di masa perang dingin. Tembok Berlin diruntuhkan tahun 1989 menjelang runtuhnya komunis Uni Soviet (tahun 1991).

Kini masalah terpeka adalah ketegangan akibat ketidakadilan di Yerusalem yang selalu menimbulkan perlawanan bangsa Palestina. Tahun 2008 terdapat 13 warga Israel yang terbunuh dan 78 warga Arab Yerusalem Timur yang tertangkap ditahan dengan alasan menyiapkan serangan bom terhadap Israel.

Bagaimanapun, berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa secara ideologis baik Israel maupun Palestina sama-sama mempertahankan posisi Yerusalem sebagai kota suci dan calon ibu kota yang takkan dilepaskan. 

Ini berarti Yerusalem berada di posisi yang sulit dirundingkan. Faktor Yerusalem, Jalur Gaza, dan ratusan tahanan Palestina tetap menjadi faktor penghambat utama dalam perundingan damai prakarsa Menlu AS, John Kerry. ● 

Perang AS di Afghanistan

Perang AS di Afghanistan Aco Manafe ;  Lulusan The Fletcher School of Law and Diplomacy, Harvard University, AS           KORAN JAKARTA, 02 Agustus 2013

Kolumnis, Nancy Gibbs, menegaskan perang untuk perdamaian seperti ketika menyerbu Irak membutuhkan berbagai keahlian, bukan keberanian dan kekuatan saja, tapi juga konsistensi.

Perang selama 12 tahun (sejak 6 Oktober 2001) yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) di Afghanistan dan perbatasan Pakistan, mirip di Irak yang dilancarkan 20 Maret 2003. Kedua perang merupakan fron terbuka bagi Washington dan sekutunya yang mengerahkan pasukannya 154.000 dan 100.000. 

Kedua perang besar dilancarkan Presiden George Bush ketika itu dan warisan kebijakan militer tersebut mau tidak mau harus dilanjutkan Presiden Barack Obama yang mulai menjabat sejak 21 Januari 2009. Obama malahan menambah jumlah pasukan AS. 

Kolumnis, Nancy Gibbs, menegaskan perang untuk perdamaian seperti ketika menyerbu Irak membutuhkan berbagai keahlian, bukan keberanian dan kekuatan saja, tapi juga konsistensi.

Kedua perang besar tersebut tentu bisa berakhir apabila tentara AS menang, dilanjutkan tentara Afghanistan dan Irak. Ini mustahil karena rekrutmen dan kemampuan biaya perang belum bisa menyelesaikan. Invasi ke Irak untuk menjatuhkan rezim Saddam Hussein, sedangkan perang Afghanistan demi memburu Osama bin Laden dan kelompoknya yang dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap Menara Kembar New York 2001, yang menewaskan 4.000 orang. Osama bin Laden tewas ketika disergap satuan Navy Seal di Pakistan 11 Mei 2011.

Presiden Obama malahan berjanji akan menambah 40.000 pasukan AS pengalihan dari 154.000 pasukan yang harus meninggalkan Irak pada tahun 2011. Namun, kemudian mereka diperpanjang hingga ahkir 2014. Para pengkritik justru menyatakan AS sulit memenangkan perang di Afghanistan.

Dalam meneruskan perang tersebut, dukungan rakyat AS melalui Kongres dan Senat cukup kuat, meskipun terdapat kritik yang mengharuskan Washington dan Pentagon menjawabnya. Penentangan atau keraguan untuk menguasai Afghanistan telah dikemukakan Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Mc Chrystal, pada awal 2010, ketika dia meminta tambahan 60.000 pasukan untuk memperkuat 100.000 yang sudah ada. 

Berbeda dengan rakyat Afghanistan yang menolak campur tangan tentara asing, apalagi berperang di negerinya, bagi rakyat Afghanistan, perasaan antitentara AS cukup besar. Meskipun banyak rakyat di pedalaman yang tidak senang terhadap Taliban serta pendukungnya, jaringan Al Qaeda, yang dianggap mempersulit keamanan di negeri mereka. Jadi, pendapat tersebut tampaknya mengutamakan perundingan damai, ketimbang terus berperang.

Banyak veteran perang yang menentang pendudukan Rusia menganggap tentara AS sulit mengatasi kekacauan yang dibuat Taliban yang kini menguasai wilayah pedalaman dan mudah memprovokasi rakyat serta mengambil simpati dengan menyebarkan perasaan anti-AS.

Stabilitas 

Satu-satunya cara untuk mengatasi keamanan dengan mempertahankan stabilitas serta merekrut pasukan asli Afghanistan. Seperti perekrutan tentara Irak untuk mengatasi konflik antara milisi Sunni dan Syiah, maka AS pun melatih 300.000 personel tentara Afghanistan. 

Dalam konflik sekarang, kaum militan berupaya berlindung di berbagai wilayah perbatasan dengan Pakistan, seperti ketika melawan pasukan Soviet. Meskipun demikian, tentara AS tetap berupaya memperkuat pijakannya. Selain merekrut tentara pribumi, mereka juga membangun pangkalan militer dan kekuatan udaranya di wilayah-wilayah rawan Afghanistan. 

AS berhasil mengisolasi perlawanan kaum militan dengan melancarkan serangan udara beruntun, meskipun sejumlah serangan dikecam karena menewaskan banyak warga sipil. Memang tentara AS dan NATO berperilaku lebih santun, dan tidak seperti pendudukan Soviet di era 1980-an. Waktu itu, banyak prajurit Soviet menyengsarakan petani, merampok pertokoan, dan menggunakan kekuatan udara secara serampangan sehingga terkadang membumihanguskan pedesaan.

Ini pendapat berdasarkan pengalaman para veteran bertempur di puncak-puncak pegunungan Hindu Kush yang gersang, meskipun pendapat itu jelas berpangkal pada kebanggaan akibat mengalahkan tentara Soviet. Tentara AS dan Barat tampaknya lamban mempelajari keberhasilan pasukan Soviet.

Rezim Kabul pimpinan Babrak Kamel dikenal korup dan brutal dalam menghadapi rakyat dan merupakan wakil minoritas yang tidak berpengaruh. Namun, kini para veteran mengklaim bahwa pengaruh dan wilayah politik mereka sebenarnya lebih besar ketimbang rezim penguasa pimpinan Hamid Karzai dukungan barat dan AS.

Pada pertengahan 1980-an, Uni Soviet memberlakukan strategi pengamanan kota dan infrastrukturnya. Mereka juga memperkuat pijakan pemerintah pusat. Sebagian program pertahanan dan keamanan kota berhasil diterapkan sehingga pemerintah mudah mengoperasikan pendidikan dan kesehatan, melatih tentara dan kepolisian.

Bahkan, kini penduduk Kabul menyebut era pendudukan Soviet menarik karena keamanan lebih terjamin ketimbang sekarang. Presiden Barack Obama merencanakan pengakhiran perang AS terhadap Taliban seperti kebijakan mantan pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, yang menghentikan perang Afghanistan 20 tahun silam. Setelah Gorbachev berkuasa pada tahun 1985, memerintahkan peningkatan jumlah pasukan. Namun, dia memberikan instruksi kepada para jenderalnya untuk memenangkan perang dalam waktu setahun.

Setelah itu, dia mengingatkan para jenderalnya untuk segera menarik diri dari Afghanistan. Obama tampaknya mengulangi strategi presiden refromasi Soviet, Gorbachev, pada awal Desember 2009. Dia memerintahkan penambahan 40.000 personel sehingga jumlah pasukan AS menjadi 100.000 prajurit. Ini sekaligus menegaskan penarikan mundur pasukan AS dimulai musim panas tahun 2011.

Gorbachev memerlukan 4 tahun dengan 7.000 pasukan Soviet gugur. Moskwa meninggalkan Kabul yang terombang-ambing selama satu setengah tahun, meskipun terbantu dunia internasional. Bila kebijakan Obama mengikuti kebijakan Gorbachev, sebenarnya kekalahan Soviet mirip AS. Mengapa tentara AS tidak memenangkan perang Afghanistan? 

Memang terdapat kecaman terhadap tidak jelasnya strategi perang di Asia Tengah itu. Wartawan AS di Moskwa, Douglas Birch mengutip penulis Gregory Feifer yang menyatakan, "AS telah membuang waktu delapan tahun untuk berperang dan malahan memperburuk situasi Afghanistan!" Pantas bila tentara AS yang pulang disambut semboyan The Heroes Parade, bukan the Victory Parade, karena perang Afghanistan memang belum selesai. ●

Gebrakan Presiden Park Geun-hye

Gebrakan Presiden Park Geun-hye Aco Manafe ;   Penulis pernah diundang ke Seoul menghadiri inaugrasi pemerintahan Kim Dae-jung bersama sejumlah politikus Indonesia

SINAR HARAPAN, 08 Juni 2013

Pada awal pemerintahannya, Februari 2013, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye membahas berbagai isu penting negerinya, terutama memperkuat pertahanan nasional serta kerja sama dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia, dan Jepang.

Park Geun-hye merupakan presiden perempuan pertama Korea Selatan, dan putri dari mendiang Presiden Park Chung-hee yang memerintah tahun 1961 hingga terbunuh tahun 1979. Perolehan suaranya cukup tinggi, 15,75 juta suara dari 51,6 persen dari 30.722.712 pemilih.

Jumlah pemilih Korsel pada pemilu Desember 2012 lalu sebanyak 40.507.842 orang. Saat kemenangannya diumumkan, Park Geun-hye tampil di tengah pemilihnya mengenakan overcoat hitam menutupi baju merahnya.

Begitu resmi menjabat, Presiden Park melawat ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Barack Obama. 

Lawatan ke AS tersebut tentu cukup penting, karena sejak usai Perang Korea tahun 1956, Washington adalah mitra terdekat Korsel.

Dia adalah Presiden Korsel kelima yang berbicara di depan Kongres AS. Pada awal kepresidenannya Presiden Park Geun-hye juga melakukan berbagai kegiatan kenegaraan, termasuk melantik 5.378 perwira muda, termasuk 163 perwira wanita. Dalam pidato pelantikan tersebut, Presiden Park menegaskan, negerinya perlu memperkuat sektor pertahanan nasional.

Penekanan ini tentu terkait situasi Semenanjung Korea yang rawan, karena permusuhan politik dan militer kedua Korea, termasuk beberapa kali uji coba peluru kendali dan bom nuklir Pyongyang.

Ketegangan kedua Korea terus berlanjut pascaperang (1953-1956), disertai sistem politik era perang dingin yang membedakan Korea Selatan sebagai negara demokrasi pro-Barat. Korea Utara menganut sistem politik komunisme yang pro-Soviet dan Tiongkok.

Akibat lanjutan ketegangan kedua Korea, menyebabkan Seoul menutup perusahaan kerja sama kedua Korea di Kaesong, Korea Utara pada April 2013 lalu. Ketegangan kedua Korea juga menimbulkan reaksi global, khususnya dari negara-negara tetangga serta Amerika Serikat.

Dua masalah utama yang dikemukakan Presiden Park Geun-hye dalam perundingan dengan Presiden Barack Obama 7 Mei 2011, maupun ketika menerima kunjungan Menlu AS John Kerry ke Seoul 12 April 2013, tentu berkisar pada keamanan Semenanjung Korea, berkaitan dengan uji coba nuklir berulang kali Pyongyang yang memancing reaksi dunia internasional.

Selain berdikusi dengan Presiden Obama, Presiden Park Geun-hye juga tampil di Kongres dan Senat AS. Tantangan lainnya adalah dampak ketegangan kedua Korea yang menyebabkan kompleks industri Kaesong yang didukung investasi Korsel ditutup oleh Pyongyang pada April 2013.

Dia membawa serta sejumlah pengusaha terkemuka negerinya, yakni para chaebol demi meyakinkan AS tentang kerja sama perdagangan dan industri.

Misi apa sebenarya yang diemban Presiden Park ke AS selain memperkenalkan diri kepada sekutunya di Washington? Tentu tetap berkisar kepada penguatan hubungan kedua mitra maupun mendiskusikan dampak politik dan keamanan kawasan, berkaitan dengan uji coba nuklir Pyongyang.

Bersama Menlu AS John Kerry, dia merundingkan Kesepakatan Perdagangan AS-Korsel-Korus atau Korea-US Free Trade Agreement dan dampak-dampak positifnya. Dalam kerja sama energi nuklir yang akan berakhir Maret 2014, disepakati pendekatan yang kreatif.

Bertemu Wapres Boediono

Selain sejumlah konsultasi dengan berbagai petinggi dunia, pemimpin perempuan Korsel tersebut juga bertemu Wapres Boediono. Pertemuan lainnya adalah dengan Wapres Peru Marisol Espinoza, mantan PM Jepang Yasuo Fukuda, Wapres Vietnam Nguyen Thi Doan, Gubernur Jenderal Australia Nyonya Quentin Bryse, serta Sekjen Aliansi Legislatif Korsel-Jepang Fukhusiro Nakaga.

Dia merundingkan masalah politik, keamanan, dan kerja sama ekonomi, mengingat posisi Korsel sebagai negara ekonomi terkemuka Asia dan dunia. Kemajuan Negeri Gingseng ini disebut sebagai beralih dari adagium “Korea yang Kurang menjadi Korea yang Prima”.

Ini dibuktikan dengan income perkapita US$ 33.310 dari 39,9 juta penduduknya. Pertemuan lainnya adalah dengan delegasi Denmark, Prancis, Inggris, dan Jerman demi kerja sama yang lebih erat di masa depan.

Mengapa seusai pelantikannya, muncul banyak delegasi negara-negara sahabat? Menurut saya selain mempererat kerja sama dengan Korsel sebagai negara termaju Asia, para delegasi berbagai negara ingin menemui presiden pertama perempuan Korsel demi memperoleh jaminan hubungan yang lebih erat dengan Korea Selatan sebagai negara industri maju yang banyak manfaatnya bagi negara-negara sahabat.

Bukti kemajuan lainnya adalah peringkat global Korsel yang dikukuhkan dalam Best Global Brand 2012, menempatkan perusahaan Samsung melampaui Toyota Jepang dengan nilai US$ 32, 893 triliun.

Perusahaan Korsel lainnya, Hyundai dan Kia juga termasuk dalam 100 besar dunia, dengan peringkat masing-masing 53 dan 87. Interbrand, lembaga pemeringkat dunia menempatkan Samsung, Hyundai, dan Kia Motor sebagai Best Korea Brands 2013.

Park Geun-hye pernah berkompetisi melawan Lee Myung-bak dalam partai yang sama yakni Grand Narional pada Pemilu 1988 di Provinsi Dalesong, Daegu. Meskipun kekalahan yang sama terulang tahun 2007, dia berkonsolidasi dengan kekuatan penuh pada Pemilu 2012. Dia memimpin Partai Saenuri alias Grand National dengan menguasai 152 kursi di parlemen.

Dengan gambaran ini, sebenarnya Presiden Park dan pendahulunya, Presiden Lee Myung-bak telah menempatkan negara semenanjung tersebut dengan terhormat dalam kontek raksasa ekonomi dunia. Dalam pariwisata Korsel juga melejit melalui angka kunjungan wisatawan melampaui 10 juta orang tahun 2012, melampaui angka 5 juta pada dekade lalu.

Sebagai negara yang berpengalaman perang, Korsel juga meningkatkan hubungan kemitraannya dengan NATO-Pakta Pertahanan Atlantik Utara.

Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen, dalam pernyataannya setelah dialog dengan Presiden Park menegaskan kemitraan NATO-Korsel memang baru, namun Korsel berpotensi besar dalam menentukan keamanan di Asia, khususnya di wilayah bergolak Semenanjung Korea. Dalam menghadapi keamanan di Asia Pasifik, NATO mengandalkan Korsel sebagai pengelola utama keamanan regional Asia Pasifik yang cukup strategis.

Regenerasi kepemimpinan juga terjadi di Korea Utara, yakni pergantian  pemimpin dari Kim Jong-il menjadi putra bungsunya, Kim Jong-un. Seperti para pendahuluna Kim Dae-jung maupun Presiden Lee Myung-bak, Presiden Park Geun-hye pun meneruskan kebijakan berdamai (sunshine policy) dengan Pyongyang.

Dalam pidato kemenangannya di Lapangan Gwanghwamun April 2013, Presiden Park menegaskan, pemerintahannya akan berupaya menyejahterakan rakyat Korea sesuai impian mereka, dengan tiga janjinya semasa berkampanye; membahagiakan publik, memegang teguh semua janji kampanye, serta menyatukan kembali rakyatnya yang terpecah dalam berbagai kelompok (termasuk penyatuan kembali Semenanjung Korea).

Dalam lawatannya ke AS, dia membawa serta sejumlah chaebol untuk meyakinkan Korsel sebagai pusat investasi. Bagaimanapun kebijakan Presiden Park menekankan betapa pentingnya 60 tahun kemitraan Seoul-Washington, sejak Perang Korea 1953. Dia tidak menerapkan kebijakan garis keras pendahulunya Presiden Lee Myung-bak. ●

AS dan Minyak Irak yang Berlimpah

AS dan Minyak Irak yang Berlimpah Aco Manafe ;  Pernah bertugas di Irak dan Timur Tengah

SINAR HARAPAN, 20 November 2012

Ketika pasukan Amerika menyerbu Irak pada Maret 2003 untuk meredam                           otoriternya Saddam Hussein atas permintaan oposisi, beredar pendapat bahwa AS juga ingin menguasai minyak Irak. Mengenai minyak Irak dan etnis Kurdi, sebenarnya sejak era Saddam, Kurdistan mulai menggarap Ladang Tawke dan Taq-Taq berkapasitas 450.000 barel/ hari. Pada Mei 2009, Menteri SDA Ashti Hawrami menyatakan pada 2012 produksi Kurdistan 1 juta barel/hari, dari proyeksi optimal 3,5 juta barel/ hari. Deputi PM Urusan Energi Irak Hussein Al Saristhani menyebutkan, produksi bisa 3,5 juta barel per harinya, tiga kali produksi Indonesia 1,2 juta barel/hari pada 1990-an. Para ekonom mengatakan, deposit minyak Irak 143 miliar barel yang merupakan terbesar ketiga dunia. Pada April 2012, Irak mengekspor 2,5 juta barel/hari senilai US$ 9 miliar. Analis Peter Hitchens menyatakan, prediksi produksinya bisa mencapai 3,5 juta barel/hari. Ia berpendapat malahan produksi tahun 2017 bisa mencapai 12 juta barel per hari. AS mempekerjakan 5.500 personel pasukan pengamanan, yakni The Oil Production Force/OPF. Biaya pembentukannya US$ 40 juta, tapi karena biaya OPF mahal maka AS mengoperasikan pasukan pengamanan pipa 7.000 km, yang merupakan target pemberontak anti-AS. Tantangan legalitasnya, Irak tanpa UU Perminyakan sehingga provinsi perminyakan sering menolak eksplorasi arahan Bagdad. Produksi 3 juta barel/hari jelas melampaui produksi Arab Saudi. Arab Saudi memerlukan 80 tahun membenahi perminyakannya agar aman secara politik maupun ekonomi. AS pun sulit menampik ekspor minyak Irak melalui OPEC. Dampak sanksi atas Iran bisa mendorong Syiah Irak mempersulit kondisi minyak, meskipun kalangan Kurdi mengadakan banyak kontrak dan kapasitas minyaknya kurang. Irak terpuruk akibat konflik sektarian Sunni-Syah serta ulah minoritas Syiah pimpinan Moqtada al-Sadr. Konflik sektarian disertai serangan bom berlanjut dan sejak Juni 2012 sudah menewaskan 200-an orang. Apakah 229.000 tentara dan polisi dapat mempertahankan pemerintahan PM Nouri al-Maliki, serta menghancurkan milisi-milisi sipil? Pendukung PM Maliki dan Partai Dawa-nya kurang berpengaruh. Dia sulit mempersatukan Syiah, terutama merangkul ISCI (Islamic Supreme Council in Iraq) pimpinan Ayatollah Abdel Azis Al-Hakim serta kelompok Moqtada al Sadr. Moqtada al Sadr menolak tentara AS serta kurang disukai pemimpin Syiah. Dia selalu menentang pemerintah Irak dan AS. Militan Moqtada Al Sadr bersama militan Sunni, ibarat duri dalam daging, penentang pemerintah dan Tentara AS. Serangan-serangan fatal sejak April-18 Juni 2009 dengan korban kl 500 orang terus berlanjut, yang dianggap menguji kemampuan aparat keamanan Irak menjelang eksodusnya tentara AS. Mengurangi Intervensi Skenario penarikan tentara AS adalah rencana bertahap hingga Desember 2010 yang berakhir pada 2011. Paradigma perdamaian Presiden Barack Obama menuntut percepatan. Jumlah pasukan AS di Irak 154.000 orang, setelah ada penambahan pada 2007. Namun, 20.000 personel dialihkan ke Afganistan untuk menyangga pasukan NATO dalam menghadapi terorisme Taliban dan Al-Qaeda. Tentara AS mengosongkan Bagdad, Najaf, Basra, Kirkuk, Mosul, Irbil, Fallujah, Tikrit, dan kota-kota provinsi menuju pangkalan-pangkalan militer dan pedesaan. Pengamanan dikendalikan Tentara Nasional dan Kepolisian Irak. Diharapkan perekrutan AS dan Inggris dapat mengemban keamanan, setelah pasukan AS dan koalisinya mundur. Apakah dampak penarikan pasukan penyangga keamanan sejak invasi 20 Maret 2003? Pertanyaan ini mengusik rakyat Irak dan Amerika, khususnya keluarga yang tewas atau terluka. Faksi-faksi Sunni- Syiah merasa kehadiran pasukan asing mengurangi prestis nasional yang harus dihentikan. Tentara dan polisi Irak mampu menjaga keamanan negerinya. Tercatat 4.300 pasukan AS tewas, selain pasukan Inggris di front Basra, Najaf, dan Kadisya. Puluhan ribu warga sipil tewas, serta 2 juta orang mengungsi. Penarikan pasukan diputuskan Presiden Bush karena biayanya besar dab dikritik dunia Arab serta masyarakat dalam negeri dan mengancam integritas tentara AS. Terlebih 20.000 tentara Amerika juga memerangi terorisme Taliban dan Al-Qaeda di Afganistan. Percepatan penarikan memenuhi kebijakan Presiden Obama demi perdamaian, mengurangi kritik dunia Arab, termasuk meredam protes di AS. Biaya tentara AS di Irak selain rekonstruksi Irak senilai US$ 7,5 miliar. Bila dana harian seorang Tentara AS US$ 100, berarti 154.000 personel memerlukan US$ 15,4 juta/hari. Dalam sebulan, Pentagon-Markas Besar AB mengeluarkan US$ 462 juta dan setahun US$ 5,554 miliar. Selama tujuh tahun AS mengeluarkan US$ kl 39 miliar, selain mesin perang, pembuatan pangkalan, dan biaya operasional. Inggris duluan menarik pasukannya dari 15.000 orang di Irak Selatan, menjadi 4.500 orang. Pertengahan 2008, Panglima Pasukan AS di Irak Jenderal David Petraeous menyatakan kepada kongres dan senat bahwa keamanan Irak tergantung pada 154.000 personel. Konflik milisi Sunni dengan Syiah Irak pada 2005-2007 meninggalkan penderitaan bagi besar. Rakyat Irak mencemaskan memburuknya keamanan apabila tentara AS pulang, meskipun AS sudah merekrut 130.000 tentara Irak, termasuk ratusan ribu polisi. Lalu benarkah praduga AS menyerang bermotivasi menguasai minyak? Di masa awal Washington menetapkan tiga gubernur militer asal AS. ●