Menakar Reaksi Kapolres OKU

Menakar Reaksi Kapolres OKU Reza Indragiri Amriel  ;  Penerima Asian Public Intellectual Fellowship,  Peserta Community Policing Development Program di Jepang

KORAN SINDO, 22 Maret 2013

  

Sudah berbilang pekan, tapi masyarakat masih belum memperoleh kejelasan tentang mengapa Markas Polres Ogan Komering Ulu (OKU) bisa dengan begitu mudahnya dibumihanguskan oleh seratusan oknum TNI.  Tak pelak, sebagai konsekuensi organisasi yang berbasis pada garis komando, pertanyaan pun tertuju pada peran Kepala Polres (Kapolres) OKU menjelang penyerbuan berlangsung. Polri barangkali masih butuh waktu untuk menuntaskan investigasinya atas absennya reaksi para personel Polres OKU terhadap kelompok penyerbu.  Apa pun itu, lagi-lagi publik menangkap kesan kelambanan Polri—dibandingkan dengan TNI—dalam menyikapi situasi krisis setelah kejadian OKU. Sebelumnya, pihak TNI telah lebih dulu menyampaikan pernyataan kepada publik perihal peristiwa tersebut. Kini kembali TNI lebih cepat mengumumkan hasil investigasi internalnya.  Apa boleh buat. Apabila disepakati asumsi bahwa Kapolres OKU lamban dalam bereaksi, kelambanan itu bisa jadi merupakan cerminan pola respons yang sama yang diperagakan oleh Mabes Polri. Langkah penyelidikan yang dilakukan Mabes Polri seyogianya menguak misteri di balik mengapa Kapolres OKU tidak memerintahkan anak buahnya bersiap mengantisipasi serangan.  Sulit dipercaya jika Kapolres OKU berdalih bahwa keputusan untuk tidak menahan serbuan oknum TNI semata-mata guna mencegahmemburuknyasituasi. Sebagai bagian dari sebuah institusi yang memiliki kebanggaan jiwa korsa, ditambah dengan keberadaan senjata di gudang amunisi, keputusan untuk tidak melawan serangan eksternal sangat mungkin tak disertai pertimbangan memadai.  Apalagi jika benar selentingan bahwa petinggi TNI di OKU sempat menelepon, mengingatkan Kapolres OKU tentang kemungkinan datangnya sepasukan (oknum) tentara yang akan melancarkan operasi brutal. Tindakan Kapolres OKU yang tidak menindaklanjuti informasi tersebut benar-benar merisaukan sekaligus mengkhawatirkan.  Sejumlah spekulasi dapat diajukan untuk menjelaskan keputusan Kapolres OKU yang tidak bereaksi terhadap kelompok penyerang. Pertama, Kapolres OKU tidak memandang serius informasi mengenai ancaman yang akan menyergap. False negative (menganggap tidak ada sesuatu yang ada) dalam situasi tersebut bisa bersumber dari penyimpangan kognitif berupa hindsight bias.  Bias ini ditandai oleh kecenderungan kuat untuk terlalu yakin pada kemampuan diri sendiri dalammenghindari risiko buruk, bahkan melumpuhkan sumber bahaya. Hindsight bias berlangsung sebagai akibat tidak adanya devil’s advocate yang bertugas mengkritik pihak pengambil keputusan. Peran staf sangat minimal, karena pemimpin terlalu dominan.  Untuk memastikan kemungkinan berlangsungnya hindsight bias sebagai latar belakang penyepelean ancaman, perlu ditelisik pola komunikasi antara Kapolres OKU dan para bawahannya selama ini. Kemungkinan kedua, Kapolres OKU lupa akan informasi yang sudah dia terima. Kelupaan bukan manifestasi penyepelean, melainkan sebagai akibat tingginya tugas-tugas yang Kapolres OKU hadapi.  Manakala tugas menjadi begitu kompleks, kognisi individu bereaksi secara alamiah dengan mengurangi beban kognitif tersebut lewat pembuangan sebagian informasi/data dari memori. Untuk menakar beban kognitif Kapolres OKU menjelang hari penyerbuan, dapat diperiksa agenda pekerjaan yang sedang dia tangani. Jenis dan bobot pekerjaan, tenggat waktu, manajemen penugasan kepada bawahan, serta kondisi kesehatan dan keadaan domestik Kapolres OKU adalah beberapa unsur yang dapat memberikan indikasi keletihan kognitif individu yang bersangkutan.  Kemungkinan berikutnya adalah Kapolres OKU tidak sempat mengerahkan para personelnya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan diri. Dengan kata lain, Kapolres OKU tidak lupa apalagi menyepelekan potensi ancaman, tapi semata-mata dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengatur strategi respons. Di sinilah standar penanganan situasi krisis perlu dievaluasi.  Naik ke level Mabes Polri, sudah memadaikah standar prosedur pengamanan markas dan penanggulangan anarki tersebut— termasuk kapan terakhir kali standar tersebut direviu dan direvisi. Seandainya tidak ada standar nasional, seberapa jauh Kapolres OKU berinisiatif mendesain standar penanganan krisis pada tingkat lokal. Pengecekan terhadap hal-hal tersebut akan menghasilkan gambaran pemahaman dan derajat kepekaan Kapolres OKU terkait peta situasi di tempatnya bertugas.  Spekulasi keempat, ini yang terburuk, adalah pupusnya kepedulian sebagai imbas demoralisasi. Apatisme, termasuk terhadap keselamatan diri sendiri, bisa muncul akibat terpaan tekanan-tekanan eksternal terhadap lembaga kepolisian. Ada kemungkinan tidak adanya antisipasi yang dilakukan Kapolres OKU terhadap serangan oknum-oknum TNI disebabkan oleh faktor majemuk.  Dengan telaah secara cermat, diharapkan ditemukan penjelasan tentang interaksi antara dimensi individual dan dimensi organisasional. Investigasi internal yang saya maksudkan tidak sebatas untuk keperluan permintaan tanggung jawab Kapolres OKU. Lebih luas lagi, temuan yang diperoleh selanjutnya dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Polri sebagai materi penajaman kurikulum serta oleh divisi sumber daya manusia untuk tujuan penentuan kriteria kompetensi.  Konkretnya, tim investigasi yang Mabes Polri utus ke OKU sepatutnya tidak hanya terdiri atas personel Propam. Personel Lemdik, SDM, dan Humas perlu diikutsertakan. Dengan demikian, meski terkesan lamban, paling tidak Polri bisa menunjukkan ke publik betapa penanganan internal Polri setelah peristiwa OKU berlangsung jauh lebih komprehensif dan progresif.  ●

Bara di Bawah Api Kasus OKU

Bara di Bawah Api Kasus OKU Reza Indragiri Amriel  ;   Penerima Asian Public Intellectual Fellowship, Peserta Community Policing Development Program di Jepang

KORAN TEMPO, 13 Maret 2013

Pertikaian antara Polri dan TNI di Ogan Komering Ulu (OKU), sebagai cuilan pertikaian serupa yang diakui ataupun tidak juga terendus aromanya di level nasional, relatif sepele. Personel-personel terkait harus ditindak secara hukum, di samping penanganan intra dan inter-institusi. Untuk merealisasi hal itu, "hanya" dibutuhkan kesungguhan dan ketegasan kuat dari pemimpin masing-masing lembaga. Isu yang membutuhkan sikap lebih serius adalah bagaimana posisi Polri dan TNI di mata masyarakat. Konsekuensi dari pertanyaan tersebut, kedua lembaga dapat masuk ke persaingan memperebutkan dukungan/kepercayaan publik. Faktanya, merespons kejadian penyerangan di kantor Polres Ogan Komering Ulu oleh seratusan oknum personel TNI pekan lalu, mengapa media sosial malah riuh oleh komentar-komentar publik yang mencibir polisi? Bangunan musnah, aset hampir habis seluruhnya, sekian personel terluka parah, itu semua sudah sangat gamblang memposisikan Polri sebagai korban. Kendati begitu, tayangan media belum cukup mengundang simpati masyarakat terhadap Polri, walau juga tidak berarti masyarakat membenarkan tindakan brutal oknum-oknum personel TNI. Di sini terjadi counterfactual bias. Status "korban" adalah identik dengan sosok yang tidak berdaya. Namun pandangan sinis yang malah diarahkan publik ke Polri setelah kejadian OKU menandakan bahwa masyarakat tidak percaya bahwa Polri memenuhi ciri ketidakberdayaan tersebut. Bukan hanya karena tugas sebagai pelindung sekaligus penegak hukum menyimbolkan keberdayaan, pesan-pesan di media sosial juga menunjukkan betapa (sebagian) masyarakat justru telah menjadi obyek viktimisasi oknum-oknum aparat Polri. Wakil Kepala Polri, beberapa waktu setelah penyerangan di Polres OKU, menyampaikan pernyataan yang isinya termasuk menanggapi pernyataan TNI sebelumnya. Namun, seakan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, masyarakat tetap tidak merespons seperti yang barangkali Polri harapkan. Masyarakat tetap enggan mengoreksi beraneka cercaan mereka terhadap Polri. Mengapa? Apakah karena pernyataan Polri datang setelah pernyataan TNI? Bisa jadi. Sebab, sesuai dengan teori primacy effect, pesan yang datang pada kesempatan pertama akan menjadi baseline bagi persepsi si penerima pesan. Sedemikian kuat efek pesan awal tersebut, pesan yang datang belakangan pun tidak bisa menandinginya. Jadi, apa pun yang Polri sampaikan tidak akan berpengaruh, karena persepsi publik telah dibentuk oleh pernyataan TNI yang dikemukakan lebih dulu. Ataukah karena substansi pernyataan Polri terlalu kompleks? Mungkin saja. Asumsi bahwa masyarakat perlu diberi informasi sedetail mungkin agar dapat memahami situasi secara lebih utuh, tampaknya tertolak. Ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa manusia sesungguhnya memiliki keterbatasan kognitif untuk menyerap dan mengolah informasi dalam jumlah yang dianggap terlalu banyak, juga kompleks. Berita tentang peristiwa di Polres OKU membuat lelah kognisi, ditambah lagi jejalan pernyataan TNI, lalu diperberat oleh pernyataan balik dari pihak Polri. Dalam kondisi daya pikir yang perih seperti itu, masyarakat justru bisa terdorong untuk mematikan tombol kognisi mereka. Ketika kognisi padam, afeksi justru mengalami aktivasi. Potensi bias perasaan (affect bias) menjadi nyata. Karena masyarakat kadung menaruh perasaan negatif terhadap Polri, respons saat menanggapi serangan di Polres OKU pun tak luput tercemari. Agresi di Polres OKU menjadi kanal bagi perasaan masyarakat. Dengan kata lain, aksi sekian banyak personel TNI di Polres tersebut dianggap merepresentasikan suasana hati publik selama ini. Dari segi substansi, pernyataan Polri yang disampaikan Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Nanan Soekarna, saya khawatirkan juga laksana memukul air di dulang tepercik ke muka sendiri. Tiga tema kunci yang ia sampaikan adalah "profesionalitas", "aset negara", dan "kepemimpinan". Persoalannya, bukankah hal-hal semacam itu pula yang berulang kali menjadi kritik publik terhadap institusi Polri? Dilatari kronisnya krisis kepercayaan terhadap Polri, sangat mungkin apa pun yang Polri sampaikan ke publik terkait dengan kasus OKU tidak akan berefek positif bagi Polri sendiri. Ironis. Polri, yang sehari-hari lebih dekat secara fisik dan fungsi dengan masyarakat ketimbang TNI, ternyata justru punya relasi yang lebih negatif dengan stakeholder mereka sendiri. Kedekatan itu membuat segala gerak-gerik personel Polri berada dalam jarak pengamatan masyarakat. Sementara TNI, kendati oleh sebagian pengamat dinilai juga menyimpan beberapa masalah profesionalisme, setidaknya berada jauh dari pantauan masyarakat. Saya bisa memahami apabila personel-personel Polri merasa sedih, kecewa, bahkan marah menyaksikan "ketidakadilan" masyarakat dalam menyikapi kasus OKU. Sinisme publik, disertai jatuhnya korban nyata sesama rekan sekorps, bisa mendemoralisasi personel Polri. Personel yang mengalami demoralisasi pada gilirannya berpeluang memperburuk kualitas layanan kepada masyarakat. Ujungnya, lagi-lagi kepercayaan publik yang dipertaruhkan. Alhasil, sedih, kecewa, bahkan marah adalah manusiawi. Tapi, sekali lagi, hati-hati memukul air di dulang tepercik ke muka sendiri. Kejadian OKU yang berlangsung hanya beberapa jam tidak sebanding dengan sensasi yang masyarakat alami dari sepak terjang aparat Polri saban hari. ●