Indonesia Goenawan Mohamad  ;  Esais; Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo

TEMPO.CO, 25 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                

Seorang dokter kapal menyediakan nama bagi Indonesia. Pada 1861, Adolf Bastian, kelahiran Bremen, Jerman, berlayar di Asia Tenggara. Ia kemudian menulis sejumlah buku. Salah satunya dibaca banyak orang: Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884-1894. Dari buku ini nama "Indonesia" mulai menandai kepulauan yang yang ribuan jumlahnya itu. Bastian berpengaruh karena ia bukan hanya seorang dokter kapal. Ia lulus ilmu hukum, lulus biologi, ia berminat dalam ilmu yang di zamannya disebut "ethnologi", dan ia juga dokter. Bahwa ia jadi dokter kapal, itu tanda keinginannya menjelajah bagian bumi yang lain. Pada 1873, ia ikut mendirikan Museum für Völkerkunde di Berlin, dengan koleksi besar karya manusia dari pelbagai penjuru. Dokter kapal yang tak henti-hentinya mengarungi laut melintasi batas ini -- dan meninggal dalam perjalanan di usia 80 -- yakin bahwa ada yang menyatukan sesama manusia: "gagasan-gagasan dasar", Elementergedanken. Umat manusia, tulis Bastian, "punya segudang gagasan yang dibawa lahir dalam diri tiap orang,". Gagasan elementer itu muncul dalam pelbagai variasinya dari Babilonia sampai dengan Laut Selatan. Tapi manusia juga menunjukkan Volkergedanken, gagasan yang dikondisikan oleh ruang hidup yang beragam.Bastian menggunakan pengertian Volk, atau dalam bahasa Yunani "ethnos," untuk menyebut kelompok manusia yang dipertalikan ras, adat, bahasa, nilai-nilai. Bagi zaman ini, theori Bastian tak lagi menakjubkan. Bahkan pengertian "ethnos," juga "ras," yang jadi tulang punggung theori itu, kini guyah. Tapi kita bisa bayangkan kuatnya gema pemikiran ini di abad ketika imperialisme membentuk bumi. Imperialisme, sebagaimana penjelajahan "ethnologi", (atau "anthropologi"), mempertemukan manusia dari pelbagai asal-usul, namun pada saat yang sama menunjukkan sebuah jarak -- bahkan ketimpangan dan penaklukan. Dalam imperialisme, sebagaimana dalam karya ethnografis, orang "Barat" bukan menemui melainkan menemukan dunia lain -- seakan-akan "barang" itu ada setelah dilihat oleh "Barat". Saat itu, "barang" itu pun beku. Ia berubah jadi "yang-lain" -- sebagaimana dalam dongeng Yunani,manusia jadi batu ketika Medusa menatapnya. Peralihan dari "liyan" jadi "yang-lain" yang membatu itulah sendi utama imperialisme. Imperialisme menorehkan sesuatu yang buruk pada kesadaran: dalam kungkungannya, kata Edward Said, orang jadi yakin bahwa dirinya semata-mata "orang putih" atau semata-mata orang "kulit berwarna". Imperialisme membuat orang tak sadar bahwa orang bukan hanya satu identitas, tapi punya sejarah yang membuatnya tak sepenuhnya ajeg, utuh, dan tunggal. Dalam sejarah itu juga berlangsung dialektik antara temu dan takluk. Orang berada di satu ruang hidup, tapi dalam posisi yang satu tunduk, yang lain bertahta. Pertemuan bukan lagi pertemuan, melainkan penaklukan. Di ruang politik yang sama itu mereka tak saling menyapa -- bahkan dalam hidup sehari-hari. Dalam A Certain Age, catatan-catatan yang disusun secara menarik oleh Sejarawan Rudolf Mrazek dari wawancaranya dengan generasi tua Indonesia, kita tahu bahwa dulu, di kota-kota kita, penduduk Belanda hadir tapi dengan jarak. "Waktu saya anak-anak," cerita Nyonya Surono, "saya tak pernah ketemu orang Belanda di jalan.". Pak Mewengkang berkisah tentang masa kecilnya di Sulawesi Utara. "Saya besar di dusun, dan tak ada orang Belanda di sana. Hanya, pada hari Minggu, kadang-kadang....seorang pastur Belanda datang". Wartawan Rosihan Anwar hanya sedikit berbeda. Di masa kecilnya di Agam, Sumatra Barat, ayahnya kenal orang Belanda: seorang controleur yang datang ke rumah tiap Lebaran. Hanya tiap Lebaran. Si anak cuma boleh melihat dari jauh. Sementara Pak Oey, yang besar di Surabaya dan Batavia, cuma melihat orang Belanda di kolam renang. Wertheim, sarjana Belanda yang dikenal sebagai cendekiawan antikolonialisme, juga mengalami jarak itu. Ia baru tahu ada yang tak beres di sekitarnya ketika pembantunya bercerita bahwa anaknya mati karena tak ada yang mengobati sakitnya. Zaman itu adalah zaman diabaikannya apa yang universal dalam diri manusia; Elementergedanken Bastian pelan-pelan dilupakan. "Liyan" tak lagi berarti "sesama". Itu sebabnya racun imperialisme jadi menyengat ketika konteksnya bergeser. Kita ingat riwayat Soewardi Soerjaningrat. Juli 1913 ia menulis di sebuah koran mengecam pemerintah kolonial yang hendak merayakan kemerdekaan Belanda dari kekuasaan Prancis. Soewardi mengandaikan diri sebagai seorang Belanda yang tahu diri dan berseru, "aku tak akan membuat pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas kemerdekaannya". Sesungguhnya Soewardi menegaskan apa yang universal dalam sesama: semua ingin merdeka, terutama orang-orang jajahan. Tapi itulah yang tak diakui pemerintah kolonial. Soewardi ditangkap. Dalam umur 14, ia diasingkan ke Belanda. Tapi justru di sana, di negeri dengan kehidupan demokratis itu, ia kian sadar bahwa "liyan" adalah "sesama" dan "sesama" bisa berarti "setara". Dialektik antara temu dan takluk bergerak: jika di negeri jajahan temu tenggelam oleh takluk, di Eropa yang merdeka takluk tersisih oleh temu. Pembangkangan Soewardi kian tegas. Perlakuan hukum yang sama di masyarakat Belanda mengukuhkan keyakinannya bahwa mereka yang seperti dirinya bukan hamba. Mereka berasal dari sebuah kepulauan yang tak mau takluk dan jadi "Hindia Belanda". April 1917, di halaman Hindia Poetra, Soewardi memilih nama yang dipakai Bastian bagi tanah airnya. Indonesia: negeri yang dibangun oleh yang universal, untuk semua, dan sekaligus oleh yang berbeda. ●

Pangkalan Militer Darwin dan Politik Hegemoni AS

Pangkalan Militer Darwin dan Politik Hegemoni AS

Tjipto Subadi, DOSEN FKIP DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Sumber : REPUBLIKA, 2 Desember 2011

Pernyataan Presiden AS Barack Obama di depan Parlemen Australia di Canberra, Kamis (17/11) lalu, yang akan menjadikan wilayah Asia Pasifik menjadi prioritas utama politik luar negeri dan pertahanan AS menjadi kekhawatiran tersendiri bagi wilayah damai tersebut. Apalagi, setelah Presiden Obama mengatakan militer AS akan menyebar di Asia, terutama Asia Tenggara, di mana AS akan membangun pangkalan militer di Darwin, Australia, yang disusul dengan mendatangkan pasukan marinir, kapal perang, dan pesawat tempur yang dimulai tahun depan. Meskipun, Obama berdalih pangkalan militer di Darwin dimaksudkan hanya untuk operasi bantuan kemanusiaan, bukan operasi militer.

Tahun depan baru 250 marinir yang ditempatkan di Darwin, namun pada 2016 jumlah tersebut naik 10 kali lipat menjadi 2.500 marinir. Padahal, jarak Darwin dengan Nusa Tenggara Timur hanya 820 km, yang bisa dicapai oleh pesawat tempur kurang dari satu jam. Sedangkan, perusahaan tambang raksasa AS Freeport Mc Moran memiliki tambang emas terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia, di Timika, Papua Barat, yang hanya "selemparan batu" dari Darwin.

Tentu saja rencana AS untuk mendirikan pangkalan militer di Darwin mengkhawatirkan Cina, meski AS sudah mempunyai pangkalan militer di Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, bekas pangkalan udara  Clark dan laut Teluk Subik di Filipina ternyata masih sering digunakannya untuk melakukan operasi antiteroris di Asia Tenggara.

Cina khawatir sebab merasa negara kuning itu selama ini paling berkuasa di Laut Cina Selatan, tempat gugusan Kepulauan Paracel dan Spratly yang kaya akan minyak bumi sedang diperebutkan Cina, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Keenam negara itu mengklaim ratusan pulau kecil di gugusan Paracel dan Spratly adalah milik mereka. Sehingga, dapat menimbulkan konflik bersenjata. Kehadiran AS di kawasan itu tentu saja membuat Cina khawatir, sebab politik hegemoninya akan mendapat saingan berat dari politik hegemoni AS.  

AS selalu berdalih bahwa negara adidaya itu termasuk negara Pasifik karena mempunyai wilayah di Hawaii dan Guam yang masuk kawasan Pasifik. Jadi, sah-sah saja jika AS memiliki perhatian geopolitik dan geostrategis terhadap wilayah Asia Pasifik, termasuk Australia dan Laut Cina Selatan. Apalagi, hampir 100.000 pasukan AS ditempatkan di Jepang, Korsel, Taiwan, Singapura, dan Thailand, bahkan masih tersisa di Filipina, yang kesemuanya berada di kawasan Asia.

Asia Pasifik
Sebagaimana dikatakan Presiden Obama, AS mulai berpaling ke Asia Pasifik seiring perang yang sudah berakhir. Jelas yang dimaksud Presiden Obama adalah berakhirnya perang di Irak dan rencana penarikan pasukan AS dan NATO secara menyeluruh dari Afghanistan pada 2014 nanti.

Sebenarnya, AS telah gagal dalam membangun politik hegemoninya di Timur Tengah dan Asia Selatan. Dalam kasus Irak, AS mengalami kegagalan total untuk menguasai Negeri Seribu Satu Malam itu setelah melakukan invasi untuk menggulingkan Saddam Husein pada 2003 lalu. Sedangkan, di Afghanistan, meski dibantu pasukan NATO, AS juga gagal mengusai negara bergolak tersebut. Bahkan, hampir 2.500 nyawa prajurit terbaiknya hilang di Afghanistan. Boleh dikatakan Taliban saat ini masih menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan ketika malam hari, namun ketika siang hari digantikan oleh pasukan NATO dan Afghanistan.

Kegagalan politik AS di Timur Tengah semakin nyata setelah rezim Mubarak, Ben Ali, dan Ali Abdullah Saleh yang selama ini menjadi pendukung kuatnya bertumbangan satu persatu dan digantikan rezim yang kurang bersahabat dengan AS dan Israel. Bahkan, Partai An Nahdhah yang memenangkan Pemilu Parlemen di Tunisia jelas anti-Israel, sementara kekuatan partai pendukung Ikhwanul Muslimin yang tergabung dalam Aliansi Demokrat dan Aliansi Islam Partai Nour diprediksi akan memenangkan Pemilu Parlemen Mesir yang akan digelar pada Senin (28/11) nanti. Jika kedua aliansi kekuatan politik Islam itu menang, tamatlah sudah pengaruh AS dan Israel di Mesir. 
      
Meski politik hegemoni AS di Timur Tengah semakin goyah, namun AS tetap berusaha menguasai berbagai sumber minyak di wilayah Timur Tengah dengan mengandalkan sekutu setianya, Arab Saudi. Sebab, bagi AS, tersedianya pasokan minyak secara aman dan lancar dari Timur Tengah sangat vital bagi kehidupan negara superpower yang berpenduduk 320 juta orang tersebut. Krisis minyak di AS pascaperang Timur Tengah pada 1973 lalu menjadi pelajaran sangat berharga akan pentingnya persediaan minyak bumi bagi negara adidaya itu.    

Apalagi, negara-negara Islam di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, UEA, Qatar, Bahrain, dan Libya saat ini menguasai 75 persen cadangan minyak dunia yang mencapai 685,6 miliar barel. Sedangkan, cadangan minyak lainnya ada di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan (98,6 miliar barel), Eropa dan Eurasia (97,5 miliar barel), Afrika (77,4 miliar barel), Amerika Utara, termasuk AS dan Kanada (49,9 miliar barel), dan Asia Pasifik, termasuk Indonesia (38,7 miliar barel). 

Strategi AS untuk menguasai cadangan minyak dunia adalah dengan berusaha mengooptasi geopolitik dan geostrategis sumber-sumber minyak di Timur Tengah. Semua cara dilakukan AS untuk menguasai negara-negara Islam penghasil minyak dunia itu, seperti operasi intelijen, pengintaian, penyusupan melalui pasukan khusus, hingga invasi militer dalam skala penuh, seperti Afghanistan dan Irak.

Sementara itu, di Asia Selatan, para geolog AS sudah lama mengetahui melalui pengamatan satelit, jauh dibawah bumi Afghanistan yang terlihat tandus dan gersang itu terdapat cadangan minyak bumi luar biasa besarnya yang diperkirakan tidak kalah dengan Arab Saudi. Jika AS mampu menguasai Afghanistan dengan mengalahkan para pejuang Taliban, ke depannya Afghanistan akan menjadi rebutan berbagai perusahaan minyak raksasa AS. Sementara, perusahaan minyak Eropa hanya akan mendapat sebagian kecil meski negara-negara Eropa yang tergabung dalam NATO turut mengirim pasukannya ke Afghanistan.  

Selain itu, untuk melanggengkan penguasaannya atas cadangan minyak dunia yang sangat strategis, sampai 2003 tercatat AS telah menempatkan 75 persen kekuatan militernya yang total berjumlah 1,5 juta pasukan pada 730 basis militernya di lebih dari 50 negara di dunia, dan yang terbaru yaitu di Darwin Australia tahun depan.

Penempatan basis-basis militer tersebut memang disengaja tidak jauh dari sumber-sumber minyak, terutama di Timur Tengah dan wilayah strategis di Asia Pasifik. Untuk itu, dari tahun ke tahun AS terus menambah anggaran militernya. Sementara, anggaran tahun ini mencapai tiga triliun dolar.

Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kiblat politik luar negeri AS semakin diarahkan ke kawasan Asia Pasifik? Pertama, jelas untuk membendung kekuatan militer Cina yang semakin dominan di kawasan strategis itu. Kedua, AS merasa gagal dengan politik hegemoninya di Timur Tengah untuk membendung pengaruh Iran yang semakin kuat secara militer dan diplomasi. Ketiga, AS memiliki banyak pasukan dan pangkalan militer strategis di kawasan Asia Pasifik, bahkan Asia Tengah.

Selain membendung pengaruh Cina, AS diam-diam juga berusaha menghalangi pengaruh Rusia yang kembali bangkit pascaruntuhnya komunisme awal 1990 lalu. Keempat, perhatian AS terhadap Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia semakin besar. AS memandang Indonesia yang kaya akan barang tambang secara geopolitik dan geostrategi semakin penting untuk mendukung politik hegemoninya di kawasan Asia Pasifik, terutama untuk menghadapi pengaruh Cina yang diprediksi akan menjadi negara superpower baru pada pertengahan abad ini menggantikan AS. ●

View Point: Enter the dragon; exit the eagle?

View Point: Enter the dragon; exit the eagle?

Yulia Suryakusuma, THE AUTHOR OF JULIA’S JIHAD

Sumber : JAKARTA POST, 30 November 2011

When European and Western hegemony was at its peak in the 1980s and 1990s, my late husband, Ami, often asked why people studied European languages instead of Chinese or Japanese. “Asia,” he said, “is where the future will lie.” If Ami were still alive, he would be justified in saying, “I told you so” (although Hindi, Korean and Indonesian would have been on his list now too!).

Even the US has cottoned-on now, shifting its gaze from the Middle East (where the Arab Spring is starting to look more like autumn) to Asia. The stable societies in our region continue to enjoy booming economic growth despite Europe and America’s financial crisis (which is not global at all, folks!).

That’s why US President Barack Obama hailed the decade-old “Asia-Pacific century” two weeks ago in Australia. He also announced that the US would establish a new foothold in the most dynamic part of the world by strengthening military ties with its longtime ally Down Under. It will deploy 2,500 Marine Air-Ground Task Force in Darwin by 2017 for the first time since World War II.

This generated speculation, controversy and anxiety. Some viewed it negatively, accusing the US of aggressive imperialist ambitions. They said that the move undermined efforts to make the region more peaceful and could tear ASEAN apart. Another analyst said the US had its sights on Timor Leste’s oil reserves and its troubled Freeport interests in Papua. Even our smooth-as-silk foreign minister, Marty Natalegawa, questioned American motives, hoping the deployment wouldn’t create tensions in the region. Given the US’ reputation as a bullying Globocop, these reactions were not surprising, but were they right?

The Darwin base seems to me to be more recognition of American weakness than a statement of ambition. Surely it is really about the US trying to maintain its dwindling power as China rises? It seems to me that if China thinks the US is trying to encircle them, they’d be dead right.

And you can see why: China is currently the second-largest economy after the US, contributing 30 percent of global wealth. Even by conservative estimates, it’s projected to overtake the US as world economic leader by 2027. China is also the US’ banker as well as the world’s factory floor, with global markets flooded with Chinese goods — and takeovers.

In 2005, MG Rover became the last domestically-owned mass-production car manufacturer in Britain, snapped up by the Nanjing Automobile group. Imagine — the quintessential British sports car is now Chinese, or half-Chinese at least. (Well, better Chinese than belly-up, like the eurozone.)

The point is that almost everyone else in Asia expects China’s financial invasion to be followed by military expansionism. Their shared heebie-jeebies are driving them to band together to contain the dragon. Even Vietnam is burying the hatchet of the Vietnam War and getting cosy with America. Politics do make for strange bedfellows, but is their China-phobia justified?

Maybe — history suggests that every rising imperial power has expressed itself with military force: the Greeks, the Romans, the Ottomans, Russia, Germany, Britain, Japan and America. Why would China be different?

As China builds its military and buys more of the world’s resources to fuel its growth, it is less willing to hear Americans telling it what to do (on the US’ quandary re China, read http://money.cnn.com/2010/05/06/news/international/china_america_full.fortune/). It continues to back its pariah buffer state, North Korea;
it continues to incarcerate dissidents; its threats to invade Taiwan have not been withdrawn. And now, it is making serious claims in the South China Sea.

But while China may be a rising power, the US is still a great power — in fact, for all its many faults and failings, still the dominant global power. It still has the stronger military as well as global reach, with allies and bases all over the world, particularly in regions surrounding China (Japan, Taiwan, Korea, India, etc.).

It is determined to keep China hemmed in if it can. So, like it or not, there is a real possibility of eventual conflict in the Pacific between the eagle and the dragon, as many fear.

Like Indonesia, Australians know that if an attack comes, it will be from the North as in World War II (invasion via Antarctica might be a bit tricky). This means that a “love triangle” between the US, Australia and Indonesia has its own natural geopolitical logic.

Indonesia is of increasing strategic importance to the US because it’s the obvious leader of a regional neutral block. It also controls three vital deep-water passages between the South China Sea, the Indian Ocean and the Pacific: the Lombok, Malacca and Sunda Straits.

Australia is also a natural ally of Indonesia because of the similarities between them — yes, that’s right, I did say similarities. Unlike China, both are multiparty democracies and both have open economies (and have signed free-trade deals with each other).

And whatever misgivings Indonesians and Australians may have about the US, it’s still an open society and a genuine democracy, and China is neither of those things. Shared anxieties about China will make these similarities matter more than differences.

My Chinese calendar says 2012 will be the year of the Dragon. By the looks of it, so will be many other years to come. So Ami was right — start learning Chinese, folks! ●

Asset concentration and quality of growth in Indonesia

Asset concentration and quality of growth in Indonesia

Winarno Zain, AN ECONOMIST

Sumber : JAKARTA POST, 30 November 2011

The list of the 40 richest Indonesians as published by Forbes magazine recently revealed the extent of asset concentration in this country.

According to the magazine, the 40 richest Indonesians possess combined assets worth US$85.1 billion, which accounts for 15 percent of the Indonesian GDP. The top three on the list have amassed $35.1 billion among them.

High asset concentration translates into high inequality of income. This is because the dynamics of the business are such that the higher the asset you deploy, the more rapid your income growth.

As the gap in income distribution among Indonesians is widening, some intriguing questions about government policies are unavoidably raised. If the 40 richest people sold their assets today, they would receive more than the entire tax revenues received by the government in 2010.

This perspective raises the question of the appropriateness of the amount of government tax revenue. Is tax revenue that ridiculously low? The question also indicates the extent of the problem of tax evasion and corruption and how vigorous are the bureaucratic reforms being pursued by the Finance Ministry.

The other question that arises from the above figures is how serious is the government in alleviating poverty? Because, how could the wealth of the three richest Indonesians be so much higher than the state budget allocated for building infrastructure and social spending this year?

The government’s limited spending in fighting poverty, at a time when the richest are racing ahead at high speeds, means that income distribution would continue to widen. The unequal distribution of assets between different social groups is too glaring to escape attention from anybody.

The uneven distribution of wealth started when a group of companies through political connections acquired economic resources and leases from the state. The close links between the state and conglomerates that generated the wealth concentration took several forms.

Private companies benefited from the state-sanctioned barriers to competition, mainly through trade protection. The state also created officially sanctioned cartels, exclusive licensing and public sector dominance by a certain company through a government fiat, control and taxes on intra-country trade.

Additionally, politically connected firms received benefits in other forms such as being awarded exclusive contracts, loans from state banks without having to provide appropriate collateral, bankruptcy bailouts and lax regulation.

There were also several instances where state and military officials, both active and retired, could be found sitting on the boards of private companies. These activities were subject to rent-seeking with heavy losses to either the state-owned enterprises or the state.

As they acquire more assets, they grow faster than other groups. Unequal speeds in growth between various economic groups result in a higher asset concentration in the groups with higher assets at the start.

One of the outcomes of asset concentration is reflected in the Jakarta Stock Exchange, where around 70 percent of the listed companies are family-controlled and about 57 percent of stock market capitalization is controlled by the top 10 families, the highest figure in East Asia.

There are also other forces at work that perpetuate the unequal distribution of income. The decline of productivity in agriculture and in labor-intensive exporting industries during the last decade have forced workers from these sectors to move into the informal sector that offer lower wages. The continuing labor surplus has resulted in the marginal increase in wages for these workers.

The advance in technology has put a premium on workers who have special skills. Those who have specialized skills can more easily enter the job market with relatively higher salaries.

Unfortunately, the majority of Indonesian workers are graduates of elementary school and junior high school and are involved in manual labor with low wages.

One of the devastating effects of the high inequality of income is the sharp social division among different groups in the country. During the strong authoritarian regime of president Soeharto, these social divisions were severely suppressed to give the appearance of social stability.

The loosening of political control by subsequent governments has let loose the forces of social conflict that have been brewing for a long time. The types of conflicts range from armed rebellion in Aceh and Papua, to ethnic conflict in Kalimantan, to religious violence in Maluku, to industrial-related violence in Batam and Freeport mining in Papua and to the numerous strikes by labor unions.

Although the conflict has taken many forms, the underlying cause is basically the unequal distribution of wealth that creates anger, jealousy and resentment among the social groups. As long as the fight over control of economic resources is not settled fairly, tension and violence will persist.

Empirical evidence in the 1970s showed that countries that experienced the sharpest drops in growth were those that had high levels of social division with weak institutions of conflict management as indicated by poor governance and the absence or a lack of rule of law, democratic rights and social safety nets.

The trend toward higher income inequality could be mitigated through setting up a distributive mechanism. The current economic policies have contained some distributive mechanism elements, but they are not enough.

Fiscal policies are not adequately progressive, since Indonesia still adheres to the flat rate regime in its taxation. The tax burden of those in the top income brackets is relatively equal to the tax burden of those in the lower income brackets.

Fuel subsidies are still highly regressive, where 70 percent of subsidies are enjoyed by the rich. Government programs directly targeted to the poor like direct cash transfers, rice for the poor, free schooling and healthcare, have not significantly reduced the number of the poor. Because of the weak distributive mechanisms, the inequality of income is bound to increase.

In the long run, high inequality of income could slow economic growth, since most additional income from growth would be received by a certain group, leaving the majority of people with stagnant purchasing power.

Future policies should be based not only on how much the economy should grow, but also on how the growth in income is to be distributed. ●

Olahraga dan Olah Negara

Yudi Latif, PEMIKIR KEAGAMAAN DAN KENEGARAAN

Sumber : KOMPAS, 29 November 2011

Vincet amor patriae (kecintaan kepada tanah air itulah yang membuat menang). Walau jalan menuju SEA Games diwarnai aneka skandal dan salah urus, daya juang para atlet bisa mengatasi keterbatasan dan kekacauan. Di ujung jalan, seperti menggemakan bait lagu yang dikobarkan para penyanyi kita, ”Indonesia Bisa”, menjadi juara.

Olahraga memperlihatkan karakter yang dibutuhkan untuk olah negara. Dalam kobaran cinta seperti dalam olahraga yang mengatasnamakan bangsa, jiwa amatir yang siap berkorban demi patria mengalahkan kalkulasi untung-rugi sehingga atlet profesional ternama pun rela bertanding dengan imbalan di bawah standar. Dalam olahraga, atlet sejati lebih mendahulukan kesiapan berjuang ketimbang mengedepankan hasil. Jennifer Capriati, mantan petenis Amerika Serikat, mengekspresikan karakter olahragawan sejati ini, ”I don’t care about being number 1, but I’m ready and willing to give battle, and that’s what sport is all about.”

Kesiapan berkorban dan kesungguhan berjuang demi mengharumkan bangsa menjadikan atlet sejati sebagai pahlawan. Keberhasilan para atlet Indonesia menjuarai SEA Games membantu menaikkan moral bangsa yang lama mengalami demoralisasi setelah menuai keterpurukan di berbagai segi. Tatkala kita kehilangan harapan akan perkembangan bangsa ini, masih ada orang-orang yang berdiri terakhir di persimpangan dengan mengibarkan panji kebesaran bangsa, seperti para atlet itu.

Masalahnya, meminjam ungkapan Brutus dalam drama William Shakespeare, Julius Caesar, ”How many times shall Caesar bleed in sport”, berapa banyak cucuran keringat, darah, dan air mata yang ditumpahkan para atlet dalam olahraga, untuk dapat menularkan jiwa amatir ke dalam olah negara? Berapa banyak atlet sejati yang harus berlaga agar para aspiran politik menyadari pentingnya mengedepankan keseriusan berjuang ketimbang jalan pintas kemenangan?

Sungguh tragis, Indonesia sedang mengalami fase penjungkirbalikan nilai dalam olah negara. Harry Truman menyatakan, ”Politik—politik luhur—adalah pelayanan publik. Tak ada kehidupan atau pekerjaan di mana manusia dapat menemukan peluang yang lebih besar untuk melayani komunitas atau negaranya selain dalam politik yang baik.”

Namun, dalam membumikan politik yang luhur, yang diperlukan adalah pembiakan negarawan, bukan politikus. Negarawan adalah pekerja politik yang menempatkan dirinya dalam pelayanan kepada negara. Politikus adalah pekerja politik yang menempatkan negara dalam pelayanan kepada dirinya.

Nyatanya, Indonesia mengalami surplus politikus dan defisit negarawan. Kebanyakan penyelenggara negara kita tidak hidup untuk politik, tetapi hidup dari politik. Kehirauannya adalah apa yang dapat diambil dari negara, bukan apa yang dapat diberikan untuk negara. 

Akibatnya, Indonesia kehilangan basis legitimasinya sebagai ”negara-pelayan” yang bersumber pada empat jenis responsibilitas: perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, dan kedamaian-keadilan. Pemenuhan keempat basis legitimasi negara-pelayan tersebut merupakan pertaruhan atas kebahagiaan warga negara. Para pendiri bangsa secara visioner memosisikannya sebagai tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945.

Pelayanan atlet kepada bangsanya berbanding terbalik dengan pelayanan aparatur negara. Kontras dengan keberhasilan atlet meraih prestasi, para penyelenggara negara, khususnya yang berkaitan dengan SEA Games, justru terpuruk. Kontras dengan jiwa pengorbanan dan kejuangan para atlet, para penyelenggara negara yang terkait dengan itu justru menggelorakan jiwa koruptif. Kontras dengan jalan kemenangan atlet yang memerlukan perjuangan panjang, jalan kemenangan politisi kita justru banyak yang menempuh jalan pintas.

Cinta atlet kepada sesuatu di luar dirinya menggelorakan rasa keagungan kepada bangsanya. Cinta politisi kepada diri dan keluarganya mengempiskan kebesaran bangsanya. Ketika atlet berpesta, mereka menularkan semangat patriotisme dan solidaritas kebangsaan. Ketika politisi berpesta, mereka menularkan glorifikasi semangat feodalistis yang mengukuhkan kesenjangan dengan rakyatnya.

Sektor olahraga sering kali dilukiskan sebagai cermin proses modernisasi bangsa. Kondisi perkembangan politik dan ekonomi suatu bangsa bisa direfleksikan oleh perkembangan olahraganya. Namun, fitur Indonesia tampaknya merupakan deviasi dari itu. Prestasi olahraga diharapkan bisa memberikan rangsangan positif bagi perkembangan politik dan ekonomi. Ketika dunia politik tidak berhasil melahirkan pahlawan, dunia olahraga memberi kompensasi dengan melahirkan pahlawan-pahlawan alternatif yang diperlukan untuk menumbuhkan harapan.

Etos kejuangan atlet kita dalam menjuarai SEA Games harus kita tularkan ke dalam etos kejuangan menjuarai tata kelola negara. Walau dirundung aneka hambatan, antusiasme dan patriotisme terbukti membawa banyak perbedaan. Gemakan terus semboyan Bung Hatta: ”Di atas segala lapangan Tanah Air aku hidup, aku gembira. Dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang kusimpan dalam dadaku.”

Bagaimanapun juga, dengan mengutip seungkai sajak René de Clerq, ”Hanya ada satu tanah air yang bernama Tanah Airku. Ia makmur karena usaha, dan usaha itu adalah usahaku.” ●