|
Momentum
Emas Politik Perempuan
Meutya Hafid ; Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dapil Sumut 1
|
|
Beberapa
hari yang lalu saya melaksanakan tugas kunjungan kerja ke Argentina,
mengingatkan saya akan kisah Las Madres de Plaza de Mayo. Mereka adalah
sekelompok ibu-ibu yang telah mengukir sejarah besar tentang perjuangan kaum
perempuan dalam menentang pemerintahan kediktatoran junta militer Argentina
di bawah kepemimpinan Jenderal Jorge Rafael Videla. Videla yang merebut
kekuasaan Argentna dari Presiden Isabel Peron dalam satu kudeta militer telah
melakukan teror politik berkepanjangan (1976-1983) yang menelan 8.960 jiwa
orang (CONADEP, 1983) melalui praktik penghilangan paksa secara sistematis
dengan instrumen represi pasukan maut (death squads).
Diawali
pada tahun 1977 oleh 14 orang ibu-ibu yang marah sekaligus sedih karena
anak-anak mereka telah 'menghilang', para ibu tersebut dengan mengenakan syal
berwarna putih bertuliskan nama keluarga mereka yang hilang melakukan sebuah
protes damai dengan berbaris dan melakukan kampanye damai yang inovatif
melalui cara berjalan berdua-dua mengelilingi alun-alun (Plaza de Mayo),
persis di depan pusat kekuasaan junta militer di Istana Casa Rosada, setiap
Kamis sore.
Dengan
strategi politik yang bisa dikatakan unik, ibu-ibu rumah tangga 'biasa' tanpa
pengalaman dan kemampuan politik yang memadai ini justru berhasil menyuarakan
jeritan hati mereka, menggedor simpati dan empati publik luas yang pada
akhirnya mengusik eksistensi penguasa tiran di Argentina saat itu. Akhirnya
gerakan yang mereka lakukan terus meluas dan mendapat perhatian serta
dukungan dari banyak pihak termasuk dunia internasional. Las Madres de Plaza
de Mayo kemudian menjadi ikon perjuangan masyarakat sipil di Argentina selama
hampir 40 tahun. Kisah ini merupakan fakta sejarah bagaimana para perempuan,
khususnya ibu-ibu rumah tangga mampu dengan apik mentransformasi peran
tradisional (domestik) menjadi figur publik untuk kepentingan yang lebih
luas, bahkan pada level negara sekalipun.
Peran Sentral Perempuan
Menilik
cerita Las Madres de Plaza de Mayo, kita bisa merasakan bahwa sebetulnya para
ibu tersebut berkomitmen pada politik yang berpusat di anak dan keluarga mereka.
Syal putih yang awalnya adalah popok telah melambangkan anak-anak serta
harapan dan perawatan ibu. Sebuah penghormatan akan sistem kehidupan manusia
dan pelestariannya. Demonstrasi mereka dibingkai dengan "perasaan
wanita" dan "perasaan keibuan" yang mana itu sesungguhnya
adalah sebuah kekuatan yang sangat besar. Ini sebetulnya semakin memperjelas
kondisi bahwa perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga.
Sebagai
seorang istri maupun ibu, perempuan memberikan pengaruh yang sangat besar
terhadap arah perkembangan karakter keluarga. Dengan peranannya yang sangat
signifikan dalam memberikan kasih sayang maupun dukungan emosional. Begitu
juga dengan urusan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga baik itu sandang,
pangan dan papan, seorang perempuan tak dapat dipungkiri menjadi role model
bagi tumbuh kembang keluarga, termasuk tapi tidak terbatas pada urusan karir
suami dan pendidikan anak. Itulah mengapa lingkungan keluarga menjadi sangat
strategis sebagai tempat awal dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan. Tak
berlebihan rasanya jika maqolah ulama menyebutkan, Annisa 'imadul bilad,
idzasholuhat sholuhal bilad, perempuan itu tiang negara, bila perempuannya
baik maka negaranya juga akan baik.
Representasi Politik Perempuan
Meski
gerakan perempuan telah melampaui perjalanannya yang panjang di negara
Argentina, tak dapat dipungkiri bahwa Las Madres de Plaza de Mayo telah turut
menjadi salah satu faktor penentu politik formal Argentina hari ini. Data
menunjukkan bahwa Argentina merupakan negara di Amerika Latin dengan
representasi perempuan paling tinggi dalam politik formalnya. Dengan tingkat
keterwakilan di Majelis Rendah (Unicameral Parliament) mencapai 100 orang,
maka Argentina memiliki presentase perwakilan perempuan sebesar 38,9% (IPU,
Januari 2018), hanya selisih sebesar 4,7% dari Swedia yang seringkali
dianggap sebagai negara dengan sistem politik paling ramah perempuan dan
dengan sistem kesejahteraan (welfare system) terbaik di dunia.
Sedangkan
Indonesia sendiri, dengan presentase masih di bawah 20% harus menerima
kenyataan bahwa representasi politik perempuannya bahkan lebih rendah dari 5
negara di ASEAN termasuk Kamboja dan Laos.
Melihat
angka-angka tersebut, memang kita tak mungkin menggeneralisasi karena sudah
tentu pengalaman Argentina dan Swedia berbeda dengan Indonesia. Namun begitu,
kita selayaknya dapat mengambil pelajaran positif dari pengalaman-pengalaman
kedua negara tersebut. Tindakan affirmative 30% yang kita terapkan sudah
semestinya dioptimalkan agar semakin membuka peluang bagi perempuan (sebagai
kelompok marjinal) mempercepat integrasinya dalam kehidupan publik yang adil
dan bermartabat.
Masih
banyak dari kita yang berprinsip bahwa demokrasi adalah soal berkompetisi bebas
(free fair competition), hal ini memang tidak keliru, tetapi jangan lupa
bahwa berkompetisi bebas saja tidak cukup. Demokrasi juga mengandung prinsip
keterwakilan (representative). Manakala kita mengandaikan bahwa semua warga
negara harus diperlakukan secara sama (equal treatment), maka mereka yang
selama ini tidak berdaya (powerlessness) dan termarjinalkan akan terus
mengalami kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya.
Momentum Emas
Kebijakan
affirmative 30% bukanlah sebuah tujuan akhir, ini hanyalah sarana untuk
mencapai misi yang lebih besar yaitu masyarakat yang demokratis. Tindakan ini
bagaimanapun masih sangat diperlukan dan ditingkatkan dalam rangka memulihkan
hak-hak politik perempuan sebagai bagian dari transformasi sosial yang
merupakan komponen penting dalam transformasi demokrasi itu sendiri. Politik,
jelas merupakan alat sosial yang paling logis dalam menciptakan ruang
kesempatan dan wewenang. Dengan mendorong perempuan memasuki wilayah
pengambilan kebijakan, maka konstitusi dan legislasi kita akan semakin adil,
setara dan ramah terhadap kepentingan-kepentingan perempuan.
Kita
tidak boleh pesimis, faktanya sejarah perempuan dan politik di Indonesia
selalu diwarnai oleh kejutan. Pasca kemerdekaan perempuan Indonesia telah
mencapai tingkatan-tingkatan politik yang lebih maju dibanding banyak negara
lain. Hak pilih perempuan sudah diakui sejak tahun 1945 dan bahkan pada masa
revolusi kita sudah memiliki menteri perempuan. Kondisi fluktuatif politik
perempuan di Indonesia tak dapat dilepaskan dari proses demokrasinya yang
tidak melalui cara-cara bertahap (gradual) melainkan melalui
lompatan-lompatan (leaps) yang terkadang juga dramatis (Blackburn, 2004).
Tahun
ini kita memasuki tahun politik, partai-partai politik akan mengajukan bakal
caleg DPR, DPD dan DPRD yang akan bertarung dalam pemilu mendatang. Pada
kesempatan ini saya ingin mengajak sekaligus mendorong kepada para perempuan
yang memiliki gagasan dan kompetensi agar jangan ragu dan takut untuk
memasuki politik formal (yang maskulin ini).
Kedua,
partai politik sebagai instrumen kaderisasi juga harus berkomitmen dalam
menerapkan tindakan affirmative yang tidak hanya menjadi tindakan prosedural
sekedar mengejar angka 30%. Dibutuhkan juga perlindungan lebih serta
peningkatan kualitas calon-calon legislatifnya agar dapat memperbesar peluang
keterpilihan caleg-caleg perempuannya.
Terakhir,
saya juga berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan agar isu
perempuan tidak melulu dilihat pada persoalan kesejahteraan (welfare) . Perlu
dilakukan upaya-upaya yang signifikan terhadap pemberdayaan politik perempuan
serta perwujudan keadilan bagi perempuan sebagai arus utama program
pemberdayaan perempuan. Kehadiran negara dalam penyelenggaraan pendidikan
politik bagi perempuan adalah sebuah keniscayaan.
Kita
tak lagi berhadapan dengan rezim yang otoriter sebagaimana dilakukan gerakan
Las Madres de Plaza de Mayo. Tetapi bukan berarti tantangan kita menjadi
lebih mudah. Para perempuan harus bekerja dua kali lipat karena isu
perempuan, politik dan pengambilan keputusan belum menjadi arus utama dari
fokus gerakan perempuan. Jalan masih akan panjang, tetapi sebagai tahun
politik, sekarang adalah momentum emas bagi politik perempuan di republik
ini.
Selamat
Hari Perempuan! Maju terus perempuan Indonesia! ●
|
|
Tantangan
Pers "Jaman Now"
Meutya Hafid ; Wakil Ketua Komisi I DPR, Dapil
Sumut 1
|
|
Masih
terngiang dalam ingatan, hanya berselang dua hari setelah rakyat Indonesia
bersuka cita merayakan 72 tahun kemerdekaannya dengan cara yang agak berbeda
dari tahun-tahun sebelumnya karena warna-warni pakaian adat dari seantero
negeri menghiasi Istana Merdeka manakala sang saka merah putih dikibarkan,
simbol negara kebanggaan kita harus mendapatkan perlakuan tak menyenangkan
karena perkara yang sangat sulit dimengerti, yakni salah cetak.
Ya,
warna bendera kita terbalik posisinya pada materi buku panduan resmi Sea
Games ke-29 yang dipublikasikan oleh Malaysian Organizing Committee (MASOC).
Dari seluruh negara peserta, hanya bendera Indonesia yang mengalami salah
cetak. Buku tersebutlah yang kemudian dibagikan kepada seluruh kontingen dan
tamu yang hadir pada acara pembukaan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
Hal
itu sungguh telah melukai rasa persahabatan Indonesia-Malaysia yang sudah
terjalin selama 60 tahun lamanya. Terlebih Malaysia adalah tetangga paling
dekat dan serumpun.
Namun,
tak perlu waktu lama, meski terpisah ruang dan waktu, hanya berselang dua jam
setelah cuitan Menpora atas insiden ini, rakyat Indonesia beramai-ramai
menunjukkan rasa kekecewaannya dengan berita tersebut. Satu suara
menghentakkan dunia maya dengan menjadikan tagar #ShameOnYouMalaysia sebagai
trending topic nomor wahid di jagat Twitter. Pemerintah Malaysia pun segera
menyampaikan permohonan maafnya secara resmi.
Peristiwa
tadi menjadi satu contoh saja, bagaimana sebuah peristiwa dengan ultra-cepat
diberitakan luas hanya melalui sebuah cuitan. Kemudian, dengan satu cuitan
tersebut, tanggapan jutaan orang dapat dengan segera juga lahir ke permukaan
dan bahkan mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Revolusi digital
telah menciptakan perubahan yang masif.
Efek Negatif
Sebaliknya,
bayangkan jika ada sebuah cuitan palsu dari sebuah akun palsu yang sengaja
diviralkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Faktanya tak semua
cuitan atau pun pemberitaan yang viral adalah benar, terlebih jika itu
terkait dengan isu politik. Kemenkominfo merilis, pada Januari 2017 yang
bersinggungan dengan momentum Pilkada DKI Jakarta, terdapat aduan tertinggi
mengenai konten hoaks di dunia maya yang mencapai 5.070 aduan. Secara
keseluruhan pun, sepanjang tahun 2017 angka aduan akan konten negatif dan
hoaks cukup mencengangkan karena naik 900%, dari 6.357 aduan sepanjang 2016
menjadi 60.135 aduan. Hal ini harus menjadi perhatian penting, terlebih tahun
2018 ini adalah tahun politik dan akan ada pilkada serentak di 171 daerah.
Jumlah
tadi bisa terus bertambah dan sangat berpotensi menciptakan keresahan sosial
(social unrest) jika tak ditanggulangi dengan serius, apalagi penetrasi
internet masih terus melaju dengan sangat cepat. Dari hanya 9,4% penduduk
pada 2006, dalam satu dekade telah meningkat menjadi 51,7% (APJII). Angka
tersebut berarti setara dengan 500% lebih. Parahnya lagi, hoaks semakin
meluas dan menjurus pada kebencian dikarenakan beberapa pihak justru
menjadikannya sebagai komoditi bisnis pemberitaan (e-hate), seperti sindikat
Saracen yang belum lama terungkap.
Kekuatan Media Konvensional
Riset
Nielsen Consumer & Media View pada kuartal III/2017 menunjukkan bahwa
media-media konvensional masih tetap menjadi andalan publik di tengah-tengah
melesatnya penetrasi digital. Baik itu koran, radio, maupun televisi.
Koran,
meski hanya memiliki daya penetrasi pada kurang dari 8% penduduk Indonesia,
nyatanya merupakan sumber utama bagi mereka yang berasal dari kalangan yang
lebih affluent. Meski frekuensi mereka menggunakan internet mencapai 86%,
elemen trust koran tetap lebih besar karena kebutuhan akan informasi yang akurat
untuk sumber referensi dapat dipenuhi lantaran analisis yang sangat detail
hanya bisa ditemukan di media cetak.
Radio,
dengan tingkat penetrasinya yang berkisar pada angka 37% dengan lama waktu
mendengar rata-rata 129 menit per hari, memiliki daya tarik berbeda karena
programnya dan penyiarnya yang memiliki kekhasan tersendiri di antara
lantunan musik yang diputar. Pendengar radio pun cenderung lebih percaya
dengan iklan yang disiarkan oleh radio (54%) daripada video online (48%).
Televisi
sendiri masih bertengger sebagai pemuncak karena penetrasinya masih yang
tertinggi di antara seluruh media, mencapai 96%. Terbatasnya infrastruktur
dan pengetahuan teknologi terkini yang masih rendah pada sebagian lapisan
masyarakat serta kenyamanan dengan konten yang telah disediakan oleh TV
konvensional merupakan beberapa alasan utama yang membuatnya tetap paling
terjangkau.
Menengok
pada data-data tersebut, maka sebetulnya kekuatan media-media konvensional
masih sangat besar meski arus digital juga terus menguat. Adapun agar dapat
menyesuaikan diri dengan era digital ini, maka media-media konvensional
memang sudah selayaknya juga menambah/menguatkan platform-nya di ranah online
agar dapat mengimbangi dinamika yang sedang dan akan berlangsung.
Wartawan Garda Terdepan
Tingkat
kepercayaan terhadap koran, durasi radio, serta penetrasi televisi
sesungguhnya dapat menjadi kombinasi yang ampuh untuk menghadang efek negatif
yang muncul dari dunia maya. Hoaks dapat dikunci mati jika wartawan-wartawan
media konvensional bersatu padu menangkalnya.
Saat
ini, meski media-media online terus lahir dan telah menembus 40.000-an media,
namun penguatan peran media-media konvensional yang telah merambah platform
online sangatlah diperlukan. Sebab, masih banyak dari media online yang ada
belum mampu berperan dengan baik dalam memberikan informasi yang jernih dan
menjernihkan. Masih sangat sedikitnya jumlah media online yang belum lolos
verifikasi dewan pers juga menjadi salah satu indikator.
Untuk
itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengingatkan kembali kepada
semua elemen pers agar dapat mendorong pelaksanaan ratifikasi Piagam
Palembang (2010) semaksimal mungkin, terutama pada 4 hal: penegakan kode etik
jurnalistik pada seluruh kegiatan jurnalistiknya, kepatuhan pada standar
perusahaan pers, standar perlindungan wartawan, dan standar kompetensi
wartawan.
Dengan
mendorong keempat hal tersebut, maka saya meyakini bahwa wartawan akan
menjadi garda terdepan dalam menangkal berbagai efek negatif revolusi
digital.
Pers Hadirkan Persatuan
Pada
akhirnya, kemerdekaan pers dan kecepatan laju digital saat ini patut kita
syukuri, hal ini merupakan sarana hakiki setiap warga negara untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi guna meningkatkan dan mengembangkan
mutu kehidupan dan penghidupan manusia. Kebebasan pers memang bukan lagi
persoalan, namun sampai kapan pun pers tetaplah harus menjadi alat
perjuangan. Jika dahulu pers berperan dalam menyatukan bangsa menentang
penjajahan, maka hari ini pers harus berhadapan dengan dirinya sendiri dalam
menahan lajunya, berkomitmen penuh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
menegakkan kebenaran demi hadirnya persatuan.
Pers
jaman now adalah pengawal demokrasi dan pembangunan. Untuk itu pers harus
semakin terbuka dan dewasa, terutama dalam menerima kritik, khususnya elemen
televisi sebagai pemegang tampuk penetrasi tertinggi saat ini. Apa yang pers
sajikan, sudah tentu akan mempengaruhi masyarakat luas. Jangan sampai pers
kita hanyut dalam sajian pemberitaan yang justru menguatkan apa yang menjadi
efek negatif dari revolusi digital dan menopang cacatnya demokrasi (flaw
democracy). Untuk itu juga menjadi penting agar pers tak terkungkung dalam
kepentingan yang sempit dan menjadi alat propaganda. Pemimpin pers yang
berani dan berintegritas tinggi merupakan sebuah keniscayaan.
Tahun
2018 telah berjalan, suhu politik-pun mulai meningkat. Inilah momentum
terbaik pers jaman now menjelang dua dasawarsa reformasi untuk membuktikan
diri sebagai bagian penting dalam proses politik demokrasi, ikut mengawal
ragam ekspresi aspirasi politik agar tetap damai dan beradab. Dengan memegang
teguh prinsip cover both side dan tekad untuk menghadirkan persatuan melalui
berita yang benar dan tak membodohi, maka saya percaya revolusi digital ini
justru dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebaikan.
Selamat Hari Pers Nasional! Maju terus
pers Indonesia! ●
|
