Jokowi Belum Layak Dicapreskan? Yacob Rambe  ;   Peneliti Senior di Forum Dialog (Fordial) dan Kajian Nusantara Bersatu, Jakarta

DETIKNEWS,  28 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Beredarnya DVD yang berisi janji-janji Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, oleh sekelompok orang yang merupakan pencinta Jokowi dapat dipahami. Mereka umumnya menginginkan agar Jokowi memegang janji-janjinya saat berkampanye untuk merebut kursi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok, beberapa waktu yang lalu. Pesan yang tersurat pada sampul belakang DVD itu, bunyinya: Selama ini, salah satu yang hilang dari kehidupan kita sebagai bangsa adalah kepercayaan. Rakyat tidak percaya bahwa pemimpin dan wakil yang mereka pilih akan menepati janji mereka. Akhirnya rakyat hanya melaksanakan hak pilih sekadar untuk menunaikan hak sebagai warga negara. Kini kami punya sebuah harapan. Muncul pemimpin yang bersih, cakap, dan bisa dipercaya. Pak Jokowi adalah harapan kami, para warga Jakarta. Tapi, baru sesaat harapan itu muncul, kami diganggu oleh para avonturir politik yang mendorong-dorong beliau menjadi calon presiden. Oleh karena itu sebagian besar warga DKI yang telah memilih Jokowi mengharapakan agar dia seharusnya menunaikan tugas di Jakarta sebelum dicapreskan. Secara teoritis, desakan untuk mencapreskan Jokowi ataupun sikap Jokowi yang tunduk dan patuh terhadap keputusan apapun dari PDIP menurut Eisenhardt (1989) dalam agency theory menekankan hubungan antara principal (pemberi tugas) dengan agent (yang diberi tugas). Kondisi yang dapat diciptakan dari situasi seperti ini nantinya mirip dengan teori negara patrimonial, relasi pemimpin atau elit politik sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat bersifat asimetris. Sebagai patron, elit politik mendominasi sumber daya ekonomi politik. Jokowi bagaikan seorang kutu loncat yang berpindah dari satu jabatan ke jabatan lain dalam waktu singkat. Baru sebentar memegang jabatan sebagai Wali Kota Solo, dia sudah dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kini baru seumur jagung menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia sudah didorong untuk dicalonkan sebagai presiden pada Pemilu 2014. Publik lalu bertanya-tanya, apa sebenarnya prestasi kerja yang sudah diperlihatkan Jokowi, mengingat dia tidak pernah menyelesaikan tugasnya dalam satu masa periode pun. Jokowi seharusnya bisa memberi bukti kepada publkik bahwa dia mampu membereskan Ibukota dari banjir, macet dan berbagai kesemrawutan yang ada. Jika dia dan Ahok mampu membuktikan hal itu, penulis yakin pada Pemilu setelah 2014, tidak ada pasangan lain yang mampu bersaing dengan pasangan tersebut dalam pemilihan presiden nanti. Karena publik sendiri sudah melihat hasil kerja nyata dari yang bersangkutan. Menurut Ali Mustofa (2013), ada beberapa sebab kutu loncat yaitu pertama, mencari peluang karir politik yang lebih strategis. Kedua, insiden politik. Ketiga, pragmatism politik. Ada banyak ciri dalam politik kutu loncat yaitu : pertama, telinga besar dan pintar mengolah isu menjadi konflik, agar pelaku kutu loncat menjadi “pahlawan” karena dapat menyelesaikan konflik tersebut, yang sebenarnya diciptakannya. Kedua, pintar obral senyum dan suara dengan alasan untuk kepentingan rakyat. Ketiga, scapegoatism, ahli jurus kambing hitam, karena pelaku politik kutu loncat selalu menyatakan dirinya benar dan pihak lain yang salah. Terlepas dari itu semua, patut dipertanyakan siapakah sebenarnya pembuat DVD tersebut. Apa mungkin mereka adalah warga yang sangat mengharapkan Jokowi menyelesaikan tugasnya untuk membereskan ibu kota Jakarta dari kemacetan berkepanjangan dan banjir yang tidak pernah surut serta sederat permasalahan lainnya. Jika betul itu merupakan harapan warga Jakarta, kenapa mreka tidak mencantumkan nama. Menurut hemat penulis, hanya ada dua kemungkinan. Pertama. DVD tersebut dibuat oleh lawan politik yang tidak ingin Jokowi maju sebagai capres, dan kedua DVD itu justru dibuat oleh pendukung Jokowi sendiri. Kalau kemungkinan pertama dibuat oleh lawan politik, karena mereka sadar selama ini cara untuk menghambat lajunya elektabilitas Jokowi tidak bisa dilakukan dengan membuat perlawanan secara terbuka. Mereka sadar bahwa kekuatan Jokowi adalah, dia bersikap apa adanya serta sederhana. Jokowi mencoba memperbaiki keadaan dengan cara mengkomunikasikannya dengan masyarakat secara langsung melalui blusukan ke berbagai lokasi. Jokowi juga berani melawan arus jika merasa pendapatnya benar, sehingga dia akhirnya mendapat dukungan secara politik dari publik secara luas.  Kemungkinan kedua justru DVD itu dibuat oleh pendukung fanatik Jokowi sendiri, untuk mendorong Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri agar segera mencalonkan Jokowi sebagai capres sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif. Ketua Umum DPP PDIP Megawati menunjukkan sinyal telah merestui pencapresan Jokowi. Bahkan menurut kabar yang santer beredar, Mega telah setuju mendeklarasikan capres sebelum pileg.  Walaupun sinyal restu Mega untuk Jokowi memang pasang surut, namun ada beberapa hal yang memberi kesan kuat Mega mulai legowo. Semakin mendekati Pemilu, Mega juga semakin intens bertemu Jokowi. Kadang keduanya makan bersama, kadang mengajak Wagub DKI Basuki Thajaja Purnama (Ahok). Mega juga sering meluangkan waktu untuk blusukan bareng Jokowi. Oleh kalangan internal PDIP, Mega dinilai sedang mendidik langsung Jokowi. Pertanyaan selanjutnya adalah jika Jokwi menjadi capres, siapa yang akan dicalonkan Megawati sebagai cawapres. Prediksi sebelumnya adalah Megawati capres, dan Jokowi cawapres. Namun karena elektabilitas Jokowi terlalu jauh dari elektabilitas Mega sendiri, maka publik lebih menginginkan Jokowi capres, sehingga kemungkinan Mega akan mencalonkan salah satu anaknya sebagai cawapres. Menjadi masalah nanti, jika perolehan suara PDIP dalam Pileg tidak mencukupi untuk mengusung pasangan capres/cawapres sendiri. Otomatis PDIP harus berkoalisi dengan partai politik lainnya, yang kemungkinan besar menghendaki cawapres berasal dari parpol tersebut. Kondisi ini diperkirakan menjadi salah satu pertimbangan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati masih ragu untuk mendeklarasikan Jokowi sebagai capres sebelum pemilu legislatif April 2014 mendatang. Siapapun yang terpilih sebagai presiden, menurut penulis, ada tugas dalam bidang politik yang sudah menantinya yaitu menumbuhkan demokrasi yang sehat, menumbuhkan trust dan efficacy serta terjalinnya komunikasi pemerintah dengan rakyat yang semakin baik. Hal ini selaras dengan pendapat beberapa pakar bertaraf internasional seperti VO Key dalam Public Opinion and American Democracy mengatakan, demokrasi yang menimbulkan bencana merupakan tanggung jawab elit kekuasaan bukan tanggung jawab massa. Sementara itu, Stephen Craig dalam The Malevolent Leaders (1993) mengatakan, tanpa trust dan efficacy suatu pemerintahan akan sulit membangun komitmen-komitmen dengan para elit, sehingga akan menghambat upaya-upaya pembangunan nasional. Sedangkan, Robert Dahl dalam Democracy and It’s Crisis mengatakan, pembangkangan kooperativitas para elit politik merupakan konsekuensi dari kurang responsifnya Presiden terhadap koreksi-koreksi mereka. ●

Jokowi untuk Presiden?

Jokowi untuk Presiden? M Alfan Alfian ;   Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

KORAN TEMPO, 15 Februari 2013

Hasil survei Pusat Data Bersatu yang belum lama ini dilansir menyebutkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo teratas dalam bursa calon presiden 2014. Angkanya 21,2 persen, mengalahkan 12 calon lainnya, termasuk Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (18,4 persen), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (13 persen), dan penyanyi dangdut Rhoma Irama (10,4 persen).  Pemapar survei, Didik J. Rachbini, menyebut Jokowi dibesarkan oleh "partai media". Untuk sementara, merujuk pada hasil survei itu kekhawatiran meteor politik Jokowi cepat atau lambat akan lebih mencorong ketimbang pembesar partainya, atau bersifat kanibalistik, semakin nyata. Tentu saja fenomena ini menarik dan patut dianalisis lebih lanjut, apakah memang sosok pemimpin seperti Jokowi inilah yang diharapkan publik? Ataukah ia hanya sekadar mencerminkan keinginan publik untuk menghadirkan sosok yang bergaya kepemimpinan antitesis Susilo Bambang Yudhoyono? Ketika Jokowi terpilih untuk kedua kalinya sebagai Wali Kota Surakarta, dengan persentase dukungan lebih dari 90 persen, sosok ini semakin naik daun. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia benar-benar mampu menunjukkan dirinya sebagai bintang politik yang meroket. Publik melirik gaya kepemimpinannya yang berbeda. Ia merakyat, justru karena keberhasilannya melepas simbol-simbol kepriayian alias elitisme politiknya. Ia tidak canggung bercengkerama dengan khalayak. Tidak hanya menunjukkan empatinya. Tetapi, dengan kewenangan yang dimilikinya, dia juga cepat menyelesaikan persoalan. Para pengkritik memang sering melontarkan komentar bahwa gaya "blusukan" Jokowi parsial dan tidak menyentuh akar masalah. Tetapi tampaknya publik lebih suka gaya kepemimpinannya yang humanis-komunikatif dan proses kebijakannya yang dialogis-transparan, bukan hasil akhirnya. Tentu banyak yang kecewa atas kepemimpinan Jokowi yang sudah lebih dari 100 hari ini. Tetapi ia sudah telanjur hadir sebagai model. Dengan begitu, Jokowi segera diposisikan sebagai antitesis kepemimpinan arus utama Yudhoyono. Model kepemimpinan Jokowi seperti menjadi semacam ekstrem lain. Dari sudut inilah, dan berkat liputan media yang kontinu, kalau bukan dramatik, sebagaimana disinggung Didik J. Rachbini, meroketnya elektabilitas Jokowi segera bisa dipahami. Tetapi, apakah hal demikian akan membuatnya terpukau dan diam-diam merancang skenario pemenangan calon presiden? Jawaban sementara Jokowi singkat dan jelas. Ia memilih berkonsentrasi mengatasi "permasalahan banjir dan macet", yang segera dimaknai bahwa ia akan konsisten dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Ini menunjukkan bahwa Jokowi tahu diri, dalam arti tidak elok kalau, di tengah kompleksitas persoalan Jakarta, ia nggege mongso alias ambisius untuk menjadi presiden. Jurus anti-marketing Jokowi ini diperkirakan justru semakin mengkhawatirkan para pesaing. Maksudnya, kerja kerasnya untuk DKI Jakarta malah membuatnya semakin populer dan elektabel. Jokowi dibatasi tanggung jawab politik dan moral. Kalau Jokowi nekat memilih maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dengan kendaraan dan alasan apa pun, ia segera terbentur masalah politis dan sekaligus etis. Secara politik, ada dampaknya. Secara etis, ia akan memberi contoh buruk dan menjadi model pejabat publik yang tidak konsisten dalam mengawali dan mengakhiri masa jabatannya secara wajar. Seandainya pun petinggi PDIP menugasinya sebagai calon presiden 2014, Jokowi harus berani berkata tidak. Demikian pula, ia juga harus tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok politik dan kepentingan yang mendesak agar mundur dari jabatannya sebagai gubernur dan maju sebagai capres. Toh, pemimpin sejati tidak harus menjabat presiden.  Sebab, kalau ya, maka Jokowi akan masuk ke labirin politik yang dilematis, kalau bukan suatu kecelakaan politik yang susah dimaafkan. Menjadi presiden memang membuat Jokowi punya banyak kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin bangsa. Tetapi, manakala caranya kurang etis dan lepas tanggung jawab dari jabatan gubernur yang belum final, tidak hanya akan ada "rasa bersalah" yang menghantui, tetapi juga memicu arus balik kekecewaan publik. Memimpin DKI, di tengah-tengah elektabilitas capres yang demikian tinggi, tidak kalah kesatria atau gagah dibanding seandainya menjadi presiden. Jokowi menjadi bintang media, karena ruang lingkup kepemimpinannya jelas. Belum tentu, kalau Jokowi menjabat presiden, "partai media massa" masih memihaknya. PDIP memang belum meresmikan capresnya. Tapi, agaknya, di tengah embusan wacana oleh tokoh senior PDIP, Taufiq Kiemas, tentang pentingnya capres muda, kans Megawati tetap yang terbesar. Megawati paling berpeluang untuk maju lagi sebagai capres. Dalam tradisi PDIP, itu lebih baik ketimbang memaksakan Jokowi yang terikat menjalankan amanat rakyat sebagai Gubernur DKI. ●