Kamis, 18 Mei 2017

Akankah Macron Berhasil?

Akankah Macron Berhasil?
Dani Rodrik  ;   Profesor Politik Ekonomi Internasional
di Sekolah Pemerintahan John F Kennedy, Universitas Harvard; 
Penulis Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science
                                                          KOMPAS, 17 Mei 2017



                                                           
Kemenangan Emmanuel Macron atas Marine Le Pen adalah berita baik yang ditunggu-tunggu oleh siapa pun yang menginginkan suatu masyarakat terbuka dan liberal demokratis ketimbang masyarakat yang nativis dan xenofobia. Namun, perlawanan terhadap populisme sayap kanan masih jauh dari kata selesai.

Le Pen mengantongi lebih dari sepertiga suara dalam pemilu putaran kedua, meskipun selain partainya sendiri, yaitu Front Nasional, hanya ada satu partai lain—partai Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France—yang memberikan dukungan pada pencalonan Le Pen.

Selain itu, tingkat partisipasi dalam pemilu turun drastis dibandingkan dengan pemilu presiden sebelumnya. Ini mengindikasikan banyaknya pemilih yang merasa tidak puas. Jika Macron gagal dalam lima tahun ke depan, akan terbuka peluang lebar bagi Le Pen untuk bangkit kembali, demikian pula kelompok nativis populis akan mempunyai lebih banyak pengaruh, tidak hanya di Eropa, tetapi juga di belahan dunia yang lain.

Sebagai seorang kandidat pada era antikemapanan ini, Macron terbantu oleh fakta bahwa dia tidak berasal dari partai politik tradisional. Namun, sebagai presiden, hal ini tak menguntungkan bagi dia. Gerakan politiknya, En Marche!, baru berjalan setahun. Dia harus mulai membangun basis mayoritas di legislatif dari nol setelah pemilu parlemen bulan depan.

Mewakili Eropa lama

Pemikiran ekonomi Macron juga tidak mudah untuk dikarakterisasikan. Pada masa kampanye pemilu presiden, dia sering dituding tak memiliki konsep yang detail.

Bagi banyak orang liberal dan ekstrem konservatif, Macron adalah seorang neoliberal, yang kebijakannya tidak jauh berbeda dengan kebijakan mainstream yang terbukti gagal di Eropa, yaitu penghematan, yang menjadikan benua tersebut berada dalam kebuntuan seperti sekarang.

Thomas Piketty, seorang ekonom Perancis, yang mendukung calon dari partai sosialis BenoÎt Hamon, menggambarkan Macron sebagai seseorang yang mewakili ”Eropa lama”.

Pada kenyataannya, memang banyak program ekonomi Macron yang bernuansa neoliberal. Dia telah berjanji akan menurunkan tingkat pajak perusahaan dari 33,5 persen menjadi 25 persen, menurunkan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 120.000 orang, menjaga defisit fiskal pemerintah di bawah batas yang ditetapkan oleh Uni Eropa, yaitu 3 persen dari produk domestik bruto, serta meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja (istilah halus dari memudahkan perusahaan untuk memecat pekerja).

Namun, dia juga berjanji untuk tetap memberikan tunjangan pensiun, dan model jaminan sosial yang dia sukai tampaknya adalah flexicurity yang diterapkan di negara-negara Skandinavia—yang merupakan kombinasi dari jaminan perlindungan dari sisi ekonomi yang tinggi dan insentif berbasis pasar.

Namun, tidak ada dari hal-hal tersebut—terlebih dalam jangka pendek—yang akan mampu mengatasi tantangan utama pemerintahan Macron, yaitu penciptaan lapangan kerja.

Seperti yang ditulis oleh Martin Sandbu, lapangan kerja adalah prioritas utama pemilih Perancis dan hal ini harus menjadi prioritas utama pemerintahan baru.

Sejak krisis melanda perekonomian negara di zona euro, tingkat pengangguran di Perancis tetap tinggi, yaitu pada angka 10 persen, bahkan hampir 25 persen untuk angkatan kerja di bawah usia 25 tahun. Sama sekali tidak ada bukti bahwa liberalisasi pasar tenaga kerja akan mampu mendongkrak tingkat penyerapan tenaga kerja, kecuali terjadi peningkatan agregat permintaan dalam perekonomian Perancis.

Program stimulus

Di sinilah peran komponen lain dari program ekonomi Macron bisa memainkan peran. Dia telah mengusulkan program stimulus untuk lima tahun senilai €50 miliar euro (54,4 miliar dollar AS), yang mencakup investasi pada infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan, serta perluasan pelatihan bagi penganggur.

Namun, karena nilai program stimulus ini hanya sedikit di atas 2 persen dari produk domestik bruto Perancis setiap tahun, kecil kemungkinan program stimulus ini akan memberikan banyak dampak pada tingkat pengangguran secara umum.

Gagasan Macron yang lebih ambisius adalah membuat lompatan besar menuju integrasi fiskal zona euro, dengan satu lembaga perbendaharaan dan menteri keuangan.

Menurut Macron, integrasi fiskal semacam itu akan memungkinkan dilakukannya transfer fiskal secara permanen dari negara-negara dengan perekonomian yang kuat kepada negara yang tidak diuntungkan oleh diterapkannya kebijakan moneter tunggal di zona euro.

Anggaran zona euro akan dibiayai oleh kontribusi dari penerimaan pajak negara-negara yang menerapkan sistem tersebut. Sebuah parlemen zona euro yang terpisah akan melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas. Unifikasi fiskal ini akan memungkinkan negara seperti Perancis untuk meningkatkan belanja infrastruktur dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja tanpa harus melanggar batas atas pagu fiskal mereka.

Integrasi fiskal yang didukung dengan integrasi politik yang lebih dalam adalah hal yang masuk akal. Setidaknya, hal itu memberikan jalan yang masuk akal terhadap permasalahan yang melanda Uni Eropa saat ini.

Namun, kebijakan Macron yang terang-terangan mendukung persatuan Eropa tidak hanya menyangkut permasalahan politik atau prinsip. Hal ini juga sangat penting untuk mendukung kesuksesan program ekonominya. Tanpa adanya fleksibilitas fiskal yang lebih besar atau transfer dari negara-negara lain di zona euro, sulit bagi Perancis untuk keluar dari permasalahan pengangguran dalam waktu dekat.

Dan, hal ini membawa kita pada Jerman. Reaksi awal Angela Merkel terhadap hasil pemilu Perancis tidaklah terlalu meyakinkan. Dia memberikan selamat kepada Macron sebagai ”seseorang yang membawa harapan bagi jutaan warga masyarakat Perancis”. Namun, dia juga mengatakan bahwa dia tak akan mempertimbangkan untuk mengubah peraturan fiskal zona euro.

Bahkan, kalaupun Merkel (atau pemerintahan Jerman yang baru kelak di bawah Martin Schulz) lebih terbuka untuk melakukan hal tersebut, tetap ada persoalan dengan para pemilih di Jerman. Krisis zona euro tidak digambarkan sebagai permasalahan interdependensi, tetapi sebagai permasalahan moral—masyarakat Jerman yang hemat dan pekerja keras dihadapkan pada para debitor yang boros dan curang—para politisi Jerman akan mengalami kesulitan untuk meyakinkan para pemilih guna menyetujui proyek integrasi fiskal.

Mengantisipasi reaksi dari Jerman, Macron telah memberikan bantahan: ”Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya sangat pro-Eropa yang kuat dan globalisasi, tetapi menentang keras gagasan transfer union.” Hal itu, menurut Macron, adalah sumber terjadinya disintegrasi dan politik reaksioner: ”Tanpa adanya transfer fiskal, sama saja Anda mencegah mereka yang di pinggiran untuk berkonvergensi dan itu akan menciptakan divergensi politik ke arah ekstremisme.”

Perancis mungkin memang bukan kelompok yang terpinggirkan di Eropa, tetapi pesan Macron kepada Jerman sangat jelas: apakah Anda akan membantu saya dan kita akan membangun perserikatan yang sesungguhnya—yang mencakup perekonomian, fiskal, dan pada akhirnya persatuan politik—atau kita akan terlindas serangan dari para ekstremis.

Dalam hal ini, Macron memang benar. Demi Perancis, Eropa, dan negara-negara lain di dunia, kita harus berharap bahwa kemenangan Macron akan diikuti oleh perubahan dari pihak Jerman sendiri.