Mencermati Sikap Politik PDIP tentang Harga BBM Amril Jambak  ;  Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

DETIKNEWS, 02 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Desakan agar pemerintah SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini hangat diperbincangkan. Bukan apa-apa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya menolak kenaikan harga BBM, sekarang ini mendukung bahkan mendesak Presiden SBY menaikkan harga BBM. Apa ini sebagai tanda kegalauan PDIP yang akan menjenjaki kaki di pemerintahan. Lainnya halnya kala pemerintahan SBY. Dua periode partai berlambang banten moncong putih berada di luar pemerintah, meski di daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) di Tanah Air mereka ada yang berada di pemerintahan. Segala rencana pemerintah SBY selalu ditolak, apalagi yang merugikan masyarakat kecil, karena basis PDIP membela wong cilik. Bahkan, PDIP pernah mengeluarkan buku putih saat menolak kenaikan BBM pada pemerintahan SBY. Tiba masa transisi pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi, PDIP mendesak SBY segera menaikkan harga BBM. Bahkan, Presiden terpilih Jokowi, meminta kepada SBY agar menaikkan harga BBM dengan berbagai alasan. Menurut penulis, SBY tidaklah sebodoh itu. Terang-terangan dalam pertemuan dengan Jokowi, SBY menolak permintaan untuk menaikkan harga BBM tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab ditolaknya permintaan Jokowi tersebut. Salah satunya tidak mau meninggalkan kenangan buruk bagi masyarakat di akhir masa jabatannya. Kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak mungkin terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui tidak menutup kemungkinan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) apabila terjadi perubahan dramatis kenaikan harga minyak dunia. Namun demikian, dengan kondisi perkembangan harga minyak dunia saat ini, dia menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM pada tahun ini. Pasalnya, ujarnya, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah dengan menaikkan harga sumber energi. Antara lain menaikkan harga tarif dasar listrik dan harga bahan bakar gas pada tahun ini, serta menaikkan harga BBM pada tahun lalu. Langkah tersebut, ujar SBY, tetap dilakukan pemerintah demi menjaga anggaran dari defisit yang berlebihan kendati hal itu berdampak pada rakyat kebanyakan. Dengan demikian, lanjutnya, beban rakyat akan semakin besar apabila pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada tahun ini. “Tetapi saya juga terus memantau perkembangan. Apabila dalam waktu 7 minggu ke depan ini ada perubahan situasi yang dramatis, harga minyak mentah dunia meroket misalnya, dan kalau tidak saya naikkan BBM, APBN kita jebol, pasti dengan terpaksa saya naikkan,” ujar SBY dalam wawancara khusus yang diunggah melalui akun youtube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (29/8/2014) petang. Namun demikian, SBY menegaskan kondisi saat ini justru terbalik. Saat ini, ujarnya, harga minyak mentah dunia justru cenderung turun. “Sehingga logika atau alasan untuk menaikkan kembali harga BBM, apalagi pemerintah sudah menaikkan harga listrik dan gas, itu tidak kuat,” katanya. SBY mengakui adanya tekanan atau desakan kepada pemerintah yang dipimpinnya untuk menaikkan harga BBM. Desakan tersebut, ujarnya, bisa digolongkan luar biasa. SBY menyebutkan desakan untuk menaikkan harga BBM datang dari kalangan partai politik tertentu, media konvensional tertentu, dan sejumlah pihak. “Saya ingin memahami mengapa saya didesak untuk segera menaikkan harga,” katanya. Menurut SBY, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah jika alasan permintaan menaikkan harga BBM adalah untuk menurunkan defisit anggaran. “Tahun lalu kami sudah menaikkan harga BBM. Tahun ini harga listrik dan bahan bakar gas. Ada juga pemotongan anggaran. Kan itu juga dalam rangka mengurangi defisit,” ujarnya. Dia mengingatkan bahwa ketika 2004 lalu tidak mendesak pemerintah eksisting yang ketika itu dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menaikkan harga BBM. Padahal, ujarnya, kesenjangan antara harga yang disubsidi dengan harga keekonomiannya ketika itu tergolong besar. Dia juga mengingatkan penolakan yang kerap dilakukan sejumlah fraksi di DPR saat pemerintah mengusulkan kenaikan harga BBM dengan alasan inflasi dan kemiskinan. “Jika alasannya itu, justru mengapa sekarang kami dipaksa menaikkan harga BBM? Tidakkah meningkatkan kemiskinan? Tidakkah membebani masyarakat?” Tentunya pernyataan SBY ini membuat geli kita semua. Bahkan secara tidak langsung menurut penilaian penulis, kata-kata yang disampaikan SBY tersebut cukup menampar orang-orang yang meminta menaikkan harga BBM saat ini. Sepatutnyalah kita semua berpikir, kenapa sikap politik PDIP sekarang berubah. Ada apa dan pastinya menjadi tanda tanya besar bagi seluruh rakyat. Padahal di buku putih PDIP tersebut, sudah dituliskan alternatif-alternatif yang diambil dalam mengatasi persoalan tersebut. Dengan kondisi yang ada, diharapkan kepada pemerintahan yang baru, tidak melakukan langkah-langkah menaikkan harga BBM. Inilah salah satu tantangan ke depan yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK. Penulis memiliki keyakinan, pemerintah Jokowi-JK akan menuntaskan permasalahan ini. Kita tunggu saja perkembangannya dan berharap langkah yang diambil tidak meningkatkan kemiskinan dan membebani masyarakat. ●

Di mana Posisi Kita di MEA 2015? Amril Jambak  ;   Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

OKEZONENEWS,  10 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

PELAKSANAAN kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah di depan mata. Indonesia harus mulai mempersiapkan diri jika tidak ingin menjadi sasaran empuk masuknya produk-produk negara anggota ASEAN. Chairman Business Indonesia Singapore Association (BISA) Stephanus T Wijaya mengatakan, tidak salah jika Indonesia akan menjadi pasar yang menggiurkan saat perdagangan bebas antar negara Asia Tenggara mulai berlaku. Hal ini lantaran Indonesia memiliki penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara. "Mereka akan melirik Indonesia karena daya tarik yaitu consumer base yang besar, di negara lain tidak ada itu. Di negara lain, konsumennya sudah mulai menua, sedangkan yang banyak dituju oleh investor adalah basis kolompok muda, itu banyak di Indonesia," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Rabu (19/2/2014), dikutip dari liputan6.com. Sebab itu, kata dia, dalam menghadapi pasar bebas ini, Indonesia harus belajar dari pengalaman pelaksanaan free trade agreement (FTA) dengan Cina pada 2010. Akibat tak siap dampaknya, sekarang produk-produk Cina merajalela di Indonesia. "Kalau kita tidak siap pasar ASEAN, kita hanya akan dijadikan sebagai pasar. ASEAN menjadi seperti Eropa, yang mungkin mata uangnya akan sama," lanjut dia. Meski demikian, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain mempersiapkan diri menghadapai pasar bebas tersebut. "Dalam masyarakat yang terbuka nanti, ada dua pilihan, kita mau meratapi nasib dihajar bangsa lain, atau mau berbuat sesuatu. Kalau kita punya niat baik dan ada dukungan pemerintah, kami percaya dengan niat baik kita bisa berbuat sesuatu (saat MEA)," tandas dia. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Sondang Anggraini mengatakan, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan negara-negara ASEAN khususnya Indonesia saat MEA ini berlangsung. Manfaat dari MEA ini antara lain, penurunan biaya perjalanan transportasi, menurunkan secara cepat biaya telekomunikasi, meningkatkan jumlah pengguna internet, infomasi akan semakin mudah dan cepat diperoleh, meningkatnya investasi dan lapangan kerja. "Dalam perdagangan jasa, MEA dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan ekspor tradisional atau baru," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Kamis (26/12/2013). Namun, untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, lanjut Sondang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Menurut dia, hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini yaitu mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA dan kebijakan umum pengembangan sektor jasa nasional. Kemudian meningkatkan kegiatan sosialisasi, fokus pada sisi suplai dan produksi, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, pemberian ruang usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mendorong swasta untuk memanfaatkan pasar terbuka, menciptakan kondisi yang memberikan kesempatan agar pemasok jasa domestik dapat bersaing dengan pemasok jasa asing, meningkatkan kualifikasi pekerja seperti dokter dan arsitek. "Liberalisasi perdagangan jasa sangat beresiko, oleh karena itu peraturan yang benar dan kebijakan-kebijakan tambahan lain sangat penting untuk memberikan kepastian agar dapat memberikan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan," jelasnya. Selain pemerintah, sektor swasta juga perlu melakukan persiapan jelang masuknya pasar bebas ini, seperti mempelajari semua komitmen yang telah disepakati antar negara ASEAN, meningkatkan kemampuan (efisiensi dan daya saing) dari pasokan services yang disediakan, mengantisipasi masuknya investor asing, mengantisipasi pergerakan tenaga kerja. "Hambatan yang dihadapi oleh pekerja Indonesia untuk bekerja di negara ASEAN adalah mengenaik bahasa dan perbedaan peraturan kerja, maka perlu ditingkatkan kemampuan bahasa dan pemahaman aturan di negara-negara ASEAN," tandas dia. Manuver Negara Lain Sejumlah negara mulai bermanuver menyusun strategi memenangkan pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, yang memiliki potensi tak kurang dari 600 juta orang. Ketua Bidang Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo), Soebronto Laras mengatakan, salah satu negara tersebut adalah Myanmar. “Kita harus sadari, ada negara besar sekarang mulai terbuka, padahal tadinya tertutup. Namanya, Myanmar,” kata dia di Gedung Apindo Training Centre, Jakarta, Rabu (16/4/2014). Myanmar, lanjut Soebronto, telah merombak tatanan dagang, industri, investasinya dan lain sebagainya. “Dulu enggak ada orang boleh beli tanah di Myanmar. Belakangan baru saja Jepang masuk beli tanah di situ. Pemerintah Myanmar membuka fasilitas itu,” sambungnya. Dengan masuknya investasi asing, artinya lapangan kerja di Myanmar juga terbuka. Di sisi lain, produsen pun kian bersemangat dengan terbukanya Myanmar, karena faktor efisiensi. “Triangle Myanmar, Laos, Kamboja sangat kuat didukung China di waktu lampau. Ini harus kita lihat. Jadi kalau China enggak boleh masuk ke Indonesia karena dikhawatirkan akan memukul UKM kita, mereka dengan gampang masuk Myanmar. Barang tetap masuk bukan lagi Made in China, tapi Made in Myanmar yang notabene ASEAN,” lanjut Soebronto. Selain Myanmar, Soebronto juga mencontohkan negara lain yang telah bermanuver, yakni Thailand. Negara tersebut membuka ASEAN production facility. “Ada beberapa hektar dibuka untuk mereka (Tiongkok) agar masuk ke situ. Kembali lagi, merek China, Made in Thailand. Akan masuk ke Indonesia dengan ‘Made in Thailand’, pajak jadi 0 persen,” terang Presiden Komisaris PT Indomobil tersebut. Thailand pun kini sudah bisa mengekspor satu juta unit mobil per tahun. Sementara kebutuhan kawasan ASEAN diperkirakan mencapai 2,3 juta unit per tahun. Di sisi lain, Indonesia baru bisa memproduksi 1,3 juta unit mobil per tahun. “Yang bermain sekarang bukan lagi kita. Tinggal bagaimana principal itu, seperti Toyota, Suzuki, Honda. Mana negara yang paling bagus?,” ujarnya, seperti dilansir dari kontan.co.id.  Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Pemerintah membentuk sebuah komite sebagai titik awal pengawasan pelaksanaan MAE. "Kita perlu bentuk komite sebagai dapurnya AEC. Nah untuk mem-feeding apa saja. Regulasi apa yang menghambat, ini, itu, dan lain lain. Supaya kita lebih kompetitif dari negara lain," ungkap Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat MAE di kantornya, Jakarta, Rabu (12/3/2014). Komite ini nantinya yang akan menyoroti persiapan dan pelaksanaan MEA ke depan. Terutama dalam persoalan daya saing yang saat ini masih perlu untuk ditingkatkan. Hatta pun optimistis dalam menghadapi era perdagangan tersebut. "Kita tak bisa mengatakan tidak siap karena itu sudah di depan mata kita dan sudah berjalan komitmen. Yang paling penting adalah kita terus meningkatkan daya saing kita. Karena ada empat pilar di situ. pertama, pasar tunggal. Kedua, daerah berdaya saing. Ketiga, equitable development. Keempat, integrasi ke ekonomi dunia. Nah, dari sini kita harus meningkatkan daya saing kita," papar Hatta yang sekaligus sebagai Ketua Komite. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menambahkan komite ini akan dimasukkan dalam sebuah Keppres sebagai landasan hukum. "Nantinya akan diusulkan jadi bagian dari Keppres dan komite nasional ini bergerak tidak hanya untuk persiapkan sampai MEA, tapi beyond 2015 karena sekarang ini di kerja sama ASEAN sudah dipikirkan post 2015. Artinya, komite nasional rumuskan kebijakan-kebijakan ke depan," ujarnya. Pada tugasnya, komite tersebut juga akan menginventarisir peluang pada MEA. Karena ini tidak hanya persoalan pasar dalam negeri yang bejumlah 250 juta orang. Tapi ASEAN yang memiliki 600 juta orang di dalamnya. "Pasar MEA bukan 250 jt tapi adalah 600 jt penduduk ASEAN. PDB per kapita naik 3 kali lipat sejak 1998. Ini tunjukkan daya beli masyarakat meningkat. Menurun penduduk miskin dari 45% ke 15%. Kelas menengah dari 15% jadi 37%. Jadi, kawasan ASEAN adalah kawasan menarik. Jadi jangan liat pasar domestik tapi lihat the other side," jelasnya. Penulis mengamati, kita (Indonesia) nampaknya belum siap dan bahkan masyarakat akan jadi penonton dalam MEA ini, karena selama ini pemerintah belum terfokus pada peningkatan produk Indonesia, yang dikarenakan minimnya dukungan infrastruktur logistik nasional menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan daya saing. Tidak itu saja, masih adanya pengusaha-pengusaha mendua hati untuk membantu masyarakat meningkatkan SDM melalui program CSR. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan besar nampaknya menunggu realisasi pelaksanaan MEA 2015. Dengan begitu, mereka lebih mudah mendapatkan tenaga kerja dari luar dengan harga (gaji) murah dan memperoleh keuntungan yang besar. Artinya anggaran operasional mereka bisa lebih ditekan.   Kondisi Indonesia saat ini sangat jauh ketinggalan dari Malaysia dan Singapura yang kesiapan infrastruktur logistik sudah di tahap maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan dan mengejar ketertinggalan ini dengan menggenjot proyek infrastruktur kerjasama pemerintah-swasta. "Tapi ini juga membutuhkan dana yang sangat besar," ungkap pengamat ekonomi makro LIPI Carunia Mulya Firdausy, di Jakarta. Selain itu, kesiapan SDM Indonesia juga masih kalah dibandingkan Malaysia, Singapura atau Thailand. Padahal, persaingan tenaga kerja akan semakin ketat. Tidak hanya itu, pasar bebas juga bakal membunuh UKM yang ada di Indonesia. Sebab, UKM di Indonesia belum siap bersaing dengan barang dari luar. "UKM ini harus dikembangkan dengan dewan logistik UKM, kalau tidak ada dewan logistik UKM, pasar bebas menjadi ancaman besar, terutama dari Thailand," pungkasnya. Tentunya kita berharap menjelang pelaksanaan MEA 2015, pemerintah lebih menggenjot lagi agar segala sesuatunya kita lebih siap mengikuti ‘pertempuran’ MEA 2015. Apalagi kesiapan daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN. ●

Jangan Sampai Indonesia Jadi Cibiran Amril Jambak  ;   Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

OKEZONENEWS, 09 Mei 2014

Artikel ini telah dimuat di DETIKNEWS 08 MEI 2014

 http://news.detik.com/read/2014/05/08/103556/2576859/103/pilpres-2014-jangan-sampai-jadi-cibiran

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                      

Kebersamaan demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dibangkitkan agar nasib kita tidak serupa dengan negara berkembang lainnya di dunia. Biasanya negara berkembang ini begitu mudah disulut menjadi negara kacau akibat perpecahan di dalam. Ini juga bakal terjadi di negara kita ini. Pemilihan umum presiden 2014 akan menjadi momentum kebangkitan persatuan dan bangsa yang mulai terkotak-kotak oleh berbagai kepentingan. Jika saat ini aroma politis sangat kental, karena tahun ini merupakan tahun politik. Menurut pengamatan penulis, Pilpres bisa menjadi pintu masuk kekacauan di negara ini. Karena beragama kepentingan tokoh-tokoh di negara ini untuk meraih jabatan menjadi presiden menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah dua periode memimpin negara ini (2004-2009 dan 2009-2014). Tentunya tidak banyak yang bisa melakukan kekacauan dalam pilpres mendatang. Tapi kita harus selalu waspada dan harus kembali ke khitah, yakni berpikir dalam kerangka NKRI. Dari sekarang hendaknya menyadari diri untuk apa pendiri bangsa ini selalu memproklamirkan kemerdekaan dalam pikiran NKRI. Jika, pilpres mengalami kekacauan, banyak pihak yang bertepuk tangan bahkan mencibir kondisi kita. Bahkan selain itu, mereka juga dengan semangat kemenangan menyambut kekisruhan yang terjadi. Sebagai warga negara jangan mudah terhasut dan terprovokasi akan isu yang macam-macam. Berpikirlah sebelum bertindak, karena ini akan bisa membuat kita mengerti akan hal yang terjadi. Kekacauan dalam pelaksanaan pilpres tentunya mudah terjadi. Disini banyak kepentingan dari calon-calon yang maju dalam pilpres. Apalagi dalam pencalonan tersebut juga diboncengi oleh kepentingan negara-negara asing. Meski ini sulit dibuktikan, tapi aroma itu tercium hingga saat ini. Jika saja bisa menyatukan tekad, kita harus terus melangkah kedepan dan mewujudkan hal-hal yang memperbaiki bangsa ini, kita tidak perlu dan sungguh tidak berguna jika melukai diantara kita sendiri. Persoalan dalam negeri sendiri sudah ada termasuk masih rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan masih sulitnya membuka serta mengembangkan usaha usaha rakyat yang sederhana tetapi bisa menghidupi tetapi semuanya itu adalah bagian dari proses berbangsa yang harus terus disempurnakan sesuai dengan tantangan zamannya. Ketika kita belum puas tidak ada gunanya juga menghancurkan diri sendiri. Banyak contoh yang kita bisa lihat, contoh di Iran yang mungkin belum cukup bukti adanya intervensi asing tetapi contoh di Irak, Pakistan dan Thailand sudah cukup membuktikan bahwa kemelut politik hanya akan membawa kepada kehancuran bangsa. Dan masih banyak contoh diberbagai belahan dunia negara negara yang hancur lebur karena berhasilnya proses pemecahan belahan dan tidak kuatnya solidaritas didalam negerinya ketika ancaman itu datang dan meledak. Mungkin yang perlu kita ingat adalah, bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya atas rahmat allah swt dan kita bersyukur bangsa Indonesia mampu mentranformasikan perubahan tuntutan zaman kepada sistim ketatanegaraan dan relasi yang ada seiring dengan perubahan yang terjadi walaupun semua itu akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Semoga kita bangsa Indonesia semakin cerdas, cermat dan waspada serta mampu melakukan antisipasi sehingga bangsa dan negara Indonesia selalu dapat memperbaiki dirinya dan secara nyata menjadi pusat peradaban dunia. Yang jelas saat ini adalah betapa besar kecintaan kita ke negara ini. Jika kita cinta dan sayang, marilah sama-sama kita menjaganya dan menggunakan hak pilih pada Pilpres tahun ini. Harapan hanya satu, pilpres harus berjalan aman dan lancar. Tentunya kepada capres-cawapres dan pendukungnya penulis memiliki harapan agar jangan menyulut perpecahan. Bertarunglah yang santun, berbeda pendapat boleh asalkan sama-sama memahami bahwa kita semuanya warga negara yang baik, menjaga kebersamaan dalam kerangka NKRI. Pasti kita tidak mau dicibir negara lain kan? ●

Mungkinkah Koalisi Tak Bagi-Bagi Kursi? Amril Jambak  ;   Wartawan di Pekanbaru, Riau; Peneliti Forum Dialog Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

OKEZONENEWS, 25 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

AKHIR-akhir ini seluruh partai politik (Parpol) peserta pemilu legislatif (Pileg) sontak membahas pernyataan calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Tentu ada pro dan kontra. Dalam suatu kesempatan menegaskan bahwa dia tidak akan mentoleransi adanya politik transaksional dalam koalisi yang akan dibangun partainya. Jika terpilih menjadi presiden, menyatakan tidak akan memperdagangkan kursi menteri demi alasan koalisi. "Saya tidak akan berkoalisi karena hitung-hitungan. Tanpa hitung-hitungan kursi, hitung-hitungan menteri atau uang. Saya pastikan itu tidak terjadi," kata dia, seusai mengunjungi Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Sukabumi, Kamis, 27 Maret 2014 tengah malam. Menurut dia, PDI-Perjuangan masih membuka diri untuk koalisi dengan partai lain, tetapi hanya dengan partai yang memiliki ideologi dan platform yang sama. Detail mengenai koalisi, kata dia, baru akan dibicarakan setelah pemilihan umum legislatif. Jokowi mengatakan koalisi yang akan dibangun bisa dengan satu, dua, tiga, bahkan empat partai. "Tapi koalisi tersebut bukan karena bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri. Tapi dasarnya koalisi untuk perbaikan bangsa, negara, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat," kata dia. Sekjen NasDem Patrice Rio Capella membeberkan pertemuan 'delapan mata' yang diikuti dirinya, Ketum NasDem Surya Paloh, capres PDIP Jokowi, dan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Sabtu (12/4/2014) lalu. Dalam pertemuan yang berujung kesepakatan koalisi kedua partai itu, Rio menuturkan tak ada pembahasan soal janji jatah kursi menteri ataupun posisi cawapres. "Kita sama-sama sepakat untuk memperkuat sistem presidensiil, memang tidak bagi-bagi kekuasaan, tapi juga tidak mengharamkan power sharing," papar Rio saat berbincang dengan detikcom, Senin (14/4/2014) malam. Jokowi dalam pertemuan itu, kata Rio, sama sekali tak mengiming-imingi janji kursi menteri ataupun cawapres ke NasDem. Merapatnya partainya, dia menambahkan, karena ideologi yang ditawarkan Jokowi memiliki kesamaan dengan visi NasDem. Meski demikian, dia yakin pada saatnya Jokowi akan mengajak NasDem bicara soal pemerintahan. Bukan soal bagi-bagi kekuasaan, tapi soal pandangan menyelesaikan masalah bangsa. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yakin kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem untuk berkoalisi berkaitan dengan kursi di lembaga eksekutif. Siti mengatakan politik adalah tentang siapa mendapatkan apa. "Pasti membicarakan kursi. Karena politik itu tentang who gets what, how, and when. Itu kata Harold Laswell (ilmuwan politik, red)," katanya di Jakarta, Minggu (13/4/2014). Meski pembicaraan soal kursi tidak bisa dielakkan, Siti mengatakan, hal itu sebaiknya tidak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan koalisi. Dia pun berpendapat partai politik harus tetap mengedepankan kecocokan ideologi atau visi misi sebagai basis untuk berkoalisi, dia juga menambahkan PDI-P sebaiknya tidak membangun koalisi yang gemuk, melainkan koalisi yang ramping tetapi solid. Yang penting, kata Siti, parpol yang akan menjadi mitra koalisi PDI-P memiliki komitmen dan dapat dipegang perkataannya. "Kalau sama Nasdem itu jelas satu ideologi. Mungkin PDI-P butuh tiga partai," tandasnya. Direktur Eksekutif dari Pol-Track Institute Hanta Yudha AR mengatakan, bentuk koalisi ideal berdasarkan ideologi atau platform hampir mustahil dibentuk. Dengan pragmatisme dan perilaku politisi yang ada, Hanta meyakini koalisi yang dibentuk nantinya akan tetap transaksional. "Perjalanan koalisi di Indonesia yang ada selama ini, dengan sistem yang ada serta perilaku partai dan elite, sulit sekali melakukan itu. Akan tetap ada koalisi transaksional. Power sharing dan barter kursi di kabinet, akan sulit dihindari," ujar Hanta saat dihubungi, Senin (14/4/2014). Apalagi, lanjut Hanta, partai-partai menengah yang mendekati PDI-P seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) pasti akan memikirkan kursi calon wakil Presiden, atau setidaknya berharap meminta jatah menteri. Di PKB, misalnya, sudah mulai memunculkan wacana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon Wakil Presiden dan PAN yang sudah sejak dulu mengusung nama Hatta Rajasa. Untuk membentuk koalisi, Hanta mengingatkan koalisi kecil atau besar tak lagi relevan. Dia mencontohkan, koalisi besar yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini nyatanya tetap gaduh. Sehingga, banyak atau sedikitnya partai yang diajak berkoalisi tak berpengaruh membentuk koalisi solid seperti yang kini digaungkan Partai Gerindra. "Yang harus diperhatikan adalah kualitas bukan kuantitas. Membentuk koalisi saat ini harus memperhatikan soliditas, kohesivitas, dan kerekatan antar-partai. Kalau mencari partai sebanyak-banyaknya, tak menjamin akan solid seperti PKS dan Golkar saat ini," kata Hanta. Terkait calon wakil Presiden Jokowi, Hanta mengakui posisi itu akan menjadi rebutan mitra koalisi PDI-P. Namun, PDI-P bisa saja menentukan cawapres non-partai yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. "Kalau ada sosok yang punya elektabilitas tinggi dan berpeluang menang, bisa saja disepakati bersama. Tapi, partai-partai lain akan berharap jatah menteri," ucapnya. Dengan berbagai hal di atas, penulis mencatatkan, bahwa selama perjalanan bangsa dan negara ini, bagi-bagi kursi menteri ini merupakan hal yang lumrah. Lihat dekade selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun menjadi presiden, bagi-bagi kursi tetap terjadi, kecuali yang tidak memperoleh kursi menteri, adalah parpol yang benar-benar oposisi terhadap pemerintah. Jangan sampai hal ini menjadi bumerang, seandainya bagi-bagi kursi menteri terjadi jika Jokowi dipercaya rakyat menjadi presiden. Semua orang mencatat apa yang diucapkannya. Kita tunggu saja ending-nya. ●

Presiden, Antara yang Diinginkan dan Dibutuhkan Amril Jambak ;  Wartawan di Pekanbaru, Riau

HALUAN, 24 April 2014

Artikel ini telah dimuat di DETIKNEWS 14 April 2014 dan OKEZONENEWS 16 April 2014

http://budisansblog.blogspot.com/2014/04/presiden-antara-yang-diinginkan-dan.html 

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                             

PEMILU Legislatif (Pileg) 2014 usai sudah. Hitung ce­pat (quick count) beberapa lembaga survei menempatkan PDIP di posisi teratas. Seperti quick count CSIS & Cyrus, dimana PDIP memperoleh 19,20 persen suara, Partai Golkar 14,40 persen dan Partai Gerindra 11,90 persen suara. Meratanya perolehan suara untuk PDIP, Golkar, dan Gerindra diprediksi akan membuat koalisi makin sulit ditebak. Diper­kirakan bakal ada tiga atau empat pasang calon dalam Pilpres 2014. Ketua Departeman Hu­bungan Politik dan Inter­nasional dari CSIS, Philips J Vermonte menga­takan, selain PDIP, Golkar dan Gerindra yang memiliki suara tertinggi, Partai Demok­rat, PKB, maupun Partai Nasdem juga masih punya peluang besar untuk diajak berkoalisi. Ketiga partai ini memiliki suara yang tidak terpaut jauh dengan perolehan suara Golkar dan Gerindra.  “Mungkin ada 3-4 pasang karena suaranya merata,” ujar Philips. Ini terjadi karena semua partai politik belum ada yang mencapai syarat 25 persen. PDIP yang diprediksi akan menjuarai perolehan pileg di atas 25 persen, ternyata tidak tercapai. Padahal dengan pencapaian angka 25 persen, dan me­nga­jukan pencalonan capres-cawapres tersendiri, PDIP dipastikan mampu mem­bentuk kabinet yang pro­fesional tanpa harus ber­koalisi. Namun jika PDIP kalah, oposisi merupakan opsi lain yang dia ambil. Sosok Prabowo yang men­jadi figur dalam tubuh Gerin­dra pun akan cocok untuk dica­lonkan menjadi presiden. Pasalnya loyalis Gerindra, mampu membe­dakan siapa­kah yang harus mereka pilih sebagai pemim­pin bangsa. Sedangkan Partai Golkar yang konsis­ten selama perjala­nan pemilu wajib untuk diper­hitungkan, sekalipun Aburi­zal Bakrie, kalah diban­dingkan Jokowi dan Pra­bowo. Tapi banyak rakyat telah memilih Golkar sebagai partai pilihan me­reka. Jika berkaca dari tiga besar parpol peme­nang pileg hasil quick count tersebut, tiga nama yang telah disam­paikan Ketua Depar­teman Hubungan Po­litik dan Internasional dari CSIS, Philips J Vermonte, bisa jadi bertarung dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 menda­tang.  Penulis mencatat, di dalam konteks seharian, ada dua bahasa yang perlu dicermati, yakni diinginkan dan dibutuh­kan. Diinginkan belum tentu dibutuhkan.  Secara lahiriah, keinginan bagaikan hawa nafsu yang hendak dilepaskan sesaat. Artinya diinginkan, meman­dang sesuatu tapi tidak memikirkan jangka panjang. Sedangkan yang dibutuhkan, merupakan keharusan dan penting, karena berbagai pertimbangan dengan me­man­dang ke depan. Lalu seperti apa pemimpin yang dibutuh­kan ataupun yang diinginkan? Kata-kata itulah yang terlontar dari seorang sopir taksi. “Kalau dibutuhkan, itulah menjadi prioritas. Tapi yang diinginkan hanya mel­ihat kondisi sekarang, tidak melihat ke depan. Artinya, yang diinginkan belum tentu dibutuhkan,” ungkap sopir tersebut, ketika berbincang dengan penulis, baru-baru ini. Mengutip tulisan Prof Dr Baharuddin, M.Ag, Guru Besar STAIN Padang­sidempuan, dalam pandangan teori psikologi Islam, suatu tingkah laku selalu berhu­bungan dengan pemenu­han kebutuhan atau pemenuhan keinginan. Meskipun suatu tingkah laku atau tindakan yang sama dalam bentuk dan jenisnya tetapi karena berbeda dalam proses terja­dinya di mana ada yang didasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan yang lainnya didasarkan keinginan, maka tindakan tersebut menjadi berbeda. Tindakan yang didasar­kan kebutuhan ada­lah tin­da­kan dalam rangka memelihara dan mengem­bangkan potensi diri. Semen­tara tindakan atas dasar keinginan adalah tindakan yang berorien­tasi kepada mem­peroleh kenikmatan atau kelezatan dan menjauhi ketidak­nya­ma­nan. Sesuatu yang mendatang­kan kenik­matan akan dilaku­kan dan sesuatu yang akan men­datangkan ketidak­nya­manan pasti dijauhi. Tindakan makan dan minum misalnya, dapat menjadi perbuatan yang didasarkan atas kebutuhan atau atas dasar keinginan. Makan dan minum yang dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan bio­logis untuk memper­tahan­kan kehidupan meru­pa­kan contoh dari tindakan yang di­dasarkan oleh kebutuhan. Namun dalam waktu yang sama, makan dan minum bisa saja bukan dalam rangka meme­nuhi kebu­tuhan biologis untuk mem­per­tahankan hidup, bisa juga untuk memenuhi keingi­nan hawa nafsu ka­rena memang makan dan minu­man yang tersedia sangat lezat. Seseorang akan makan dengan sebanyak-banyaknya karena memang makanan­nya  lezat. Tetapi kalau makanannya kurang lezat, dia tidak akan memakan­nya. Jadi, perbuatan makan dilakukan karena kelezatan makanan tersebut. Jadi, tingkah laku yang didasarkan oleh pemenuhan kebutuhan selalu berhu­bungan dengan potensi diri. Sementara tingkah laku yang didasarkan kepada keinginan selalu berhubu­ngan dengan hasrat kepada yang menyenangkan atau menjauhi yang tidak menye­nangkan. Atau dengan kata lain, memuaskan dorongan untuk mendapat kenikmatan dan menghindar dari yang tidak menyenangkan. Demi­kian­lah, suatu tingkah laku yang didasarkan kepada kebutuhan tetap akan di­laku­kan mes­kipun dalam waktu tertentu tidak me­nyenang­kan, namun karena itu merupakan pe­ngem­­bangan potensi diri, maka dia tetap akan melaku­kannya. Di sinilah terjadi dina­mika tingkah laku, dalam realitas kehidupan selalu saja ada orang yang berting­kah laku berdasarkan kebu­tuhan dan ada pula orang lain yang bertingkah laku atas dasar keinginannya. Termasuk dalam hal pemi­lihan pemimpin, contoh­nya pilkada bupati atau walikota dan wakilnya, seseorang selalu menentukan pilihan­nya atas dasar kebu­tuhan atau keinginan. Pemimpin yang dibutuh­kan adalah pemimpin yang mampu mengembangkan seluruh potensi, mulai dari potensi fisik-material maupun psikologis-immaterial sampai pada potensi sumberdaya manusianya.  Pemimpin yang demi­kian harus memiliki keu­tuhan kepribadian, wawa­san keilmuan yang luas, kecer­dasan multidimensional, keagungan akhlak, dan kematangan profesional. Pemimpin dengan ciri-ciri demikian tidak akan me­laku­kan hal-hal rendahan demi kepentingan peme­nangannya. Karena visi dan misinya adalah mengem­bangkan sumberdaya. Demikianlah, sehingga ia tidak laku bagi para pemilih yang mendasarkan pilihannya pada kepuasan fisik-biologis dan material. Ia jauh me­lam­paui cara berpikir materialis, sehingga sangat sulit meme­nangkan pemilihan, sekalipun pada hakikatnya kita membu­tuhkan pemimpin yang seperti ini. Pemimpin yang diingin­kan adalah pemimpin yang dapat memuaskan keinginan pemilihnya, baik material maupun im­ma­te­rial. Pemimpin yang model ini selalu dipertimbangkan ber­dasarkan kelompok organisasi dan golongan, hubungan keluarga, hubu­ngan pertema­nan, keuntungan material, janji politik, suku, ras, bahkan agama. Calon pemimpin yang memi­liki kedekatan teman, orga­nisasi, suku, ras, dan lain sebagainya itu yang akan menjadi pilihan. Jadi, me­milih pemimpin adalah atas dasar kepentingan kepuasan keingi­nan yang dibungkus dengan kedeka­tan-kedekatan tersebut. Pemimpin yang diper­kirakan akan memenangkan pertarungan selalu adalah pemimpin yang diinginkan, sekalipun tidak dibutuhkan. Karena memang realitas pemilih mayoritas memilih pemimpin yang dinginkan. Pemimpin yang demi­kian menjanjikan sejumlah hal yang dapat memuaskan keinginan mereka, baik keinginan material maupun immaterial. Mereka tidak peduli apakah pemimpin itu akan mengembangkan poten­si yang ada atau tidak, bagi mereka memuaskan keingi­nan adalah segala-galanya. Orang akan puas dengan mendapatkan sesuatu, misal­nya kaos, gambar, spanduk, ongkos, atau uang. Bukan kebutuhan untuk mengem­bangkan potensi daerah. Demikian juga, mereka rela menggadaikan suaranya, demi sedikit imbalan yang mereka terima. Mereka merasa berhutang budi, hanya karena selembar kaos, atau lainnya, padahal akibat­nya mereka akan menga­lami stagnasi dalam pengem­bangan potensi daerahnya.  Semoga kita semakin cerdas memilih pemimpin kita di masa akan datang. Berpikir­lah sebelum memilih, jika tidak ingin menyesal. ●

Presiden, Antara yang Diinginkan dan Dibutuhkan Amril Jambak  ;   Peneliti di Forum Dialog Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

OKEZONENEWS, 16 April 2014

Artikel ini telah dimuat di DETIKNEWS 14 April 2014

                             

                                                                                         

                                                             

PEMILU Legislatif 2014 usai sudah. Meski penghitungan cepat (quick count) beberapa lembaga survei menempatkan PDIP di posisi teratas, seperti quick count CSIS & Cyrus, di mana PDIP memperoleh 19,20 persen suara, Partai Golkar 14,40 persen dan Partai Gerindra 11,90 persen suara. Meratanya perolehan suara untuk PDIP, Golkar, dan Gerindra diprediksi akan membuat koalisi makin sulit ditebak. Diprediksi akan ada tiga atau empat pasang dalam Pilpres 2014. Ketua Departeman Hubungan Politik dan Internasional dari CSIS, Philips J Vermonte mengatakan selain PDIP, Golkar dan Gerindra yang memiliki suara tertinggi, ada juga Partai Demokrat, PKB, maupun Partai Nasdem masih mempunyai peluang besar untuk diajak berkoalisi. Ketiga partai ini memiliki suara yang tidak terpaut jauh dengan perolehan suara Golkar dan Gerindra. "Mungkin ada 3-4 pasang karena suaranya merata," ujar Philips. Ini terjadi karena semua partai politik belum ada yang mencapai syarat 25 persen. PDIP yang diprediksi akan menjuarai perolehan pileg diatas 25 persen, ternyata tidak tercapai. Padahal dengan pencapian angka 25 persen, dan mengajukan pencalonan capres-cawapres tersendiri, PDIP dipastikan mampu membentuk kabinet yang profesional tanpa harus berkoalisi. Namun jika PDIP Kalah, oposisi merupakan opsi lain yang dia ambil. Sosok Prabowo yang menjadi figur dalam tubuh Gerindra pun akan cocok untuk dicalonkan menjadi presiden. Pasalnya loyalis Gerindra, mampu membedakan siapakah yang harus merek pilih sebagai pemimpin bangsa. Sedangkan partai Golkar yang konsisten selama perjalanan pemilu wajib untuk diperhitungkan, sekalipun Aburizal Bakrie, kalah dibandingkan Jokowi dan Prabowo. Tapi banyak rakyat telah memilih Golkar sebagai partai pilihan mereka. Jika berkaca dari tiga besar parpol pemenang pileg hasil quick count tersebut. Tiga nama yang telah disampaikan Ketua Departeman Hubungan Politik dan Internasional dari CSIS, Philips J Vermonte, bisa jadi bertarung dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 mendatang. -------------- Penulis mencatat, di dalam konteks seharian, ada dua bahasa yang perlu dicermati, yakni diinginkan dan dibutuhkan. Diinginkan belum tentu dibutuhkan. Secara lahiriah, keinginan bagaikan hawa nafsu yang hendak dilepaskan sesaat. Artinya diinginkan, memandang sesuatu tapi tidak memikirkan jangka panjang. Sedangkan yang dibutuhkan, merupakan keharusan dan penting, karena berbagai pertimbangan dengan memandang ke depan. Lalu seperti apa pemimpin yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan? Kata-kata itulah yang terlontar dari seorang sopir taksi. “Kalau dibutuhkan itulah menjadi prioritas. Tapi yang diinginkan hanya melihat kondisi sekarang, tidak melihat ke depan. Artinya, yang diinginkan belum tentu dibutuhkan,” ungkap sopir tersebut, ketika berbincang dengan penulis, baru-baru ini. Mengutip tulisan Prof Dr Baharuddin, M.Ag, Guru Besar STAIN Padangsidempuan. Dalam pandangan teori Psikologi Islam, suatu tingkah laku selalu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan keinginan. Meskipun suatu tingkah laku atau tindakan yang sama dalam bentuk dan jenisnya tetapi karena berbeda dalam proses terjadinya di mana ada yang didasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan yang lainnya didasarkan keinginan, maka tindakan tersebut menjadi berbeda. Tindakan yang didasarkan kebutuhan adalah tindakan dalam rangka memelihara dan mengembangkan potensi diri. Sementara tindakan atas dasar keinginan adalah tindakan yang berorientasi kepada memperoleh kenikmatan atau kelezatan dan menjauhi ketidaknyamanan. Sesuatu yang mendatangkan kenikmatan akan dilakukan dan sesuatu yang akan mendatangkan ketidaknyamanan pasti dijauhi. Tindakan makan dan minum misalnya, dapat menjadi perbuatan yang didasarkan atas kebutuhan atau atas dasar keinginan. Makan dan minum yang dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan biologis untuk mempertahankan kehidupan merupakan contoh dari tindakan yang didasarkan oleh kebutuhan. Namun dalam waktu yang sama, makan dan minum bisa saja bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis untuk mempertahankan hidup, bisa juga untuk memenuhi keinginan hawa nafsu karena memang makan dan minuman yang tersedia sangat lezat. Seseorang akan makan dengan sebanyak-banyaknya kerena memang makanannya  lezat. Tetapi kalau makanannya kurang lezat, dia tidak akan memakannya. Jadi, perbuatan makan dilakukan karena kelezatan makanan tersebut. Jadi, tingkah laku yang didasarkan oleh pemenuhan kebutuhan selalu berhubungan dengan potensi diri. Sementara tingkah laku yang didasarkan kepada keinginan selalu berhubungan dengan hasrat kepada yang menyenangkan atau menjauhi yang tidak menyenangkan. Atau dengan kata lain, memuaskan dorongan untuk mendapat kenikmatan dan menghindar dari yang tidak menyenangkan. Demikianlah, suatu tingkah laku yang didasarkan kepada kebutuhan tetap akan dilakukan meskipun dalam waktu tertentu tidak menyenangkan, namun karena itu merupakan pengembangan potensi diri, maka dia tetap akan melakukannya. Di sinilah terjadi dinamika tingkah laku, dalam realitas kehidupan selalu saja ada orang yang bertingkah laku berdasarkan kebutuhan dan ada pula orang lain yang bertingkah laku atas dasar keinginannya. Termasuk dalam hal pemilihan pemimpin, contohnya Pilkada Bupati atau Walikota dan Wakilnya, seseorang selalu menentukan pilihannya atas dasar kebutuhan atau keinginan. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu mengembangkan seluruh potensi, mulai dari potensi fisik-material maupun psikologis-immaterial sampai pada potensi sumberdaya manusianya. Pemimpin yang demikian harus memiliki keutuhan kepribadian, wawasan keilmuan yang luas, kecerdasan multidimensional, keagungan akhlak, dan kematangan profesional. Pemimpin dengan ciri-ciri demikian tidak akan melakukan hal-hal rendahan demi kepentingan pemenangannya. Karena visi dan misinya adalah mengembangkan sumberdaya. Demikianlah, sehingga ia tidak laku bagi para pemilih yang mendasarkan pilihannya pada kepuasan fisik-biologis dan material. Ia jauh melampaui cara berpikir materialis, sehingga sangat sulit memenangkan pemilihan, sekalipun pada hakikatnya kita membutuhkan pemimpin yang seperti ini. Pemimpin yang diinginkan adalah pemimpin yang dapat memuaskan keinginan pemilihnya, baik material maupun immaterial. Pemimpin yang model ini selalu dipertimbangkan berdasarkan kelompok organisasi dan golongan, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, keuntungan material, janji politik, suku, ras, bahkan agama. Calon pemimpin yang memiliki kedekatan teman, organisasi, suku, ras, dan lain sebagainya itu yang akan menjadi pilihan. Jadi, memilih pemimpin adalah atas dasar kepentingan kepuasan keinginan yang dibungkus dengan kedekatan-kedekatan tersebut. Pemimpin yang diperkirakan akan memenangkan pertarungan selalu adalah pemimpin yang diinginkan, sekalipun tidak dibutuhkan. Karena memang realitas pemilih mayoritas memilih pemimpin yang dinginkan. Pemimpin yang demikian menjanjikan sejumlah hal yang dapat memuaskan keinginan mereka, baik keinginan material maupun immaterial. Mereka tidak peduli apakah pemimpin itu akan mengembangkan potensi yang ada atau tidak, bagi mereka memuaskan keinginan adalah segala-galanya. Orang akan puas dengan mendapatkan sesuatu, misalnya kaos, gambar, spanduk, ongkos, atau uang. Bukan kebutuhan untuk mengembangkan potensi daerah. Demikian juga, mereka rela menggadaikan suaranya, demi sedikit imbalan yang mereka terima. Mereka merasa berhutang budi, hanya karena selembar kaos, atau lainnya, padahal akibatnya mereka akan mengalami stagnasi dalam pengembangan potensi daerahnya. Semoga kita semakin cerdas memilih pemimpin kita di masa akan datang. Berpikirlah sebelum memilih, jika tidak ingin menyesal. ●