Transformasi Ekonomi Indonesia Badri Munir Sukoco ;  Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

MEDIA INDONESIA, 17 September 2021

 

 

                                                           

TELAH 76 tahun Indonesia merdeka. Gerbang yang memungkinkan kita sederajat dengan negara lain. Cita-cita besar bangsa ialah menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaan kita. Derajat inilah yang menjadikan Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana amanat founding fathers kita. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju?     Negara maju   Negara maju diistilahkan berbeda-beda: IMF menyebutnya advanced countries. UNDP menyebutnya developed countries, adapun World Bank dengan high-income countries.   Saat ini kontribusi negara maju pada perekonomian dunia beragam, naik dari 13% (1990) menjadi 17% (2010 - IMF), tetap 25% (UNDP) dan 16% menjadi 26% (World Bank). Negara maju juga didefinisikan secara beragam. Kesamaannya pembangunan sebuah negara yang diukur berdasarkan tingkat GDP per kapita (>US$12,696 pada 2020, naik jika dibandingkan dengan US$6,000 pada 1989), kestabilan ekonomi, politik, dan parameter sosial lain yang menunjukkan kekuatan sebuah negara, dan dominasi sektor industri dan jasa dalam perekonomian.   Tiongkok ialah negara yang terdepan untuk keluar dari middle income trap (MIT). Sejak memiliki GDP per kapita >US$1,000 pada 2001, akhir 2020 telah mencapai US$10,500. Malaysia mengalaminya lebih panjang, mulai 1977 hingga 2020 ($10,402). Hong Kong membutuhkan 14 tahun (1971-1984) untuk menjadi negara maju, sama dengan Korea Selatan.   Sementara itu, Singapura hanya membutuhkan 12 tahun (1971-1982) dan saat ini menjadi salah satu negara berpendapatan tertinggi di dunia. Beberapa negara terkategorikan MIT, misalnya Argentina yang sempat memiliki GDP per kapita US$14,613 (2017), kemudian turun (US$9,912 – 2019; US$8,442 - 2020). Begitu juga dengan Brasil maupun Rusia mengalaminya. Thailand memiliki kinerja lebih baik (US$7,817 – 2019; US$7,189 – 2020) jika dibandingkan dengan Indonesia (US$4,135 – 2019; US$3,870 – 2020). Kondisi inilah yang menurunkan status Indonesia dari upper- ke lower middle-income country.      Transformasi ekonomi   Dalam RPJMN 2019-2024, program strategis Kabinet Indonesia Maju ialah transformasi ekonomi. Didefinisikan, sebagai proses yang berkesinambungan (McMillan dkk., 2017) untuk (a) memindahkan pekerja dan sumber daya lainnya dari yang berproduktivitas rendah menjadi tinggi (perubahan struktural), (b) meningkatkan pertumbuhan dalam sektor yang ada melalui penggunaan teknologi, dan (c) mendorong daerah-daerah yang potensial sebagai lokomotif pertumbuhan.   Data dari World Bank dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), menunjukkan perekonomian negara maju pada 2016-2019 didominasi sektor jasa (69,76%), diikuti agrokultur (16,23%), dan industri hanya 14,01%. Adapun untuk upper middle-income countries, jasa berkontribusi 55,44%, diikuti agrokultur (24,87%), dan industri (19,69%).   Struktur ekonomi tersebut berbeda dengan Indonesia, dengan jasa masih 43,72%, diikuti agrokultur (36,21%), dan industri (20,06%). Lebih dari setengah perekonomian Malaysia ialah sektor jasa (52,90%), diikuti agrokultur (25,44%), dan industri (21,65%).   Profil yang sama juga dimiliki Tiongkok dan Korea Selatan. Dominasi jasa sebagai kontributor terbesar, tetapi industri lebih besar jika dibandingkan dengan agrokultur. Pertumbuhan sektor dengan teknologi untuk efisiensi juga menarik untuk dicermati. Data UNIDO menunjukkan industri manufaktur Korea Selatan (+US$507 miliar) lebih dari seperempatnya, berasal dari teknologi informasi.   Tentu, penguasaan pasar yang tinggi di teknologi informasi oleh Samsung dan produsen lain merupakan alasannya. Bagi Tiongkok meskipun kontribusi teknologi informasi secara persentase tidak berubah signifikan, total output-nya naik 3x lipat jika dibandingkan dengan 2005. Adapun AS, kontribusi teknologi informasi sebesar 7,41% (2018) dengan total output industrinya sebesar +US$2,61 triliun.   Bagaimana dengan Indonesia? Industri makanan dan minuman (19,86%), petrokimia (12,37%), dan otomotif (10,43%) ialah tiga besar kontributor utama, dengan total output industrinya sebesar +US$163 miliar. Terakhir, menggunakan daerah tertentu sebagai pusat pertumbuhan baru (Zhou dan Hu, 2021).   Untuk Tiongkok, hal ini dimulai 1979 dengan menetapkan empat kawasan ekonomi khusus (Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen), dengan tujuan utama menarik investasi dari perantauan. Dekade selanjutnya diperluas. Tidak hanya daerah dengan pelabuhan yang langsung berhadapan dengan laut, tetapi juga daerah yang menjadi muara sungai. Bila 1995 hanya Shanghai yang menjadi daerah upper middle-income, lima daerah telah berstatus high-income pada 2015: Beijing, Tianjin, Shanghai, Jiangsu, dan Zhejiang.   Hal ini terfasilitasi utamanya oleh pembangunan yang terintegrasi di bawah program nasional, utamanya belt and road initiative. Bagaimana dengan Indonesia? Tahun 2019, hanya Jakarta yang berstatus high-income. Lima daerah berstatus upper-middle income: Riau, Kepulauan Riau, Kaltim, Kalbar, dan Papua Barat. Yang mengejutkan, lima daerah di Jawa masih berstatus lower middle income.     Rekomendasi   Indonesia masih memiliki waktu 24 tahun untuk mewujudkan cita-cita besar sebagai negara maju. Bila pertumbuhannya setara rerata 10 tahun terakhir, butuh 64 tahun bagi Indonesia melewati batas minimal negara maju. Untuk itu, dibutuhkan transformasi ekonomi secara struktural, dengan menambah kontribusi sektor jasa, hingga 26% dari kondisi sekarang.   Penambahan ini perlu beriringan dengan penyiapan SDM Indonesia melalui pendidikan tinggi yang relevan. Memilih jasa yang bernilai tambah tinggi, dengan linkage effect besar perlu dilakukan. Ketika middle-income class bertambah, kebutuhan akan pariwisata, pendidikan tinggi yang berkualitas dunia, kesehatan dan yang terkait (termasuk kecantikan), olahraga, dan ekonomi kreatif ialah beberapa sektor yang perlu diutamakan.   Bersaing dengan negara lain pada sektor industri yang mengandalkan biaya murah, khususnya SDM, bukanlah pilihan ideal untuk keluar dari MIT. Lee (2019) menekankan pentingnya pemilihan industri strategis yang bernilai tambah tinggi dengan daya jangkau pasar yang luas, yakni teknologi tinggi.   UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja Pasal 84 ayat 2 butir b perlu dioperasionalkan, melalui road map industri strategis Indonesia. Road map yang dihasilkan akan memberikan arah riset nasional, pada bidang apa harusnya menjadi fokus dari peneliti yang akan dimanfaatkan industri kita. Tentunya, insentif bagi pelaku usaha, misalnya akselerasi PP No 45/2019 sebagai dasar super deduction tax, agar pelaku usaha industri strategis tumbuh dan berkembang.   Sektor agrokultur juga strategis, khususnya terkait dengan ketahanan pangan dan inflasi. Dapat dipahami, negara-negara maju masih memiliki kontribusi signifikan dari sektor ini. Tentu menggunakan teknologi. Terdapat 33,4 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor ini, dan peran teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar akan memberikan nilai tambah tinggi dan menjadi daya tarik generasi muda untuk terlibat.   Tren kembali ke alam yang melanda dunia, perlu direspons dengan menggalakkan sayur dan buah tropis nonorganik. Memanfaatkan kebutuhan daging dan makanan halal, juga menjanjikan, dengan 1,8 miliar muslim dan nilai pasar US$3,2 triliun. Besarnya pasar domestik Indonesia jangan sampai menjadikan kita sebagai penonton dan konsumen dari produk negara lain.   Belajar dari Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, Indonesia harus memanfaatkan pasar domestik dengan middle-income class yang besar untuk mengembangkan jasa, industri, dan produk agrokultur bernilai tambah tinggi. Kukuhnya fondasi ekonomi domestik menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara maju 2045. ●

 

Sumber :  https://mediaindonesia.com/opini/433294/transformasi-ekonomi-indonesia

 

 

Strategi Riset Indonesia Badri Munir Sukoco ;  Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

KOMPAS, 6 Mei 2021

 

 

                                                           

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi resmi berdiri dengan dilantiknya Nadiem Makarim sebagai Menteri, 28 April lalu. Tentu Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan matang, khususnya akselerasi tercapainya visi Kabinet Indonesia Maju. Lepas dari perangkap kelompok negara berpendapatan menengah (middle income trap/MIT) dan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045.   Keun Lee (2019) menyampaikan bahwa menjadi negara maju membutuhkan kapabilitas inovasi yang tinggi, dan semuanya berawal dari riset. Saat ini Indonesia masih menduduki peringkat ke-74 dunia untuk kapabilitas berinovasi berdasarkan Laporan Daya Saing Global (Global Competitiveness Report/GCR). Posisi ini jauh dibandingkan dengan tahun 2014/2015 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-22 dunia. Hal ini menunjukkan akselerasi kapabilitas inovasi Indonesia perlu ditingkatkan.   Apa strategi riset Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas inovasi agar lepas dari MIT?   BRICS dan Indonesia   BRICS adalah grup emerging economies yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sejak 2009, grup negara ini diharapkan bisa menjadi negara maju baru. Dengan penduduk sekitar 3,21 miliar (sekitar 41,53 persen penduduk dunia) dan sekitar 26,66 persen wilayah dunia, tentu harapan tersebut akan mudah tercapai.   Hingga 2019, negara yang mendekati batas bawah negara maju (secara ekonomi) adalah Rusia (pendapatan 11.585 dollar AS) dan China (10.217 dollar AS). Adapun Brasil yang pernah mencapai 11.286 dollar AS (2010) malah turun ke 8.717 dollar AS (2019). Begitu juga dengan Argentina, pernah mencapai 13.789 dollar AS (2015), turun menjadi 9.912 dollar AS (2019). Tren yang sama dialami oleh Afrika Selatan (6.001 dollar AS). Adapun India memiliki tren positif, tetapi masih di kelompok negara berpendapatan rendah/lower middle-income countries (2.099 dollar AS).   Terlihat Brasil, Argentina, dan Afrika Selatan kesulitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, dan masuk dalam MIT. Yang cukup progresif untuk keluar dari MIT adalah China. Jika pada 2000 pendapatan per kapita China 959 dollar AS, pada saat yang sama Indonesia 780 dollar AS, tahun 2010 China mencapai 4.550 dollar AS dan Indonesia 3.122 dollar AS.   Dalam waktu kurang dari 10 tahun, China telah menggandakannya menjadi 10.217 dollar AS. Hal inilah yang menjadikan ekonom meyakini dalam lima tahun ke depan China akan keluar dari MIT.   Bagaimana dengan Indonesia? Pandemi Covid-19 menurunkan status kita dari kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income countries) pada 2019 (4.136 dollar AS) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle-income countries) dengan pendapatan per kapita per tahun 3.911,7 dollar AS. Jika pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia tumbuh dengan rata-rata seperti 10 tahun terakhir, perlu 64 tahun (tahun 2085) agar kita lepas dari MIT.   Dibutuhkan transformasi ekonomi, khususnya struktural, agar Indonesia mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonominya. Kita bisa belajar dari keberhasilan Korea Selatan, yang secara resmi keluar dari MIT tahun 1995 (kemudian terpuruk karena Krisis Ekonomi Asia 1997/1998), dan bangkit lagi mulai tahun 2000 hingga pendapatan per kapitanya 31.846 dollar AS (2019).   Menurut Lee (2019), hal ini terjadi karena tingginya proporsi penduduk yang berpendidikan tinggi (khususnya doktor pada bidang STEM) dan kapabilitas berinovasi, khususnya yang terkait dengan teknologi.   Riset dan ”catch-up” teknologi   Riset intensif yang dilakukan Lee dan kolega terkait dengan teknologi menghasilkan temuan yang cukup menarik. Pada awal 1980-an, Korea dan Taiwan memiliki level pengetahuan yang terlokalisasi rendah, sama levelnya dengan negara-negara middle income countries yang lain.   Namun, pada 1990-an, level tersebut menyamai negara-negara maju, dengan penciptaan teknologi secara domestik cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengatasi ketertinggalan dalam hal teknologi (technological catch-up) yang dimiliki Korea dan Taiwan tinggi, dan menopang lepasnya mereka dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap).   Temuan kedua, orientasi riset yang dipilih. Kajian Kim dan Lee (2015) menunjukkan perbedaan orientasi dalam riset nasional, apakah mengembangkan ilmu pengetahuan (science-oriented) atau teknologi (technological-oriented) dalam menumbuhkan perekonomian.   Untuk negara-negara di Amerika Latin, mereka fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang diukur dengan banyaknya publikasi ilmiah yang dihasilkan dibandingkan dengam teknologi (yang diukur dengan banyaknya paten yang dihasilkan perusahaan). Kebijakan ini didasari oleh keyakinan bahwa ilmu pengetahuan yang dihasilkan ilmuwan akan menjadi input dari pengembangan teknologi. Akibatnya. ilmuwan di perguruan tinggi terisolasi dari sektor swasta dan teknologi yang digunakan.   Hal inilah yang menjadikan kedua belah pihak, baik perguruan tinggi maupun sektor swasta, mulai ketinggalan karena terbatasnya interaksi di antara keduanya. Sebaliknya, Korea dan Taiwan lebih mengutamakan teknologi dibandingkan dengan pengetahuan. Interaksi antara ilmuwan dan industri terjadi secara intens sehingga pengembangan teknologi dengan paten yang dihasilkan menjadi tinggi. Ini yang menunjang Korea dan Taiwan terlepas dari MIT secara cepat.   Bagaimana dengan riset di Indonesia? Terkait dengan lokalisasi pengetahuan (teknologi), data World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 2019 menunjukkan, 73,10 persen paten yang diajukan Indonesia (11.481 unit) adalah nonresiden. Paten nonresiden yang diajukan China hanya 11,20 persen, dengan jumlah paten terbesar di dunia (122 kali lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia).   Adapun dari paten yang diberikan, China memiliki proporsi nonresiden 20,30 persen, adapun Indonesia 93,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa paten yang diajukan dan diberikan untuk Indonesia memiliki lokalisasi pengetahuan yang rendah.   Terkait dengan orientasi riset pada pengetahuan atau teknologi, Scival database menunjukkan bahwa Indonesia memiliki conversion rate 0,86 persen dalam 10 tahun terakhir. Conversion rate memperbandingkan jumlah paten yang men-sitasi publikasi ilmiah yang dihasilkan sebuah negara. Di ASEAN, Singapura memiliki conversion rate tertinggi (14,15 persen), diikuti Thailand (4,83 persen), Vietnam (2,93 persen), dan Malaysia (2,83 persen).   Di Asia, yang tertinggi adalah Korea Selatan (9,10 persen), diikuti Jepang (7,64 persen), China (3,06 persen), dan India (2,83 persen). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia yang mengalami pertumbuhan publikasi tertinggi di ASEAN dalam lima tahun terakhir memiliki orientasi pengetahuan dibandingkan dengan teknologi.   Rekomendasi   Riset adalah langkah awal sebuah negara dalam catch-up teknologi dan membangun kapabilitas inovasi. Kajian Arora dkk (2019) pada Harvard Business Review menunjukkan bahwa pertumbuhan produktivitas Amerika Serikat (AS) menurun sejak 1970-an. Hal ini cukup mengejutkan, apalagi data National Science Foundation (NSF) menunjukkan investasi dalam pengetahuan meningkat lima kali, jumlah doktor dua kali, dan publikasi ilmiah tujuh kali.   Perlambatan ini terjadi karena minimnya keterlibatan industri dalam riset menjadikan rendahnya aplikasi penemuan yang ada (conversion rate 5,60 persen). Hal ini dapat menjelaskan berkurangnya daya saing AS dalam berinovasi ataupun dominasinya di ekonomi dunia saat ini dan masa datang.   Bagi Indonesia, domestikasi riset dan peningkatan conversion rate mutlak dilakukan. Dua hal ini menjadi tugas berat bagi Mendikbud-Ristek dan Kepala BRIN. Menitikberatkan riset yang technological-oriented dan meningkatkan partisipasi industri dalam riset. Bagi perguruan tinggi, sebuah keharusan mengalokasikan topik riset yang tinggi relevansinya dengan kebutuhan industri agar dapat optimal pemanfaatannya.   Selain itu, memfasilitasi dan mengapresiasi penelitinya untuk aktif bekerja sama dengan industri dalam menghilirisasi hasil risetnya adalah langkah krusial. Bagi industri, insentif yang atraktif perlu diberikan agar mengalokasikan biaya R&D. Akselerasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 sebagai dasar insentif pajak super-deduction tax bagi industri yang melakukan riset perlu dilakukan. ●