Kemitraan AS di Pasifik

Kemitraan AS di Pasifik

Scot A. Marciel, DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT UNTUK INDONESIA

Sumber : REPUBLIKA, 8 Desember 2011

Kunjungan Presiden Obama ke Bali untuk berpartisipasi dalam KTT Asia Timur menjadi sangat bersejarah. Karena kunjungannya yang pertama di KTT ini menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk memberikan kontribusi positif jangka panjang di kawasan Asia Pasifik. Kunjungan tersebut menjadi puncak upaya diplomasi yang sudah berlangsung lama, tenang, gigih, dan beraneka segi.

Tujuannya adalah pada keterlibatan berkesinambungan AS di kawasan Asia Pasifik yang merupakan "rumah" bagi hampir separuh penduduk dunia, motor utama ekonomi global, serta penggerak kancah perpolitikan global. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyebut keterlibatan AS di Asia sebagai salah satu tugas diplomasi Amerika yang paling penting untuk satu dasawarsa ke depan.

Perbaruan fokus kawasan Asia-Pasifik mencerminkan realitas strategis dari kawasan yang dinamis dan bertumbuh ini dan merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian dan politik AS. Kami juga percaya bahwa fokus tersebut sangat krusial untuk masa depan negara-negara di Asia.

Dengan adanya arus perdagangan dan investasi yang kuat, hadirnya keamanan yang mendukung stabilitas kawasan dan tidak ada ambisi atau maksud apa pun untuk menguasai wilayah, Amerika Serikat menawarkan kemitraan yang tak ternilai harganya bagi perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ini.

Komitmen Amerika sangat luas dan strategis. Dalam bidang ekonomi, komitmen tersebut diejawantahkan melalui kerja sama dengan para mitra dari Australia, Brunei, Cile, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam untuk menghasilkan kesepakatan kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP) yang ambisius. Selanjutnya untuk meningkatkan volume perdagangan serta jumlah investasi, mendorong inovasi dan pertumbuhan untuk pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, serta mendukung penciptaan lapangan kerja.

Masa depan kawasan ini bergantung pada perdagangan dan perniagaan yang kuat dan kokoh. Kami pun berharap bahwa Indonesia, Cina, dan negara lain yang berminat dalam membuat perjanjian dagang baru pada abad ke-21 akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami untuk mewujudkan hal tersebut.

Di Indonesia, sebagai bagian dari kerja sama bidang ekonomi, Amerika Serikat dan Indonesia telah menandatangani sebuah kesepakatan //Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact di mana AS akan memberikan bantuan sebesar 600 juta dolar AS untuk mendukung pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik di Indonesia.

Kami juga memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Indonesia yang sekarang ini tengah memfokuskan untuk meningkatkan infrastruktur di negara ini. Kami juga berkeyakinan bahwa perusahaan-perusahaan AS dapat ikut serta mengambil peran yang penting dalam kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menyelesaikan sasaran-sasaran ambisius yang ingin dicapai dalam rencana ini.

Kami juga memperkuat traktat kerja sama antarnegara yang telah kami lakukan dan juga membangun kerja sama dengan kekuatan-kekuatan baru di dunia, termasuk dengan Cina, demi mempertahankan kestabilan kawasan yang nantinya akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia-Pasifik. Selain itu, kami juga merasa bahwa hubungan antarbangsa atau //people-to-people contacts antara negara-negara yang berbeda di kawasan Pasifik dapat mengurangi rasa saling curiga dari masing-masing pihak dan hal tersebut telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kebijakan diplomasi AS untuk dekade berikutnya.

Komitmen kami untuk terus memperbarui serta memperkuat kembali kerja sama di bidang pertahanan telah menghasilkan sebuah inisiatif yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Obama dan Perdana Menteri Australia Julia Gillard. Melalui kesepakatan ini, setiap personil Marinir AS akan dimulai dengan kelompok kecil yang beranggotakan 250 personil dan nantinya akan ditingkatkan menjadi 2.500 orang yang terhimpun dalam suatu Gugus Tugas Darat Udara (MAGTF).

Anggota-anggota marinir ini akan mendapatkan rotasi penempatan di Darwin dan Australia Utara selama enam bulan guna melakukan latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata Australia. Selain itu, kami juga akan menambah akses bagi pesawat terbang di pangkalan udara di Australia Utara dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral. Kedua prakarsa ini membangun kerja sama aliansi yang erat antara AS dan Australia selama bertahum-tahun.

Kegiatan ini juga nantinya akan membuka kesempatan untuk memperdalam hubungan keamanan dengan mitra-mitra AS di wilayah ini, termasuk dengan Indonesia, dan juga memberikan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan serta menangani berbagai bencana alam maupun peristiwa darurat lainnya di wilayah ini.

Kesepakatan antara pemerintah AS dan Australia tersebut bukan dalam rangka untuk membangunan sebuah pangkalan militer AS di Australia, melainkan sebuah bentuk rotasi pasukan marinir di kawasan Australia bagian utara agar latihan bersama AS-Australia tetap berlangsung dan diperluas.

Meskipun Indonesia dan beberapa negara tetangga menyambut baik prakarsa ini, sejumlah pihak di dalam negeri Indonesia berspekulasi bahwa rotasi pasukan marinir ini kurang lebih akan diarahkan kepada Indonesia. Kebenaran hal tersebut sangat jauh sekali.

Bukan demikian sesungguhnya, kerja sama keamanan dengan Indonesia dan mitra-mitra lainnya di wilayah ini adalah tujuan utama dari prakarsa baru tersebut. Amerika Serikat memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan Indonesia dan kami memandang Indonesia sebagai mitra yang sangat penting di wilayah ini.

Kami mendukung sepenuhnya kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Kesepakatan yang baru dengan Australia tersebut adalah bagian dari peninjauan jangka panjang mengenai bagaimana pasukan AS ditempatkan di suatu wilayah dan di seluruh dunia, dan bukan ditujukan untuk satu negara tertentu.

Amerika Serikat memiliki peran yang sangat krusial terhadap keberhasilan Indonesia sebagai negara demokrasi yang makmur dan terus berkembang. Semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari stabilitas serta pertumbuhan bersama.

Keberadaan serta aktivitas Amerika Serikat di Indonesia adalah untuk mendukung keberhasilan dan kesuksesan Indonesia, baik melalui kerja sama militer seperti pemberian hibah pesawat tempur F-16 kepada TNI-AU, kerja sama pembangunan seperti program bantuan ekonomi melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) compact, atau kerja sama pendidikan untuk meningkatkan jumlah siswa yang belajar di masing-masing negara.

Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai sejarah persahabatan yang panjang dimulai semenjak hari pertama kemerdekaan Indonesia. Komitmen kami untuk melanjutkan kemitraan jangka panjang yang setara dengan semua teman-teman kami di Asia tidak akan tergoyahkan. Sejarah akan mencatat, pembaharuan fokus ke Asia sebagai salah satu perkembangan yang paling signifikan bagi diplomasi Amerika pasca-Perang Dingin. ●

Pangkalan Militer Darwin dan Politik Hegemoni AS

Pangkalan Militer Darwin dan Politik Hegemoni AS

Tjipto Subadi, DOSEN FKIP DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Sumber : REPUBLIKA, 2 Desember 2011

Pernyataan Presiden AS Barack Obama di depan Parlemen Australia di Canberra, Kamis (17/11) lalu, yang akan menjadikan wilayah Asia Pasifik menjadi prioritas utama politik luar negeri dan pertahanan AS menjadi kekhawatiran tersendiri bagi wilayah damai tersebut. Apalagi, setelah Presiden Obama mengatakan militer AS akan menyebar di Asia, terutama Asia Tenggara, di mana AS akan membangun pangkalan militer di Darwin, Australia, yang disusul dengan mendatangkan pasukan marinir, kapal perang, dan pesawat tempur yang dimulai tahun depan. Meskipun, Obama berdalih pangkalan militer di Darwin dimaksudkan hanya untuk operasi bantuan kemanusiaan, bukan operasi militer.

Tahun depan baru 250 marinir yang ditempatkan di Darwin, namun pada 2016 jumlah tersebut naik 10 kali lipat menjadi 2.500 marinir. Padahal, jarak Darwin dengan Nusa Tenggara Timur hanya 820 km, yang bisa dicapai oleh pesawat tempur kurang dari satu jam. Sedangkan, perusahaan tambang raksasa AS Freeport Mc Moran memiliki tambang emas terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia, di Timika, Papua Barat, yang hanya "selemparan batu" dari Darwin.

Tentu saja rencana AS untuk mendirikan pangkalan militer di Darwin mengkhawatirkan Cina, meski AS sudah mempunyai pangkalan militer di Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, bekas pangkalan udara  Clark dan laut Teluk Subik di Filipina ternyata masih sering digunakannya untuk melakukan operasi antiteroris di Asia Tenggara.

Cina khawatir sebab merasa negara kuning itu selama ini paling berkuasa di Laut Cina Selatan, tempat gugusan Kepulauan Paracel dan Spratly yang kaya akan minyak bumi sedang diperebutkan Cina, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Keenam negara itu mengklaim ratusan pulau kecil di gugusan Paracel dan Spratly adalah milik mereka. Sehingga, dapat menimbulkan konflik bersenjata. Kehadiran AS di kawasan itu tentu saja membuat Cina khawatir, sebab politik hegemoninya akan mendapat saingan berat dari politik hegemoni AS.  

AS selalu berdalih bahwa negara adidaya itu termasuk negara Pasifik karena mempunyai wilayah di Hawaii dan Guam yang masuk kawasan Pasifik. Jadi, sah-sah saja jika AS memiliki perhatian geopolitik dan geostrategis terhadap wilayah Asia Pasifik, termasuk Australia dan Laut Cina Selatan. Apalagi, hampir 100.000 pasukan AS ditempatkan di Jepang, Korsel, Taiwan, Singapura, dan Thailand, bahkan masih tersisa di Filipina, yang kesemuanya berada di kawasan Asia.

Asia Pasifik
Sebagaimana dikatakan Presiden Obama, AS mulai berpaling ke Asia Pasifik seiring perang yang sudah berakhir. Jelas yang dimaksud Presiden Obama adalah berakhirnya perang di Irak dan rencana penarikan pasukan AS dan NATO secara menyeluruh dari Afghanistan pada 2014 nanti.

Sebenarnya, AS telah gagal dalam membangun politik hegemoninya di Timur Tengah dan Asia Selatan. Dalam kasus Irak, AS mengalami kegagalan total untuk menguasai Negeri Seribu Satu Malam itu setelah melakukan invasi untuk menggulingkan Saddam Husein pada 2003 lalu. Sedangkan, di Afghanistan, meski dibantu pasukan NATO, AS juga gagal mengusai negara bergolak tersebut. Bahkan, hampir 2.500 nyawa prajurit terbaiknya hilang di Afghanistan. Boleh dikatakan Taliban saat ini masih menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan ketika malam hari, namun ketika siang hari digantikan oleh pasukan NATO dan Afghanistan.

Kegagalan politik AS di Timur Tengah semakin nyata setelah rezim Mubarak, Ben Ali, dan Ali Abdullah Saleh yang selama ini menjadi pendukung kuatnya bertumbangan satu persatu dan digantikan rezim yang kurang bersahabat dengan AS dan Israel. Bahkan, Partai An Nahdhah yang memenangkan Pemilu Parlemen di Tunisia jelas anti-Israel, sementara kekuatan partai pendukung Ikhwanul Muslimin yang tergabung dalam Aliansi Demokrat dan Aliansi Islam Partai Nour diprediksi akan memenangkan Pemilu Parlemen Mesir yang akan digelar pada Senin (28/11) nanti. Jika kedua aliansi kekuatan politik Islam itu menang, tamatlah sudah pengaruh AS dan Israel di Mesir. 
      
Meski politik hegemoni AS di Timur Tengah semakin goyah, namun AS tetap berusaha menguasai berbagai sumber minyak di wilayah Timur Tengah dengan mengandalkan sekutu setianya, Arab Saudi. Sebab, bagi AS, tersedianya pasokan minyak secara aman dan lancar dari Timur Tengah sangat vital bagi kehidupan negara superpower yang berpenduduk 320 juta orang tersebut. Krisis minyak di AS pascaperang Timur Tengah pada 1973 lalu menjadi pelajaran sangat berharga akan pentingnya persediaan minyak bumi bagi negara adidaya itu.    

Apalagi, negara-negara Islam di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, UEA, Qatar, Bahrain, dan Libya saat ini menguasai 75 persen cadangan minyak dunia yang mencapai 685,6 miliar barel. Sedangkan, cadangan minyak lainnya ada di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan (98,6 miliar barel), Eropa dan Eurasia (97,5 miliar barel), Afrika (77,4 miliar barel), Amerika Utara, termasuk AS dan Kanada (49,9 miliar barel), dan Asia Pasifik, termasuk Indonesia (38,7 miliar barel). 

Strategi AS untuk menguasai cadangan minyak dunia adalah dengan berusaha mengooptasi geopolitik dan geostrategis sumber-sumber minyak di Timur Tengah. Semua cara dilakukan AS untuk menguasai negara-negara Islam penghasil minyak dunia itu, seperti operasi intelijen, pengintaian, penyusupan melalui pasukan khusus, hingga invasi militer dalam skala penuh, seperti Afghanistan dan Irak.

Sementara itu, di Asia Selatan, para geolog AS sudah lama mengetahui melalui pengamatan satelit, jauh dibawah bumi Afghanistan yang terlihat tandus dan gersang itu terdapat cadangan minyak bumi luar biasa besarnya yang diperkirakan tidak kalah dengan Arab Saudi. Jika AS mampu menguasai Afghanistan dengan mengalahkan para pejuang Taliban, ke depannya Afghanistan akan menjadi rebutan berbagai perusahaan minyak raksasa AS. Sementara, perusahaan minyak Eropa hanya akan mendapat sebagian kecil meski negara-negara Eropa yang tergabung dalam NATO turut mengirim pasukannya ke Afghanistan.  

Selain itu, untuk melanggengkan penguasaannya atas cadangan minyak dunia yang sangat strategis, sampai 2003 tercatat AS telah menempatkan 75 persen kekuatan militernya yang total berjumlah 1,5 juta pasukan pada 730 basis militernya di lebih dari 50 negara di dunia, dan yang terbaru yaitu di Darwin Australia tahun depan.

Penempatan basis-basis militer tersebut memang disengaja tidak jauh dari sumber-sumber minyak, terutama di Timur Tengah dan wilayah strategis di Asia Pasifik. Untuk itu, dari tahun ke tahun AS terus menambah anggaran militernya. Sementara, anggaran tahun ini mencapai tiga triliun dolar.

Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kiblat politik luar negeri AS semakin diarahkan ke kawasan Asia Pasifik? Pertama, jelas untuk membendung kekuatan militer Cina yang semakin dominan di kawasan strategis itu. Kedua, AS merasa gagal dengan politik hegemoninya di Timur Tengah untuk membendung pengaruh Iran yang semakin kuat secara militer dan diplomasi. Ketiga, AS memiliki banyak pasukan dan pangkalan militer strategis di kawasan Asia Pasifik, bahkan Asia Tengah.

Selain membendung pengaruh Cina, AS diam-diam juga berusaha menghalangi pengaruh Rusia yang kembali bangkit pascaruntuhnya komunisme awal 1990 lalu. Keempat, perhatian AS terhadap Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia semakin besar. AS memandang Indonesia yang kaya akan barang tambang secara geopolitik dan geostrategi semakin penting untuk mendukung politik hegemoninya di kawasan Asia Pasifik, terutama untuk menghadapi pengaruh Cina yang diprediksi akan menjadi negara superpower baru pada pertengahan abad ini menggantikan AS. ●

View Point: Enter the dragon; exit the eagle?

View Point: Enter the dragon; exit the eagle?

Yulia Suryakusuma, THE AUTHOR OF JULIA’S JIHAD

Sumber : JAKARTA POST, 30 November 2011

When European and Western hegemony was at its peak in the 1980s and 1990s, my late husband, Ami, often asked why people studied European languages instead of Chinese or Japanese. “Asia,” he said, “is where the future will lie.” If Ami were still alive, he would be justified in saying, “I told you so” (although Hindi, Korean and Indonesian would have been on his list now too!).

Even the US has cottoned-on now, shifting its gaze from the Middle East (where the Arab Spring is starting to look more like autumn) to Asia. The stable societies in our region continue to enjoy booming economic growth despite Europe and America’s financial crisis (which is not global at all, folks!).

That’s why US President Barack Obama hailed the decade-old “Asia-Pacific century” two weeks ago in Australia. He also announced that the US would establish a new foothold in the most dynamic part of the world by strengthening military ties with its longtime ally Down Under. It will deploy 2,500 Marine Air-Ground Task Force in Darwin by 2017 for the first time since World War II.

This generated speculation, controversy and anxiety. Some viewed it negatively, accusing the US of aggressive imperialist ambitions. They said that the move undermined efforts to make the region more peaceful and could tear ASEAN apart. Another analyst said the US had its sights on Timor Leste’s oil reserves and its troubled Freeport interests in Papua. Even our smooth-as-silk foreign minister, Marty Natalegawa, questioned American motives, hoping the deployment wouldn’t create tensions in the region. Given the US’ reputation as a bullying Globocop, these reactions were not surprising, but were they right?

The Darwin base seems to me to be more recognition of American weakness than a statement of ambition. Surely it is really about the US trying to maintain its dwindling power as China rises? It seems to me that if China thinks the US is trying to encircle them, they’d be dead right.

And you can see why: China is currently the second-largest economy after the US, contributing 30 percent of global wealth. Even by conservative estimates, it’s projected to overtake the US as world economic leader by 2027. China is also the US’ banker as well as the world’s factory floor, with global markets flooded with Chinese goods — and takeovers.

In 2005, MG Rover became the last domestically-owned mass-production car manufacturer in Britain, snapped up by the Nanjing Automobile group. Imagine — the quintessential British sports car is now Chinese, or half-Chinese at least. (Well, better Chinese than belly-up, like the eurozone.)

The point is that almost everyone else in Asia expects China’s financial invasion to be followed by military expansionism. Their shared heebie-jeebies are driving them to band together to contain the dragon. Even Vietnam is burying the hatchet of the Vietnam War and getting cosy with America. Politics do make for strange bedfellows, but is their China-phobia justified?

Maybe — history suggests that every rising imperial power has expressed itself with military force: the Greeks, the Romans, the Ottomans, Russia, Germany, Britain, Japan and America. Why would China be different?

As China builds its military and buys more of the world’s resources to fuel its growth, it is less willing to hear Americans telling it what to do (on the US’ quandary re China, read http://money.cnn.com/2010/05/06/news/international/china_america_full.fortune/). It continues to back its pariah buffer state, North Korea;
it continues to incarcerate dissidents; its threats to invade Taiwan have not been withdrawn. And now, it is making serious claims in the South China Sea.

But while China may be a rising power, the US is still a great power — in fact, for all its many faults and failings, still the dominant global power. It still has the stronger military as well as global reach, with allies and bases all over the world, particularly in regions surrounding China (Japan, Taiwan, Korea, India, etc.).

It is determined to keep China hemmed in if it can. So, like it or not, there is a real possibility of eventual conflict in the Pacific between the eagle and the dragon, as many fear.

Like Indonesia, Australians know that if an attack comes, it will be from the North as in World War II (invasion via Antarctica might be a bit tricky). This means that a “love triangle” between the US, Australia and Indonesia has its own natural geopolitical logic.

Indonesia is of increasing strategic importance to the US because it’s the obvious leader of a regional neutral block. It also controls three vital deep-water passages between the South China Sea, the Indian Ocean and the Pacific: the Lombok, Malacca and Sunda Straits.

Australia is also a natural ally of Indonesia because of the similarities between them — yes, that’s right, I did say similarities. Unlike China, both are multiparty democracies and both have open economies (and have signed free-trade deals with each other).

And whatever misgivings Indonesians and Australians may have about the US, it’s still an open society and a genuine democracy, and China is neither of those things. Shared anxieties about China will make these similarities matter more than differences.

My Chinese calendar says 2012 will be the year of the Dragon. By the looks of it, so will be many other years to come. So Ami was right — start learning Chinese, folks! ●

Amerika dan Sekutu Islamis

Brahma Chellaney, GURU BESAR STUDI STRATEGI PADA CENTER FOR POLICY RESEARCH DI NEW DELHI

Sumber : KORAN TEMPO, 23 November 2011

Menyusul tewasnya Muammar el-Qadhafi, pemerintah sementara Libya mengumumkan telah“ dibebaskannya” negeri itu dan akan diterapkannya sistem pemerintahan berdasarkan syariah (hukum Islam) menggantikan kediktatoran sekuler yang diterapkan Qadhafi selama 42 tahun di Libya. Digantikannya satu bentuk otoriterianisme dengan bentuk otoriterianisme lainnya tampaknya merupakan imbalan yang kejam setelah selama tujuh bulan NATO melancarkan serangan udara di Libya atas nama demokrasi.

Sebenarnya, negara-negara Barat yang mewujudkan perubahan rezim di Libya tidak banyak berupaya mencegah penguasa yang baru itu membentuk teokrasi di negeri itu. Tapi inilah harga yang harus dibayar Barat sebagai imbalan atas hak khusus yang mereka peroleh untuk memilih pemimpin baru negeri itu. Sebenarnya, baju Islami yang dikenakan para pemimpin baru itu membantu melindungi kredibilitas mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan dianggap sebagai boneka negara-negara asing.

Karena alasan yang sama, Barat juga telah membiarkan para penguasa negara-negara

kaya minyak di kawasan ini beraliansi dengan kelompok-kelompok agama yang radikal. Misalnya, dinasti Saudi yang dekaden dan dibantu Amerika Serikat itu tidak hanya menerapkan Islam Wahabi—sumber fundamentalisme modern Islam—tapi juga mengekspor bentuk keyakinan tidak terkendali yang lambat-laun mematikan tradisi

Islam yang lebih liberal. Ketika Putra Mahkota Saudi itu meninggal baru-baru ini, merika berdiam diri, sementara keluarga penguasa negeri itu menunjuk tokoh Islamisnya yang paling reaksioner sebagai ahli waris takhta kerajaan yang baru.

Begitu intrinsiknya raja-raja Arab ini bagi kepentingan Amerika sehingga Washington

tidak berhasil menghentikan rajaraja yang tertutup itu mendukung kelompok-kelompok muslim ekstremis di negeri-negeri lain. Dari Afrika sampai Asia Selatan dan Tenggara, petrodollar Arab telah memainkan peran utama dalam mengobarkan fundamentalisme militan Islam yang menjadikan Barat, Israel, dan India sebagai musuh-musuh kepentingan Amerika dalam mempertahankan rezim-rezim kaya minyak yang mudah dipengaruhi ini mengalahkan segalanya.

Dengan bantuan Barat, raja-raja minyak ini, bahkan yang paling kejam di antara mereka, berhasil melewati gelombang kebangkitan Musim Bunga Arab nyaris tanpa

cedera. Bagi AS, negara-negara yang bergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk

—Arab Saudi,Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman—merupakan negara-negara yang penting juga karena alasan geostrategis. Setelah menarik mundur pasukan-pasukannya dari Irak, AS tengah mempertimbangkan Kuwait sebagai titik sentral militer yang baru dalam memperluas kehadiran militernya di kawasan Teluk Persia dan membangun “arsitektur keamanan”pimpinan AS yang akan mengintegrasikan unsur-unsur patroli laut dan udaranya di kawasan ini.

Perubahan rezim dengan bantuan NATO di Libya, yang memiliki cadangan minyak jenis light sweet terbesar di dunia yang digandrungi kilang-kilang minyak di Eropa, bukan soal mengusung era baru demokrasi liberal. Libya yang baru “dibebaskan” ini menghadapi masa-masa yang tidak menentu. Satu-satunya unsur yang pasti adalah bahwa para penguasa baru negeri itu bakal terus merasa berutang budi kepada mereka yang telah membantu menempatkan mereka pada tampuk kekuasaan. Senator AS John McCain sudah mengumumkan bahwa penguasa baru Libya ini “bersedia mengembalikan kepada kita dan sekutu-sekutu kita”semua ongkos yang dikeluarkan

untuk mewujudkan perubahan rezim itu.

Hubungan Amerika yang mencemaskan dengan para penguasa dan kelompok Islamis

ini mulai dikukuhkan pada 1980-an ketika pemerintahan Reagan menggunakan Islam sebagai alat ideologis untuk mendorong perlawanan bersenjata melawan tentara pendudukan Soviet di Afganistan. Pada 1985, dalam suatu upacara di Gedung Putih yang dihadiri beberapa orang pemimpin mujahidin—pejuang-pejuang jihad yang kelak berkembang menjadi Taliban dan Al-Qaidah—Reagan menoleh ke arah para tamunya dan berkata, “Tuan-tuan, ini merupakan cerminan moral dari bapak-bapak pendiri merika.”

Namun pelajaran yang bisa ditarik dariperjuangan anti-Soviet di Afganistan sudah dilupakan, termasuk pentingnya fokus pada tujuan jangka panjang, bukan pada kemenangan jangka pendek. Upaya pemerintah Obama sekarang untuk mengadakan perdamaian dengan Taliban, misalnya, tidak menghiraukan pengalaman Amerika sendiri akibat mengikuti kepentingan sesaat.

Pelajaran lainnya yang juga tidak dihiraukan adalah pentingnya kehati-hatian dalam melatih pejuang-pejuang Islamis dan mengucurkan senjata-senjata yang mematikan kepada mereka guna membantu menggulingkan suatu rezim. Di Libya, upaya menempatkan berbagai kelompok pemberontak ke bawah kendali pemerintah bakal terbukti sulit, dan berpotensi menciptakan suatu benteng jihadis di pintu masuk Eropa selatan.

Eksponen-eksponen kebijakan AS berargumentasi bahwa dalam peperangan kadang-

kadang memang perlu memilih mana yang lebih baik dari dua pilihan yang buruk. Sekutu-sekutu yang kurang berkenan di hati—dari milisi Islamis sampai rezim yang membiayai fundamentalisme Islam militan di luar negeri—mungkin harga tak terhindarkan yang harus dibayar demi kepentingan yang lebih besar.

Paradoksnya, kebiasaan AS menopang penguasa-penguasa Islamis yang mudah dikendalikan di Timur Tengah sering mengakibatkan sentimen anti-AS yang kuat serta dukungan kepada kekuatan-kekuatan yang “murni”Islamis.Ketika diadakan pemilihan umum, kelompok-kelompok Islamis yang otonom inilah yang merebut kemenangan, seperti yang terjadi di Gaza dan Tunisia.

Upaya melawan terorisme Islamis hanya bisa berhasil jika negara-negara tidak memperkuat bentuk-bentuk fundamentalisme Islamis yang menganjurkan kekerasan

atas nama agama. Sayangnya, dengan pelajaran dari masa lalu yang tidak dihiraukan

AS ini, sekali lagi kelompok-kelompok ekstremis ini siap memberi pukulan.

HAK CIPTA: PROJECT SYNDICATE, 2011.●  

Mencermati Politik Luar Negeri Obama di Asia Pasifik

Asrudin, PENELITI DI LINGKARAN SURVEI INDONESIA (LSI) GROUP

Sumber : KORAN TEMPO, 23 November 2011

Ada yang menarik untuk dianalisis dari hasil kunjungan Presiden Barack Obama ke Australia, yakni tentangkomitmen politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Di Darwin,Australia, pada Kamis, 17 November lalu, Obama mengatakan, “Amerika adalah kekuatan Asia-Pasifik, dan kami di sini untuk tinggal. ”Komitmen ini dikatakan Obamasehari setelah Amerika-Australia sepakat untuk menempatkan 2.500 marinir AS mulai tahun depan (2012) di pangkalan militer Darwin.

Penempatan pasukan di Darwin adalah yang ketiga di kawasan Pasifik setelah pangkalan militer AS di Guam dan Okinawa, Jepang. Mengingat ketiga kawasan ini secara geografis melingkari wilayah Cina,wajarlah bila banyak pihak pada umumnya, dan Cina pada khususnya, menganggap hal ini sebagai taktik politik luar negeri AS untuk mengisolasi Cina di kawasan Asia-Pasifik.

Tapi Obama menyangkal tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengatakan, “Kami tidak takut dan tidak mengisolasi Cina.” Sangkalan Obama ini seakan ingin menegaskan politik luar negeri AS yang lebih mengedepankan pendekatan idealisme politik daripada realisme politik di kawasan Asia-Pasifik. Artinya, AS tidak bermaksud melakukan politik isolasi terhadap Cina (realisme politik). Karena, selain marinir, kata Obama, Angkatan Udara AS juga secara rutin akan melakukan penerbangan di Australia untuk merespons bencana alam dan masalah kemanusiaan secara efektif (idealisme politik).

Politik Luar Negeri Obama

Ciri utama politik luar negeri AS sejak 1940-an hingga kini dibentuk oleh dua tradisi besar dalam ilmu hubungan internasional, yaitu realisme politik dan idealisme politik.

Tradisi realisme politik berkembang di era Perang Dingin, di mana tujuan utamanya adalah untuk melakukan politik pembendungan terhadap Uni Soviet, yang dinilai

membahayakan supremasi kekuasaan AS di dunia. Sementara itu, tradisi idealisme

politik berkembang pada era pasca-Perang Dingin, di mana tujuan utama politik

luar negeri AS diarahkan untuk melakukan ekspansi kebebasan/demokrasi ke seluruh

penjuru dunia.

Richard N. Haas (2009), Presiden Council on Foreign Relations, pernah mengatakan

bahwa politik luar negeri Obama itu lekat dengan tradisi realisme politik ketimbang idealisme politik. Penilaian Haas itu didapatkan setelah melakukan studi banding politik luar negeri Obama dan politik luar negeri George Bush, yang beraliran realisme politik (sang ayah), dengan politik luar negeri George W. Bush, yang beraliran idealisme politik (sang anak).

George Bush dan George W. Bush adalah presiden AS yang telah menceburkan AS ke Perang Irak. Tapi ada yang membedakan keduanya dalam hal motif/tujuan Perang Irak. Motif/tujuan Presiden Bush (sang anak) melancarkan Perang Irak 2003 adalah untuk mengganti rezim pemerintahan. Ia berharap penggantian rezim di Bagdad bakal berujung pada terbentuknya Irak yang demokratis. Sebagai penganut paham idealisme politik, Bush tentu berharap, dengan demokratisnya Irak, negara ini akan menjadi lebih bersahabat dengan AS.

Sementara itu, politik luar negeri Presiden Bush (sang ayah) dalam Perang Irak sebelumnya adalah untuk membebaskan Kuwait dari aneksasi Irak. Setelah berhasil membebaskan Kuwait, AS justru tidak terus bergerak maju menuju Bagdad dan menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein, seperti apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Bush di sini tampaknya hanya tertarik pada strategi realisme politik yang tidak ingin melihat negara lain unjuk kekuatan/kekuasaan yang dapat mengganggu kepentingan AS di Kuwait.

Dalam konteks itu, Presiden Obama rupanya lebih bersepakat dengan pendekatan realisme politik Bush (sang ayah) dibandingkan dengan pendekatan idealisme politik

Bush (sang anak). Dalam politik luar negeri AS di Afganistan, misalnya, Presiden Obama sama sekali tidak menyinggung soal mengubah negara itu menjadi demokratis.

Di Afganistan, Obama hanya tertarik untuk menghancurkan Al-Qaidah, yang selama ini telah mengganggu kepentingan/kekuasaan AS.

Merujuk pada politik luar negeri realisme politik Obama sebelumnya, maka pernyataan Obama yang menyebut “AS adalah kekuatan Asia-Pasifik”dapat dipahami sebagai unjuk kekuatan AS terhadap Cina, yang selama ini dipandang agresif di kawasan Pasifik; dan pernyataan Obama yang menyebut “AS tidak takut terhadap Cina” adalah

penegasan Obama untuk memperingatkan Cina bahwa AS tidak gentar dengan kemajuan teknologi militernya yang di awal 2011 telah berhasil mengembangkan dan

meluncurkan rudal balistik yang jarak jangkauannya mampu mencapai pangkalan militer AS di Okinawa dan Guam, Jepang. Pada intinya, penempatan pasukan marinir

AS di Darwin itu ditujukan untuk meredam kekuatan Cina yang semakin merajalela di kawasan Asia-Pasifik.

Implikasi

Meskipun Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan Indonesia dan ASEAN tidak merasa terganggu dan terancam oleh keputusan penempatan pasukan AS tersebut dan tidak akan membiarkan Asia Tenggara menjadi ajang persaingan negara-negara kuat, seperti AS dan Cina, tetap ada implikasi yang dapat merugikan Indonesia dan ASEAN akibat dari taktik politik luar negeri Obama di kawasan Asia-Pasifik.

Implikasi pertama terkait dengan kedekatan geografis wilayah Darwin, di mana pasukan marinir AS ditempatkan, dengan wilayah Indonesia bagian Timur, Papua, dan Maluku, yang secara potensial rawan akan gerakan separatismenya. Siapa yang bisa menjamin bahwa AS dan Australia tidak mengamati aktivitas kita dan memiliki agenda tersembunyi? Apalagi Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit terhadap Australia karena mendukung disintegrasi Timor Leste dari Indonesia pada 1999 (Herry Juliartono, 2011).

Implikasi kedua adalah jangan sampai persepsi positif Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura (sebagai anggota ASEAN) terhadap penempatan pasukan AS ini dipandang

negatif oleh Cina. Dan ini dapat berakibat bagi relasi Cina-ASEAN ke depannya. Apalagi Cina telah berjasa bagi ASEAN dengan inisiatifnya menyediakan bantuan dana sebesar US$ 10 miliar untuk kepentingan kerja sama ASEAN-Cina.

Sangat jelas, taktik politik luar negeri realisme politik Obama cukup efektif untuk menunjukkan AS sebagai kekuatan Asia-Pasifik. Cina pun memiliki pengaruh kuat bagi ASEAN dengan sejumlah bantuan dananya. Implikasi utama dari semua ini adalah, Indonesia dan ASEAN akan terancam, terganggu, dan menjadi obyek dari pengaruh dua kekuatan utama yang bersaing antara AS dan Cina di kawasan Asia-Pasifik. ●