KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

M Ridha Saleh: Karhutla dan Kejahatan Ekosida

M RIDHA SALEH

 

KOMPAS 24 September 2019

 

Pernyataan yang mengejutkan keluar dari mulut presiden Joko Widodo (Jokowi) di beberapa media cetak dan online saat kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau untuk melihat langsung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Merbau, Kecamatan Banut, kabupaten Pelalawan. Presiden menyebutkan, karhutla di Riau ada unsur kesengajaan terorganisasi. Indikasinya, lahan yang terbakar sangat luas.

Sosiopolitik dan Mitigasi Konflik Pilkada

Sosiopolitik dan Mitigasi Konflik Pilkada M Ridha Saleh  ;  Direktur Rumah Mediasi Indonesia

                                                 KORAN SINDO, 24 Januari 2018

                                                           

TAHUN 2018 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi pematangan demokrasi Indonesia karena akan berlangsung pilkada serentak di 171 daerah. Pada tahun ini juga akan ditetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hampir rutin ditemui protes atau luapan kekecewaan yang menimbulkan benturan horizontal antar­pihak yang merasa dirugikan dalam kontestasi ini. Jika pihak yang dirugikan secara prosedural menggunakan jalur konstitusi untuk menggugat dugaan kecurangan lawan, tentu konflik bisa dilokalisasi. Namun, jika cara-cara yang digunakan adalah kekerasan, maka ini adalah hal dikhawatirkan banyak pihak sebagai dampak buruk dari proses demokrasi yang sedang dan terus menerus dibangun. Sumber Konflik  Konflik dalam pilkada tidak hanya diakibatkan oleh satu sumber, kebanyakan mempunyai sebab-sebab ganda. Namun pada umumnya, konflik yang nyata terjadi disebabkan oleh aspek prosedural dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Terbukti pada pilkada serentak 2016, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat 31 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah karena kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, kesalahan prosedur, atau dianggap tidak netral. Kombinasi lain dari masalah tersebut antara lain munculnya konflik antar-elite kekuasaan, keterlibatan institusi strategis, seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, serta benturan antar­pihak yang kehilangan kontrol politik. Semua ini dapat diidentifikasi sebagai faktor yang sangat kuat penyebab konflik terbuka dalam pilkada. Namun demikian, dari berbagai pengalaman empirik, konflik-konflik terbuka dalam pilkada juga dipicu oleh kepentingan pragmatis tersembunyi dari setiap kontestan, misalnya ketidaksiapan mereka berkompetisi secara sehat dan ketidaksiapan menerima kekalahan. Oleh karena itu, konflik sering terpusat pada ambisi setiap pihak untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar atau kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan. Namun perlu dicermati dalam konstelasi sosiopolitik seperti itu bahwa identitas individu dari calon peserta pilkada akan mengental menjadi identitas kelompok, seperti suku, agama, dan etnik. Itu kemudian diartikulasikan menjadi identitas mayoritas lalu dilegitimasi secara sosiopolitik sebagai pihak paling berhak daripada pihak lainnya untuk berkuasa. Ketika setiap kelompok politik merasa lebih unggul dibandingkan dengan kelompok lainnya, maka akan terjadi kecenderungan in-group  dan out-group  (Hoog, 2003) sebagai salah satu sumber utama penyebab konflik. Apalagi dengan dimasukkannya prasangka dan stereotip kepada out-group, maka masing-masing pihak akan melihatnya sebagai pihak berlawanan sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan yang berujung pada terjadinya konflik. Faktor lain yang perlu diwaspadai dari penyebab konflik adalah pola-pola emosi dan reaksi-reaksi psikologi aktor elite kekuasaan, baik yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung. Ini memegang peran penting dan kuat dalam memengaruhi proses dan dinamika terjadinya konflik horizontal. Memang konsentrasi kekuatan secara fisik terorganisasi di komunitas, tapi determinasi gerakan dan mobilisasi kekuatan cenderung tersentral pada elite penguasanya. Kolaborasi Konflik  Tahun 2018 juga akan menjadi tahun tergerusnya berbagai sektor-sektor strategis, seperti sektor perkebunan besar, pertambangan, dan kehutanan. Bahkan, bobot dan durasi persinggungan antar­korporasi dan elite politik akan semakin intens. Sebab secara relasi antara politik elektoral dan modal dalam sistem politik Indonesia sekarang masih cenderung kolaboratif. Laporan Walhi 2014 menyebutkan, sumber-sumber logistik yang beredar dalam pilkada dan pemilu legislatif diduga bersumber dari industri ekstraktif melalui konsesi tertentu antar­elite kekuasaan. Ini tak lain karena desakan biaya politik yang sangat mahal. Pada pilkada tahun ini ada beberapa daerah yang memiliki potensi sumber daya alam besar, di antaranya Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ini adalah wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan, di wilayah tersebut hingga saat ini belum terjadi perubahan struktur penguasaan sumber daya alam. Tidak hanya di daerah ter­sebut, sejumlah daerah lain yang ikut dalam pilkada serentak tahun ini merupakan titik di mana konflik tanah dan sumber daya alamnya juga tidak mengalami penurunan bahkan eskalasinya menunjukkan peningkatan. Tentu hal ini akan berimplikasi progresif karena bersinggungan dengan konflik yang muncul karena dinamika pilkada. Konflik manifes seperti tanah dan sumber daya alam yang sedang berlangsung di wilayah pilkada akan cenderung berkorelasi dan menambah eskalasi konflik politik dalam pilkada. Pramediasi   Dalam dunia konflik ada asumsi yang berkembang bahwa konflik selalu ada dalam kehidupan manusia, apalagi dalam suatu peristiwa yang di dalamnya berseliweran kepentingan politik. Oleh karena itu, paling penting adalah bagaimana meminimalisasi dan mengelola konflik tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik kekerasan yang meluas.   Jika penyelesaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pilkada sudah tersedia prosedurnya, maka upaya mencegah konflik kekerasan akar rumput di arena pilkada merupakan tindakan strategis yang diperlukan dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Mitigasi konflik harus terus dilakukan karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa selalu ada beberapa peristiwa yang menjadi pemicu konflik pilkada, baik yang terorganisasi maupun spontan. Dibutuhkan pramediasi, yakni suatu upaya di akar rumput untuk membangun kesadaran tentang hak pilih dan hak prosedural. Warga perlu ditempatkan sebagai pihak strategis dalam proses demokrasi melalui mekanisme pelembagaan dialog-dialog dan menempatkan mereka pada posisi sebagai subjek politik dalam pilkada. ●

Mendudukkan Rekonsiliasi M Ridha Saleh  ;   Wakil Ketua Komnas HAM periode 2007-2012; Profesional Mediator

                                                        KOMPAS, 03 Junii 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dari sudut pandang hak asasi manusia, rekonsiliasi hanya bisa dilakukan jika ada pihak yang mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf serta penyesalannya terhadap korban pelanggaran berat HAM.  Dengan demikian, arti rekonsiliasi dalam konteks pelanggaran berat HAM dilakukan guna memulihkan harkat dan martabat manusia. Rekonsiliasi tak hanya memperoleh maknanya dalam konteks situasi keadilan transisional untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Rekonsiliasi juga dapat dilakukan dalam situasi apa pun. Sebab, rekonsiliasi merupakan upaya untuk menangani warisan khas dari pelanggaran massal masa lalu untuk mengakhiri beban dan ketidakadilan struktural yang lebih besar, yang dapat berlanjut secara terus-menerus terhadap pihak korban. Untuk itu, dalam konteks Indonesia, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme rekonsiliasi harus di letakkan dalam proses penataan demokrasi, penegakan keadilan, serta ditekankan untuk mengakhiri beban kolektif sosial politik bangsa. Kontradiksi rekonsiliasi Jalur rekonsiliasi yang digagas di Indonesia saat ini harus diletakkan dalam sebuah kerangka tindak hukum dan upaya politik bangsa untuk memenuhi rasa keadilan korban pelanggaran HAM masa lalu. Jadi, bukan seperti yang disangkakan sebagian pihak untuk menghidupkan paham komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dari realitas sosio-politik, rekonsiliasi yang digagas saat ini disebabkan telah terjadi kebuntuan hukum antara Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Kejaksaan Agung. Meski kebuntuan hukum itu juga dilatarbelakangi faktor politik-sejauh sepengetahuan penulis-kebuntuan politik itu sama sekali tidak bersinggungan atau dilatarbelakangi oleh kekhawatiran politik Kejaksaan Agung akan bangkitnya komunisme dan PKI. Rekonsiliasi atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan kekhawatiran bangkitnya paham komunisme dan PKI adalah dua persoalan yang berbeda. Bahkan, sebagian besar kalangan korban sendiri menolak penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui rekonsiliasi. Sebab, rekonsiliasi dianggap tindakan impunity, penyangkalan negara dan melindungi para pelaku kejahatan. Rekonsiliasi adalah metode dan jalur yang menempatkan korban dan negara untuk menyelesaikan dan memulihkan hak-hak korban yang dialaminya atas suatu peristiwa yang terjadi karena ada keterlibatan melalui kebijakan negara terhadap pelanggaran HAM yang berat pada masa itu. Oleh karena itu, penyesalan negara melalui permintaan permohonan maaf semata-mata disampaikan untuk pemulihan harkat dan martabat kepada korban pelanggaran HAM, bukan kepada PKI. Komnas HAM Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam konteks penegakan hukum, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pro-yustisia terhadap dugaan pelanggaran HAM masa lalu atas peristiwa 1965-1966: bahwa, penyelidikan Komnas HAM merupakan mandat UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM dengan tegas menyebutkan bahwa atas kebijakan negara, pada peristiwa 1965-1966, telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM, antara lain berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan (persekusi), dan penghilangan orang secara paksa. Melalui dokumen penyelidikan resmi Komnas HAM, peristiwa pelanggaran berat HAM tersebut dititikberatkan pada keterlibatan negara. Keterlibatan dan kebijakan tersebut oleh negara dilakukan secara  berlebihan dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi, yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa manusia secara meluas di Tanah Air. Melalui Komnas HAM, kebenaran telah diungkapkan karena salah satu syarat menuju rekonsiliasi adalah diungkapkannya kebenaran terhadap suatu peristiwa yang akan diselesaikan.  Oleh karena itu, dokumen Komnas HAM dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Meski UU No 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006, dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu juga menyatakan bahwa pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bisa dilakukan dengan dasar UU yang sesuai dengan UUD 1945, atau kebijakan politik. Kebijakan politik yang dimaksudkan adalah rencana Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN itu disebutkan soal pembentukan komite yang langsung berada di bawah presiden. Kehadiran negara Persoalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia selalu menjadi polemik karena bertarungnya berbagai kepentingan politik dan berbagai kekhawatiran. Akan tetapi, dalam kaitan ini negara tidak boleh larut oleh berbagai kontradiksi politik. Negara justru harus mampu menempatkan dirinya serta mengambil langkah komprehensif untuk menyelesaikannya. Martabat bangsa ini sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu memuliakan harkat dan martabat manusia. Korban pelanggaran HAM masa lalu adalah manusia yang berhak untuk dipulihkan dan disejajarkan haknya. Perjuangan mereka telah berlangsung lama dengan sejumlah beban politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Hukum HAM telah menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban dalam menyelesaikan dan memenuhi hak korban. Menunda menyelesaikan masalah ini berarti negara memperpanjang pelanggaran hak terhadap korban. ●

Jangan Lupakan Masa Lalu M Ridha Saleh  ;  Wakil Ketua Komnas HAM Periode 2007-2012; Aktivis HAM dan Lingkungan Hidup

KOMPAS, 09 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

MEKANISME keadilan transisi pada periode perubahan setelah rezim Orde Baru tumbang, diawali dengan perubahan drastis yang penuh harapan bagi semua komponen demokrasi—khususnya korban pelanggaran HAM masa lalu—untuk mendapatkan keadilan melalui suatu sistem dan pertanggungjawaban yang efektif. Namun, perubahan ini beralih menjadi periode penuh kompromi sebelum akhirnya mandek sama sekali. Padahal, pada periode awal Reformasi, agenda transisi demokratik telah memunculkan serangkaian rencana kebijakan dan agenda penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, baik kebijakan strategis jangka panjang maupun rencana teknis jangka pendek. Harapan ini seakan terulang kembali setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla diumumkan sebagai presiden-wakil presiden terpilih untuk memimpin bangsa ini lima tahun ke depan. Walaupun situasinya tidak sedramatis dari Orde Baru ke Reformasi, paling tidak secara substansial harapan masyarakat—khususnya korban pelanggaran HAM masa lalu—terhadap kepemimpinan baru ini tumbuh kembali. Kebijakan transisi Kebijakan strategis pada masa transisi reformasi, di antaranya TAP MPR No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yang menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai salah satu tugas penting bangsa ini, dengan memandatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pada 2000, terbentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini memungkinkan proses akuntabilitas hukum bagi kasus pelanggaran HAM yang berat, baik yang terjadi setelah lahirnya UU tersebut maupun yang terjadi pada masa lalu (sebelum tahun 2000). Selain itu, UU itu juga memungkinkan penyelesaian melalui mekanisme nonyudisial, yakni melalui KKR. Pembentukan KKR melalui UU No 27/2004 tentang KKR terhambat dengan dibatalkannya UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Meski demikian, bukan berarti penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu batal dilakukan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi merekomendasikan pembentukan kembali kebijakan hukum (UU) yang selaras dengan UUD 1945 dan hukum HAM internasional, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti. Sayangnya, upaya pembentukan UU baru tentang KKR, yang diinisiasi sejak 2007, hingga kini belum juga hadir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sering menyatakan pentingnya penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM dalam penyelenggaraan negara, termasuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kenyataannya, selama pemerintahan Yudhoyono (sejak 2004), belum tampak komitmen yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan beragam persoalan masa lalu, baik dalam konteks penegakan hukum melalui pengadilan HAM ad hoc maupun membentuk kebijakan yang dapat menjadi instrumen dan mekanisme bagi upaya penyelesaian. Dalam hal penegakan hukum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan sejumlah penyelidikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Di antaranya peristiwa Mei 1998, Trisakti-Semanggi 1998-1999, Talang Sari 1989, dan penghilangan paksa 1997-1998. Penyelidikan terhadap peristiwa 1965-1966 dan penembakan misterius 1982-1985 juga sudah kelar dilakukan pada 2012. Namun, hasil-hasil penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti Jaksa Agung dengan penyidikan dan penuntutan yang kemudian diajukan ke pengadilan. Bahkan, untuk kasus penghilangan paksa 1997-1998 yang sudah direkomendasikan DPR, hingga kini Presiden Yudhoyono belum menerbitkan keputusan untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Hak reparasi Patut disadari, korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu mempunyai hak untuk memperoleh reparasi (right to reparation) sebagai salah satu upaya yang efektif dalam pemulihan hak-hak mereka. Hukum internasional dan hukum nasional Indonesia telah mengenal bentuk-bentuk hak untuk reparasi. Misalnya, di dalam Pasal 9 Ayat (5) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menentukan, ”anyone who has been victim of unlawful arrestor detention shall have an enforceable right to compensation”. Kovenan ini telah diratifikasi dengan UU No 12/2005. UU No 39/1999 tentang HAM menyatakan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia menjadi bagian dari hukum domestik yang mengikat. Sekalipun UU tersebut tidak menyebutkan secara khusus tentang reparasi. Pelaksanaan hak reparasi korban pelanggaran HAM berat masa lalu harus dalam pemahaman bahwa (i) hak reparasi korban adalah enforceable right, dalam hal ini setiap negara yang mengakui hak-hak ini harus menentukan di dalam norma hukum nasionalnya untuk menjamin pelaksanaan hak reparasi ini demi kepentingan korban; dan (ii) hak korban dalam memperoleh reparasi harus dilaksanakan secara full rehabilitation. Setiap bentuk pemulihan hak korban sebaiknya tak dinilai dengan tawaran nilai material tertentu yang dianggap sebagai suatu tindakan yang wajar dan jadi alasan ”pembenaran” terhadap segala tindakan yang dilakukan para pelanggar HAM tersebut. Dengan demikian, pemahaman dalam pelaksanaan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu ini bukan merupakan tindakan melupakan dosa masa lalu, tetapi lebih pada tindakan yang mengetengahkan proses healing bagi korban. Tujuan lainnya adalah agar pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap semua praktik dan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi aturan tentang pemulihan hak korban dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan. Tim transisi Dalam situasi impunitas yang melembaga, penting upaya menggagas sebuah program reparasi nasional. Selain kewajiban dalam hukum nasional, hukum internasional jelas-jelas menyatakan: apabila pelanggaran berat telah dilakukan, reparasi jadi hak korban yang harus dipenuhi. Saat ini, Jokowi-JK telah membentuk tim transisi dan beranggotakan orang-orang yang tidak terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Tentu kita berharap agar tim transisi tersebut juga memikirkan dan mengagendakan secara serius skema penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu karena, dalam beberapa kesempatan, kerap kali presiden terpilih menyinggung dengan tegas isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Sebetulnya, sudah banyak kegiatan yang dilakukan organisasi korban dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang konsisten memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Namun, upaya ini belum mendapatkan respons dari negara. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu ini dibutuhkan kemauan politik dari pemimpin bangsa ini. Tentu dengan satu tekad, yakni untuk membangun masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan. ●

Mengkhawatirkan Kecurangan 9 Juli 2014 M Ridha Saleh  ;   Wakil Ketua Komnas HAM Periode 2007-2012; Aktivis HAM dan Lingkungan Hidup

KOMPAS,  02 Juli 2014

                                                

NEGARA berkewajiban memfasilitasi setiap warga negara yang mempunyai hak pilih (right to vote) untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya pemaksaan dan diskriminasi. Dalam konteks hak asasi manusia, hak pilih atau memilih atau memberi suara (right to vote) adalah hak politik yang merupakan hak dasar (basic right) dan fundamental setiap individu/warga negara untuk dijamin pemenuhannya oleh negara/pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Jaminan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden  antara lain disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hukum internasional Selain peraturan nasional, jaminan partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilih secara universal dan sederajat tanpa adanya diskriminasi juga diatur di dalam berbagai peraturan hukum internasional. Hal ini antara lain disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan Konvensi  Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Prinsip hak asasi manusia universal adalah menjamin pemenuhan hak sipil politik. Bahkan, Pasal 21 DUHAM menyatakan, negara pihak harus menjamin hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilu serta hak atas pelayanan umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 menyatakan, ”Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”. Sebagai pemegang kewajiban pemenuhan HAM, negara mengemban tiga bentuk tugas. yaitu negara harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil) hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam konteks menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pilih warga negara, pemerintah tidak boleh mengintervensi hak pilih warga, karena campur tangan negara justru merupakan pelanggaran atas hak pilih. Komposisi politik Pemilihan presiden (pilpres) yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juli adalah salah satu bentuk perwujudan demokrasi, di mana seluruh rakyat yang sudah berhak sesuai ketentuan akan memilih calon presiden terbaik. Namun, pelaksanaan pesta demokrasi itu kerap dinodai kecurangan yang dilakukan secara sistematis dan masif di sejumlah daerah, bahkan melibatkan aparat pemerintah dan oknum penyelenggara pemilu untuk menghilangkan atau membeli hak pilih warga negara tanpa diketahuinya melalui cara transaksional. Kecurangan yang terjadi secara sistematis dan masif jamak diketahui, dilakukan terhadap kelompok-kelompok rentan seperti penyandang cacat, masyarakat adat di wilayah pedalaman,  masyarakat di wilayah perbatasan, permukiman kaum miskin perkotaan, narapidana/tahanan, dan komunitas rentan lainnya. Pilpres kali ini terasa lain hawa politiknya karena hanya melibatkan dua pasangan calon. Kekuatan koalisi-politiknya pun berimbang. Walaupun demikian, praktik pilpres yang terkesan liberal tetap membuka peluang terjadi kecurangan. Apalagi secara politik, banyak kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, masuk dan secara terbuka dideklarasikan menjadi ketua dalam tim sukses pasangan capres-cawapres. Dilihat dari komposisinya, 79 persen gubernur dan bupati/wali kota di Indonesia berlatar belakang partai politik yang berkoalisi dan mendukung pasangan capres Prabowo-Hatta, sementara hanya ada sekitar 21 persen gubernur dan bupati/wali kota berlatar belakang partai politik yang berkoalisi mendukung Jokowi-JK. Kompetisi dan komposisi politik seperti ini sangat berpeluang menimbulkan terjadinya mobilisasi infrastruktur birokrasi politik daerah, baik aparat, fasilitas, maupun keuangan daerah, untuk memenangkan capres-cawapres tertentu, mengingat birokrasi kita yang sangat rapuh dan masih banyaknya aparat kita yang oportunistik. Independensi Di sisi lain, menurut data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ada sekitar 200 oknum penyelenggara pemilu di daerah yang diberhentikan atau dipecat oleh DKPP akibat keterlibatan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pilkada ataupun pileg. Hal ini menggambarkan bahwa independensi penyelenggara pemilu di level bawah masih rentan kecurangan. Situasi seperti ini menjadi wajar untuk dikhawatirkan mengingat hal tersebut terkait dengan kualitas demokrasi dan perlindungan terhadap hak pilih warga negara, di mana antara kekuatan yang diduga dan berpeluang melakukan intervensi untuk memenangkan capres tertentu tidak sebanding dengan kualitas serta independensi penyelenggara pemilu. Ketimpangan ini diduga dapat menjadi peluang menciptakan transaksi yang menyebabkan kecurangan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan pilpres. Substansi demokrasi dalam pilpres jauh panggang dari api. Dalam kondisi yang rentan terhadap kecurangan dan penyimpangan pada pilpres tersebut, dibutuhkan partisipasi politik rakyat, tidak hanya untuk menggunakan hak pilih  sesuai dengan nurani, tetapi juga ikut berpartisipasi secara sukarela mengawal proses pilpres, khususnya pada saat pemilihan dan perhitungan suara. Demikian pula dibutuhkan independensi dari penyelenggara, termasuk pemerintah daerah, untuk tetap bersikap netral demi menghadirkan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan harapan rakyat, karena mewujudkan pemilu jurdil adalah praktik demokrasi yang bermartabat, juga merupakan perwujudan dari penegakan hak asasi manusia. ●

Memberantas Impunitas Korporasi

Memberantas Impunitas Korporasi

M Ridha Saleh, ANGGOTA KOMNAS HAM

Sumber : KOMPAS, 6 Januari 2012

Topik kejahatan korporasi dan HAM memang penting dibicarakan lebih mendalam. Mengacu pada fakta-fakta pelanggaran HAM pada 10 tahun terakhir, posisi korporasi sebagai part of contributor pelanggaran HAM perlu dapat perhatian serius.

Aktor non-negara yang disebut dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah individu, organisasi atau institusi, kelompok. Sementara hukum HAM internasional juga menegaskan hal sama, bahkan sejak 2000, PBB mengeluarkan satu norma HAM yang khusus ditujukan kepada perusahaan-perusahaan korporasi transnasional sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap HAM.

Maka, penting sekali untuk meletakkan HAM lebih jauh dari sekadar paradigma negara-sentrisme di mana aspek yuridiksi dalam perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM tidak hanya bersubyek pada negara sebagai subyek hukum, tetapi juga mencakup semua subyek hukum aktor non-negara, khususnya pada korporasi.

Dominasi

Revolusi struktur ekonomi dan politik ternyata telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga negara sangat bergantung pada korporasi, bahkan dapat didikte sesuai kepentingan korporasi. Semangat liberalisasi dan privatisasi dalam berbagai kebijakan ekonomi politik atas sumber daya alam (SDA) Indonesia adalah bukti kuatnya intervensi korporasi.

Pelanggaran HAM yang dipicu dominasi korporasi di satu sisi menunjukkan lemahnya negara dalam melindungi rakyat. Di sisi lain, karena tidak berdayanya negara dalam mengontrol aktivitas korporasi. Padahal, peran strategis negara dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM justru berada di dua sisi lemah tersebut.

Akibat lemahnya peran negara dalam melindungi rakyat, masyarakat di sekitar wilayah konflik tanah dan SDA terdesak dan memilih jalannya sendiri untuk mempertahankan sumber-sumber kehidupannya, yang berujung konflik kekerasan.

Sisi lemah peran negara terbukti bahwa pada 2007-20011, korporasi berada di urutan kedua terbanyak yang diadukan sebagai pihak yang ikut serta atau berkontribusi dalam pelanggaran HAM. Angkanya cukup spektakuler: mencapai 748 kasus! Bahkan, hingga Juni 2011 saja sudah 24 petani yang meninggal, 42 orang dikriminalisasi, 68 orang tertembak, serta masih banyak lagi yang mengalami kekerasan dan intimidasi akibat konflik tanah dan SDA yang diduga kuat melibatkan peran korporasi.

Konflik-konflik yang terjadi di sejumlah sektor strategis dan industri-industri ekstraktif di bidang SDA selalu memperlihatkan pelanggaran hak sipil politik seperti kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, penembakan, perampasan hak hidup. Selain itu, juga pelanggaran hak ekonomi sosial budaya, seperti perampasan atas tanah dan hak ulayat, pencemaran lingkungan, perusakan terhadap hak milik. Langsung maupun tidak langsung, banyak sekali data dan fakta yang menunjukkan keterlibatan korporasi dalam negeri dan luar negeri.

Impunitas

Beberapa tahun lalu, The Centre for Economic and Social Rights (CESR) menginvestigasi dampak pencemaran pengembangan minyak oleh Texaco atas manusia di Ecuadorian Amazon. Selama berpuluh tahun, sebagian besar komunitas Amazon yang terkena dampak, dan yang sudah menderita karena pelanggaran Texaco, dibuat tak berkutik.

Berulang kali diberitahukan bahwa mereka tak punya hak melawan perusahaan minyak tersebut. Bahwa kerusakan adalah peristiwa alami dan harga pasti yang harus dibayarkan bagi kemajuan sebuah negara.

Konsep HAM telah memberi jaminan sebuah alternatif di luar wacana dominan kepada komunitas tersebut, yakni melindungi hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Hak ini dilanggar oleh Texaco yang membuang limbah beracun ke dalam persediaan air mereka.

Sementara perusahaan swasta tersebut secara teknis kebal terhadap tuntutan HAM. Mereka juga tidak menandatangani kovenan-kovenan yang menjamin HAM, dan hanya negaralah yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut.

Di bawah situasi ini, pendekatan yang dimaksud CESR mengandung risiko. Menekankan hanya pada kewajiban pemerintah akan menutupi asal muasal pelanggaran yang sesungguhnya, menguatkan impunitas korporasi, dan—yang terpenting—semakin menjauhkan perasaan ketidakadilan komunitas yang sudah lama dipendam.

Sempitnya perhatian hukum HAM hanya pada tanggung jawab negara bukan saja tak bersesuaian dengan hubungan kekuasaan saat ini, melainkan juga cenderung mengaburkan tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak korban. Demikian pula perhatian yang hanya tertuju kepada pemerintah tak hanya mendistorsi realitas makin melemahnya otoritas di tingkat nasional, tetapi juga melindungi aktor-aktor lain dari tanggung jawabnya yang lebih besar.

Perspektif state-centric dalam dinamika penegakan HAM di Indonesia masih cukup dominan. Padahal, praktik-praktik serupa sejak lama juga telah terjadi di sejumlah daerah, tetapi sejauh ini belum ada langkah-langkah yang memperlakukan aktor-aktor non-negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM.

Semua pihak harus berpegang pada tingkat kewajiban paling mendasar, yakni ”penghormatan terhadap HAM” dan melindungi semua pihak dari semua praktik yang mengancam harkat dan martabat serta kelangsungan hidup manusia. ●