Membangun Pendidikan ala Finlandia

Membangun Pendidikan ala Finlandia Marthunis  ;   Guru Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Aceh; Kandidat Master in Teacher Education, University of Tampere, Finlandia

                                             MEDIA INDONESIA, 20 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PADA saat Finlandia meraih kemerdekaan pada 1917, negara ini merupakan salah satu negara di Eropa yang terbelakang secara perekonomiannya. Kini setelah tepat 100 tahun usia kemerdekaan, negara dengan populasi penduduk sekitar 5,5 juta jiwa ini telah menjelma menjadi salah satu negara terkaya di Eropa bahkan di dunia. Menurut World Economic Forum, Finlandia saat ini ialah salah satu negara dengan kondisi ekonomi paling kompetitif di dunia. Tentu, keberhasilan Finlandia membangun roda perekonomian negara dan kemakmuran masyarakatnya seperti saat ini tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang dilalui secara konsisten, salah satunya ialah investasi di bidang pendidikan. Reformasi pendidikan yang dilakukan secara serius oleh Finlandia sejak 1970 mengerucut pada tiga prioritas utama, yaitu memberikan kesempatan yang sama nan setara bagi masyarakatnya untuk memperoleh akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap jenjang mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta meningkatkan angka partisipasi masyarakatnya untuk mendapatkan pendidikan formal dari setiap jenjangnya. Hasilnya 99% anak di Finlandia mengikuti pendidikan dasar, 95% dari mereka menyelesaikan pendidikan menengah, dan lebih dari 2/3 jumlah itu melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi (Statistics Finland, 2008). Kemudian, ekses dari akses pendidikan yang setara di hampir seluruh sekolah di Finlandia berdasarkan survei yang dilakukan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada pelaksanaan Programme for International Student Achievement (PISA) pada 2000 menempatkan Finlandia sebagai negara dengan tingkat diversifikasi terendah antarsekolahnya. Bahkan lebih rendah daripada 1/10 yang terjadi di Jepang (OECD, 2001). Menariknya ialah, meskipun Finlandia tergabung dalam negara-negara OECD yang secara mainstream mengelola pendidikan mereka menggunakan basis Global Educational Reform Movement (GERM) yang menekankan pada standardisasi dan test-based accountability yang bermuara pada hierarki dalam dunia pendidikan, sebaliknya Finlandia sama sekali tidak menerapkan sistem standardisasi melainkan memberikan ruang tanggung jawab serta otonomi penuh baik kepada sekolah, guru, bahkan muridnya. Ketika negara-negara OECD yang menggunakan basis GERM menganggap kompetisi antarsekolah, guru, dan murid ialah salah satu cara paling produktif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sisi lain Finlandia sama sekali tidak menerapkan sistem kompetisi dalam pendidikan mereka, tetapi fokus pada sistem kolaborasi. Proses anti-mainstream yang diimplementasikan Finlandia dari mayoritas negara-negara OECD dalam mengelola pendidikan telah mengantarkan mereka pada puncak peradaban pendidikan. Menjadi berbeda dan tidak ingin mengikuti arus layaknya negara-negara lain menjadi salah satu resep kemajuan pendidikan negara mereka. Hal itu dipertegas Pasi Sahlberg, tokoh pendidikan Finlandia, dalam bukunya yang memenangkan Grawemeyer Award 2013, Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Ia berujar bahwa, "If we all think the same way, none of us probably thinks very much." Praktik Pengelolaan Minggu lalu, saya bersama 29 guru Sekolah Sukma Bangsa Aceh tiba di Finlandia, tepatnya di Kota Tampere, kota terbesar ke-3 setelah Helsinki dan Espoo. Kerja sama yang terjalin antara Yayasan Sukma-University of Tampere, Finlandia, mengantarkan 30 guru dari sekolah Sukma Bangsa Aceh untuk menempuh studi master bidang pendidikan di sana. Saya bersama 29 guru lainnya merasa sangat beruntung mendapat kesempatan menempuh pendidikan master di bidang pendidikan di negara itu karena sejatinya hanya 10% dari 6.000 pelamar setiap tahunnya yang diterima. Pada minggu pertama kuliah, kami mengikuti course Introduction to Finland and Finnish Education System. Kami diberi kesempatan selama tiga hari berturut-turut mengunjungi SD, SMP, dan SMA di Kota Tampere. Selain melihat langsung proses pengajaran yang terjadi di dalam kelas dari setiap jenjang, kami juga dapat mengobservasi banyak hal lainnya seperti fasilitas sekolah, interaksi sosial yang terjadi antara guru dan siswa atau antara siswa dan siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah proses observasi berlangsung, kami bersama dua dosen yang mengampu mata kuliah itu melakukan refleksi dan diskusi. Setidaknya ada empat poin penting yang menjadi catatan saya berkaitan dengan isu praktek pengelolaan pendidikan di negara ini. Pertama, sekolah negeri yang setara bagi semua. Di Finlandia, hampir tidak kita temukan adanya sekolah swasta. Semua sekolah dari setiap jenjangnya dikelola dan disubsidi penuh oleh pemerintah, mulai buku teks hingga makan siang gratis di sekolah. Dari tiga jenjang sekolah yang saya kunjungi yang notabenenya berstatus negeri, semuanya memiliki fasilitas dan infrastruktur yang dapat dikatakan berkualitas lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah swasta internasional sekalipun di Indonesia. Kedua, setiap guru yang mengajar sudah dibekali training pedagogi yang memadai dan setidaknya mereka harus bergelar master di bidang pendidikan pada setiap subjek yang diajarkan. Ketiga, proses evaluasi pembelajaran yang sifatnya tradisional. Berbeda dengan mayoritas negara-negara OECD yang menerapkan standardized-test atau standardized-examination sebagai mekanisme kontrol terhadap kualitas standar pendidikan di negara masing-masing. Sebaliknya sistem evaluasi belajar di Finlandia benar-benar dikembalikan kepada sekolah, bahkan setiap guru yang mengampu mata pelajaran. Dalam kasus ini, saya pernah bertanya kepada guru dan dosen di sini, "Bagaimana negara mengontrol kualitas pendidikannya jika tidak ada standardisasi dalam tes maupun evaluasi?" keduanya mempunyai jawaban yang kurang lebih sama, "Budaya di Finlandia mengajarkan peserta didiknya untuk belajar demi kehidupan mereka sendiri tanpa harus terbebani untuk berkompetisi dan menjadi lebih baik dari orang lain." Singkatnya, pendidikan di Finlandia hanya bertumpu pada bagaimana si peserta didik belajar dengan baik demi masa depannya sendiri, tanpa menempatkan individu peserta didik untuk bersaing menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Begitu halnya yang terjadi dalam level yang lebih luas, sekolah atau universitas tidak berusaha bersaing menjadi lebih baik daripada sekolah atau universitas lainnya, bahkan pendidikan negara mereka secara keseluruhan juga tidak merasa berada dalam persaingan untuk menjadi yang terhebat jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nilai menjadi diri sendiri itulah yang kemudian mengantarkan mereka pada kemajuan pendidikan yang dikiblati negara-negara lain. Hal itu juga yang menjadi alasan mengapa Finlandia melawan arus GERM meskipun negara mereka tergabung dalam OECD. Keempat ialah culture of trust. Kepercayaan penuh yang diberikan otoritas pendidikan serta pemimpin-pemimpin politik Finladia kepada kepala sekolah, guru, orangtua, murid, serta setiap komunitas di negara ini untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak dan generasi muda mereka, dengan cara masing-masing telah membawa peradaban pendidikan mereka ke puncak kejayaan. Semoga negara kita Indonesia dapat berkaca pada keberhasilan Finlandia membangun pendidikan mereka. Negara kita tidak harus menjadi seperti negara-negara lain, tetapi ide pendidikan yang dibangun serta proses yang dirancang selayaknya mengakomodasi keunikan kultur masyarakat yang amat beragam agar pendidikan di Indonesia memiliki kekhasan dan identitas sendiri dan agar kemajuan Indonesia di masa mendatang benar-benar dibangun dari kekayaan kultur, budaya serta keberagaman masyarakat. Wallahu a'lam. ●

Kenapa Belajar Pendidikan ke Finlandia? Khairil Azhar  ;  Peneliti pada Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) Jakarta

                                           MEDIA INDONESIA, 14 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SALAH satu jawaban yang paling mudah tentu saja dengan menggunakan data statistik tentang bagaimana pendidikan di Finlandia menjadi fenomena terutama sejak dekade 2000-an. Dalam rangkaian penilaian pendidikan dalam skala internasional yang diselenggarakan PISA, program yang digagas dan difasilitasi OECD, Finlandia, terus-menerus membuktikan diri telah berhasil membangun pendidikan dengan standar yang tinggi, yakni untuk bidang keaksaraan, matematika, dan sains untuk tingkat pendidikan menengah. Finlandia memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan sistem dan pengelolaan pendidikan di beberapa negara maju, atau supaya apple to apple diperbandingkan, di negara-negara yang mengikuti program asesmen PISA. Secara garis besar, pendidikan di Finlandia bisa dinyatakan memiliki basis atau bukti keterselenggaraan pendidikan yang sistemis dan kukuh. Untuk membuktikan hal ini, kita bisa menggunakan parameter penilaian kebijakan, stukturasi kependidikan, dan basis masyarakat tempat pendidikan diselenggarakan. Beberapa ciri utama Pertama ialah dengan melihat kebijakan pendidikan, yaitu reformasi pendidikan sudah berlangsung di Finlandia selama lebih dari 40 tahun. Keberhasilan pendidikan di Finlandia landia bukanlah sesuatu yang tanpa desain. Pengalaman pahit dan panjang Finlandia sebagai negeri yang menjadi koloni Swedia dalam kurun ratusan tahun, disusul cengkeraman kekuasaan ekspansif Rusia, serta perang sipil yang pahit yang penuh darah dan air mata membuat negeri ini belajar banyak. Di saat bersamaan, ketika revolusi industri mengubah wajah Eropa sejak ditemukannya mesin uap pada abad ke-16, meskipun lebih belakangan daripada negara-negara Eropa kontinental seperti Jerman atau negara pulau lainnya, seperti Inggris, Finlandia dengan sendirinya juga menghadapi (atau beruntung) menjadi bagian dari revolusi tersebut. Kebijakan pendidikan di Finlandia secara sadar didasarkan pada demokrasi. Negara secara jelas dan tegas menjamin hak-hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka. Sampai taraf yang signifikan, Finlandia menganut asas ‘pendidikan untuk pendidikan’, yaitu pendidikan tidaklah mesti diganggu atau bahkan dirusak pengaruh indoktrinasi atau kepentingan-kepentingan yang nonkependidikan. Finlandia percaya bahwa pendidikan hanya bisa maju ketika kebebasan berpikir dan berekspresi mendapat tempat dan tidak serta-merta karena tuntutan politis atau pragmatis dikorbankan. Kebijakan pendidikan gratis di semua tingkat juga tidak kemudian membuat pendidikan Finlandia menjadi berkualitas rendah. Kata kunci pertama dalam konteks ini adalah ekualitas, yaitu pendidikan mengharam kan pembedaan struktural laki-laki dan perempuan, stratifikasi kelas ekonomi, serta berbagai bentuk diferensiasi sosial lainnya. Sejak di awal abad ke-20, jauh sebelum banyak negara maju mampu melakukannya, Finlandia telah memberikan hak suara bagi kaum perempuan dalam pemilihan umum, hak untuk menjadi pejabat publik, serta berbagai bentuk kesetaraan lain dalam relasi gender. Secara bebas, pernyataan yang paling sering dikutip bisa diindonesiakan ialah bagaimana kita akan bergerak maju jika kaum perempuan, yang merupakan setengah atau lebih dari penduduk kita, tidak mampu atau dihalagi untuk mencapai dan merealisasikan kemampuan terbaik mereka, yang berarti akan mengurangi setengah dari kemampuan Finlandia untuk bergerak maju. Yang tidak kalah pentingnya ialah konsep ekuitas, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, terlepas dari mampu atau tidak-mampu secara ekonomi, jauh atau dekat dari fasilitas pendidikan, di perdesaan atau di perkotaan. Konsep pendidikan gratis serta fasilitasi pendidikan harus menjangkau masyarakat di mana pun mereka berada untuk semua tingkat, kemudian menjadi pilihan sadar yang memungkinkan tidak saja mobilitas vertikal, tetapi juga kesempatan untuk mennyelenggarakan kehidupan yang layak. Alhasil, tingkat literasi di Finlandia mencapai 100% dan pengangguran relatif tidak menjadi masalah yang berarti. Kedua, sebagai implementasi dan tentu saja untuk memastikan keberlangsungan pendidikan yang diidealkan, Finlandia membangun struktur kependidikan yang sistemis dan dinamis. Jauh dari sekadar soal kukuh, rapi, atau aspek appearance lainnya, struktur pendidikan dibuat sedemikian rupa supaya bisa memperbarui dirinya sendiri sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Tampere, sebagai contoh, kita bisa menikmati lingkungan sekolah dengan bangunan-bangunan klasik Finlandia dari beberapa dekade sebelumnya, ruang-ruang, serta alat-alat pembelajaran yang berumur puluhan tahun, dan perabotan yang sudah menjadi barang antik. Namun, semua itu dibungkus teknologi modern yang memungkinkan pembelajaran lintas waktu yang dengan sendirinya menanamkan historisitas dan kebanggaan kultural. Di school of education, fakultas keguruan dan pendidikan, meskipun dari segi fasilitas dilengkapi dengan teknologi yang juga ultramoderen, para mahasiswa tidaklah belajar seperti bayangan atau apa yang cenderung dilakukan di Indonesia. Mahasiswa calon guru--yang di Finlandia biasanya hanya bisa diraih lulusan top ten sekolah menengah--betul-betul belajar menjadi guru dalam rentang waktu yang tak singkat dan berpayah-payah. Bayangkan, jika ingin menjadi guru Anda harus belajar menjahit, merajut, bertukang, membuat rangkaian listrik, dan tentu saja teknologi informasi. Secara kasatmata bisa dilihat bahwa calon guru harus membangun pengetahuan dan kemampuan mereka tidak saja dari segi konten dan pedagogis, tetapi juga lebih jauh dalam hal mendesain, membuat, dan mengelola software dan hardware yang dalam persepsi umum di Indonesia bisa dibeli, dibuatkan, dan dikelola orang yang berbeda. Ketiga, pendidikan di Finlandia tidak akan mungkin berjalan dengan baik jika hanya terbatas pada kebijakan dan struktur yang sistemis. Selain bertumpu pada demokrasi, yang diwujudkan dalam sistem politik dan ekonomi, sistem sosial yang propendidikan hanya dimungkinkan ketika terdapat nilai-nilai dan pranata sosial yang mendukung. Terlepas dari diskusi apakah sebuah sistem sosial yang kondusif bagi pendidikan bergantung pada nilai-nilai yang dianut masyarakat, seperti etika Protestan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Lutheran, kemajuan pendidikan Finlandia dengan jelas bisa dilihat sampai tingkat yang signifi kan yang dimungkinkan aspek-aspek yang sudah menjadi kultur. Selain realitas bahwa profesi guru diminati melebihi profesi lain meskipun secara ekonomi belum tentu memberikan penghasilan yang lebih tinggi, penghargaan sosial serta bagaimana profesi ini dijalankan di lembaga-lembaga pendidikan merupakan realitas yang tak terbantahkan. Yang lebih menarik ialah ketika kita lebih mudah berasosiasi bahwa itu semua dimungkinkan sebagai wujud dari adanya kesadaran individual atau sistem prosedural yang memaksa, pada kenyataannya, terdapat sistem yang memungkinkan terjadinya reproduksi kesadaran individual dan sosial yang konsekuensinya melahirkan keinginan dan upaya perbaikan terus-menerus. Terakhir, jika kemudian ditanyakan, “Kenapa mesti belajar ke Finlandia?”, jawabannya tidaklah semata-mata karena melihat pencapaian Finlandia dalam ranking PISA, meskipun itu merupakan salah satu indikator, tetapi lebih jauh bahwa pendidikan di sana menjadi fenomenal karena terdapat rangkaian kebijakan, struktur kependidikan yang sistemis, dan betapa terdapat sistem sosial yang supportive. Ketiga aspek itu tidak hanya memungkinkan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan untuk menjalankan fungsi-fungsinya, tetapi juga lebih jauh selalu memberikan ruang bagi dinamika pembaruan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. ●

Belajar dari Finlandia Ahmad Muchlis  ;   Dosen Matematika ITB; Penerjemah Buku Finnish Lessons ke dalam Bahasa Indonesia

MEDIA INDONESIA,  19 Januari 2015

                                                                                                                       

KEBIJAKAN Mendikbud untuk mereduksi skala implementasi Kurikulum 2013 telah memancing kontroversi. Perdebatan berkepanjangan tentang kurikulum tidak akan menguntungkan karena isu ini tidak cukup mendasar dan strategis untuk membawa perbaikan berarti bagi pendidikan kita. Cukup sering disarankan agar kita mengambil, bahkan meniru apa yang telah dilakukan negara-negara yang pendidikannya dipandang berhasil. Saran itu dapat dimengerti mengingat bahwa pendidikan ialah sebuah persoalan universal. Itu bisa kita lakukan untuk memperoleh isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian. Finlandia ialah salah satu negara yang dipandang berhasil. Belajar dari negara itu dipermudah melalui buku Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? (2010) karya Pasi Sahlberg, seorang praktisi, akademisi, dan birokrat pendidikan dari negara Eropa Utara itu. Sejumlah pengamat telah mencoba menunjukkan hikmah yang dapat dipetik, yaitu kebanyakan berupa produk atau buah kebijakan. Contohnya ialah ketiadaan tes terstandarkan nasional, pengawasan eksternal yang sangat longgar, perhatian besar kepada anak usia dini, otonomi sekolah dan guru yang luas, atau profesi keguruan yang sangat dihormati. Perhatian berlebihan kepada produk dan buah kebijakan tidaklah terlalu tepat.Sebagaimana yang telah di ingatkan Sahlberg sendiri. Ia pernah mengatakan, misalnya, guru Finlandia pun boleh jadi gagal bila diminta mengajar di negara lain. Sahlberg berusaha menekankan bahwa perubahan yang telah dijalani Finlandia ialah berupa reformasi pada sistem pendidikan yang produk besarnya ialah kultur pendidikan. Untuk dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari Finlandia, ada setidaknya tiga hal yang sangat perlu diperhatikan dari buku Finnish Lessons. Pertama, pengakuan atas keberhasilan Finlandia tidak terjadi dalam waktu pendek. Kita dapat memandang akhir 1950-an sebagai titik awal proses reformasi pendidikan Finlandia. Sementara pengakuan akan prestasi negara itu baru berdatangan di sekitar 2000 atau setidaknya dua generasi kemudian. Proses panjang Titik awal itu diambil dari lahirnya gagasan peruskoulu, sekolah dasar terpadu 9-tahun yang menjadi ujung tombak perubahan pendidikan Finlandia. Sebelum bisa mewujud di lapangan, peruskoulu harus melalui suatu proses politis. Konsensus Finlandia yang dihasilkan parlemen negara itu pada 1963 ternyata krusial bagi keberlangsungan dan keberhasilan reformasi. Pergolakan politis dan perubahan pemerintahan yang terjadi kemudian tidak sampai mengganggu jalannya reformasi. Setelah konsensus nasional, masih diperlukan masa 9 tahun untuk memulai implementasi peruskoulu yang dilaksanakan secara berta hap. Baru di 1979, seluruh negeri menjalankan sistem sekolah dasar yang baru ini.Waktu yang cukup panjang itu diperlukan untuk membuat persiapan matang, termasuk melalui kajian akademis dan studi empiris di lapangan. Kedua, prinsip pendidikan Finlandia sejalan dengan aspirasi kebangsaan mereka, seperti negara-negara Nordik lainnya. Konsep negara yang dibangun Finlandia ialah negara berkesejahteraan, yakni `berbagai layanan sosial dasar... menjadi layanan publik untuk semua warga negara, khususnya untuk mereka yang paling memerlukan dukungan dan pertolongan'. Sistem pendidikan Finlandia berpijak pada prinsip berkeadilan (equity) “...yang bertujuan menjamin pendidikan berkualitas tinggi untuk semua orang, sekali pun tempat dan lingkungannya berbeda.“ Boleh jadi, prinsip kesempatan pendidikan yang sama itu sulit ditegakkan tanpa mengutamakan kesejahteraan bersama. Kaitan antara keduanya dituliskan Sahlberg dalam kalimat berikut “Struktur dasar negara berkesejahteraan Finlandia memainkan peranan menentukan dalam menyediakan kondisi-kondisi berkeadilan bagi semua anak dan keluarga mereka agar di usia 7 tahun dapat memulai perjalanan pendidikan yang berhasil.“ Sebagai pembanding, kita lihat Amerika Serikat (AS), negara yang menganut sistem politik ekonomi kapitalisme. Di awal dekade 1980-an, Departemen Pendidikan Amerika Serikat membiayai kajian yang menghasilkan laporan berjudul A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform (1983). Secara eksplisit, laporan itu mengakui bahwa dunia pendidikan negara tersebut harus mengejar equity dan kualitas tinggi. Namun, berselang 30 tahun kemudian, AS masih saja gagal mencapai equity dan keunggulan dalam pendidikan.  Sebagaimana dilaporkan dalam For Each and Every Child: A Strategy for Equity and Excellence (2013). Laporan terakhir itu dengan kuat mengesankan bahwa kesenjangan pendidikan malah semakin melebar. Ketiga, pendidikan guru yang komprehensif dan seimbang serta menantang. Komprehensif dalam hal memberikan bekal-bekal yang diperlukan untuk menjadi guru sesuai dengan sistem persekolahan yang dibangun. Guru sekolah dasar, misalnya, memperoleh teori pendidikan, pengetahuan pedagogik muatan materi, dan didaktik. Sementara guru mata pelajaran memiliki kualifikasi yang sama dengan sarjana bidang ilmu mata pelajaran, selain memperoleh bekal kependidikan. Bekal-bekal tersebut diberikan secara seimbang antara teori dan praktik untuk menumbuhkan kompetensi pribadi serta profe sional guru.  Reformasi sistem pendidikan Finlandia yang berlangsung panjang itu tidak hanya mereformasi struktur persekolahan, tetapi juga mereformasi sistem pendidikan guru dan manajemen sekolah. Kualitas pendidikan guru semacam itu menghasilkan guru-guru cakap yang memungkinkan pemberian otonomi yang tinggi kepada guru dan sekolah. Dengan otonomi ini, sekolah-sekolah Finlandia dapat membuat sendiri kurikulum mereka, berkoordinasi dengan dan atas persetujuan otoritas pendidikan lokal. Tingkat otonomi yang tinggi itu merepresentasikan kepercayaan dan membuat profesi keguruan sebuah profesi terhormat, sejajar dengan profesi kedokteran, insinyur, dan ekonom. Ia menjadi daya tarik bagi lulusan terbaik pendidikan menengah. Menjadi guru ialah pilihan berdasarkan keinginan, bukan keterpaksaan karena gagal masuk program pendi dikan bergengsi lainnya.  Demikian pentingnya otonomi itu sehingga guru-guru Finlandia akan memilih beralih profesi kalau otonomi yang mereka nikmati itu berkurang. Kurikulum 2013 di Indonesia merupakan antitesis dari langkah-langkah Finlandia tersebut. Sudah diketahui luas bahwa kurikulum ersebut dipersiapkan dalam waktu singkat, yaitu kurang lebih satu tahun. Implementasi dipaksakan tanpa kajian akademis dan studi empiris yang memadai. Lebih parah lagi, konsep kurikulum tunggal yang berlaku secara nasional itu meniadakan otonomi guru dan sekolah yang memang sudah tipis. Sekolah hanya dipandang sebagai unit implementasi, sedangkan guru ialah pekerja pelaksana. Punya landasan Indonesia sesungguhnya sudah memiliki landasan untuk berlaku seperti Finlandia. Pertama, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi landasan untuk membangun negara berkesejahteraan. Kemudian, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara eksplisit menetapkan berkeadilan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan. Kedua, UU Sisdiknas itu juga memberi landasan bagi otonomi sekolah. Ia menetapkan prinsip pengelolaan pendidikan berupa manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Pengelolaan itu mencakup juga segi akademik yang puncaknya ialah pemberian kewenangan pengembangan kurikulum kepada satuan pendidikan yang berarti tidak ada lagi kurikulum nasional yang tunggal. Sayangnya, kita masih belum bisa menerjemahkan sila kelima itu sehingga `mereka yang paling memerlukan dukungan dan pertolongan' mendapatkan layanan sosial dasar berkualitas tinggi. Sekolah dan guru tidak dipersiapkan dan di madrasahkan untuk dapat mengembangkan kurikulum. Jalan pintas berupa kurikulum `siap pakai' pun diambil, yakni sebuah pilihan yang malah mendorong ketergantungan, bukannya membawa kepada otonomi. Kita berharap pemerintahan sekarang memiliki kemauan yang kuat untuk membangun di atas landasan-landasan tersebut. Mudah-mudahan kita tidak harus menunggu masa dua generasi seperti yang dialami Finlandia untuk mencapai keberhasilan pendidikan. ●