Nasib Elektoral Parpol Islam

Sebuah Refleksi Sejarah dan Proyeksi Politik Nasib Elektoral Parpol Islam  Ikrama Masloman   ;   Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI Community)

MEDIA INDONESIA,  12 Februari 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                      

DALAM rentang panjang sejarah dinamika politik nasional, identitas agama dalam hal ini `Islam' dipercaya sebagai faktor penting dalam studi perilaku memilih di Indonesia, yang potensial untuk dieksploitasi dalam membentuk pilihan politik warga. Keyakinan ini memiliki akar kesarjanaan sangat panjang. Pada awal fase pembentukan bangsa, pembelahan politik (cleavage) bernuansa agama, Islam vis a vis sekularisme, Islam versus nasionalisme, hingga visi Islam integral dalam negara adalah tema-tema besarnya. Pembelahan politik terjadi ketika agama disandingkan dengan keragaman lain (sekularisme, nasionalime). Bermula pada Sarekat Islam (SI) pimpinan HOS Tjokroaminoto, yang merupakan transformasi dari Sarekat Dagang Islam, tonggak awal ketika isu agama bisa dimobilisasi sebagai gerakan politik yang kuat, di satu sisi SI berhadapan dengan Boedi Oetomo dan Indische Partij, kelompok politik yang bernuansa sekuler. Dalam kasus lain pembelahan politik yang bersumber dari cleavage keagamaan terjadi pada munculnya Masyumi dan PNI sebagai representasi keragaman keagaman. Namun, sejarah menggambarkan kelompok yang mengeksploitasi agama sebagai kekuatan politik tak urung terjadi perpecahan di dalamnya karena perbedaan orientasi nilai keagamaan (fundamental-moderat-liberal), yang kemudian dikonsepkan sebagai politik aliran. Politik aliran merujuk pada teoritisasi Clifford Geertz (1960) yang membagi tiga tipe aliran dalam orientasi keagamaan: santri, abangan, dan priayi. Warga yang berorientasi santri atau kelompok muslim yang taat dikaitkan dengan pilihan partai berasas Islam seperti Masyumi dan NU. Adapun abangan kelompok muslim kurang taat dikaitkan dengan PKI dan priayi berafiliasi dengan PNI. Teori tersebut belakangan dikritik oleh Parsudi Suparlan, bahwa ketiga tipe itu tidak identik dengan keragaman keagamaan, khususnya kelompok priayi yang lebih menggambarkan pada kelas atau status sosial. Maka, santri hanya bisa disandingkan dengan abangan, begitu juga segmen pemilih priayi lebih mudah diklasifikasikan dalam kelompok abangan. Meski demikian, dalam riset R William Liddle dkk (2012) kelompok santri memiliki persentase pemilih terbesar. Politik aliran di Indonesia dapat dipahami lewat pendekatan tren elektoral (pemilih). Membaca hasil Pemilihan umum (Pemilu) 1955, gabungan partai politik (parpol) Islam berbasis santri mampu menunjukkan dominasi dengan merogoh 43,7% suara, sedangkan total partai nasionalis 51,7%. Perolehan tersebut membuktikan isu keagamaan mampu menjadi produk jualan yang cukup diminati rakyat dalam marketing politik parpol Islam. Kini relevankah? Sebelumnya penting untuk meredefinisi arti parpol Islam yang sebelumnya hanya dipersepsikan sebatas parpol yang berasaskan Islam dengan sistem rekrutmen kader yang seagama (PPP, PK, PBB, PKNU). Namun, persepsi itu perlu dikembangkan hingga pada parpol yang memiliki basis masa Islam. Seperti PKB yang menggarap segmen pemilih NU dari kalangan Islam tradisional di Jawa Timur dan sebagian di Jawa tengah. Meskipun begitu, PKB tetap lentur menggarap segmen pemilih non-Islam dengan agenda-agenda pluralismenya. Kemudian PAN meski tidak berasaskan Islam, selalu diidentikan dengan Muhammadiyah. Tidak homogennya perilaku pemilih (voters behavior) dalam masyarakat Islam turut disumbang oleh gagasan Nurcholish Madjid (Cak Nur) dengan slogan ‘Islam Yes, Partai Islam No’, yang dipercaya punya efek psikopolitik terhadap umat Islam, bahwa berpartisipasi dengan partai non-Islam bukan sebuah dosa. Oleh karena itu, pemilih tidak lagi melihat jargon atau simbol-simbol agama, tetapi nilai dan substansi yang diperjuangkan. Tren elektoral suara parpol Islam pasca-Pemilu 1955 memang cukup dinamis, dengan sedikit pasang, kemudian surut terendah. Tulisan ini sengaja menyampingkan hasilhasil pemilu rezim Orde Baru yang dinilai banyak pengamat tidak berjalan demokratis. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama semenjak tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru, gabungan suara parpol Islam (PKB, PPP, PAN, PK, PKNU) jatuh menjadi 36,8%. Kemudian pada pemilu selanjutnya, 2004, mengalami sedikit eskalasi suara menjadi 38,1%. Di Pemilu 2009, parpol Islam kembali tersungkur dengan hanya mampu meraup 24,15%. Untuk membaca konstelasi pada Pemilu April 2014 nanti, riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menempatkan gabungan parpol Islam hanya mempunyai elektabilitas (tingkat keterpilihan) sebesar 13,5% atau titik terendah semenjak Pemilu 1955. Namun, mempertimbangkan persentase pemilih mengambang (swing voters) cukup besar yaitu 30,10%, itu tidak menutup kemungkinan bisa mendongkrak suara parpol Islam. Syaratnya, meningkatkan ritme politik lebih kencang daripada ritme politik parpol sekuler. Merosotnya suara parpol Islam diduga karena kegamangan dalam menentukan arah politik, apakah mempertahankan representasi sosiologis dengan terus mengeksploitasi isu-isu keagamaan atau harus tampil terbuka dengan mengadopsi logika kompetisi (political centrism) yang peka pada isu-isu dan kebutuhan rakyat yang selalu berubah. Maka, kebutuhan parpol Islam untuk mengubah tren elektoral yang terus merosot ini memang tidak mudah. Minimal, selain penguatan dalam mempertahankan basis masa tradisional yang ortodoks yang merupakan tulang punggung partai selama ini. Parpol Islam dituntut untuk berkembang dalam jualan politiknya, mengubah citra dari partai konservatif ke arah tengah yang lebih moderat, tampil terbuka menjembatani banyak golongan dan elemen masyarakat, dan merebut segmen pemilih pemula. Selain itu, memproduksi isu-isu dan keberpihakan parpol dalam sektor yang lebih riil seperti isu ekonomi, isu kepastian hukum, pelayanan publik, bahkan isu internasional. Dengan demikian publik mengetahui bahwa mereka tidak semata dimanfaatkan dengan sebuah kata ‘parpol Islam’. ●

Nasib Parpol Islam di Pemilu 2014 Firman Firdhousi  ;   Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015

OKEZONENEWS,  07 Januari 2014

                                                                                                                        

Salah satu faktor yang menyebabkan publik kurang optimis terhadap masa depan parpol Islam di Pemilu 2014 karena banyaknya kasus korupsi yang menjerat para petingginya. Mulai dari kasus korupsi, skandal wanita dan sederet kasus lainnya hampir setiap hari menghiasi pemberitaan di media cetak maupun elektronik.  Masyarakat dihadapkan sebuah pilihan yang amat sulit untuk menentukan preferensi politiknya yang akan menjadi pilihan terbaiknya. Berdasarkan salah satu hasil survei belakangan ini menjelang Pemilu 2014 menyatakan sebanyak 42,8 persen publik percaya perolehan suara partai-partai politik Islam di Pemilu tahun 2014 akan menurun drastis dibanding perhelatan pemilu sebelumnya dan titik ekstrimnya, eksistensi parpol Islam juga diprediksi akan lenyap di peredaran kontestasi politik Indonesia. Sungguh amat memperihatinkan bilamana eksistensi parpol Islam tidak lagi berlaga sebagai peserta politik di pemilu mendatang. Tergerusnya dukungan publik terhadap parpol Islam adalah karena publik menilai bahwa semua parpol sama saja korupsi, perilaku politik para petingginya hampir tidak ada yang membedakan dengan para petinggi parpol non-Islam. Karena itu, siapa pun capres/cawapres Indonesia yang terpilih kelak di Pemilu 2014, apa pun latar belakang parpol pengusungnya, masyarakat sudah tidak lagi  memperdulikannya. Ideologi Islam yang seharusnya menjadi sumber motivasi, sumber nilai dan sumber inspirasi partai-partai politik Islam dalam memainkan fungsi dan peranannya beralih pada sikap politik yang meletakkan spirit materialistik sebagai parameter dalam menentukan konsesi-konsesi politiknya. Jaminan bahwa politisi yang bernaung di bawah parpol yang berbasiskan Islam dapat menunjukkan perilaku politik sesuai dengan ajaran Islam kenyataannya jauh dari harapan masyarakat. Realitas politik inilah yang membudaya secara massif dalam perilaku politisi Islam dewasa ini. Hal ini yang menjadi pemicu utama mengubah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik Islam turun rendah karena partai politik Islam tidak lagi menjamin kadernya bersih dan bebas korupsi serta jauh dari tindakan-tidakan menyimpang lainnya.   Di kalangan umat Islam, memang, Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, justru ia adalah sebagian dari cara untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Islam merupakan agama yang mencakup keseluruhan sendi kehidupan manusia. Bahkan Islam berpandangan bahwa Islam tidak bisa dibangun secara sempurna tanpa ditopang oleh kekuatan politik. Politik, sebagai salah satu sendi kehidupan, diatur juga dalam Islam. Di antara prinsip-prinsip politik yang diajarkan Islam meliputi musyawarah, keadilan, kebebasan atau kemerdekaan, keterbukaan, persamaan dan pertanggungjawaban penguasa terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip politik itulah yang menjadi orientasi utama politik Islam dalam dinamika kejuangannya. Hal di atas menunjukkan betapa posisi politik memiliki posisi tersendiri dalam ajaran Islam. Karena itu, politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam hingga dapat dipahami bahwa ‘perjuangan politik seakan-akan perjuangan agama itu sendiri’. Menguatnya kembali wacana koalisi antarparpol Islam menjelang momentum pilpres 2014 dipandang kurang relevan dan bahkan kontraproduktif, mengingat situasi politik Indonesia hari ini telah mengalami transformasi paradigmatik yang tidak lagi tersekat oleh dikotomisasi ideologi yang dianut, Islam atau nasionalis. Dinamika konfigurasi parpol pascareformasi lebih mengarusutamakan tidakan-tindakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan kata lain, yang menjadi prioritas utama oleh masyarakat dalam menentukan preferensi politiknya, lebih banyak ditentukan oleh sejauhmana parpol mampu menjawab berbagai problematika yang dihadapi masyarakat sehari-hari, tidak peduli apakah parpol tersebut berlabel Islam atau non-Islam. Disadari atau tidak bahwa fungsi dan peran parpol Islam sejauh ini belum menunjukkan prestasi yang baik. Yang terjadi justru stigma negatif melekat kuat terhadap parpol Islam karena akibat perilaku para petinggi-petingginya yang menyimpang. Belum lagi ditambah tidak adanya figur-figur politisi pemersatu di tubuh parpol Islam, yang mana dalam sejarah perjalanannya parpol Islam rentan mengalami konflik, yang tidak jarang berujung pada perpecahan yang berkepanjangan. Terekam kuat bagaimana pergulatan parpol yang berazaskan Islam dalam dinamika kepolitikan Indoenesia dulu, konflik lebih sering mewarnai daripada harmoni seperti yang terjadi di tubuh parpol Masyumi dan NU pada tahun 52-an, begitu juga kemelut politik yang pernah dialami oleh sesama para petinggi internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang pemicu utamanya lebih banyak disebabkan faktor non-ideologis tapi karena politic interest tiap-tiap individu atau kelompok.      Untuk mengatasi persoalan ini, tampaknya parpol Islam harus mulai berbenah, dengan kembali memperbaiki kualitas fungsi dan peran kepartaiannya seperti meningkatkan kembali kapasitas rekrutmen, agregrasi, sosialisasi dan komunikasi politiknya dan juga harus lebih aktif dalam memainkan peranannya untuk merespons isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, institusionalisasi kepartaian dan penajaman dalam menterjemahkan garis-garis besar haluan ideologinya yang bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan masyarakat harus mendapatkan prioritas utama.  Di era keterbukaan yang kian tak berbatas, parpol Islam juga harus mulai berani menghindari sikap ekslusifime politik meskipun secara organisatoris dan ideologis parpol Islam merupakan wadah aspirasi bagi umat muslim. Parpol Islam harus mampu menempatkan diri sebagai penyuara kepentingan di atas semua golongan tanpa melihat baju politik yang melatarbelakanginya. Sehingga fungsi dan peranannya dapat menjadi jembatan emas bagi siapa pun baik Islam maupun non-Islam.    Jika langkah ini dapat berjalan secara maksimal, tidak menutup kemungkinan parpol Islam akan mengalami progresivitas yang signifikan di Pemilu 2014 dan juga menepis pandangan  yang memprediksi perolehan suara parpol Islam menurun drastis bahkan tidak sedikit juga yang berpandangan parpol Islam akan tengelam.  ●