Manuver Militer AS

Manuver Militer AS Andi Purwono  ;   Dosen Hubungan Internasional, Dekan FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang SUARA MERDEKA, 05 September 2013

AMERIKA Serikat terus memobilisasi kekuatan tempur ke Laut Merah untuk mendukung kemungkinan mewujudkan serangan terbatas ke Suriah. Publik bisa mengikuti pemberitaan mengenai pelayaran kapal induk bertenaga nuklir USS Nimitz, USS Harry S Truman, USS San Antonio dan beberapa kapal lain dalam grup tempur AS menuju laut tersebut (SM, 3/9/13). Apa makna manuver militer ini dan bagaimana dampaknya bagi politik internasional?

Pergerakan militer Amerika ke kawasan Timur Tengah bisa dimaknai sebagai Stra­tegi Trisula Obama. Pertama; meminjam pandangan Kegley and Wittkops (1997: 533) langkah itu adalah gun boat diplomacy, yakni unjuk kekuatan militer untuk mene­kan lawan supaya mengakui keseriusan Amerika.

Tak dimungkiri, kekuatan militer memiliki fungsi koersi. Dalam pandangan realisme politik, manuver itu hanya gagal jika Suriah atau sekutu pendukungnya melakukan manuver yang sama sehingga tercipta perimbangan kekuatan.

Selama ini berbagai upaya politik dengan langkah di PBB hingga dukungan ke oposisi belum berhasil menggoyang kekuasaan Bashar al-Assad. Pada ranah politik, dukungan Rusia dan China,  dua negara veto power menjadi garansi penting kekuatan Assad. Di sisi lain,  bagi Amerika dosa-dosa kemanusiaan rezim Assad sudah melampaui batas, apalagi dengan kemunculan tudingan penggunaan senjata kimia. Senjata kimia juga yang dijadikan penguat alasan karena sudah membahayakan keamanan nasional Amerika.

Kedua; mobilisasi kekuatan itu secara strategis memudahkan serangan jika sewaktu- waktu dibutuhkan. Sebagaimana diakui pejabat pertahanan AS, mereka ingin menghemat ruang dan waktu agar armada bisa langsung digunakan bila sewaktu-waktu diperlukan. Ketiga; upaya Obama menunjukkan keseriusan sekaligus menarik dukungan Kongres Amerika agar menyetujui rencananya menyerang Suriah.

Kongres AS terbelah karena Partai Demokrat menguasai Senat, namun parlemen didominasi Partai Republik yang pasti sangat prointervensi. Dukungan ini sangat penting secara politik agar punya pijakan mantap dan kebutuhan anggaran serangan bisa dijamin. Pengalaman Irak dan Afghanistan misalnya, membuktikan bahwa biaya yang dibutuhkan Amerika sangat besar, terutama karena tak ada kepastian kapan perang bisa berhasil mencapai tujuan.

Meski awalnya mempertontonkan sikap sangat  keras, akhirnya pada Sabtu pekan lalu Obama menyatakan menunda serangan ke Suriah. Posisi politiknya memang lemah karena berbagai penolakan dari sekutunya. Parlemen Inggris misalnya, tegas menolak intervensi militer, padahal dialah yang berkali-kali mengupayakan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk Suriah.

Pada tataran masyarakat internasional, berbagai aksi demo antiperang Suriah juga menyeruak. Berbagai tragedi kemanusiaan akibat perang di Irak, Afghanistan, dan Libya misalnya menjadi cermin buruk yang tidak bisa dilupakan.

Dalam pandangan kaum idealis dan pendukung liberal politik internasional, perang bukan hanya dianggap sebagai  dosa melainkan juga tindakan irasional politik. Hal ini mendasarkan pada kalkulasi untung rugi, mengingat biaya (ekonomi, sosial, dan politik) selalu lebih mahal dibanding keuntungannya.

Ironi Internasional

Dengan berandai-andai jika pada akhirnya minggu ini Kongres AS menyetujui serangan ke Suriah maka hal itu akan menjadi ironi internasional. Pertama; tindakan itu melanggar prinsip otoritas sah dalam doktrin Just War yakni bahwa kewenangan untuk menyerang seharusnya diputuskan lembaga berwenang, dalam hal ini DK PBB. Artinya, preseden buruk serangan ke Irak 2003 bakal berulang.

Kedua; alasan rencana serangan terkait senjata kimia juga lemah karena terjadi saling tuding bukti-bukti penggunaan senjata kimia, baik oleh pemerintah maupun oposisi Suriah. Tim PBB yang minggu lalu menginspeksi di Suriah belum mengumumkan temuannya. Karena itu, jangan sampai terjadi dunia harus menonton kelucuan sebagaimana serangan ke Irak atas tuduhan senjata pemusnah massal rezim Saddam Hussein yang tidak terbukti hingga kini.

Ketiga; sejak lama masyarakat internasional menyadari bahwa perang bukanlah solusi dan kita bisa melihat berbagai aksi penentangan dari berbagai penjuru bumi. Dampak negatif perang acap menciptakan berbagai masalah baru. Keempat; pada tataran hukum humaniter internasional, serangan Amerika bisa disebut langkah internasionalisasi perang domestik karena secara diametral telah mengubah hakikat konflik Suriah.

Hal itu mendasarkan pada fakta perubahan dari konflik internal sejak 2011 menjadi perang internasional. Pengategorian itu menjadi unsur penting karena berpengaruh pada jenis hukum kemanusiaan internasional yang mengaturnya. Para pemimpin dan warga dunia perlu terus menyuarakan penyelesaian diplomatik supaya konflik itu bisa diselesaikan melalui cara damai. Perang adalah cara kuno penyelesaian masalah sehingga seharusnya tidak lagi digunakan, apalagi dinomorsatukan. ●  

Menunggu Intervensi Obama

Menunggu Intervensi Obama Muhamad Takdir ;    Pengamat Politik Internasional

KORAN SINDO, 26 Juni 2013

Pertikaian bersenjata di Suriah mulai bermutasi menjadi sektarian. Dalam kontak bersenjata paling akhir, sebuah kelompok yang menyebut dirinya Syrian Mujahideen Unit membantai empat anggota paramiliter yang diklaim anggota kelompok Hezbullah. 

Kelompok militan Syiah Lebanon ini menjadi penyokong utama rezim Bashar al-Assad dalam perang melawan pemberontak Suriah yang umumnya didominasi muslim Sunni. Eskalasi konflik itu semakin membakar ketegangan di Lembah Bekaa, Lebanon, dekat perbatasan yang membelah dua negara dan sampai saat ini menjadi salah satu hotspot konflik di Timur Tengah. 

Laporanlaporan media menunjukkan beberapa roket telah diluncurkan dari wilayah-wilayah yang dikontrol pemberontak dan menargetkan kota Syiah, Hermel. Saat bersamaan helikopter tentara Suriah yang melintasi Lebanon menembaki gedunggedung kaum Sunni di perbatasan. Komunitas Sunni Lebanon dianggap telah banyak membantu para pemberontak di Suriah. 

Sejak bereskalasi Maret 2011, pertikaian Suriah telah memakan korban jiwa sebanyak 93.000 kalangan sipil dan menimbulkan 1,6 juta pengungsi yang bertebaran di negara-negara tetangga Suriah. PBB memperkirakan akan ada sekitar 3,4 juta jiwa lagi berpotensi menjadi displaced personsjika konflik ini tidak teratasi. Komunitas global tidak banyak melakukan apaapa untuk mencegah jatuh korban sipil yang semakin meningkat. 

AS menjadi satu-satunya episentrum perhatian dunia mengingat komunitas global menaruh harapan tinggi terhadap apa yang dapat dilakukan Washington dalam menengahi konflik berkepanjangan tersebut. Presiden AS Barack Obama hanya bersedia menggerakkan mesin militernya masuk ke Suriah jika ”garis minimum” penggunaan senjata kimia terbukti dilanggar rezim al-Assad. 

Intervensi Berisiko 

Absennya sikap tegas Washington dalam konflik Suriah, terutama terkait upaya mempersenjatai kelompok pemberontak Suriah, memunculkan kegelisahan berat negara-ne ga ra Arab moderat yang selama ini menjadi sekutu tradisional AS seperti Yordania, Mesir, dan Arab Saudi. Mereka mempercepat tekanan dalam kelompok ”friends of Suriah” (FoS) untuk segera memutuskan cara terbaik mempersenjatai para pemberontak Suriah. 

AS sebenarnya ikut bergabung dalam aliansi yang terdiri atas 11 negara itu yakni Inggris, Mesir, Prancis, Jerman, Italia, Yordan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat. Sikap Washington yang ”sangat berhati-hati” tidak lepas dari pandangan Barack Obama yang untuk sementara ini lebih mengutamakan political solution daripada sebuah ofensif militer. 

Itu menjelaskan mengapa para pemimpin negara G-8 yang baru saja menyelesaikan pertemuannya di Irlandia pertengahan bulan ini gagal merumuskan sikap tegas terhadap masa depan Presiden Bashar al-Assad. Dalam dokumen joint statement setebal tujuh halaman yang dihasilkan, para pemimpin G-8 hanya menekankan pen-tingnya pembentukan pemerintah transisi yang akan dilakukan secara ”mutual consent”. Sinyal ini hanya mengulang kesepakatan yang pernah dihasilkan pada Konferensi Jenewa mengenai Suriah, Juni 2012. 

Perbedaan tajam tentang cara menyelesaikan konflik ini menyisakan jarak yang cukup lebar antara Rusia dan AS beserta negara-negara besar lainnya dalam G-8 maupun 11 negara FoS. Obama mungkin ragu mendukung doktrin regime change dalam kasus Suriah karena sebagai politisi dirinya cukup menyelami pengalaman dari bitter-field Irak. Padahal untuk langkah serupa setelah Irak, AS berhasil melakukannya di Libia dengan mendongkel Khadafi. 

Yang dihadapi Obama saat ini lebih merupakan antitesis politik domestik AS yang disimbolkan oleh dirinya dengan Partai Republik. Apalagi empat senator AS yang berasal dari Partai Demokrat dan Republik kini tengah mempersiapkan legislasi yang akan menghalangi Presiden Barack Obama memberikan bantuan operasi militer kepada para pemberontak Suriah. 

Para senator AS yang mensponsori legislasi itu yakni Senator Tom Udall (New Mexico-D), Chris Murphy (Connecticut- D), Mike Lee (Utah-R), dan eksponen antiperang Rand Paul (Kentucky- R) meminta Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen AS tidak memanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung dana federal bagi suatu operasi militer, paramiliter, maupun segala bentuk covert operationdi Suriah. Mereka menilai informasi mengenai potensi keterlibatan AS sampai saat ini masih sangat minimal sehingga cenderung dapat menyeret Washington terlibat dalam risky intervention yang samapahitnya dengan aksi AS di Irak. 

Total Fool dan Wuss 

Tak banyak yang memahami dengan baik sikap Barack Obama dalam kasus Suriah. Antagonisme sebuah konflik, khususnya yang memiliki dimensi bloodshed, akan selalu dihubung-hubungkan dengan memori traumatis suatu pertikaian. Dalam tradisi politik AS, itu berlaku terhadap mereka yang pro maupun kontra pada setiap keputusan yang menggantung nasib para tentara mereka di medan konflik. Ketika dibayangi pertikaian di Suriah, kalkulasi Obama kemungkinan tidak akan jauh dari engagement AS di Irak, Kosovo, Libia, atau Afghanistan. 

Figur sekaliber mantan Presiden Bill Clinton bahkan telah mengkritik keengganan Obama melakukan operasi militer terbuka di Suriah. Sulit dibayangkan bahwa Bill Clinton yang selama periode pertama Obama di Gedung Putih tidak pernah mengkritik kebijakan luar negeri AS— apalagi dengan posisi istrinya, Hilary Clinton, sebagai menlu AS, kini justru sekubu dengan Senator John McCain dalam menyuarakan langkah intervensi tersebut. 

John McCain tampil menjadi pengkritik paling pedas kebijakan luar negeri AS dan menyebut kepemimpinan Obama telah membuat AS terus berada di pinggiran (sidelines). Kini keseimbangan yang harus dijaga Obama adalah berjalan di atas kebijakan yang menawarkan dua sisi terburuk sebuah konflik. Intervensi dengan kalkulasi untuk mencegah berjatuhannya korban sipil lebih banyak, tetapi berpotensi kian memperburuk suasana pertumpahan darah. 

Membiarkan pertikaian itu terus berlanjut, dengan implikasi korban yang tetap lebih banyak, tetapi AS terhindar dari kewajiban menerjunkan prajurit-prajurit militernya secara langsung. Apa pun keputusannya, dengan kondisi sekarang, Obama akan selalu terlihat bodoh (fool) dan pengecut (wuss). Diksi politik yang dipakai Bill Clinton untuk menggambarkan illfeeling yang terus menghantuinya akibat keengganan AS di bawah kepemimpinannya melakukan intervensi militer saat pembantaian kaum muslim Bosnia di Kosovo. ●