|
Mahkamah
Agung
Pembela
Caleg Narapidana Korupsi
Agus Riewanto ; Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
|
|
BELUM
lama ini publik dikejutkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan
ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
terkait dengan larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan
kejahatan seksual menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu
Legislatif 2019. (Harian Media Indonesia, 15 September 2018).
Tidak sensitif
Dengan
demikian, berarti kini para mantan narapidana korupsi dapat menjadi calon
legislatif pada Pemilu 2019. Sesungguhnya putusan Mahkamah Agung ini telah
nyata membela calon legislatif korupsi dan gagal membela aspirasi publik yang
menghendaki agar wakil rakyat mendatang hanya diisi mereka yang
berintegritas. Bahkan, putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan hati
nurani publik yang telah telanjur menempatkan koruptor sebagai musuh bersama
(common enemy) sehingga sangat tidak pantas mereka menjadi wakil rakyat di
DPR-RI dan DPRD.
Putusan
Mahkamah Agung ini menegaskan hakim-hakim di lembaga tersebut berpandangan
positivistik dalam menafsirkan teks undang-undang, dan tidak agung dengan
cara menafsirkan undang-undang secara responsif (beyond the text) berdasarkan
pada aspek sosiologis kehendak masyarakat dan politik hukum kenegaraan, yang
menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang
memerlukan cara untuk melawannya secara luar biasa pula.
PKPU tidak salahi aturan
Peraturan
PKPU No 20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif
ialah salah satu cara negara dalam bertindak luar biasa melawan koruptor agar
tak lagi dapat mengelola negara melalui pintu lembaga perwakilan di DPR dan
DPRD.
Karena
itu, dalam batas penalaran hukum yang progresif-responsif, sesungguhnya
peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibatalkan Mahkamah Agung ini tidak
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 4/PUU-VII/2009 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No 7/2017
tentang Pemilu. Peraturan KPU ini tidak melarang calon legislatif yang
berstatus mantan narapidana korupsi secara eksplisit dalam ketentuan
normanya. Namun, ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU ini hanya mensyaratkan agar
partai politik (parpol) dalam mengajukan bakal caleg ke KPU harus
menandatangani pakta integritas yang isinya tidak akan mengajukan bakal calon
legislatif yang tidak berintegritas.
Pakta
integritas yang ditandatangani pimpinan partai politik ini bersifat mengikat
karena jika bakal calon legislatif yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum tak
berintegritas, secara otomatis akan ditolak KPU dan dikembalikan kepada
parpol untuk diganti dengan yang berintegritas.
Hal
ini menunjukkan PKPU ini sesungguhnya telah berada dalam jalur yang tepat
dari aspek ketatanegaraan. Pengaturannya ditujukan kepada organisasi parpol
bukan kepada calon legislatif secara langsung. Itu karena sesuai Pasal 22 E
ayat (3) UUD 1945 peserta pemilu ialah partai politik bukan caleg, maka yang
diatur KPU ialah partai politik.
Implikasi negatif
Implikasi
negatif dari putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan narapidana
korupsi dapat menjadi caleg, antara lain pertama, putusan Mahkamah Agung ini
akan berpotensi menipu pemilih pada Pemilu 2019 mendatang karena akan
disuguhi caleg-caleg yang mantan koruptor sehingga pemilih yang tak memiliki
informasi cukup tentang calon legislatif tertentu akan cenderung memilih
caleg koruptor. Itu karena mereka ini biasanya memiliki jaringan sosial serta
modal uang yang cukup untuk memengaruhi dan membeli suara pemilih (vote
buying).
Kedua,
putusan Mahkamah Agung ini gagal dalam mendorong hadirnya lembaga partai
politik yang bersih dan memiliki sensitivitas terhadap korupsi. Akibatnya,
parpol akan cenderung mengabaikan soal moralitas dan takluk pada caleg
koruptor untuk tetap diajukan menjadi caleg karena merasa memiliki legitimasi
hukum melalui putusan Mahkamah Agung ini.
Ketiga,
putusan Mahkamah Agung ini gagal menjadi benteng akhir untuk memotong jalan
para mantan koruptor melalui mekanisme hukum untuk come back di lembaga
perwakilan rakyat. Bahkan, tragisnya lagi, putusan Mahkamah Agung ini kelak
akan berpotensi menjadikan lembaga legislatif menjadi tidak berwibawa karena
ada anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2019 yang masih tersandera
kasus korupsi di masa lalu. ●
|
|
Pengembalian
Uang Korupsi
Agus Riewanto ; Pengajar Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum UNS
|
|
Di
tengah atmosfir semangat pemerintahan Joko Widodo untuk memberantas korupsi
tiba-tiba publik tersentak dengan kebijakan baru yang ironis dan paradoksal.
Ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Inspektur Jenderal Kemendagri,
Sri Wahyuningsih, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman, dan
Direktur Reskrim Mabes Polri, Ari Dono Sukmono. Ini dalam koordinasi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait
Indikasi Korupsi.
Dalam
MoU dinyatakan, jika seorang pejabat daerah yang diduga melakukan tindak
pidana korupsi, lalu mengembaikan uang kerugian negara selagi masih dalam
penyelidikan, kasusnya akan dihentikan (Koran Jakarta, 3 Maret 2018).
Kebijakan
hukum berupa MoU yang melepaskan sanksi hukum pidana kepada para koruptor
jika mengembalikan uang korupsi ini jelas menohok nurani publik. Ini
bertentangan dengan asas hukum pidana di mana korupsi merupakan tindak
kejahatan yang tidak mengenal proses penyelesaian di luar sistem peradilan
pidana (out of court settlement).Misalnya, alternatif di luar peradilan
(alternatif dispute resolution/ADR), perdamaian antarpihak, resolusi konflik
dan melalui perantara ketiga (arbriter).
Pola
penyelesaian di luar peradilan pidana hanya mungkin terjadi terhadap perkara
hukum perdata, hukum administrasi Negara, dan sebagian kecil hukum tata
negara.
Di
samping itu kebijakan ini juga telah mengkhianati doktrin hukum pidana
(principle of public law) di mana perbuatan kriminal apa pun nama dan
bentuknya semestinya dihukum (penjara, kurungan dan denda). Sebab fungsi
penghukuman dalam doktrin hukum pidana menumbuhkan aspek penjeraan
(deterrence of effect), agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ada
juga pesan moral agar publik tak meniru perbuatan tersebut.
Ini
berarti isi MoU kasus korupsi pejabat daerah akan dihentikan jika
mengembalikan uang kerugian negara, asalkan masih dalam tataran penyelidikan,
telah sengaja menelikung beberapa peraturan perundangan yang bersifat positif
dalam penegakan hukum. Di antaranya, bertentangan dengan sistem hukum pidana
terutama UU No 1 tahun 1946, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
yang tidak mengenal istilah kompromi dalam penegakannya.
Kemudian,
berbenturan dengan UU Pokok Pemberantasan Korupsi (UU No 31/1999 junto UU No
20/2002). Asas penegakannya terletak pada penghukuman pidana. Itikad baik
untuk mengembalikan uang hasil korupsi tidak otomatis menggugurkan aspek
pidananya, tapi hanya meringankan sanksi pidana.
Berbenturan
dengan UUD 1945, Tap MPR No.VII/MPR/2001, Tap MPR No X/MPR/2001, Tap MPR No
VI/MPR/2002 yang menempatkan pengarusutamaan pemberantasan korupsi sebagai
kejahatan luar biasa (ordinary crime), sehingga kebijakan penegakan hukumnya
harus dipilih dengan cara-cara luar biasa pula.
Inkonsistensi
dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK). Ada 96 butir Aksi PPK untuk
mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi untuk menghukum pelaku korupsi dan menyelamatkan uang negara.
Padahal
Inpres ini produk andalan utama pemerintahan Jokowi sesaat setelah dilantik
menjadi presiden baru hasil pemilu langsung 2014. Inpres tersebut juga
penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2015. Dalam Inpres, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) ditugaskan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Aksi PPK
Tahun 2015, khususnya di lingkungan kementerian dan lembaga.
Pemerintah
telah mengkhianati janjinya sendiri di berbagai kesempatan. Presiden pilihan
rakyat akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Ini dinyatakan nalam
Nawacita. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya. Ini dengan
memberi prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada
institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi
melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
Menolak
negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
Pertanyaanya,
mengapa kebijakan yang jelas berbenturan dan bertentangan dengan aneka
realitas regulasi pemberantasan korupsi, prinsip, asas dan doktrin pidana ini
tetap digulirkan? Mudah diduga, aparat penegak hukum pemerintahan Jokowi
telah dirasuki pola penegakan hukum korupsi dengan membidik tercapainya
tingkat pengembalian (recovery rate) utang. Bila para koruptor telah
mengembalikan uang hasil jarahannya dipastikan negara akan dapat menutup
defisit APBN, tanpa mempertimbangkan aspek moralitas dan psikologis publik.
Instan
Kebijakan
yang dipilih untuk membebaskan koruptor dari sanksi pidana jika telah
mengembalikan uang merupakan cara instan memperoleh pendapatan Negara, tanpa
harus berkeringat dan berdarah-darah. Padahal cara ini irasional karena hanya
akan menguntungkan para koruptor. Dalam jangka panjang jelas akan merugikan
kepentingan nasional tentang penegakan hukum dan menumbuhkan diskriminasi
hukum.
Ini
terkesan kuat hukum lebih berpihak pada elite politik, ketimbang rakyat.
Sebab realitasnya, jika rakyat melakukan tindak pidana sekecil apa pun, tetap
diberi sanksi pidana dan tidak pernah ada pikiran untuk menawarkan alternatif
untuk tidak disanksi pidana jika bersedia mengembalikan kerugian tertentu
pada korban. Padahal prinsip hukum positif, asas kesederajatan antarsemua
warga (equaliy before the law).
Selain
itu, bukan tidak mungkin cara ini justru akan menyuburkan perilaku korupsi. Para
koruptor kendati telah mengembalikan uang dan tidak diberi sanksi pidana
dipastikan akan melakukan perbuatan dengan motif sama, kendati pilihan
berbeda. Di titik inilah rakyat menegarai MoU kemungkinan besar berkat
keberhasilan lobi tingkat tinggi antara elite politik dan penegak hukum di
Senayan dan Istana Presiden menjelang Pemilu Serentak Tahun 2019.
Dalam
konteks penegakan hukum, pilihan cara membebaskan sanksi hukuman pada
koruptor jika telah mengembalikan uang hasil korupsi menunjukkan, betapa penegakan
hukum masih harus bertekuk lutut pada elite politik dan konglomerat.
Pendeknya,
uang masih menempati urutan pertama dalam piramida kebijakan penegakan hukum
Indonesia. Itulah sebabnya MoU ini perlu dinjau kembali agar dapat meluruskan
nalar pemberantasan korupsi berbasis hukum, bukan kompromi politik. ●
|
|
Bahaya
Multipartai Ekstrem Pemilu 2019
Agus Riewanto ; Ketua Pusat Kajian Hukum dan Partisipasi Demokrasi
(Pukahad); Pengajar Fakultas Hukum dan
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
|
|
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah
menetapkan 14 parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2019 sesuai dengan
nomor urutnya, yakni: 1. PKB, 2. Gerindra, 3. PDIP, 4. Golkar, 5. Nasdem, 6. Garuda,
7. Berkarya, 8. PKS, 9. Perindo, 10. PPP, 11. PSI, 12. PAN,13. Hanura, dan
14. Demokrat. Sedangkan PBB dan PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Kepengurusan PBB di Provinsi Papua Barat tidak memenuhi syarat, dan
kepengurusan PKPI di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah juga
tidak memenuhi syarat.
Multipartai
Ekstrem
Pemilu 2019 mendatang dengan
jumlah parpol sebanyak 14 ini menunjukkan kegagalan dalam penyederhanaan
jumlah peserta pemilu. Lihatlah faktanya, Pemilu 2004 diikuti 24 parpol,
Pemilu 2009 diikuti 38 parpol, dan pada Pemilu 2014 lalu hanya diikuti 12
parpol -berarti mengalami penurunan. Dan, pada Pemilu 2019 nanti peserta
pemilu diikuti oleh 14 Parpol, berarti mengalami kenaikan.
Jamak diketahui bahwa banyaknya
jumlah parpol peserta pemilu sangat mempengaruhi kualitas pemilu, karena akan
berdampak pada sulitnya pemilih menentukan pilihan. Secara teknis, juga
menyulitkan penyelenggara pemilu dalam melakukan penghitungan suara, dan
secara ekonomi akan menambah anggaran negara karena berkait dengan kertas
suara. Secara politik akan kian menggaduhkan politik nasional. Lebih dari
itu, studi yang dilakukan oleh Marcus Mitzer (2009) menunjukkan, jumlah
parpol yang banyak (multipartai ekstrem) akan melahirkan multikomplek masalah
teknis dan substansi pemilu.
Itulah sebabnya UU No.7 Tahun 2017
tentang Pemilu mensyaratkan agar semua parpol calon peserta pemilu dilakukan
verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU terkait dengan jumlah dukungan
keanggotaan, keterwakilan perempuan, kepemilikan kantor dan identitas parpol
lainnya. Spirit dari UU Pemilu ini jelas menegaskan agar jumlah peserta
Pemilu 2019 kian sedikit dibandingkan dengan Pemilu 2014. Namun, realitasnya
hasil pengumuman KPU justru parpol peserta pemilu bertambah menjadi 14. Belum
lagi jika PKPI dan PBB yang dinyatakan tidak lolos ini menggugat ke Bawaslu,
dan dinyatakan menang maka peserta Pemilu 2019 akan membengkak menjadi 16
Parpol.
Gagal
Menyederhanakan
Mengapa Pemilu 2019 ini gagal
menyederhanakan Parpol peserta pemilu? Untuk menjawab ini dapat dilacak dari
aspek regulasinya yang disiasati secara tidak fair antara KPU, Bawaslu,
Kemendagri, dan DPR terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
mengeluarkan putusan No. 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan Pasal 173 UU No.7
Tahun 2017 tentang Pemilu, karena bertentangan dengan Pasal 27 dan 28 UUD
1945. Inti putusan MK menyatakan bahwa semua parpol peserta Pemilu 2019 wajib
dilakukan verifikasi oleh KPU.
Sebelumnya, ketentuan Pasal 173 UU
No.7/2017 tentang Pemilu itu hanya mengatur tentang verifikasi untuk parpol
baru, sedangkan 12 Parpol (PDIP, Golkar, PKB, PAN, PPP, PKS, Demokrat,
Gerindra, Nasdem, Hanura, PKPI dan PBB) peserta Pemilu 2014 tidak perlu
diverifikasi, dan otomatis ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2019. Itulah
sebabnya KPU mengeluarkan PKPU No.11/ Tahun 2017 tentang Tata Cara Verifikasi
Parpol yang hanya melakukan verifikasi terhadap 4 Parpol (PSI, Perindo,
Partai Berkarya dan Partai Garuda) calon peserta Pemilu 2019.
Pada saat KPU tengah melakukan
verifikasi faktual terhadap 4 parpol baru lahirlah putusan MK tersebut.
Namun, putusan MK itu gagal dilaksanakan oleh KPU karena DPR, Kemendagri,
KPU, dan Bawaslu telah bermufakat untuk tak melaksanakannya mengingat tenggat
waktu yang pendek. KPU harus menetapkan parpol peserta pemilu empat bulan
sebelum Pemilu 2019 berlangsung, yakni 17 Februari 2018 mendatang.
Jika harus melakukan verifikasi
faktual terhadap 4 parpol baru ditambah 12 Parpol lama, KPU tak mampu berpacu
dengan waktu. Selain karena sumberdaya manusia KPU tak memadai, pemerintah
dan DPR juga tak menyetujui penambahan anggaran verifikasi.
Perubahan
Cara Verifikasi
Permufakatan antara DPR,
Kemendangri, dan KPU melahirkan rekomendasi agar KPU mengubah PKPU No.11/2017
tentang Tata Cara Verifikasi Parpol. Beberapa perubahannya yakni; pertama,
verifikasi keanggotaan dilakukan hanya dalam waktu hanya 3 hari saja
-sebelumnya 14 hari. Padahal sebelumnya verifikasi faktual di tingkat
kabupaten/kota, KPU membutuhkan waktu lebih dari 30 hari dengan rincian: 21
hari verifikasi faktual, 3 hari penyampaian hasil verifikasi kepada parpol,
14 hari parpol diberi tenggat untuk memperbaikinya, 14 hari KPU akan
melakukan verifikasi hasil perbaikan, dan 2 hari penyusunan berita acara
verifikasi faktual.
Kedua, sekarang digunakan metode
sampling dengan ketentuan jika keanggotaan di atas 100 maka sampling sebesar
5%, dan keanggotaan di bawah 100 maka sampling sebesar 10%. Padahal
sebelumnya menggunakan metode sensus untuk keanggotaan di bawah 100 orang,
dan metode sampling untuk keanggotaan di atas 100 sampai 1.000 orang.
Ketiga, sekarang parpol yang
mendatangkan anggotanya ke kantor DPC masing-masing untuk diverifikasi. KPU
tidak perlu lagi mendatangi ke lapangan (door to door) menanyai keabsahan
keanggotaan Parpol. Semua sampling sudah diatur oleh pengurus parpol.
Menyimpang
dari Putusan MK
Metode sampling yang digunakan KPU
dalam melakukan verifikasi parpol calon peserta pemilu akan berdampak
menurunkan kualitas Pemilu 2019. Sebab, metode sampling yang digunakan KPU
tidak dilakukan secara acak, tetapi parpol sendiri yang menentukan siapa
anggotanya yang ikut diverifikasi. Metode sampling dapat berakibat pada tidak
pastinya jumlah keanggotaan nyata parpol, di mana paling sedikit 1000 atau
1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol di tingkat
kabupaten/kota.
Dengan metode verifikasi yang
diterapkan oleh KPU pasca-putusan MK ini jelas merupakan verifikasi yang
tidak sesungguhnya, namun hanya bersifat formalitas belaka; semata-mata
dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban adanya unsur verifikasi. Ini
merupakan pembangkangan terhadap amar Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017.
Jika dicermati dalam batas
penalaran yang wajar, amar putusan MK sesungguhnya dikeluarkan pada saat KPU
memperlakukan secara berbeda dalam verifikasi faktual terhadap 4 parpol baru,
sedangkan 12 Parpol lama tidak diverifikasi faktual oleh KPU.
KPU telah mengubah metode
verifikasi yang cenderung mempermudah baik terhadap parpol baru dan lama,
jelas inkonstitusional karena menyimpangi amar putusan MK. Padahal, secara
normatif putusan MK itu setara undang-undang, bahkan lebih kuat daripada
undang-undang karena putusan MK didasarkan atas tafsir konstitusi. Putusan MK
tidak boleh lagi ditafsirkan oleh para pihak hanya semata-mata untuk
memperoleh keuntungan. Seharusnya KPU tinggal melaksanakan saja apa yang
diperintahkan oleh amar putusan MK.
Ancaman
Pemilu 2019
Permufakatan bersama KPU, DPR, dan
Pemerintah untuk mempermudah verifikasi parpol dengan menyimpangi putusan MK
merupakan tindakan penyimpangan terhadap konstitusi. Hal demikian akan
melahirkan perilaku elite penyelenggara negara yang tak patuh pada koridor
konstitusi. Tentu saja akan berakibat lahirnya budaya kebijakan pemilu yang
tak berdasarkan konstitusi, melainkan berdasarkan bermufakatan antarpara
pihak. Seolah-olah kebijakan verifikasi parpol dikualifikasikan dalam ranah
hukum perdata (private law),
padahal kebijakan kepemiluan merupakan ranah hukum administrasi negara (public law).
Hukum administrasi negara
menghendaki akuntabilitas berdasarkan rasionalitas konstitusi dan kebenaran
publik, bukan mengutamakan kesepakatan antarpara pihak dan boleh menyimpangi
rasionalitas publik sepanjang telah disepakati berdasarkan rasionalitas para
pihak yang berperkara, sebagaimana ranah hukum perdata. Kebijakan KPU yang
mempermudah model verifikasi faktual inilah biang keladi mengapa gagal
menyederhanakan jumlah peserta Pemilu 2019. ●
|
|
Senjakala
Komisi Negara
Agus Riewanto ; Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
|
|
MAHKAMAHKonstitusi
(MK) mengeluarkan Putusan No 36-37-40/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada 8
Februari 2018 dalam sidang terbuka yang dihadairi 9 hakim MK RI. Dalam amar
putusannya, MK menyatakan bahwa uji materi (judicial review) yang diajukan
oleh Harun Al Rasyid, Hotman Tambunan, Yadyn, dan Lakso Anindito yang
mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 79 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan UUD 1945. (Suara Merdeka,
9 Februari 2018).
Lima
hakim dari sembilan hakim menyatakan menolak uji materi itu, dan menyatakana
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah objek hak angket DPR, karena
KPK adalah bagian dari unsur pemerintah dan dibuat berdasarkan undagundang.
Empat
hakim MK lainnya menyatakan dissenting opinion (pendapat yang berbeda) yakni
KPK bukan objek hak angket DPR karena KPK adalah bukan bagian dari
pemerintah, melainkan bagain dari aparatur penegak hukum.
Putusan
MK ini tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan
bahwa KPK adalah bagian dari penegak hukum yang harus tunduk pada ketentuan
norma besar Pasal 24 UUD 1945.
Oleh
karenanya KPK adalah lembaga independen, bukan bagian dari pemerintah.
Beberapa putusan MK yang menyatakan demikian paling tidak terdapat empat
putusan, yaitu: Pertama, Putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006 dikeluarkan
pada 19 Desember 2006.
Kedua,
Putusan MK No 19/PUU-V/2007 dikeluarkan pada 13 November 2007. Ketiga,
Putusan MK No 37-39/PUU-VII/2010 dikelurakan pada 15 Oktober 2010. Keempat,
Putusan MK No 5/PUU-IX/2011 dikeluarkan pada 20 Juni 2011.
Dalam
empat putusan MK sebelumnya ini, MK membuat amar putusan bahwa KPK adalah
lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga apa pun,
sebagaimana asas ini melekat dalam asas kekuasaan yudikatif di mana kinerja
lembaga-lembaga penegak hukum, antara lain hakim, jaksa, polisi dan KPK
adalah lembaga negara yang tidak bisa diintervensi oleh DPR dan pemerintah
sebagai upaya menyempurnakan konsep saling kontrol antarlembaga negara
(checks and balances).
Hal
ini untuk mewujudkan desain ketatanegaraan yang kuat dan tak menumpuk pada
salah satu cabang kekuasaan negara. Itulah sebabnya KPK merupakan lembaga
yang didirikan khusus berdasarkan ketentuan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK
untuk memberantas korupsi sebagai bagian dari aparatur kekuasaan peradilan
yang kinerjanya hanya tunduk pada ketentuan perundang-undangan.
Lain
halnya, jika kini KPK dianggap oleh MK sebagai bagian dari objek hak angket
DPR, maka berarti KPK kini merupakan bagian dari penyelenggara kekuasaan
pemerintah yang boleh saja kinerjanya dikontrol oleh DPR dan pemerintah, jika
kinerjanya tak relevan dengan keinginan dan kemauan politik DPR dan
pemerintah.
Akibat Putusan MK
Putusan
MK yang baru ini akan menjadikan KPK dalam tawanan kekuasaan DPR dan
pemerintah yang berpotensi menjadikan KPK sebagai lembaga nonstruktural di
bawah bayangbayang kekuasaan politik, bukan kekuasaan hukum dan negara.
Jika
dibaca dalam batas penalaran yang wajar hadirnya putusan MK baru ini yang
menyatakan KPK adalah objek hak angket DPR mencerminkan beberapa hal:
Pertama, di sinilah relevansinya sulit untuk tidak dinyatakan, bahwa lahirnya
putusan MK ini sangat terkait dengan posisi dugaan lobi-lobi antara petinggi
MK dengan DPR dalam bursa memperpanjang masa jabatan salah seorang hakim MK
yang akhirakhir ini marak disuarakan oleh publik, seperti yang dilakukan oleh
54 profesor atau guru besar PTN/PTS baru-baru ini. (Suara Merdeka, 10
Februari 2018). Kedua, putusan MK ini akan mengakibatkan senjakala bagi
komisi-komisi negara, karena akan melahirkan kian menguatnya konsep Trias
Politika.
Padahal
konsep Trias Politika ini telah nyata sangat kaku dalam penegakan hukum tak
berjalan efektif. Itulah sebabnya kemudian lahir lembaga baru dalam desian
ketatanegaraan modern yang dikenal dengan konsep Auxialary State Agenncies
atau komisi-komisi negara, yang bukan bagian dari eksekutif, yudikatif
ataupun legislatif, melainkan lembaga yang yang di dalam memiliki cakupan
ketiganya.
Itulah
sebabnya pada saat melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999-2002
diperkenalkan aneka Komisi Negara di Indonesia, termasuk KPK. Di dalam diri
lembaga quasi negara (state auxialary agencies) ini memiki kewenangan untuk
membuat peraturan sendiri, membuat perencanaan anggaran sendiri, bahkan dalam
batas-batas tertentu memiliki peran-peran yudisial dalam bentuk penyedikan,
penyelidikan dan penuntutan.
Namun
dengan putusan MK terbaru yang menempatkan KPK adalah objek hak angket DPR,
maka berkonsekuensi pada kembalinya konsep Trias Politika. Padahal kelahiran
KPK dalam konteks ketatanegaraan modern sesungguhnya mencerminkan tak
relevannya lagi. Ke depan pemberantasan korupsi akan dengan mudah
diintervensi oleh DPR dan pemerintah.
Lebih
dari itu, putusan MK terbaru ini akan berpotensi merembet pada ambisi DPR
untuk menggunakan hak angket pada semua komisi negara, seperti Komisi
Yudisial, KPU, KPPU, KPI, Ombudsman, Komnas HAM, KIP, dan lain-lain karena
putusan MK ini akan dapat menjadi amunisi sekaligus yurisprudensi legitimasi
DPR untuk menyerang dan melemahkan pemberantasan korupsi dan membonsai
kinerja komisi-komisi negara yang lain, jika kinerjanya bertentangan dengan
haluan politik DPR dan pemerintah. Maka ke depan kita akan menyaksikan
senjalaka dan meredupnya peran komisi-komisi negara di Indonesia. ●
|
|
Polri
Jangan Berpolitik Praktis
Agus Riewanto ; Pengajar Program
Pascasarjana Ilmu Hukum UNS
|
|
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo,
mengusulkan dua perwira tinggi aktif Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa
Barat dan Sumatera Utara. Mereka adalah Asisten Kapolri bidang Operasi, Irjen
M Iriawan, dan Kadiv Propam Polri, Irjen Martuani Sormin. Alasannya, untuk
menjaga pelaksanaan pilkada aman karena di dua provinsi ini rawan konflik.
Penjabat Gubenur Polri diharapkan dapat menjaga harmoni di daerah.
Sikap Mendagri mendapat perhatian karena
penjabat gubernur dari kalangan Polri aktif justru akan mengaburkan makna
menjaga harmoni, bisa-bisa malah melahirkan masalah. Sebab bertentangan
dengan prinsip demokrasi. Polri aktif tidak boleh terlibat dalam politik
praktis.
Kemudian juga bertentangan dengan UU No10
Tahun 2010 tentang Pilkada di mana pejabat tinggi madya harus berasal dari
Pegawai Negeri Sipil lingkungan pemerintah pusat atau daerah, bukan Polri.
Netralitas Polri dalam Pilkada tahun 2018 tak bisa disepelekan. Maka, perlu
mencegah Polri berpolitik praktis.
Pilkada serentak gelombang ketiga tahun
2018 berlangsung di 171 daerah. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan
wakil sudah dilakukan. KPU akan menetapkan pasangan calon pada 12 Februari
2018. Tercatat dari 569 calon kepala daerah, 9 di antaranya dari TNI dan 8
Polri. Mereka berpangkat Jenderal hingga bintara dan tamtama. Status mereka
ada yang mengajukan pensiun dini dan masih aktif.
Magnet Pilkada tahun 2018 sangat tinggi
karena mampu memikat hati anggota Polri dan TNI ikut berkompetisi meraih
jabatan sipil. Kini posisi jabatan kepala daerah bergengsi karena mampu
menjadi jembatan meraih tiket ke puncak kekuasaan nasional. Tidak sedikit
tokoh nasional kini berasal dari daerah. Presiden Jokowi contoh inspiratif
tokoh lokal. Dia dari Solo mampu meraih kekuasaan Gubernur DKI Jakarta dan
Presiden RI.
Karena itu, tidak salah para prajurit
TNI/Polri pun mencoba meraih peruntungan dalam kompetisi Pilkada. Namun
publik khawatir institusi TNI/Polri tidak netral dalam pilkada sebab beberapa
calon masih aktif. Mereka hanya di non-job. Mereka baru akan mengundurkan
diri dari keanggotaan Polri ketika telah ditetapkan menjadi calon KPU pada
tanggal 12 Februari 2018.
Pasal 7 huruf t UU No 10/2016 tentang
Pilkada tertulis, pernyataan tertulis pengunduran diri sebagai anggota Polri
dilakukan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun, jeda waktu ini
tak cukup menjamin Polri untuk netral. Sebab watak komando dalam kedua
institusi ini sangat berpotensi mendorong loyalitas anggota ke atasan.
Jika Perwira aktif Polri diangkat menjadi
penjabat gubernur dan kian hari banyak anggota Polri tergiur dalam kompetisi
pilkada, dikhawatirkan dapat mengganggu soliditas dan penjenjangan karier
yang meritokratis dan profesional di tubuh Polri. Ada sinyalemen kuat
institusi Polri hanya akan menjadi batu loncatan menuju tangga jabatan
politik.
Revisi
UU
Padahal sejak semula Polri didesain sebagai
institusi profesional menjaga kedaulatan negara dan penegakan hukum serta
ketertiban. Itulah sebabnya pola rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan
penjejangan karir di Polri berbeda dari sipil.
Guna mencegah Polri tak hanya menjadi
kendaraan sejumlah anggota yang ambisius politik, sudah seharusnya ada
regulasi tegas larangan selama menjadi anggota Polri tidak boleh terlibat
dalam politik, kendati mendekati usia pensiun. Karena para calon kepala
daerah umumnya mencalonkan diri menjadi beberapa tahun jelang pensiun.
Larangan tegas melalui revisi UU Polri yang
mengatur sejak menjadi anggota Polri hingga pensiun loyal pada negara. Kedua
UU ini mengatur pakta integritas anggota Polri tidak berpolitik praktis
hingga pensiun. Ini untuk mengembalikan kodrat Polri institusi yang didesain
hanya loyal untuk menjaga ideologi negara dari kepentingan pragmatis. Dengan
demikian ketika negara berada dalam situasi genting sekalipun masih ada
institusi yang bersifat netral.
Maka andai anggota Polri yang mencalonkan
diri kepala daerah cukup mundur atau pensiun dini, langsung maupun tidak,
masih terdapat ikatan emosional antara institusi Polri dan anggotanya
terhadap calon. Apalagi budaya politik Indonesia masih paternalistik yang
menempatkan posisi atasan sebagai patron, bawahan klien.
Polri perlu menyusun road map reformasi
penjejangan karir yang meritokratis, professional, dan terjamin
kesejahteraannya. Cara ini akan dapat menghindari para anggota TNI/Polri
lompat pagar menjadi politisi. ●
|
|
Mengawal
Isu LGBT pada RUU KUHP
Agus Riewanto ; Pengajar Fakultas Hukum
dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)
Surakarta
|
|
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP). Salah satu substansi yang menjadi perhatian publik adalah
soal pengaturan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang hendak
dimasukkan ke dalam materi dalam RUU KUHP ini. (Republika, 22/1).
Dalam draf RUU KUHP ini akan diperluas
makna ketentuan Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (pemerkosaan), dan Pasal 292
(pencabulan) sebagaimana tertuang dalam KUHP produk Belanda yang masih
diberlakukan hingga saat ini. Ketiga pasal ini telah diujimaterialkan
(judicial review) oleh sejumlah kalangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar MK
memberikan tafsir, bahwa LGBT dapat dikenai pidana sebagaimana perbuatan
zina, pemerkosaan, dan pencabulan sebagai bukan delik aduan dan merupakan
delik pidana murni.
Namun, MK melalui amar Putusan No
46/PUU-XIV/2016 menolaknya, karena perluasan jenis delik pidana bukan
merupakan kewenangannya, karena telah memasuki wilayah kebijakan pembuatan tindak
pidana baru yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang, yaitu DPR
dan presiden.
Itulah sebabnya inisiatif DPR dan presiden
yang hendak memasukkan isu LGBT ke dalam RUU KUHP ini merupakan langkah
positif dalam rangka merespons putusan MK tersebut, sekaligus merespons
harapan publik yang menghendaki LGBT sebagai delik pidana baru dalam sistem
hukum pidana di Indonesia. Namun, yang perlu dicermati secara kritis delik
anti-LGBT dalam draf RUU KUHP ini sebatas pelarangan LGBT untuk anak-anak di bawah
usia 18 tahun, bukan untuk semua orang.
Dalam draf RUU KUHP Pasal 492 menyatakan,
setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sesama
jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan
belas) tahun, dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun.
RUU
KUHP Repetisi KUHP
Jika dibaca secara cermat sesungguhnya
ketentuan draf Pasal 492 RUU KUHP ini perancangnya hanya melakukan
ekstensifikasi yang parsial, bukan imparsial atau holistik. Karena dalam
ketentuan draf Pasal 492 RUU KUHP ini tidak membuat delik pidana LGBT untuk
orang dewasa.
Draf Pasal 492 RUU KUHP ini hanya sebatas
melindungi anak-anak dengan memperjelas definisi anak, yaitu berusia di bawah
18 tahun, tapi tidak cukup kuat komitmennya dalam melindungi moralitas
bangsa, karena tidak melarang perbuatan LGBT untuk orang dewasa yang
disamakan dengan perbuatan zina dalam ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 KUHP
yang pernah dimintakan uji materi ke MK.
Artinya, draf Pasal 492 RUU KUHP ini
hanyalah merepetisi bunyi ketentuan Pasal 292 KUHP yang menyatakan, “Orang
yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama
kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
Perancang draf RUU KUHP ini belum memiliki
komitmen kuat mengatur anti-LGBT secara imparsilitas atau holistik,
sebagaimana disuarakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, yang menghendaki
KUHP yang baru nanti dapat mengatur secara komprehensif tentang larangan
delik LGBT.
Seharusnya, DPR dan pemerintah lebih
aspiratif untuk mendengar dan merasakan denyut nadi suara publik yang
menghendaki LGBT, sebagai delik yang dilarang secara tegas dengan aneka
pengaturan yang lebih komprehensif dari sekadar merepitisi ketentuan Pasal
292 KUHP.
Pengaturan
komprehensif
Untuk menunjukkan komitmen DPR dan
pemerintah anti-LGBT dalam RUU KUHP ini seharusnya diatur beberapa hal,
antara lain:
Pertama, perlunya diatur bahwa perbuatan
LGBT merupakan delik pidana baru yang setara dengan perbuatan zina, sehingga
dapat menjerat semua orang, baik anak-anak maupun dewasa jika melakukan
perbuatan LGBT dapat dipidana. Dengan demikian, konsekuensi ketentuan Pasal
284 (perzinaan) dalam KUHP juga harus diubah dengan menempatkan perbuatan
zina berlaku untuk semua orang tanpa harus harus menunggu ada pihak yang
dirugikan dengan eksepsional, salah satunya harus telah bersuami atau
beristri, tapi juga berlaku untuk mereka yang LGBT dan non-LGBT.
Kedua, perlunya mempertegas perbuatan LGBT
merupakan delik pidana absolut bukan delik pidana aduan. Sehingga siapa pun
yang melakukan perbuatan LGBT dapat ditangkap oleh aparatur hukum tanpa harus
menunggu aduan masyarakat. Karena acap kali masyarakat takut melaporkan
perbuatan LGBT ini, bahkan yang lebih tragis lagi korban perbuatan LGBT ini
juga tak berani melaporkan kepada aparat hukum.
Ketiga, perlunya diatur tentang pelarangan
aneka kegiatan yang terkait dengan penyokong LGBT, mulai dari penyebaran
konten video LGBT yang harus dikategorikan sebagai pornografi, unjuk rasa di
depan umum yang dimaksudkan untuk mendukung LGBT, hingga perbuatan ciuman
dilakukan sesama jenis di depan umum dapat dikenai pidana.
Ketegasan RUU KUHP untuk melarang perbuatan
LGBT dalam politik kriminal di Indonesia ini penting dilakukan, karena ada
sejumlah kalangan, terutama pihak asing yang meminta agar LGBT ini diatur
dalam UU organik khusus LGBT. Jika permintaan ini disetujui DPR dan
pemerintah, justru akan membahayakan moralitas bangsa, karena dengan
dimasukkan LGBT dalam UU khusus akan berdampak pada pengakuan eksistensi LGBT
di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Itulah sebabnya isu-isu mengenai LGBT ini
cukup diatur secara komprehensif di dalam satu UU saja, yaitu bagian dari KUHP.
Dengan cara ini, akan kian jelas arah penegakan hukum pidana, karena semua
persoalan delik pidana yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat
fundamental cukup diatur dalam kodifikasi KUHP bukan di undang-undang
organik.
DPR dan pemerintah tak perlu takut dari
tekanan dan intervensi asing untuk menegaskan pengaturan kebijakan tentang
anti-LGBT ini di dalam sistem hukum Indonesia. Ini dilakukan melalui
pengesahan draf RUU KUHP menjadi KUHP pengganti KUHP lama produk kolonial
Belanda, yang telah ketinggalan zaman dalam merespons perkembangan delik
pidana pada era milenial ini.
Keberanian DPR dan pemerintah yang
anti-LGBT ini sekaligus untuk menegaskan, setiap negara memiliki kekhasan
dalam sistem hukumnya, karena sesungguhnya hukum adalah suara rakyat
(volkgeits). Jika mayoritas rakyat menghendaki anti-LGBT, sudah seharusnya
DPR dan pemerintah mendengarkannya dengan cara membentuk produk undang-undang
baru, yang sesuai dengan keinginan rakyatnya. ●
|
