Menuju Pengakhiran Kemiskinan

Menuju Pengakhiran Kemiskinan Jim Yong Kim  ;    Presiden Grup Bank Dunia KOMPAS, 26 Oktober 2013

Saat ini, lebih dari 1 miliar warga dunia hidup dengan pendapatan di bawah 1,25 dollar AS atau sekitar 12.000 rupiah per hari.

Hal ini membebani hati nurani kita semua. Mereka harus segera dibantu untuk dibebaskan dari kemiskinan, tanpa pandang bulu, apa pun situasi mereka, di mana pun mereka berada. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebelum 2030 dan peningkatan kesejahteraan bersama bagi 40 persen penduduk terbawah di seluruh dunia juga menjadi tujuan Grup Bank Dunia yang mengalami pembaruan April lalu.

Pencapaian tujuan pertama— penghapusan kemiskinan ekstrem sebelum 2030—akan menjadi keberhasilan bersejarah, tetapi sangat sulit diwujudkan. Sejumlah kemajuan telah tercapai, tetapi tidak ada yang pasti ketika melawan kemiskinan. Semakin dekat tujuan, semakin sengit perjuangan. Pertumbuhan global mungkin akan melemah. Para investor mungkin akan lebih hati-hati. Ketersediaan dana jangka panjang untuk membangun infrastruktur—yang begitu langka tetapi sangat dibutuhkan—mungkin akan berkurang.

Tujuan kedua—peningkatan kesejahteraan bersama—sangat relevan bagi semua negara, dari kawasan Timur Tengah hingga Afrika, dari kawasan Asia hingga Amerika Latin. Ihwal terjadinya Arab Spring serta gelombang revolusi rakyat yang serupa di Turki, Brasil, dan Afrika Selatan berangkat dari keinginan bersama untuk menjadi bagian dari kelas menengah dunia. Media sosial membuat semacam ”kelas menengah virtual”, meminjam kata-kata Thomas Friedman, yang akan terus mengetuk pintu kesempatan hingga terdobrak. Kita perlu memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi dinikmati seluruh lapisan masyarakat atau terbatas kalangan elite saja.

Kedua tujuan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan bersama perlu strategi lebih selektif. Pertama, selektif ketika menentukan prioritas. Kemudian, penghentian kegiatan yang tak lagi bersifat prioritas. Grup Bank Dunia sendiri tak akan lagi terlibat di bidang-bidang yang lebih dikuasai pihak lain, ataupun untuk sekadar memenuhi target peminjaman. Bank Dunia akan menjadi bank solusi di mana hasil pembangunan bagi warga miskin menjadi tolak ukur utama.

Arah pembangunan

Kita harus berfokus sepenuhnya pada kedua tujuan. Dukungan akan diberikan pada proyek- proyek yang bisa mengubah arah pembangunan suatu negara atau wilayah meski upaya itu mungkin gagal. Akan diupayakan pula penciptaan mekanisme pendanaan yang dapat membuka peluang bagi pendanaan jangka panjang, yang kini sangat dibutuhkan sejumlah negara.

Ada tiga elemen yang patut disoroti dari strategi baru ini. Pertama, menggandeng sektor swasta untuk memberantas kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi kaum miskin.

Kedua, meningkatkan komitmen kepada negara-negara yang rentan dan terkena dampak konflik. Saya berharap bantuan yang disalurkan melalui International Development Association (IDA) yang diperuntukkan bagi negara-negara termiskin naik 50 persen dalam tiga tahun ke depan. Dukungan IFC bagi negara-negara konflik diharapkan juga meningkat 50 persen tiga tahun mendatang. Sejumlah masalah yang menjadi perhatian dunia, termasuk pemberdayaan perempuan dan mitigasi perubahan iklim, juga harus jadi perhatian.

Jika hendak menghapus kemiskinan ekstrem, daya tahan warga miskin harus ditingkatkan dan dilindungi dari berbagai gejolak, misalnya perubahan iklim. Dengan demikian, warga miskin dapat menikmati kemajuan— dan mempertahankan kemajuan tersebut. Beberapa waktu lalu, 60.000 warga menghadiri Festival Warga Dunia (Global Citizens Festival) di Central Park, New York, guna menyerukan pengakhiran kemiskinan.

Kemiskinan ekstrem merupakan isu moral terbesar dalam hidup kita. Jangan biarkan lebih dari satu miliar penduduk dunia menderita dalam kemiskinan ekstrem jika kita memiliki sarana dan prasarana untuk memperbaiki hidup mereka. Sejumlah masalah, seperti perubahan iklim, berpacu melawan waktu. Martin Luther King Jr mengatakan, ”Waktu selalu tepat untuk melakukan hal benar.” Kini waktunya untuk melangkah. Kita semua dapat menciptakan perubahan. Mari kita wujudkan. ●

Mempercepat Penghapusan Kemiskinan

Mempercepat Penghapusan Kemiskinan Hendri Saparini ;  Ekonom

MEDIA INDONESIA,  07 Januari 2013

  

BEBERAPA hari lalu BPS meng umumkan angka kemiskinan September 2012 turun men jadi 11,66% dari 12,36% pada September 2011. Dari segi jumlah, penduduk yang terkategori miskin berkurang dari 29,89 juta (2011) menjadi 28,59 juta, dengan garis kemiskinan (pengeluaran per orang per bulan) sebesar Rp259.520 untuk September 2012. Kinerja pemerintah SBY dalam menghapuskan kemiskinan memang tergolong buruk karena selama kepemimpinan SBY, pengurangan angka kemiskinan relatif lamban. Saat rezim SBY mengawali Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama, angka kemiskinan nasional sebesar 15,97% (Februari 2005). Artinya dalam waktu lebih dari tujuh tahun pemerintahannya, angka kemiskinan hanya turun 4,31%. Kinerja yang buruk dalam penanggulangan kemiskinan ini memang tidak hanya terjadi saat ini, tetapi juga pada masa-masa sebelumnya. Meskipun begitu, saat ini dapat dikatakan memburuk karena kemampuan anggaran negara semestinya sangat jauh lebih besar. Rendahnya kinerja Indonesia dalam penghapusan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat akan terlihat jelas saat membandingkan dengan kinerja negara lain. China, misalnya, prestasi dalam penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan penduduk sangat jauh lebih maju. Data Bank Dunia menyatakan, pada 2005, penduduk China dengan pendapatan kurang dari U$2 per hari sebesar 36,3%. Data lain menyebutkan pada 1985, jumlah penduduk miskin masih sekitar 65%. Sementara di Indonesia, yang memulai pembangunan ekonomi lebih dulu, ternyata pada 2009 jumlah penduduk dengan pendapatan kurang dari US$2 per hari masih sebesar 50,9%. Ubah Strategi Negara lain yang juga sering disebut memiliki pengalaman sukses dalam menghapus kemiskinan ialah Vietnam. Negara itu mampu memangkas angka kemiskinan sebesar 62% dalam 10 tahun terakhir. Ternyata kedua negara tersebut antara lain memiliki strategi yang mengintegrasikan kebijakan pemberantasan kemiskinan ke dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Hal itu semakin memperkuat keyakinan bahwa Indonesia harus mengubah strategi pembangunan ekonomi saat ini. Strategi pembangunan ekonomi, yakni kebijakan yang memacu pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan menciptakan program kemiskinan di sisi yang lain, telah terbukti hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak mampu mengurangi jumlah orang miskin dan berpendapatan rendah secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi terjadi relatif tinggi dan stabil, tetapi perbaikan ekonomi yang dihasilkan tidak menyentuh dan memberikan manfaat yang besar bagi sebagian besar penduduk yang berada di lapisan bawah. Karakteristik pertumbuhan ekonomi yang lebih disumbang dan dinikmati kelompok menengah ke atas juga tecermin dari data BPS yang melaporkan distribusi pengeluaran penduduk 40% terendah menurun selama periode 19992011. Pada 1999 masih sebesar 21%, tetapi pada 2011 porsi pengeluaran kelompok bawah hanya sebesar 16,86%. Angka itu merupakan angka terendah selama periode 1999-2011.  Di sisi lain, pengeluaran penduduk 20% tertinggi, yang pada 1999 hanya sebesar 41,15%, meningkat menjadi 48,41% pada 2011 atau merupakan angka tertinggi juga selama periode tersebut. Lebih dari itu, perubahan strategi pembangunan ekonomi yang diperlu kan bukan hanya strategi yang mampu mendorong pendapatan dan pengeluaran penduduk, baik di tingkat atas maupun bawah, melainkan strategi pembangunan ekonomi yang mampu memberikan percepatan kenaikan pendapatan yang lebih tinggi bagi kelompok masyarakat bawah ketimbang percepatan yang dirasakan kelompok atas. Tujuannya, agar tidak terjadi masalah baru, yakni pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkatkan kesenjangan seperti saat ini. Data BPS menunjukkan rasio gini 2011, yang sebesar 0,43, merupakan level tertinggi (kondisi kesenjangan paling lebar) selama periode 2002-2011. Pentingnya Pangan Pelajaran lain yang dapat dipetik dari China dan Vietnam ialah strategi penghapusan kemiskinan yang dilakukan dengan menciptakan berbagai kebijakan dan program di sektor pangan yang melibatkan penduduk miskin. Bila kita cermati, ada dua hal dari publikasi BPS minggu lalu yang mendukung pentingnya koreksi kebijakan di bidang pangan. Pertama, BPS menyampaikan bahwa sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2012 tercatat sebesar 73,5%. Berarti, dua pertiga pengeluaran orang miskin masih untuk makanan. Dengan kondisi ini, bila masyarakat miskin bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri, akan semakin mudah bagi mereka untuk terentaskan dari kemiskinan. Sebaliknya, bila harus memenuhi kebutuhan pangan dengan membeli, mereka akan semakin terperosok ke dalam kubangan kemiskinan di saat terjadi inflasi makanan yang cukup tinggi. Pada 2012, inflasi nasional memang hanya 4,3%. Namun, sumbangan terbesar inflasi ialah makanan dan bahan makanan yang mencapai 56%. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (20072012), inflasi bahan makanan dan makanan sangat tinggi, sebesar 54% dan 41%. Orang miskin, meskipun hampir 65% tinggal di desa, sebagian besar adalah buruh tani yang memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan membeli. Artinya, meskipun tinggal di daerah pertanian sekalipun, mereka harus memenuhi kebutuhan pangan dengan membeli, bukan memproduksi. produksi. Hal menarik kedua, dilaporkan BPS bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan 2012 untuk perkotaan sebesar 1,38, sedangkan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, mencapai 2,42. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,36, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,61. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di perdesaan ternyata lebih buruk bila dibandingkan dengan daerah perkotaan. Bila pangan merupakan faktor penting yang akan menentukan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan, sedangkan 63% penduduk miskin berada di daerah pertanian, seharusnya kemiskinan di perdesaan tidak lebih parah.  Dengan fakta-fakta demikian, penghapusan kemiskinan lewat perubahan kebijakan sektor pangan dan pertanian menjadi sangat vital. Pentingnya Keterlibatan Strategi penghapusan kemiskinan yang memfokuskan pada sektor pertanian itu pulalah yang telah diterapkan di China dan Vietnam. Pembangunan di China, yang diawali dengan membangun desa dan khususnya sektor pertanian, ternyata telah berhasil menghapuskan kemiskinan. Sebagaimana di Indonesia, konsentrasi orang miskin China juga terjadi di perdesaan, sehingga fokus pembangunan pertanian pada tahap awal pembangunan ekonomi menjadi solusi tepat karena tidak mensyaratkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan pembangunan sektor pangan juga pada akhirnya tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Pembangunan pertanian yang komprehensif juga telah menjadikan komoditas pertanian sebagai salah satu unggulan ekspor China. Tidak mengherankan bila dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), China mendorong early harvest program, yakni liberalisasi sektor pertanian diberlakukan lebih cepat, pada 2004, karena pada saat itu China tidak hanya telah mampu swasembada, tetapi juga mampu menghasilkan produk pangan yang sangat kompetitif. Dengan prestasi itu, para petani di perdesaan yang semula tergolong masyarakat miskin telah berpindah kelas menjadi kelompok kelas menengah. Itu sebabnya, menurut data ADB, jumlah kelas menengah baru di China, yang pada 2009 mencapai 66%, lebih banyak berada di perdesaan. Hal itu berbeda dengan Indonesia. Pada 2009, jumlah kelas menengah baru di Tanah Air relatif masih sedikit dan hanya terkonsentrasi di perkotaan. Di Vietnam, program pemberantasan kemiskinan yang memfokuskan pada sektor pertanian pangan juga menitikberatkan pada keterlibatan penduduk dan penduduk miskin dalam memproduksi pangan, baik pangan untuk memenuhi kebutuhan mereka maupun pangan sebagai komoditas komersial untuk meningkatkan pendapatan. Sebagaimana China yang memberikan comprehensive subsidy di bidang pangan, berbagai insentif juga diberikan pemerintah Vietnam, termasuk jaminan margin hingga 40% yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Jelas bahwa strategi pemenuhan pangan untuk menjamin akses pangan bagi masyarakat, termasuk masya rakat miskin, yang dilakukan China dan Vietnam bukan strategi pangan yang liberal. Melainkan, kebijakan yang tidak sekadar menekankan pada pengadaan pangan, tetapi juga pengadaan pangan oleh masyarakat. Kebijakan yang harganya diserahkan kepada pasar, tetapi stabilitasnya ditentukan lewat peran pemerintah, baik harga untuk konsumen maupun produsen. Dari pelajaran tersebut, Indonesia seharusnya dengan tegas menolak berbagai rekomendasi menyesatkan, termasuk dari OECD yang menyarankan Indonesia melupakan mimpi swasembada pangan karena swasembada pangan tidak menjamin produksi pangan yang efisien. Indonesia juga harus tidak mudah menerima saran dari berbagai forum internasional yang mendorong untuk memprioritaskan value chain dengan membangun infrastruktur untuk menyediakan pangan bagi rakyat, tanpa mempermasalahkan sumber pangan tersebut. Pilihan ada pada pemerintah SBY, apakah akan mempermudah masuknya investasi seperti pela investasi seperti pel buhan dan jalan tol di berbagai wilayah Indonesia dan membuka lebar keran impor untuk menekan bi aya pengadaan dari pasar China, Eropa, Australia, dll. Ataukah rezim SBY akan memilih mendorong investasi berbagai proyek infrastruktur yang akan memudahkan dan menekan biaya logistik dan distribusi komoditas pangan dari sentra-sentra pertanian di seluruh Indonesia. Ada korelasi erat antara kebijakan pangan dan kemiskinan. Pilihan kebijakan pangan yang tepat akan mendorong ketersediaan pangan sekaligus mengurangi kemiskinan, bahkan mengangkat masyarakat miskin menjadi kelas menengah di perdesaan. Namun, kebijakan pangan yang liberal dan meninggalkan petani miskin akan memperparah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. ●

Mengatasi Kemiskinan

Mengatasi Kemiskinan Firmanzah ;   Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

REPUBLIKA, 31 Desember 2012

Kemiskinan merupakan musuh bersama. Persoalan kemiskinan dalam berbagai literatur ilmiah dibedah dengan menggunakan dua pendekatan yang dipandang sebagai pemicu kemiskinan, yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.  Premis kemiskinan struktural seringkali membenturkan kemiskinan sebagai akibat ketidakberpihakan pembuat kebijakan atau pemerintah atau sebaliknya. Sementara, di sisi lain kemiskinan kultural hadir sebagai akibat dari keterbelakangan sosial, budaya, eko nomi, politik yang berimbas pada sikap dan perilaku. Bagi Indonesia, penanggulangan dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas nasional yang telah didesain dalam berbagai program kerja jangka panjang pemerintah. Komitmen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan telah dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3 - KI) 2012-2025. Kinerja program pengentasan kemiskinan telah mampu mampu menekan angka kemiskinan secara bertahap. Sepanjang 2005-2012, angka kemiskinan menurun rata-rata antara 1,16 persen hingga 1,27 persen per tahun dan menyejahterakan sekitar tujuh juta jiwa penduduk.  Melalui empat klaster yang telah didesain, pengentasan kemiskinan kini telah banyak menunjukkan hasil yang positif. Angka kemiskinan per Maret 2012 dapat ditekan menjadi 29 juta orang (11,9 persen) dari 35,7 juta orang (15,97 persen) di tahun 2005. Angka ini ditargetkaan dapat mencapai 11,5 persen di akhir 2012 serta pada 2013 dan 2014 ditargetkan masing-masing di kisaran 9,5-10,5 persen dan 8-9 persen. Program Pengentasan Skenario empat klaster sasaran program pengentasan kemiskinan sudah menunjukkan keberhasilan, khususnya dalam menekan jumlah penduduk miskin melalui keep buying strategy. Strategi ini sekaligus juga mencegah "jatuhnya" kelompok masyarakat menjadi "miskin" akibat external-shockdari dampak krisis di zona Eropa dan resesi global. Klaster satu, bantuan dan perlindungan sosial. Pada kelompok ini pemerintah memberikan bantuan kepada rumah tangga sasaran (RTS) untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Program ini meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan bantuan sosial lainnya.  Anggaran BOS tahun 2012 sebesar Rp 27,67 triliun memungkinkan tiap siswa SD mendapat bantuan Rp 580 ribu per tahun dan siswa SMP sebesar Rp 710 ribu per tahun. Selain itu, 1,1 juta beasiswa untuk siswa SMA dengan anggaran Rp 860,3 miliar dan 400 ribu siswa SMK dengan anggaran Rp 312 miliar. Selain itu, beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin (Raskin) masing-masing 15 kg per RTS per bulan dengan harga Rp 1.600 per kg. Total anggaran disiapkan Rp 15,3 triliun untuk 3,15 juta ton Raskin bagi 17,49 juta RTS. Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Setiap RTSM mendapat antara Rp 600 ribu dan Rp 2,2 juta per tahun. Anggaran PKH 2012 sebesar Rp 1,8 triliun untuk 1,5 juta RTSM di 33 provinsi, 168 kabupaten/kota, dan 1.787 kecamatan.  Anggaran kesehatan gratis 2012 sebesar Rp 7,55 triliun, meliputi Jamkesmas Rp 5,9 triliun dan Jamersal (Jaminan Persalinan) Rp 1,75 triliun. Bantuan sosial lainnya, seperti bantuan sosial untuk pengungsi korban bencana alam/sosial, bantuan untuk penyandang cacat Rp 300 ribu per bulan, dan bantuan untuk lanjut usia (lansia) telantar Rp 200 ribu per orang per bulan untuk 26.500 orang. Klaster dua, pemberdayaan masyarakat. Klaster dua ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Program pada klaster ini dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di lima kementerian. Anggaran PNPM 2012 mencapai Rp 14,053 triliun. Klaster tiga, kredit usaha rakyat (KUR). Program pada kelompok ini dilaksanakan dengan tujuan membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kapasitas serta memperluas usahanya. Melalui program ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat KUR. KUR tahun 2010 telah dikucurkan Rp 17,23 triliun dan tahun 2011 Rp 29 triliun. Tahun 2012, KUR ditargetkan lebih dari Rp 30 triliun sehingga dapat memperbesar aksesibilitas finansial usaha mikro dan kecil yang non-bankable. Mekanisme KUR yang diluncurkan sejak 2007 ini telah berhasil meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah dan menekan angka kemiskinan.  Klaster empat, program prorakyat. Program pada klaster ini dimaksudkan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui 3tiga klaster lainnya. Program ini, antara lain, program rumah sangat murah dan murah tahun 2012 sebanyak 6.162 unit dengan anggaran Rp. 514,58 miliar, program kendaraan umum angkutan murah dengan anggaran APBN 2012 Rp 50 miliar, program listrik murah dan hemat dengan anggaran Rp 288 miliar, program peningkatan kehidupan nelayan Rp 1,2 triliun.  Selain itu, juga program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) tahun 2012 di 571 desa, sistem penyediaaan air minum (SPAM) di 275 kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 131 kecamatan, 418 desa, dan 205 kawasan khusus dengan anggaran Rp 2,164 triliun. selain itu, program peningkatan kehidupan mas ya rakat pinggir perkotan sebesar Rp 74,77 miliar di lima wilayah sebagai kan tong kemiskinan-kota, yakni DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.  Pada 2013, pemerintah mendorong integrasi program di semua klaster untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Ditargetkan, kemiskinan di Indonesia dapat ditekan di kisaran 9,5 persen hingga 10,5 persen pada akhir 2013. Alokasi anggaran dalam UU 19 tahun 2012 tentang APBN 2013 untuk pengentasan kemiskinan pun mencapai Rp 115,5 triliun. Strategi pencapaian target pengentasan kemiskinan melalui empat klaster ini diharapkan mampu menjadi bantalan penekan jumlah penduduk miskin menuju masyarakat sejahtera. Dengan spirit Indonesia incorporated, pengentasan kemiskinan dapat lebih mudah diwujudkan. Masa depan Indonesia adalah Indonesia sejahtera dengan tingkat peradaban tinggi dan terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan ekonomi. ●

Upaya Terpadu Pengentasan Kemiskinan

Upaya Terpadu Pengentasan Kemiskinan

Haryono Suyono, KETUA YAYASAN DAMANDIRI

SUMBER : SUARA KARYA, 5 Maret 2012

Beberapa tahun lalu, menjelang tanggal 11 Maret yang sangat terkenal itu, ada gerakan sungguh-sunguh untuk mensinergikan upaya pengentasan kemiskinan antara program pemerintah dan gerakan masyarakat di desa yang dianggap tidak tertinggal untuk penduduk di desa tertinggal. Desa-desa, kabupaten atau provinsi tertinggal, didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai prosentase penduduk miskin yang tinggi dan ditetapkan oleh pemerintah untuk segera ditangani dengan sungguh-sungguh secara terpadu. Upaya terpadu itu diwujudkan melalui instruksi yang ditetapkan untuk menangani desa tertinggal atau instruksi desa tertinggal (program IDT). Untuk mensinergikan upaya masyarakat di desa tidak tertinggal, kemudian dikeluarkan Instruksi 11 Maret yang melahirkan program Takesra dan Kukesra untuk keluarga di desa tidak tertinggal.

Kedua upaya besar itu berjalan beriringan, sehingga keluarga di desa tertinggal dan di desa tidak tertinggal mendapat dukungan yang luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hasilnya sangat menggembirakan karena pada tahun 1997 pemerintah, melalui Presiden HM Soeharto, memperoleh penghargaan internasional PBB oleh UNDP karena berhasil mengurangi kemiskinan dari 70 persen di tahun 1970 menjadi sekitar 11 persen di tahun 1996.

Upaya gerakan pengentasan kemiskinan seperti itu dewasa ini sungguh gegap gempita. Pemerintah dengan dana yang relatif melimpah, melakukan upaya melalui program PNPM Mandiri perkotaan dan pedesaan serta berbagai program lain dalam jaringan yang luas. 

Program-program kredit usaha rakyat (KUR) atau lainnya juga didorong untuk merangsang tumbuhnya usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah. Disamping itu lembaga dan organisasi masyarakat, biarpun dengan dana yang relatif terbatas, mendorong gerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkeadilan dan pro rakyat melalui pembentukan pos pemberdayaan keluarga (posdaya). Perusahaan dan lembaga Keuangan melalui corparate social responsibility (CSR) menambah barisan yang membentuk dan mengisi posdaya atau upaya pengentasan kemiskinan melalui dukungan dana yang tidak kecil. Semuanya bekerja keras berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2010.

Keterpaduan pelaksanaan berbagai program berdasarkan Inpres tersebut yang intinya adalah pengembangan program pembangunan yang berkeadilan, pro rakyat dan diarahkan pada percepatan pencapaian sasaran millenium development goals (MDGs) itu pada akhir Maret lalu dipamerkan dalam acara, Gemari Show di TVRI nasional secara menakjubkan. Para anggota SIKIB (Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu), yang diwakili oleh Ibu Silvia Agung Laksono, selaku Ketua III, dan dua orang anggota lainnya, Ibu Ina Gufron Mukti dan Ibu Melly Budiman, ikut menghadiri acara yang menarik tersebut. Disampaikan bahwa SIKIB ikut mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Kreatif, Indonesia Hijau dan Indonesia Peduli. Upaya ini ternyata mampu merangsang keluarga pedesaan mengembangkan gagasan yang mengangkat derajat dan kesejahteraan rakyat banyak.

Program untuk daerah dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi diwakili oleh program PNPM Mandiri Pedesaan dan Perkotaan yang ternyata mampu menolong daerah-daerah itu dengan pengembangan infrastruktur yang memungkinkan rakyat banyak bertambah kreatif dan mampu melaksanakan pembangunan ekonomi yang mendorong rakyat banyak mengentaskan dirinya dari lembah kemiskinan. Ada juga yang maju sekali dan mampu mengekspor hasil produksinya ke manca negara seraya mengangkat keluarga miskin menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Program yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dikembangkan umumnya melalui pembentukan pos-pos pemberdayaan keluarga di kota dan desa. Di Jakarta dinamakan forum komunikasi pemberdayaan keluarga (Rukodaya). Di pedesaan dinamakan pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Hampir 90 perguruan tinggi negeri dan swasta dengan puluhan ribu mahasiswa semester 7 dan 8 ikut aktif menjadi penggerak pembentukan Posdaya dan Rukodaya di berbagai desa dan kelurahan. Para anggota IPeKB, yaitu Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana di masa lalu, ikut aktif menjadi tuan rumah di pedesaan dalam proses pengembangan pos pemberdayaan keluarga di pedesaan. Para pimpinan masjid akhir-akhir ini juga ikut aktif menjadikan masjid sebagai basis pemberdayaan keluarga yang efektif. Dewasa ini diperkirakan sudah terbentuk sekitar 10 ribu - 15 ribu Posdaya dan Rukodaya di seluruh Indonesia.

Sebagian dana awal pembentukan posdaya dibantu oleh Yayasan Damandiri, yang secara operasional dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri. Perusahaan dan industri memberi bantuan melalui CSR atau kegiatan terpadu yang ada kaitannya dengan perusahaannya. Tidak kurang dari Rp 8 triliun - Rp 9 trilliun disediakan dan disalurkan oleh Bank BPD, Bukopin dan BPR melalui sinergi dengan Yayasan Damandiri dalam bentuk kredit pundi kepada sekitar 1 juta keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera untuk usaha ekonomi mikro yang aksesnya kepada bank disederhanakan dalam program Financial Inclusion.

Dalam acara televisi, Gerakan Masyarakat Mandiri (Gemari) terlontar kemungkinan berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tujuannya sejalan itu dapat makin dipadukan agar cakupan dan dampaknya bisa menjadi lebih sinergi. Upaya itu bisa mendongkrak lebih banyak jumlah keluarga miskin yang dapat dientaskan dan mencapai sasaran MDGs dengan mulus. Insya Allah bisa terlaksana dan memudahkan terwujudnya program yang makin tepat sasaran dan berhasil. ●

Nabi Orang Termiskin (53)

Nabi Orang Termiskin

Ahmad Syafii Maarif, MANTAN KETUS UMUM PP MUHAMMADIYAH

Sumber : KOMPAS, 26 November 2011

Judul yang lengkap sebenarnya adalah ”Asketik Hindu Nabinya the Poorest of the Poor ”. Ini adalah artikel refleksi kesaksian saya atas realitas spiritual seorang asketik Hindu.

Asketik berarti sederhana ekstrem. Saya mendapat undangan dari seorang asketik spiritual untuk mengunjungi kota Bhubaneswar, Negara Bagian Orissa, India, 14-16 November 2011. Saya diajak menyaksikan proyek pendidikan, sosial, dan kemanusiaan dahsyat yang telah digelutinya sejak 20 tahun lalu.

Sosok itu bernama Dr Achyuta Samanta, lahir 20 Januari 1965. Ia berasal dari Desa Kalarabanka, salah satu tempat tinggal suku termiskin di negara bagian itu. Samanta yatim sejak berumur empat tahun. Ibunya yang kini 83 tahun tetap tinggal di desa, sementara saudara-saudaranya tak seorang pun mengikutinya.

Melalui perjalanan hidup yang sangat sulit, Samanta berhasil sekolah dan mendapatkan beasiswa untuk meraih sarjana kimia dari Universitas Utkal.

Aneh bin ajaib, ia melepaskan profesinya sebagai dosen dan kemudian beralih posisi menjadi nabinya ”the poorest of the poor” (kalangan termiskin di antara yang miskin). Nabi di sini hendaklah dipahami sebagai seorang pembebas dari ketertindasan: kasta, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Tuan dan puan jangan kaget membaca kesaksian berikut dari saya (76) yang sudah bersyahadat sejak usia sangat dini. Senin 14 November pagi pukul 07.19, Dr Mahendra Prasad, Direktur Hubungan Internasional Universitas Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), menjemput saya di Bandara Biju Patnaik dengan sebuah mobil cukup mewah.

Belum ada lini penerbangan internasional langsung ke Orissa. Dengan demikian, saya harus berjam-jam transit di Bandara Delhi yang sangat melelahkan.

Asketisme

Sampai jam itu saya belum dikenalkan dengan nama asketik Hindu yang fenomenal itu, otak dari semua proyek kemanusiaan yang mungkin hanya dia seorang saja di muka Bumi ini dalam makna asketisme: tak terbayangkan di tengah aset proyek ratusan juta dollar AS. Sebuah aset yang tidak akan diwariskan kepada keluarga, melainkan untuk publik, seperti yang ia tegaskan kepada saya.

Dalam perjalanan ke Hotel Trident, Prasad memberi saya beberapa informasi tercetak tentang KIIT, Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), dan tentang Samanta. Di hotel secara selintas saya membaca informasi itu, termasuk sosok Samanta yang beberapa jam kemudian datang menemui saya di kamar hotel.

Saya terkejut bukan main, seorang humanis besar datang dengan baju putih lengan panjang, celana jeans, dan sandal lusuh. Langsung saya berucap, ”Tak ada gunanya Anda mengundang saya ke sini. Saya bukan siapa-siapa dibanding Anda.” Dengan sikap penuh hormat sambil mengangkat kedua tangan ke dahi, Samanta menjawab, ”Jangan berkata begitu.Saya mengagumi Anda.

”Terus terang saya malu sekali karena dia tak punya alasan untuk mengagumi saya. Syahadat usia dini tidak mengarahkan saya menjadi humanis yang berarti. Sewaktu saya tanya tentang inti filosofinya, Samanta hanya menjawab, ”Untuk membahagiakan orang lain.” Sebuah filosofi yang melawan sifat mementingkan diri sendiri.

Hari itu juga Samanta untuk kedua kalinya datang ke kamar saya. Pakaiannya tetap saja tak berganti, itu-itu saja. Ia memberikan serangkai bunga berwarna merah, lagi-lagi untuk menyatakan rasa hormat yang sebenarnya tidak patut saya terima. Saya merasa kualitas spiritual saya jauh berada di bawah.

Sore itu saya diajak keliling kota oleh pemuda Chitta Ranjan Panda, asisten liaison officer (staf penghubung) Universitas KIIT. Kami mengunjungi Candi Surya, peninggalan Kerajaan Kalinga, dan ke pantai melihat matahari terbenam dengan mobil KIIT yang cukup mewah.

Sebaliknya mobil Samanta yang sudah berusia 10 tahun tidak juga ditukar. Selasa 15 November pagi, saya diajak mengelilingi semua kampus KIIT dan KISS yang sedang membangun gedung-gedung lain untuk pengembangan lebih lanjut.

Untuk yang Miskin

Belum berumur 20 tahun, KIIT dan KISS sudah tampil sebagai salah satu universitas kelas dunia dengan 36.000 mahasiswa, termasuk mahasiswa asing. KISS dibangun untuk mendidik anak-anak termiskin dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Ada 10.000 siswa dan mahasiswa miskin ditampung dan dididik secara gratis oleh KISS.

Tuan dan puan dapat membayangkan dana yang harus tersedia untuk menghidupi lautan manusia papa itu. Samanta yang merasa hanya sebagai media Tuhan punya mimpi untuk memberdayakan 2.000.000 anak miskin dalam beberapa tahun mendatang. KIIT sekarang sudah punya 16 kampus, termasuk fakultas kedokteran dan fakultas hukum, melengkapi fakultas lain dari berbagai cabang ilmu.

Gambaran tentang sosok yang kita bincangkan ini belum lagi utuh sebelum tuan dan puan mengikuti yang berikut ini. Samanta tetap membujang, tinggal di rumah sewaan, berkantor di bawah pohon, dengan sebuah meja kuno dan beberapa kursi plastik. Jika panas menerpa ”kan - tornya ”, ia bergeser ke sisi lain. Di sinilah dia menerima tamu: presiden, menteri, gubernur, pemenang Hadiah Nobel, Hadiah Magsaysay, pejabat KIIT/KISS, dan tokoh-tokoh dunia lainnya. Semua akan sampai kepada kesimpulan: Samanta humanis yang belum ada duanya.

Pejabat-pejabat KIIT dan KISS bekerja di ruangan ber-AC, mobil mewah, dan berdasi. Samanta tetaplah Samanta, asketik Hindu. Di sebuah ruang di tempat tinggalnya, Samanta pagi-sore bersemedi. Saya diajak menengok ruang ini.

Dua kali dalam seminggu dia berpuasa. Dalam SMS-nya kepada saya tanggal 22 November, Samanta mengatakan akan tetap bertahan sebagai nabi orang miskin dalam asketisme yang membuat saya merasa malu. Samanta adalah pengikut Mahatma Gandhi, tokoh yang paling dikagumi pemikir sejarah AJ Toynbee.

Sore hari 15 November, saya bersama tamu yuris dari Inggris, Prof J Martin Hunter, dan dokter aktivis lingkungan, dr Shri Rajendra Singh, diminta berpidato di depan 15.000 siswa dan mahasiswa miskin yang berdisiplin tinggi. Acara berlangsung di lapangan terbuka kampus KISS.

Akhirnya, tentu amatlah sulit bagi kita menjadi asketik seperti Samanta dengan karya besarnya itu. Sekiranya kita mau hidup jujur dan lurus saja sudah lebih dari cukup, pasti akan banyak sekali proyek pengentasan orang miskin yang dapat kita laksanakan di Indonesia.

Mau studi banding? Temuilah Samanta di KIIT dan KISS, tak perlu ke Yunani atau negara industri lain. Jika memang mau menghalau kemiskinan dari bumi Nusantara, halaulah secara sungguhan! ●