Mengkloning Ahok-Risma Tri Marhaeni P Astuti ;   Guru Besar Antropologi Unnes Semarang; Pengamat Pendidikan dan Sosial Politik

                                             SUARA MERDEKA, 23 Agustus 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

”Ibu, kalau orang Jakarta tidak mau memilih Ahok, kirim saja ke sini, kami siap memilihnya…” DARI sisi kepentingan personal, saya tidak punya hak pilih dan tak terkait apa pun dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Maka sebenarnya boleh saja saya tidak peduli, namun ternyata hati dan tangan ini terasa gatal, tak bisa untuk tidak peduli. Tiap hari membaca dan mendengar pemberitaan tentang hiruk pikuk Pilgub DKI, suka tidak suka akhirnya menyita perhatian saya sebagai anak bangsa. Tanpa bermaksud membela siapa pun, menghakimi siapa pun atau kelompok mana pun, tulisan ini hanyalah ungkapan suara hati sebagai rakyat yang merasa heran. Ketika sebagian besar masyarakat Jakarta menjagokan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku petahana, semakin kuat pulalah gelombang tekanan dari berbagai pihak untuk menghentikan langkahnya. Suatu hari saya datang ke sebuah daerah di Sumatera — yang jelas bukan Bangka Belitung daerah asal Ahok –, sopir taksi yang mengantar dengan bersemangat bertanya apakah saya orang Jakarta? Saya jawab saja sekenanya, ”Iya”. Dan, dengan berapi- api dia bilang, ”Ibu, kalau orang Jakarta tidak mau memilih Ahok, kirim saja ke sini, kami siap memilihnya…” Itu tentu logika sederhana dari representasi rakyat yang merindukan pemimpin seperti Ahok. Tak hanya sekali itu saya mendengar ungkapan yang sama dari beberapa orang meskipun dengan bahasa yang berbeda. Ternyata, di tataran elite politik dan penentu kebijakan, suasananya lebih hiruk pikuk. Bukan ramai mendukung, melainkan sibuk mencarikan musuh untuk Basuki Tjahaja, sampai pada kesibukan mencari celah menghentikan langkahnya. Mulai dari pernyataan bahwa tidak ada partai yang bersedia mengusung, sampai gerakan ”pokokya bukan Ahok”. Keriuhan tarik ulur kepentingan sampai pada inventarisasi sejumlah nama kepala daerah yang dinilai sukses secara politik, dicintai rakyat, berhasil membangun daerah, dan mempunyai ”nilai jual” tinggi. Mereka diseret masuk ke pusaran arus Pilgub DKI. Manajemen konflik dijalankan. Ahok ”dibentur- benturkan” dengan tokoh-tokoh ”yang dianggap baik dan berhasil”, misalnya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Seolah-olah terekomendasikan bahwa untuk mengalahkan Ahok, harus ”dicarikan lawan yang seimbang”. Elite politik lupa, ketika mereka sibuk mencarikan lawan tanding, dan yang muncul adalah tokohtokoh baik, berhasil memimpin wilayah, dicintai rakyat, dan mampu membawa perubahan, mereka secara tidak sadar mengakui bahwa kelas Ahok setara dengan para tokoh tersebut. Mungkin mereka tidak menyadari, atau sebenarnya paham, namun kepentingan politiklah yang membuat tidak sadar. Pilihan Rasional Logikanya, kalau Ahok dianggap setara dengan para tokoh yang diusung untuk jadi tandingan, hal itu berarti ”salah satu dari mereka harus dimatikan”. Dan, boleh jadi ini bukan logika politik para elite, bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik ketika banyak pemimpin yang baik, berhasil, dan dicintai rakyat seperti Risma, Ridwan Kamil, dan Ahok. Dalam logika berpikir umum, sebuah pilihan tentu didasari oleh pikiran rasional. Ukuran rasionalitas adalah norma umum yang berlaku tentang baik buruk, benar salah, indah tidak indah, atau etis tidak etis. Ukuran-ukuran ini, secara universal disepakai oleh sebagian besar masyarakat. Secara sederhana, meminjam istilah Weber, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Tindakan ini, dalam ranah Sosiologi dikembangkan oleh Coleman (1989) yang menyatakan bahwa pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan rasionalnya. Kalaulah pilihan rasional rakyat adalah pemimpin- pemimpin seperti Ahok, Risma, atau Ridwan Kamil, mengapa justru hal itu dianggap tidak rasional dengan cara menciptakan konflik di antara tokoh yang dipilih itu? Rasionalitas rakyat sungguh sederhana, mereka hanya ingin negara yang sudah 71 tahun merdeka ini menjadi lebih baik dalam segala bidang. Masyarakat sudah mulai pandai memilih mana pemimpin yang membawa kemaslahatan dan mana yang tidak. Jangan sampai kecerdasan itu dibodohkan dengan klaim stereotipe bahwa ”masyarakat belum siap berdemokrasi”. Masyarakat sudah siap berdemokrasi dengan pilihan-pilihan rasionalnya. Justru yang tampak tidak siap adalah elite politik, dengan pilihan yang semuanya berasionalisasi politis. Sebenarnya, pilihan rasional antara rakyat dan penggawa negara akan sejalan manakala muara pilihan politik itu rasional, demi kemaslahatan rakyat, bukan pilihan yang hanya dipolitisasi untuk tujuan sekelompok orang atau golongan. Betapa indah apabila justru berlangsung ”kloning” agar muncul banyak Ahok dan Risma yang lain di bumi Indonesia sebagai aliran-aliran atrinak sungai yang akan bertemu dalam satu muara kemaslahatan umat. ●

Ahok Arswendo Atmowiloto  ;   Budayawan

KORAN JAKARTA, 26 Juli 2014

                                                            

                                                                                                                                   

Bayangkan situasi yang  agak-agak panas. Pertarungan capres Jokowi   dengan Prabowo yang kian   keras. Saat itu terdengar komentar di luar dugaan. “Kalau   Pak Jokowi menang, saya jadi   gubernur. Kalau Pak Prabowo   yang menang, saya jadi Menteri Dalam Negeri.” Yang   mengatakan adalah Ahok.   Nama yang lebih akrab diucap   dibandingkan nama resmi   Ir Basuki Tjahaja Purnama.   Karier politiknya menempatkan dalam posisi yang menguntungkan dari segi nasib. Ia,   saat itu Wakil Gubernur, dan   diusung Partai Gerindra.  Kini, Ahok yang menjadi Pelaksana Tugas sejak 1   Juni 2014, tinggal menunggu   waktu menjadi Gubernur DKI.   Gubernur yang “sangat dekat   dengan presiden, bisa sering   ngobrol”. Dan kenyataannya begitu. Jokowi yang kini menjabat lagi sebagai gubernur adalah Jokowi yang resmi   menjadi presiden Oktober   nanti.  Dan kita, masyarakat   DKI dan juga masyarakat   Indonesia, akan lebih terbiasa mendengar komentar   yang tidak biasa. Bagi Ahok,   agaknya keterbukaan adalah   kekuatannya sekaligus kritik   yang diarahkan padanya. Ia   memang kontroversial, meskipun ketika ketemu saya, justru   julukan itu-itu yang ditempelkan ke saya.  Keterbukaannya mencerminkan keberanian. Keterbukaan didasari kejujuran. Itu   yang membuatnya bersuara   keras. Kadang juga terdengar   pedas. Merampas perhatian   sehingga beberapa orang   dekatnya, termasuk kru acara   TVRI, Minggu Malam bersama Slamet Rahardjo, menjuluki Ahok “salah minum   obat”.  Anehnya, Ahok justru   menyukai julukan itu dan   menceritakan ke mana-mana.   Saya mengenal melalui acara   itu, dan beberapa kali. Karena Ahok narasumber yang   selalu siap, tepat waktu, dan membuat suasana tidak garing. Selalu ada kemungkinan ledakan, dan ia tak ingin   meralatnya, waktu itu selalu   taping, direkam sehingga bisa   dikoreksi.  Secara agak pribadi, saya   pernah diajak datang ke pertemuan. Waktu itu menjelang   kampanye Gubernur DKI.   Ada satu pertemuan di daerah   sekitar Halim. Sebaiknya saya   datang. Tumben Ahok pengen  ditemani. “Lu tau kan yang ngadain pertemuan ini orang-orang Solo dan sekitarnya.   Mana gua kenal?” Kira-kira   begitulah gaya bicaranya. Dan   memang saat itu Jokowi tak   bisa datang karena harus balik   ke Solo yang katanya ada bom   meledak. Di panggung pun   Ahok mengatakan hal ini ketika memperkenalkan diri.  Keterbukaan tercermin   dalam gerak dan pilihan langkah. Ini yang awal-awalnya   membuat pendengarnya   terperangah, membuat telinga merah, gerah. Sampai   kemudian berkesimpulan ini   tindakan yang gagah, atau   tak mau kalah. Kasus Ahok   didemo Forum Pembela Islam   yang merasa dipojokkan, juga   dijawab tenang. “Lho, Pak   Presiden SBY maunya FPI   dibubarkan. Mendagri nyuruh  kerja sama. Bingung saya.”   Keterbukaan ini sudah terekspresikan sejak anggota DPRD   atau Bupati di daerah asal- nya, Belitung Timur. Dengan   memberikan nomor kontak,   dan benar-benar dicermati,   sehingga beberapa saat lalu   sempat terjadi peristiwa yang menggelikan. Ada SMS masuk   yang memberitahukan “ada   kabar gembira”, langsung   dijawab “apa itu?” Dan ketika   dijelaskan bahwa itu bagian   dari iklan, ada penyesalan   supaya jangan bercanda di   nomor ini.   Itulah Ahok, dan inilah gubernur DKI resmi, kalau sudah   dilantik. Dan Jakarta dalam   hal tertentu memerlukan sikap   terbuka, tegas, dan kontinu.   Ahok sangat memiliki modal   untuk itu, dan agaknya zaman   perubahan memberi peluang   yang sangat bagus untuknya.  Keterbukaan yang ditunjukkan   menuntut bersih diri, seperti   yang dikatakan. “Pemimpin   yang tidak ikut main, bisa   bebas menekan, termasuk   memecat yang korup.” Ia benar   dalam hal ini. Orang miskin   jangan melawan orang kaya,   orang kaya jangan melawan   pejabat, adalah kata mutiara kuno yang menemukan   bentuk operasionalnya pada   zaman yang terbuka. Dan ini   dimungkinkan sekarang di Ibu Kota kita, dengan Gubernur Koh Ahok. ●

Ahok Putu Setia  ;   Pengarang, Wartawan Senior Tempo

TEMPO.CO, 26 April 2014

                  

                                                             

Pada saat orang ramai mencari calon wakil presiden yang bermutu-seolah calon presiden yang ada sudah bermutu-saya menjagokan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bukan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Joko Widodo, Aburizal Bakrie, maupun Prabowo. Ahok sebagai presiden. Bahwa ini di luar kebiasaan, itu sudah pasti. Presiden Indonesia, meski tak pernah ditulis dalam konstitusi, tentu "tak biasa" kalau bukan beragama Islam. Bahkan masih dianggap "kurang biasa" kalau bukan dari Jawa. Apalagi "jauh dari biasa" jika keturunan Tionghoa. Orang bisa berpidato bahwa tak ada lagi dikotomi Jawa dan luar Jawa, militer dan sipil, muslim dan nonmuslim, apalagi dikotomi usang: pribumi dan non-pribumi. Tapi itu masih semu. Ahok sudah meninggalkan jauh-jauh dikotomi itu. Ia sudah jadi "manusia Indonesia" yang sebenarnya. Kamis pekan lalu, pada perayaan Paskah yang diadakan Pemerintah Provinsi DKI, Ahok berkata: "Kita ini masih beragama tapi tidak bertuhan." Alasannya? Kelakuan kebanyakan manusia Indonesia, apakah dia pejabat atau bukan, tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kalau boleh saya perpanjang (dan menafsirkan), banyak orang sekarang tak lagi mengindahkan ajaran yang diwahyukan Tuhan, tetapi tetap bangga menyebut beragama. Korupsi merajalela, suap, dan kecurangan terjadi di mana-mana, tetapi label agama dengan bangga masih dipakai. "Ahok pemimpin yang Islami," tulis Akhmad Sahal, kandidat doktor di University of Pennsylvania Amerika, di Twitter. Ahok memang ceplas-ceplos-tapi tidak haha hehe. Di hadapan umat Kristen, dia berkata ihwal sikap yang harus sejalan dengan agama. "Tapi kalau kelakuannya enggak Kristen, copot saja salibnya. Bikin saya malu. Atau KTP-nya dikosongkan saja," katanya. Maksud Ahok tak usah mencantumkan agama di KTP kalau perilaku tak sesuai dengan ajaran agama. Saya dua ribu persen setuju. Agama selama ini lebih sering dijadikan aksesoris belaka. Bukan dihayati. Seperti jam tangan. Benda ini lebih hanya menjadi aksesoris, bukan sebagai pelengkap kebutuhan sehari-hari. Jam tangan yang mahal itu hanya untuk menambah percaya diri pemakainya-jadi, betapa mereka merasa hina tanpa jam tangan yang mahal. Dan Ahok pun jujur mengaku, jam tangannya berharga Rp 20 juta bermerek Tag Heuer. Ada yang lebih mahal, merek Richard Mille, dengan harga Rp 1,4 miliar. Astaga, tapi asli. Adapun Richard Mille yang palsu harganya cuma Rp 5 jutaan dan dipakai Jenderal Muldoko, Panglima TNI. Karena palsu, jam itu pun dibanting di depan wartawan. Nah, itulah aksesoris, bisa dibanting, ditanggalkan, dipakai lagi. Seperti orang beragama tapi bukan bertuhan. Berapa harga jam tangan Anda? Sepuluh tahun lalu saya membeli arloji mahal, harganya Rp 150 ribu. Tapi sudah lima tahun saya tak lagi memakai jam tangan. Saya merasa tak perlu aksesoris yang bernama jam. Saya punya handphone, punya "tablet" yang memang berguna untuk sehari-hari. Semuanya ada penunjuk waktu. Di rumah, setiap ruangan ada jam dinding. Di mobil juga ada. Untuk apa lagi tangan harus digelayuti jam, padahal handphone yang ada jamnya tak pernah lepas di era keranjingan ber-Twitter ini. Di dunia materialistis, orang mengejar aksesoris. Seorang istri pejabat dengan bangga memakai tas Hermes, ratusan juta harganya. Saking mahalnya, dia tak berani menitipkan tas itu kepada orang lain, takut hilang. Tapi dia rela menitipkan anaknya kepada pembantu. Ini satu ciri lagi manusia yang beragama tapi tidak bertuhan. Tas Hermes lebih berharga daripada anak sendiri. Ahok, mana Ahok?  ●