Jakarta: Skenario 2050

Jakarta: Skenario 2050

Nirwono Joga, KETUA KELOMPOK STUDI ARSITEKTUR LANSEKAP INDONESIA

Sumber : SINDO, 19 Desember 2011

Fenomena pemanasan global telah membawa dampak perubahan iklim ekstrem. Perubahan iklim yang tidak menentu memberi akibat nyata berbagai bencana lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Seperti apa kondisi Jakarta pada tahun-tahun 2020, 2030, atau 2050? Bagaimana keadaan Jakarta dalam pusaran fenomena pemanasan global dan perubahan iklim ekstrem? Anomali cuaca yang semakin sulit diduga dan fakta-fakta dampak perubahan iklim kini semakin nyata dalam kehidupan kita. Ironisnya, pembangunan kota yang tak berkelanjutan telah membawa Jakarta ke upaya bunuh diri ekologis (ecological suicide) kota.

Bunuh Diri Perkotaan

Berita bencana lingkungan terus hadir di tengah-tengah kita. Kawasan utara Jakarta telah merasakan dampak kenaikan paras muka laut (2-4 sentimeter per tahun),sementara penurunan muka tanah berkisar 4-26 sentimeter per tahun—tergantung beban lingkungan.Rob (limpasan air laut) menggenangi kawasan utara setinggi 10–100 sentimeter hampir tiap pekan, yang menjorok hingga dua kilometer ke daratan.

Penurunan muka tanah juga terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, seiring penyedotan air tanah yang tak terkendali. Intrusi air laut mengisi rongga-rongga air tanah yang kosong,terdeteksi sudah menyusup hingga 14 kilometer atau sepertiga wilayah Jakarta, sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Pembangunan yang memangsa ruang terbuka hijau (RTH) membuat luas genangan banjir meluas,50% (2002) menjadi 60% (2007).

Melihat kecenderungan di lapangan, di mana daerah resapan air masih kurang,sungai-sungai masih penuh lumpur dan sampah, serta kondisi saluran drainase yang belum terhubung maksimal bisa diperkirakan ancaman pada tahun 2012 menjadi lebih luas lagi daerah yang akan terkena banjir. Perkembangan kota yang mengarah ke timur,barat,dan semakin masif ke selatan secara cepat telah mengurangi luasan daerah RTH dan daerah resapan air terutama di Selatan Jakarta.

Terkini, bencana banjir di Kampung Pulo,Pondok Labu, Jakarta Selatan.Di musim kemarau,Jakarta seperti biasa akan dipenuhi berita kebakaran dan kesulitan air bersih di kawasan padat penduduk.Jadi sebenarnya tidak ada yang baru soal Jakarta,lebih dari 50 tahun kita masih berkutat kepada halhal itu saja: banjir,macet,kemiskinan, dan gusur (BMKG). Lalu apa yang dapat dilakukan?

Kota Hijau

Kota dan kita harus segera melakukan tindakan nyata dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Salah satunya dengan membangun kota hijau. Untuk mewujudkan kota hijau, Jakarta dituntut untuk menerapkan secara bertahap standar lingkungan kota hijau (8 atribut kota hijau). Pertama, perencanaan dan perancangan kota (green planning and design) Jakarta harus meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancang kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau,upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Kedua, pembangunan RTH (green open space) bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai dengan karakteristik Kota Jakarta, dengan target RTH 30% yang terbagi atas RTH Publik 20%,dan RTH Privat 10% (UU No 26/2007: Penataan Ruang). Ketiga, peningkatan kualitas air (dan udara) (green water and air) dengan menerapkan konsep ekodrainase dan zero runoffserta penanaman pohon besar secara massal (UU No 7/2004: Sumber Daya Air dan Perda No 2/2005: Pengendalian Pencemaran Udara).

Keempat, pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (green waste) dengan menerapkan konsep zero waste (reduce,reuse,recycle) secara konsisten (UU No 18/2008: Pengelolaan Sampah). Kelima, pemanfaatan energi yang efisien dan ramah lingkungan (green energy) mulai dari bangunan hingga transportasi (UU No 30/2009: Ketenagalistrikan).

Keenam, pengembangan sistem transportasi massal yang berkelanjutan (green transportation) dan mendorong warga untuk menggunakan transportasi publik ramah lingkungan (busTransJakarta,kereta api), serta berjalan kaki dan bersepeda dalam jarak pendek. Ketujuh, seluruh bangunan publik harus menerapkan prinsip-prinsip bangunan hijau (green building) (UU No 28/2002:
Bangunan Gedung, Perda No 7/2010: Bangunan).

Kedelapan, pengembangan jaringan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang sehat, di mana pertumbuhan komunitas hijau harus lebih dioptimalkan dalam pembangunan kota (green community). ●  

Jokowi untuk DKI-1?

Jokowi untuk DKI-1?

Arswendo Atmowiloto, BUDAYAWAN

Sumber : SINDO, 17 Desember 2011

Dalam seminggu ini, saya pulang ke Solo dua kali memenuhi undangan dua perguruan tinggi yang sedang demam dengan hal yang berkaitan dengan kata kreatif. Saya menggunakan kata “pulang”, dan bukan pergi, karena inilah bahasa percakapan masyarakat Solo untuk menyebutkan mereka yang dilahirkan di kota budaya yang bersemboyan “masa depan Solo adalah kejayaan masa lalu”.

Bahwa kenyataannya saya sudah ber-KTP Jakarta, dan termasuk KTP seumur hidup, tidak menghalangi istilah pulang. Dua kali pula saya bertemu dengan kelompok warga yang melakukan “demo Jawa”— berpawai dengan tertib, sebagian mengenakan busana Jawa—yang bertujuan menahan Wali Kota Jokowi, agar tidak maju dalam pemilihan sebagai gubernur DKI Jakarta. Bagi mereka, posisi DKI-1 adalah godaan politik,bukan dinamika kepemimpinan.

Perahu dan Uang Perahu

Ini peristiwa menarik. Sebagian warga Solo yang nggondeli— melepas kepala tapi menahan ekor—merasakan selama ini kepemimpinan anak pinggiran yang insinyur kayu dan berjualan mebel ini memberi bukti keamanan dan kenyamanan kota, yang juga dijuluki “sumbe pendek”—mudah meledak dalam huru-hara. Bagi sebagian yang lain, yang bukan warga setempat, kehadiran Jokowi melintasi batas geografis kota yang hanya memiliki lima kecamatan.

Prestasi memindahkan 957 pedagang kaki lima yang sudah bercokol sejak zaman Jepang di suatu tempat ke tempat lain dengan damai, bahkan dalam bentuk kirab—iringan pawai kemenangan,dianggap pendekatan yang memenangkan semua pihak.Baik para pedagang mempunyai izin resmi maupun pemda yang diuntungkan dengan pajak. Media massa masih mengulang keberhasilan ini, mana kala di tempat lain terjadi kerusuhan untuk hal yang sama.

Juga ketika masalah kemewahan berlebihan menjadi sorotan, ingatan kepada Jokowi yang tak berganti mobil bekas menjadi perbandingan. Atau bagaimana wong cilik mendapat pelayanan kesehatan gratis, atau pendidikan, sampai pembagian sentra produksi kerajinan rakyat, dan atau juga menaikkan peringkat sebagai kota tujuan wisata. Dibuktikan dengan pengukuhan berbagai penghargaan resmi— termasuk pejabat yang antikorupsi.

Ibarat kata,modal sosial Jokowi lumayan harum dan mendapat apresiasi tinggi. Dalam peta keseluruhan di mana wajah calon atau pemimpin yang mengerikan atau penuh polesan, Jokowi justru tampil sederhana, apa adanya. Ini menjadi pesona yang tak semua kandidat memiliki. Namun, realitas politik dalam alam demokrasi ini bukan hanya modal pesona dan prestasi belaka, melainkan harus ada “perahu”, atau kendaraan politik, yang diusung dan didukung partai politik.Maju sebagai calon perorangan, untuk DKI yang menggiurkan ini sangat riskan.

Dan kandang Jokowi adalah PDIP,yang menemukan wujud keberpihakan pada wong cilik. Namun, agaknya PDIP masih bersikap gendulakgendulik, terbaring antara yes atau no,antara ya dan tidak. Padahal dalam kejaran waktu yang pendek ini,semboyan “lebih cepat lebih baik”— tanpa visual menggulung lengan baju yang memberi kesan menantang—adalah jawaban tegas yang ditunggu.

Akan banyak merugikan kalau soal perahu dan “uang perahu” banyak menghabiskan waktu dan mempertebal sikap ragu, yang justru mengganggu. Kalau saya menggunakan istilah “uang perahu”, karena dalam kosakata Jawa, buruh prau, adalah buruh yang harus dibayar cash, kontan,ketika menyeberangkan penumpang. Ini berbeda dengan buruh batik misalnya, yang biasa dibayar mingguan atau bulanan.

Banjir dan Macet

Sejauh saya tahu—dan yang saya ketahui tidak jauh-jauh amat, atau menurut pendapat saya—dan pendapatan saya masih pas-pasan,atau juga menurut hemat saya—yang memang harus berhemat, modal kepemimpinan dan penampilannya selama ini membuktikan kata kunci: jujur,kerja keras, memihak kepada wong cilik tanpa memerangi orang gede, telah menyatu.

Lebih dari itu,kemampuannya mengelola atau mengoordinasi potensi yang ada merupakan kelihaian yang selama ini jarang diperlihatkan. Kemampuan yang disejajarkan dengan kemauan dalam koordinasilah yang memungkinkan tempat baru bagi para pedagang kaki lima, memungkinkan berubahnya pasar tradisional tanpa menggusur, atau pengadaan KTP dalam satu hari.

Semua ini menunjukkan bagaimana mengoordinasikan kekuatan yang ada. Bahkan kalau DKI selalu diasosiasikan dengan hantu laten bernama macet dan banjir, rasa-rasanya juga soal tidak becusnya pengelolaan kemampuan yang ada.Karena permasalahannya jelas, ahliahlinya lebih dari cukup,dana bukan masalah. Tinggal bagaimana melakukan koordinasi, mempertanggung jawabkan secara transparan, dan memberi prioritas serta yang penting menekuninya secara profesional.

Pendekatan yang sama dan bisa sekaligus dengan penanganan transportasi apakah namanya kereta api yang tiangnya kini mangkrak, atau gedung sekolah yang roboh. Kepemimpinan dan pembenahan DKI sangat menarik. Bukan hanya karena inilah ibu kota kita, bukan karena menjadi pusat segalanya, juga bukan karena anggarannya mencapai sekian triliun belaka, melainkan dan terutama adalah bagaimana mengelola dinamika masyarakatnya yang merupakan keindonesiaan kita.

Kadang saya merasa bahwa ungkapan yang ditertawakan bahwa “Jakarta is my country”mengandung kebenaran dari sisi ini. Pada akhirnya, atau sebenarnya pada awalnya, inilah yang akan kita saksikan bersama. Apakah para elite politik lebih mementingkan kepentingan komunitas intern semata, atau mampu memandang lebih jauh dari batang hidungnya. Dan atau,agar tidak mempertajam dikotomi umum ini, apakah mampu mengelola dua atau tiga kepentingan ini.Dan bisa juga berpuas diri atas frustrasi yang masih memberikan rezeki. DKI menjadi taruhannya. ● 

Berharap Masih Ada Asa pada Tahun 2012

LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 TENTANG METROPOLITAN

Berharap Masih Ada Asa pada Tahun 2012

Sumber : KOMPAS, 15 Desember 2011

Tujuh bulan lagi Pemilu Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta digelar. Selama masa itu, kemungkinan besar pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berani mengambil keputusan strategis. Selain takut risiko, semua pihak juga disibukkan urusan pilkada dan kampanye.

Kondisi kritis ini, jika tidak dicermati secara apik, bisa berdampak signifikan terhadap mobilitas ataupun aktivitas Jakarta sebagai ibu kota negara. Padahal, masih banyak persoalan yang tertinggal pada 2011. Pekerjaan yang belum selesai adalah kemacetan yang kian menjadi, perbaikan transportasi publik yang belum maksimal, banjir dan penyediaan ruang terbuka hijau, serta tata ruang yang tak sinkron dengan infrastruktur lainnya.

Namun, ada juga beberapa catatan positif yang dilakukan pemerintahan Fauzi Bowo selama tahun 2011, yakni perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan. Hasilnya, banyak puskesmas tingkat kelurahan memperoleh ISO 9001:2008. Jumlah puskesmas rawat inap terus bertambah dan semua puskesmas kelurahan bisa melayani perawatan gigi hanya dengan tarif Rp 5.000. Sementara pelayanan terhadap keluarga miskin jumlahnya terus naik dari 2,3 juta warga tahun 2009 menjadi 2,5 juta warga tahun 2010. Tahun 2011 ditargetkan naik menjadi 2,7 juta warga.

Di bidang pendidikan, DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar 27,05 persen dalam APBD. Dalam hal kesejahteraan guru, mereka mampu memberikan gaji hingga Rp 6 juta-Rp 8 juta per bulan.

Buruknya Koordinasi

Namun, ada juga catatan tebal yang harus diperhatikan Fauzi Bowo akibat buruknya koordinasi dan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan kerja proyek gorong-gorong di sisi timur Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Proyek yang pengerjaannya dimulai pada pertengahan Oktober 2011 itu mengakibatkan kemacetan hebat selama berminggu-minggu di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman.

Selain memakan banyak korban pengendara sepeda motor yang terpeleset akibat ceceran tanah dan lubang yang menganga, proyek itu juga menguras energi warga saat melakukan perjalanan. Belum lagi bicara kerugian ekonomi akibat menurunnya produktivitas dan pemborosan energi.

Cara kerja seperti ini mencerminkan koordinasi yang buruk di level pelaksana. Kondisi yang sama sering terjadi dalam hal gali lubang tutup lubang di sejumlah wilayah Jakarta, entah untuk pengerjaan serat optik, pipa PDAM, ataupun gorong-gorong. Tidak heran banyak jalan berlubang, rusak, atau bergelombang di Jakarta.

Padahal, jalan rusak merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan. Simak saja data Operasi Zebra yang berlangsung selama dua pekan, terjadi 200 kasus kecelakaan. Dari jumlah itu, 152 kasus kecelakaan akibat faktor jalan, antara lain 75 kasus karena jalan berlubang, 14 kasus jalan rusak, 38 kasus jalan licin, dan 24 kasus jalan berlubang.

Masalah Banjir

Catatan lain yang tidak boleh dilupakan adalah banjir yang menimpa warga Kampung Pulo, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, yang terjadi sejak Maret 2011 hingga kini. Selain meminta perlindungan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, warga juga meminta Pemprov DKI menghilangkan banjir akibat penyempitan di Sungai Krukut yang menciut dari 4-6 meter menjadi 1-3 meter agar rumah warga RT 09, 10, 11, dan 14 Kampung Pulo tak lagi terendam.

Masalah itu cuma satu contoh kasus. Belum lagi bicara banjir di wilayah lain akibat 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Sementara pada saat sama terjadi curah hujan yang tinggi, kapasitas sungai terus menciut, ditambah rob yang menghadang laju air ke laut.

Selain itu, alih fungsi lahan, sungai, dan situ juga terus terjadi dengan cepat untuk kawasan permukiman ataupun area bisnis. Kondisi ini diperparah oleh besarnya eksploitasi air tanah akibat ketidakmampuan PDAM memasok air bersih secara merata kepada semua warga. Dampaknya, penurunan tanah di Jakarta kian cepat sehingga air kian sulit diserap dan lari ke laut.

Oleh sebab itu, tugas jangka menengah dan panjang Pemprov DKI adalah konsisten menjaga ekosistem. Tidak bisa semua proyek masuk-keluar semaunya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010-2030, seperti proyek Waduk Krukut. Proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2012 itu muncul gara-gara banjir di Kampung Pulo.

Transportasi Publik

Pembangunan fasilitas transportasi publik kondisinya nyaris setali tiga uang. Tetap buruk dan tidak memadai akibat tidak imbangnya antara jumlah perjalanan orang yang mencapai 22,5 juta trip per hari dan pengadaan armada transportasi publik. Akibatnya, sekitar 78 persen warga memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, sisanya memakai bus transjakarta berkapasitas angkut 250.000 orang dan kereta komuter 400.000 orang per hari.

Kemampuan tampung jalan di Jakarta hanya 1 juta unit, sedangkan jumlah kendaraan yang melakukan perjalanan mencapai 3 juta unit. Belum lagi setiap hari bertambah 1.000 sepeda motor baru dan sekitar 300 mobil baru. Praktis jalan di Jakarta nyaris tidak bergerak dan macet sepanjang hari.

Sementara itu, kualitas kriminalitas di Jakarta kian meningkat, tak mengenal waktu, dan tak mengenal strata ekonomi korban. Kejahatan tersadis menimpa mahasiswi Universitas Bina Nusantara, Livia. Korban tak hanya dirampok hartanya, tetapi juga diperkosa dan dibunuh. Selain Livia, masih ada kasus serupa, bahkan pada Rabu (14/12) menimpa seorang pedagang sayur.

Belum lagi kasus mutilasi yang menimpa ibu dan anak di wilayah Jakarta Utara hanya karena diminta dinikahi. Kasus lain yang tak kalah heboh adalah pembunuhan pelajar pemenang olimpiade sains nasional, Christhoper, oleh penganggur hanya karena tergiur telepon seluler.

Semua itu begitu mudah dilakukan oleh pelaku hanya karena tergiur hal sepele. Semoga masih ada asa pada tahun 2012 di kota yang kian sakit dan terasing ini.● (Banu Astono)

Belum Ada Satu Kata Hadapi Kemacetan

LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 TENTANG METROPOLITAN

Belum Ada Satu Kata Hadapi Kemacetan

Sumber : KOMPAS, 15 Desember 2011

Sudah setahun sejak Wakil Presiden Boediono mengeluarkan 20 langkah mengatasi kemacetan di Jabodetabek, yang dikerjakan baru soal penertiban parkir di pinggir jalan, sterilisasi jalur busway, dan penambahan park and ride di dekat stasiun kereta rel listrik.

Sementara benih otoritas transportasi Jabodetabek cuma sebatas dibahas dan dipresentasikan. Dampaknya, kemacetan seakan tidak pernah beranjak dari Jakarta dan sekitarnya. Saban pagi, ribuan atau bahkan jutaan kendaraan dari Bodetabek masih membanjiri Jakarta.

Bahkan, di sejumlah titik masuk ke Jakarta kemacetan masih tampak vulgar. Serbuan kendaraan pribadi ke Jakarta, antara lain, terlihat dari kenaikan volume kendaraan yang masuk Gerbang Tol Jagorawi di Bogor 3-4 persen per tahun. Sementara dari 24.000 kendaraan yang masuk di Gerbang Tol Ciawi sekitar 30 persen melaju pada pagi.

Hal serupa terjadi di Kota Tangerang. Tahun 2010 tercatat 39.081 kendaraan yang menuju Jakarta melalui beberapa jalan. Jumlah ini naik dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Yang lebih mendesak dipikirkan, meroketnya pertumbuhan kendaraan di Jabodetabek. 

Polda Metro Jaya mencatat kendaraan di wilayah hukum Polda sampai Oktober 2011 mencapai 13.122.973 unit, kendaraan pribadi 12,7 juta unit. Padahal, 2009 masih 9,6 juta unit. Eksesnya, angka kecelakaan terus meningkat. Kurun Januari-Oktober 2011, tercatat 6.728 kasus kecelakaan yang menyebabkan 935 orang meninggal. Selama 2010, kecelakaan 8.235 kali, dan 1.048 orang meninggal. Hal ini karena buruknya manajemen angkutan umum, baik untuk mengakomodasi perjalanan komuter maupun perjalanan di dalam Jakarta.

Kecelakaan dan Pelayanan

Pembenahan transportasi angkutan umum darat harus dilakukan karena kenyamanan dan keamanannya masih jauh dari harapan. Sedikitnya ada 877 kendaraan umum—termasuk transjakarta—mengalami kecelakaan pada Januari hingga Oktober 2011. Sebagian besar terjadi lantaran sopir yang ugal-ugalan demi ”kejar setoran”.

Belum lagi kasus pemerkosaan di angkutan umum yang sempat mencuat. Tindakan reaktif diambil jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yakni sebatas menguliti kaca film angkutan umum dan membuat kartu identitas sopir.

Sementara faktor kenyamanan angkutan umum, seperti kualitas pengemudi, keandalan kendaraan, dan kepemilikan angkutan, belum mendapatkan dorongan penuh untuk berubah. Muncul wacana menghapus kepemilikan kendaraan umum pribadi menjadi kepemilikan kolektif, misalnya koperasi atau badan usaha lainnya, sehingga bisa dikontrol sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Selain itu, sistem setoran diganti dengan penggajian awak bus. Hal ini untuk menghindari persaingan tidak sehat di jalanan yang bisa membahayakan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Kondisi trayek yang masih tumpang tindih dan tidak jelas antara angkutan utama dan penyangga juga perlu dibenahi. Kenyamanan dan keamanan angkutan umum merupakan taruhan untuk menarik orang agar mau meninggalkan kendaraan pribadi dan naik angkutan umum. Tanda kehancuran angkutan umum mulai terlihat.

Di Kota Bogor, hanya 15.000 orang memakai jasa bus per hari. Padahal, ada 207 bus besar dan 152 bus dengan kapasitas angkut 12.080. Apabila setiap bus bisa pergi dua kali ke Jakarta, paling tidak tersedia 24.000 kursi. Di Kota Tangerang, jumlah penumpang angkutan umum juga terus turun, dan kini tinggal 40 persen dari kapasitas angkut.

Kapasitas Angkut Stagnan

Kesemrawutan manajemen angkutan umum terlihat dari kapasitas angkut yang cenderung stagnan. KRL, misalnya, masih berkutat di angka angkut 400.000 orang per hari. Padahal, Wapres menargetkan 1,2 juta orang per hari terangkut pada 2014. Namun, target itu akhirnya diundur jadi 2019. Itu pun dengan catatan jika ada komitmen dari semua pihak untuk memajukan KRL. Sejumlah perubahan KRL tahun ini, seperti sistem operasi tunggal dan jalur lingkar, memang mendesain KRL mendekati pola pengangkutan kereta komuter ideal. Namun, ini tak serta-merta mendongkrak signifikan daya angkut.

Harapan bertumpu pada pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 yang menugaskan PT KAI untuk mengurus sarana dan prasarana jalur lingkar Jabodetabek.

Sementara bus transjakarta tahun ini secara efektif beroperasi di dua jalur baru, yakni koridor 9 dan 10. Namun, pembukaan jalur baru tidak serta-merta meningkatkan kualitas dan pelayanan busway. Seperti KRL, jadwal kedatangan busway masih acak-acakan. 

Terobosan untuk menempatkan pemantau bus di koridor 1 belum terlampau efektif untuk memberikan kepastian kepada penumpang. Berbagai persoalan yang perlu dibenahi ini membuat daya angkut transjakarta masih stagnan.

Pertambahan penumpang umumnya terjadi karena ada pembukaan jalur baru. Dengan jumlah bus 525 unit, kapasitas angkut transjakarta berkisar 350.000 per hari atau 89 juta per tahun. Jika digabungkan antara KRL dan transjakarta, kapasitas angkut sehari berkutat di 750.000-800.000 perjalanan. Padahal, angka perjalanan di Jakarta ditaksir tidak kurang dari 20 juta per hari. Perlu solusi cerdas untuk menyelesaikannya sebelum sebagian besar warga kota ini menjadi ”stroke”. ●

(Antony Lee/Pingkan Elita Dundu/Ratih P Sudarsono/Agnes Rita Sulistyawaty)

Jangan Lupa Manusianya

LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 TENTANG METROPOLITAN

Jangan Lupa Manusianya

Sumber : KOMPAS, 15 Desember 2011

Kesehatan adalah kekayaan yang sesungguhnya, bukanlah kepingan-kepingan perak atau emas. Namun, seseorang yang mengabaikan pendidikan juga akan lumpuh sampai akhir hidupnya.

Filsuf asal India, Mahatma Gandhi, dan filsuf Yunani kuno, Plato, sudah mengingatkan itu berabad-abad lalu.

Tak heran, tahun 2011 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya melakukan sejumlah perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Hal ini terlihat dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2011. Di bidang pelayanan pendidikan, alokasi APBD Jakarta bahkan melampaui amanat Undang-Undang Dasar, yaitu sekurang-kurangnya 20 persen.

Alokasi anggaran pendidikan di DKI tahun 2011 mencapai 27,05 persen. Dengan anggaran sebesar itu, DKI mampu memenuhi kebutuhan pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Kesejahteraan guru pun terus ditingkatkan. Saat ini, total penghasilan guru di Jakarta berkisar Rp 6 juta-Rp 8 juta per bulan. Ini merupakan take home pay tertinggi di Indonesia.

Kemajuan layanan pendidikan dapat dilihat dari indikator tingkat kelulusan. Tahun 2011, tingkat kelulusan untuk SD sebesar 100 persen, SMP 99,99 persen, SMA 99,53 persen, dan SMK 99,87 persen.

Sektor kesehatan, meski tidak dialokasikan anggaran sebesar pendidikan, juga menunjukkan perbaikan. Membaiknya pelayanan kesehatan di puskesmas adalah salah satu indikatornya.

Tahun 2011, sebanyak 49 puskesmas kelurahan di DKI Jakarta menerima ISO 9001:2008 atas kualitas pelayanan yang diberikan. Ditambah dengan capaian tahun sebelumnya, sebanyak 85 puskesmas kelurahan di DKI sudah meraih ISO dari total 338 puskesmas.

Jumlah puskesmas kecamatan yang menerapkan rawat inap pun terus bertambah. Pada tahun 2010 hanya ada tiga puskesmas, tetapi pada tahun 2011 bertambah enam puskesmas.

Kini, semua puskesmas kelurahan juga telah mampu memberi layanan klinik gigi dengan tarif yang relatif murah, yakni Rp 5.000.

Layanan poli rawat jalan di puskesmas kelurahan juga semakin bertambah dengan jumlah pengunjung yang semakin meningkat.

Sementara itu, untuk RSUD, Pemprov DKI menargetkan semua rumah sakit daerah meraih ISO 9001:2008 dan melakukan akreditasi 16 jenis layanan untuk meraih akreditasi pelayanan lengkap.

Sementara itu, terkait dengan pelayanan kesehatan keluarga miskin, jumlah penerima layanan kesehatan keluarga miskin meningkat dari 2,3 juta warga pada tahun 2009 menjadi 2,5 juta warga pada tahun 2010. Tahun 2011, Pemprov DKI menargetkan 2,7 juta warga dapat dilayani melalui program untuk keluarga miskin ini. Target ini hampir tercapai.

Layanan kesehatan yang baik tentunya akan berdampak pada peningkatan usia harapan hidup. Dalam tiga tahun terakhir, usia harapan hidup warga Jakarta memang mengalami peningkatan. Tahun 2010, rata-rata usia harapan hidup pria di Jakarta 74,3 tahun dan wanita 77,9 tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2011 nanti juga bisa lebih memastikan keberhasilan DKI. Tiga tahun terakhir, DKI memang terus mengalami peningkatan. Tahun 2010, IPM mencapai 77,8. Angka itu tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia.

Jangan Proyek Semata

Meskipun demikian, terlepas dari sejumlah capaian itu, masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus dilakukan DKI pada tahun 2012.

Wajah suram pendidikan di DKI masih banyak terlihat. Perbaikan fisik yang menjadi fokus dinas pendidikan ternyata tidak sepenuhnya berjalan lancar. Sejumlah bangunan yang baru saja direhabilitasi ternyata berkualitas tidak baik. Contoh paling baru, runtuhnya plafon ruang kelas III SD Negeri Kelapa Dua 03 Pagi di Kecamatan Kebon Jeruk, 7 Desember lalu.

November lalu, ambrolnya plafon SDN 01 di Jalan Utan Kayu bahkan melukai 10 siswa. Plafon SDN 13 Pagi/SDN 14 Petang di Jalan Pondok Gede juga runtuh pada bulan sama. Keduanya juga baru direnovasi dalam 1-2 tahun lalu. Sebelumnya, pada Mei, kanopi SDN 02 Kwitang, Jakarta Pusat, juga ambrol dan menghancurkan kantin.

Kasus pembakaran ruang kelas oleh siswa di SMAN 19 adalah indikasi lain bahwa masih ada yang salah dengan sistem pendidikan yang dijalankan. Ini belum lagi jika bicara soal kekerasan di kalangan pelajar.

Tidak sedikit pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam. Tawuran antarsekolah juga masih saja terjadi dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Sepanjang tahun 2011, setidaknya empat siswa tewas akibat kekerasan di kalangan pelajar.

Padahal, fenomena tawuran sudah berlangsung lebih dari 30 tahun di Jakarta. Artinya, sistem untuk menekan tawuran masih jalan di tempat.

Korupsi di dunia pendidikan pun menjadi catatan tersendiri. Skandal dana BOS/BOP yang diungkap Indonesia Corruption Watch di sejumlah sekolah adalah contohnya.

Evaluasi juga perlu dilakukan pada proyek-proyek pembangunan fisik sarana kesehatan masyarakat. Meskipun dari sisi kuantitas jumlahnya semakin banyak, hal ini belum meningkatkan kualitas mental masyarakatnya.

Jakarta ternyata tergolong tinggi dalam hal gangguan mental dan emosional warganya, seperti depresi dan perilaku agresif. Jumlah penderita gangguan jiwa ringan naik dari 159.029 orang pada tahun 2010 menjadi 306.621 orang pada triwulan kedua tahun 2011. Gangguan jiwa juga lebih banyak menimpa warga usia produktif, 20-40 tahun.

Para ahli kesehatan jiwa bahkan menilai bahwa Jakarta sudah terlambat untuk membangun kota yang bisa menyehatkan jiwa warganya. Lingkungan permukiman yang tidak sehat karena kepadatan dan sanitasi yang tidak memadai adalah beberapa penyebabnya.

Kemacetan parah di jalan yang hampir setiap saat ditemui warga Jakarta memperparah hal itu. Ini belum lagi beban hidup di kota yang sangat berat. Sementara ruang terbuka hijau sebagai oase warga untuk melepas kepenatan kian tergusur oleh gedung-gedung.

Tak heran, toleransi semakin menurun dan tawuran, kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, perceraian, serta bunuh diri kerap terjadi. Jika tahun mendatang perencanaan kota yang sehat jiwa tidak segera dijalankan, bukan tidak mungkin fenomena gunung es ini bisa meledak dan memunculkan kekacauan sosial.

Sosialisasi nilai-nilai melalui dunia pendidikan menjadi penting. Peran keluarga dalam pendidikan juga menjadi vital. Pemprov DKI Jakarta selaku pembuat kebijakan perlu membuat terobosan. Pembangunan harus sampai menyentuh mental manusianya, tidak cukup sekadar menjadi proyek. ●

(M Clara Wresti/Fransisca Romana)