Merindukan Rumah yang Manusiawi

Merindukan Rumah yang Manusiawi Amanda Putri Nugrahanti  ;   Wartawan KOMPAS

                                                    KOMPAS, 22 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tempat tinggal bagi warga kota bukan hanya persoalan fisik, melainkan juga menjadi tempat merajut kehidupan sosial. Kualitas hidup warga menentukan hidupnya sebuah kota. DKI Jakarta, dengan penduduk 10 juta jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik memiliki angka kepemilikan rumah sendiri paling rendah, yaitu hanya 51,09 persen. Hanya separuh warga Jakarta yang memiliki rumah sendiri. Sisanya menyewa, menumpang, atau tinggal di tempat-tempat ilegal. Padahal, kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok. Kian banyak warga masyarakat berpenghasilan rendah semakin tidak mampu membeli rumah. Warga yang termarjinalkan ini semakin tidak berdaya ketika mereka terpaksa tinggal di wilayah-wilayah ilegal, seperti kawasan yang seharusnya merupakan ruang terbuka hijau, bantaran kali, atau lahan-lahan yang ditelantarkan. Penggusuran pun tidak terhindarkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, sepanjang 2015 terjadi 113 penggusuran paksa di Jakarta. Dari jumlah tersebut, 10 penggusuran dilakukan untuk pembangunan waduk, 37 untuk normalisasi sarana perairan, 13 untuk pembangunan jalan, 43 untuk penertiban, 4 untuk ruang terbuka hijau, dan sisanya untuk properti swasta/badan usaha milik negara (BUMN), pembangunan MRT, dan fasilitas umum lain. Pengacara publik LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy, mengatakan, tahun 2016 diperkirakan jumlah penggusuran di Jakarta lebih rendah dibandingkan tahun 2015 karena menjelang pilkada. Namun, tren penggusuran cenderung sama. Pemerintah masih kerap menggunakan kekerasan sebagai jalan utama dan juga melangkahi hukum meskipun warga sudah mengajukan sengketa di pengadilan. Berdasarkan catatan LBH Jakarta, ada 4.000 keluarga yang tergusur hingga Oktober 2016. Lokasi penggusuran juga sering menyerang tempat yang sebenarnya sudah menjadi komunitas yang mapan. "Alangkah lebih baik jika pemerintah melakukan pendekatan partisipatif tanpa menggusur paksa sebagaimana dijanjikan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama saat kampanye dulu," ujar Alldo. Sebagian warga yang dipindahkan ke rumah susun pun mengeluhkan peningkatan pengeluaran dan penurunan pendapatan karena lokasi yang semakin jauh. Karena itu, seharusnya relokasi warga menjadi solusi terakhir jika kondisi lahan tidak memungkinkan untuk direvitalisasi. Itu pun harus dilakukan dengan standar yang ketat, sesuai standar hak asasi manusia. Selain itu, sistem di rumah susun memungkinkan warga menyewa selama dua tahun, dengan syarat perpanjangan atau pemberhentian sepihak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini melanggar hak warga atas keamanan bermukim. Persoalan lain, banyak warga yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di suatu lokasi sulit mendapatkan sertifikat kepemilikan atas lahan tersebut. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional juga tidak menerbitkan sertifikat untuk pemerintah sebagai bukti bahwa pemerintah memiliki suatu bidang tanah. Tercatat, hanya sekitar 50 persen tanah negara yang bersertifikat. Guru Besar Tata Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Johan Silas, dalam diskusi di harian Kompas, mengatakan, paradigma mengenai penyediaan perumahan harus diubah. Bukan lagi housing for people, tetapi housing by people. Penyediaan rumah berdasarkan kebutuhan warga. Johan membagi penggusuran menjadi dua. Pertama, penggusuran yang memang vital dalam kaitan dengan prasarana kota, tetapi bukan berarti manusianya harus dibuang. Kedua, penggusuran karena tempat itu sekadar jelek, dianggap mengganggu estetika kota, yang seharusnya tidak harus digusur. "Menurut saya, apa yang bisa diperbaiki, perbaikan adalah prioritas pertama karena warga sudah berinvestasi di tempat itu. Tetapi kalau dia harus pergi, warga tidak boleh dibuang begitu saja," katanya. Kampung bisa saja dibuat di rumah susun. Yang harus menjadi perhatian, di dalam kampung sudah terbentuk interaksi sosial yang sulit terbentuk kembali ketika warga tercerai berai. Rumah susun tidak hanya harus dekat dengan tempat mereka biasa tinggal, tetapi juga harus ada fasilitas-fasilitas untuk warga membentuk komunitas, karena ciri-ciri warga ini sangat guyub, komunal, dan bertetangga. "Kepala daerah harus sensitif kepada rakyatnya. Lihat kebutuhan warga. Misalnya warga di bantaran sungai terpaksa dipindah, mereka harus dipindahkan bersama, kemudian di rumah susun bisa didesain bersama dengan calon penghuni lain menjadi seperti saat mereka ada di kampung," ujar Johan. Intinya, pada pelibatan masyarakat dalam berbagai rencana pembangunan atau penataan. Yang terjadi di Jakarta selama ini, aspirasi masyarakat cenderung diabaikan. "Yang kita lupa, yang kita lihat adalah puncak gunung es, bawahnya yang tidak terlihat. Jakarta melupakan rakyat bawah," ujar Johan. Padahal, Jakarta juga membutuhkan rakyat bawah. Jakarta apakah bisa berjalan tanpa masyarakat kelas bawah yang dianggap underclass? Tidak mungkin. "If the poor people work for the city, make the city work, why can not the city work for the poor people?" ungkap Johan. Diakui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program kerjanya belum memiliki konsep penataan perkampungan yang manusiawi, yang ramah terhadap warga miskin. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) masih memfokuskan program pada penataan hunian liar dengan cara merelokasi warga ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Melihat catatan DPGP DKI Jakarta, penataan kawasan hunian liar itu banyak dilakukan di titik-titik bantaran kali. Kepala DPGP DKI Jakarta Arifin menjelaskan, program penataan itu dilakukan untuk mewujudkan DKI Jakarta tertib dari masalah hunian liar. Penataan dilakukan di seputaran kali untuk mengurangi permasalahan banjir di Jakarta melalui penataan kali, waduk, danau, sungai, dan embung. Masalah memindahkan warga dilakukan dengan menyediakan rumah susun. Sayangnya, penyediaan rusun itu tidak secepat program penataan kali. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmin, setuju jika tugas pemerintah sebenarnya membuat standar kualitas kehidupan warga kelas menengah ke bawah menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan. Merelokasi warga, bukan memindahkan lalu memberikan rumah, karena rumah tidak cukup. Yang harus diberikan adalah keberlangsungan kehidupan sosial budaya mereka. ●

Mendobrak Kebiasaan, Meraih Mimpi Amanda Putri Nugrahanti  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 22 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

DI ruang seluas 2,5 meter x 3 meter di Canden, Kota Salatiga, Jawa Tengah, kakak beradik Arfi’an Fuadi (28) dan M Arie Kurniawan (23) beserta timnya mendesain ”jet engine bracket”, salah satu komponen pengangkat mesin pesawat. Desain ini keluar sebagai juara pertama dalam kompetisi desain tiga dimensi yang diadakan General Electric dan GrabCAD. Mereka mengalahkan kompetitor yang bertitel doktor dan lulusan universitas terkemuka dunia. Ini adalah kali pertama dua putra dari pasangan Akhmad Sya’roni dan Arumi ini mengikuti lomba, tetapi tanpa diduga mereka keluar sebagai juara pertama. Mereka mengalahkan para peserta dari 56 negara dengan total 700 desain. Arfi’an dan Arie dapat membuat desain yang jauh lebih ringan 84 persen, dari 2 kilogram pada komponen asli menjadi hanya 327 gram. Namun, semua itu mereka raih bukan secara instan. Semuanya melalui perjuangan panjang mereka bergelut di dunia design engineering. Bertahun-tahun sebelum mengikuti lomba, mereka sudah dipercaya banyak perusahaan asing untuk mendesain berbagai produk. Salah satu desain yang mereka buat adalah pesawat ringan (ultralight aircraft) untuk sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Semua bermula ketika Arfi’an lulus dari SMK Negeri 7 Semarang tahun 2005 dan mencoba berwirausaha. Banyak hal dia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari berjualan susu segar keliling Kota Semarang, menjaga tambal ban, menjaga bengkel, hingga menjadi tukang cetak foto. Hingga tahun 2009, dia bekerja di Kantor Pos sebagai penjaga malam. ”Walaupun saat itu hanya menjadi penjaga malam, saya punya mimpi yang besar. Saya tak mau hidup begini-begini saja. Saya ingin berbuat sesuatu yang bisa mengubah hidup saya dan keluarga,” kata Arfi’an. Gaji pertamanya di Kantor Pos digunakan untuk membeli komputer bekas senilai Rp 1,5 juta. Itu pun masih ditambah dari tabungan ayahnya dan kebaikan hati kerabatnya yang memberi hard disk bekas. Memiliki komputer saat itu adalah kemewahan baginya. Sebelumnya, Arfi’an belajar menggunakan komputer dengan meminjam komputer milik sepupunya. Karena kerjanya bagus, dia mulai dipercaya menjadi petugas di loket pengiriman. Sambil bekerja, Arfi’an, yang menyenangi dunia desain sejak kecil, mencoba-coba mengakses situs freelance. Ada banyak proyek yang ditawarkan di situs tersebut. Dia mulai memberanikan diri menggarap proyek yang ditawarkan. Fokus pada proyek Seiring waktu, pekerjaan pun semakin banyak berdatangan. Arfi’an memberanikan diri untuk fokus pada pekerjaan barunya di dunia desain dan memutuskan keluar dari Kantor Pos. Hampir semua proyek yang ditawarkan dia sanggupi. Mulai dari mendesain gantungan kunci, kaus tangan, anting-anting, sasis mobil, engine bracket, hingga pesawat ringan. Hingga kini, setidaknya 150 proyek sudah dia kerjakan bersama adiknya. Arie, si adik, yang lulus dari SMK Negeri 2 Salatiga, juga tertarik mengikuti jejak kakaknya. Mereka mendirikan DTECH-ENGINEERING, usaha jasa desain dan engineering. Karena banyaknya proyek yang harus digarap, mereka lalu mempekerjakan dua orang untuk membantu proses riset dan desain. Apa yang mereka alami tak selalu mulus. Tahun 2012, Arfi’an dan Arie ditipu seorang pemberi proyek dari AS. Proyek mereka diterima, tetapi pembayaran tidak juga dilakukan. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan langkah mereka. Tahun 2013, Arfi’an bekerja sama dengan warga AS menggarap proyek Coco Pen, pulpen eksklusif yang dibuat dari aluminium solid dan batok kelapa. Produksinya dilakukan di Salatiga. Mereka menjual produk tersebut di www.kickstarter.com dalam jumlah terbatas. Target mereka hanya memproduksi 500 Coco Pen dan kini sekitar 300 Coco Pen sudah terjual ke seluruh penjuru dunia dengan harga 79-99 dollar AS per unit. Selain itu, mereka juga membuat Puter Pen, pulpen dari titanium yang dibuka dengan cara diputar. Berbeda dengan Coco Pen, penutup Puter Pen tak akan dapat terlepas dari badannya. Keduanya merupakan produk kerajinan tangan dan eksklusif yang dibuat oleh dua tenaga kerja mereka. Membangun rumah Hasil kerja keras mereka sudah dirasakan dampaknya. Mereka bisa membangun rumah untuk orangtua yang sebelumnya berdinding kayu dan atapnya bocor. Mereka juga membeli mobil dan lahan untuk membangun kantor DTECH-ENGINEERING serta tempat untuk membuat Coco Pen, Puter Pen, dan produk lainnya. ”Awalnya, kami melakukan ini semua untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kini uang bukan lagi yang utama. Saya tertantang mempelajari hal baru, membuat hal baru, dan mendapat informasi baru. Betapa banyak peluang dan kesempatan di pasar global yang bisa kita raih kalau mau berusaha,” kata Arfi’an. Dia mencontohkan saat sebuah perusahaan besar memintanya menggarap proyek. Mereka dapat mempelajari strategi perusahaan tersebut, bagaimana standar kualitas mereka, bagaimana kontrol mereka terhadap produknya, termasuk bagaimana mereka memandang konsumen. ”Kami belajar banyak sekali dari mereka. Perusahaan-perusahaan besar itu memiliki bagian riset dan pengembangan sendiri. Namun, mereka kadang ingin mendapat opini kedua dari pihak lain yang tidak terbelenggu rutinitas dan biasanya justru bisa menghasilkan sesuatu yang baru,” ujar Arfi’an. Melalui apa yang mereka lakukan, mereka ingin membuka mata anak muda untuk mau berbuat sesuatu di luar kebiasaan. Kita bekerja tak harus di kantor dan mendapat gaji bulanan layaknya pegawai. Asalkan memiliki kemauan dan bekerja keras, mereka percaya apa pun dapat diraih. ”Modal kami awalnya hanya keras kepala, mau belajar, dan anti mainstream,” kata Arie. Oleh karena itu, sejak tahun lalu, mereka membuka kelas gratis bagi siapa pun yang ingin belajar mengenai design engineering atau mengenai pasar global. Anak muda pun berdatangan ke rumah mereka. Dari setiap proyek yang mereka garap, hanya satu proyek yang dibuat untuk perusahaan lokal. Arie mengatakan, perusahaan di Indonesia masih belum bisa menerima latar belakang mereka yang lulusan SMK, bukan perguruan tinggi. Kini, uang tidak lagi menjadi masalah, tetapi mereka tetap ingin kuliah. Sekarang masalahnya justru waktu mereka yang habis untuk menggarap pesanan. ”Tidak apa-apa, mungkin jalan kami memang harus seperti ini. Oleh karena pasar lokal belum dapat menerima, kami harus go global. Setelah itu, kami percaya, pasar Indonesia akan mengikuti,” ujar Arfi’an. ●