Figur Pasca-Setnov dan Pemulihan DPR

Figur Pasca-Setnov dan Pemulihan DPR Laode Ida ;  Wakil Ketua DPD 2004–2014;  Komisioner Ombudsman RI

                                                   JAWA POS, 15 Desember 2017

                                                           

MUNDURNYA Setya Novanto (Setnov) dari jabatan ketua DPR telah memenuhi harapan sebagian warga bangsa yang selama ini ”geregetan” bercampur kesal akibat status tersangkanya oleh KPK. Pengunduran diri Setnov itu agaknya memang dilakukan dengan segala keterpaksaan. Sebab, dia sudah sangat sulit menghindar dari jeratan lembaga antirasuah tersebut untuk menghuni rumah tahanan (rutan). Yang menarik sekaligus menuai kritik dari pengunduran diri Setnov adalah adanya surat waris untuk takhta ketua DPR. Melalui suratnya, Setnov merekomendasi Aziz Syamsudin, kader muda Golkar yang saat ini menjadi ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, untuk menggantikannya sebagai ketua DPR. Sebagai ketua umum Partai Golkar, kendati sudah berada di rutan KPK, tentu wajar-wajar saja Setnov mengeluarkan rekomendasi itu. Suara kritis atas surat Setnov datang bukan dari DPR. Bukan pula dari masyarakat luas. Melainkan intern Golkar. Intinya, surat Setnov itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART Partai Golkar tentang pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian alat kelengkapan di DPR/ MPR yang harus diputuskan dalam pleno DPP Golkar. Aziz Syamsudin, menurut versi kelompok yang kritis itu, belum menjadi ketetapan pleno Golkar. Apakah kemudian Golkar tetap mengangkat Aziz (atau bukan) untuk jadi ketua DPR, tentu itu jadi ranah intern Golkar. Sebab, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) secara tegas mengatur, kewenangan pergantian pimpinan alat kelengkapan yang sejak awal ditetapkan dari unsur parpol tetap menjadi hak parpol yang sudah menempati pos jabatan itu. Jadi, siapa pun yang diusulkan Golkar sebagai ketua DPR nanti tak akan pernah dipersoalkan oleh parpol lain. Golkar pun sebagai parpol besar yang memiliki sejarah dan pengalaman panjang dalam perjalanan negara ini tentu memiliki sejumlah kader yang selalu siap menjadi pemimpin, termasuk untuk menggantikan posisi Setnov di DPR. Tetapi, bukan itu yang mau dibahas dalam artikel singkat ini. Melainkan terkait dengan hak publik dalam pemosisian figur ketua DPR yang sepertinya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UU MD3, tapi rasa-rasanya dianggap perlu dipertimbangkan. Sebab, jabatan ketua DPR merupakan posisi tertinggi sebagai pengejawantahan rakyat yang berdaulat sekaligus simbol tertinggi dari marwah rakyat. Posisi mulia ketua DPR pada hakikatnya merupakan simbol dari kemuliaan rakyat, begitu pula sebaliknya. Pengalaman selama ini menunjukkan, terutama dengan tampil- nya figur Setnov dengan segala perilakunya yang ditonton publik, termasuk disaksikan atau diketahui oleh sebagian masyarakat dunia, rasa-rasanya citranya bukan memuliakan rakyat. Melainkan justru sangat mencederai hati rakyat, menginjak-injak martabat rakyat. Bahkan, pada tingkat tertentu ada yang mengatakan bahwa negara ini telah secara berangsur kehilangan kesakralannya akibat bercokolnya figur-figur pejabat pusat dan daerah yang bermasalah. Mereka yang terjerat kasus hukum, baik yang tersangka, terdakwa, maupun terpidana, hanyalah sebagian dari penyokong yang turut mendesakralisasi negara dan menginjak-injak hakikat martabat bangsa ini. Sebagian lain mempertontonkan derajat moralitas yang rendah, termasuk di dalamnya yang membela para koruptor secara terbuka dan lantang menyerang KPK. Yang mau dikatakan di sini, sebenarnya para pengambil kebijakan di parpol (Golkar) dan juga DPR secara keseluruhan harus menyadari bahwa mengangkat pimpinan atau tepatnya ketua DPR tidak bisa dilakukan hanya dengan sembarang menunjuk figur. Melainkan harus berdasar beberapa pertimbangan yang berorientasi lebih jauh dan mulia. Intinya, ketua DPR yang baru seharusnya dipilih dalam rangka pemulihan citra DPR ke arah yang lebih baik dan pada saat yang sama menjadikan martabat rakyat termuliakan. Sebab, harus disadari, faktor citra ketua DPR akan secara langsung menentukan perubahan citra kelembagaan dan harga diri rakyat. Dalam kaitan itu, penetapan siapa yang akan diusung untuk jadi pengganti Setnov seharusnya mempertimbangan beberapa faktor. Pertama, figur anggota DPR yang harus bebas dari kasus moral dan hukum. Pihak penentu di Golkar harus memiliki kesadaran awal sebagai negarawan penyelenggara negara untuk menjadikan pimpinan DPR tidak terbebani berbagai kasus moral dan hukum lagi. Dengan begitu, yang bersangkutan lebih bebas melangkah dalam memimpin lembaga tinggi negara. Kedua, figur anggota DPR yang telah menunjukkan keberpihakannya dalam membangun parlemen dan pemerintahan yang bersih. Tracking jejak figur-figur seperti itu harus dimunculkan. Saya percaya Golkar sebagai partai besar memiliki stok kader yang banyak sehingga tak akan kesulitan untuk menemukannya. Ketiga, figur anggota DPR yang memiliki keberpihakan dan mewakili nurani mayoritas rakyat. Bukan figur yang berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu. Keempat, figur anggota DPR yang komunikatif di lintas parpol di intern DPR maupun dengan publik secara luas. Tak jarang, komunikasi yang buruk dari figur pimpinan menjadikan lembaga itu tercitrakan secara buruk. Begitu juga sebaliknya, komunikasi publik yang baik akan menjadikan lembaganya tercitrakan baik. Menghadirkan figur ideal seperti itu sebenarnya sangat tidak sulit untuk  dilakukan. Apalagi jika para penentu Golkar meminta publik untuk memberikan masukan secara langsung soal siapa-siapa yang memenuhi kriteria tersebut. Itu semua terkait dengan soal teknis. Sekarang tinggal apakah Golkar mau menunjukkan kontribusi besar untuk melakukan pemulihan citra DPR di mata publik. Atau, apakah Golkar mau mengembalikan hakikat martabat rakyat yang diwakili politisi di DPR negara ini. ●