Kerja yang Belum Usai

Kerja yang Belum Usai M Hernowo  ;   Litbang KOMPAS

                                                    KOMPAS, 20 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kerja, kerja, dan kerja. Itulah kata kunci Presiden Joko Widodo. Selama dua tahun pemerintahannya, hasil kerja itu mulai terlihat terutama di bidang infrastruktur. Program yang sempat disangsikan sejumlah kalangan, seperti pengampunan pajak, sejauh ini hasilnya tidak mengecewakan. Namun, riak yang diawali kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan ada pekerjaan yang tak boleh dilupakan dan dilalaikan sedikit pun, yaitu menjaga semangat kebangsaan. Persatuan dan keragaman menjadi dua hal yang tak bisa dilepaskan dari bangsa Indonesia. Kesadaran tentang keberagaman sebenarnya telah muncul sejak lama di Nusantara. Kesadaran itu, antara lain, membuat Bung Karno dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945 menegaskan, Indonesia didirikan untuk semua orang dan bukan kelompok tertentu. Jauh ke belakang lagi, Hayam Wuruk yang beragama Hindu dan Gadjah Mada yang beragama Buddha telah mempraktikkan keberagaman melalui kerja sama dengan baik hingga membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Namun, kemunculan sejumlah aksi intoleran dan mencederai kebinekaan belakangan ini mengindikasikan ada masalah dalam keberagaman kita. Sinyalemen ini juga muncul dalam hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Dalam skala 1 hingga 5-dengan semakin besar angkanya, ketahanan nasional Indonesia semakin baik- indeks ketahanan nasional tahun 2016 berada di angka 2,60. Capaian ini lebih baik dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2015 dengan skor 2,55 dan 2010 di posisi 2,43. Meski indeks ketahanan naik, hal yang perlu lebih diperhatikan dari hasil kajian Lemhannas itu adalah indeks gatra ideologi yang terus turun sejak 2010. Pada 2016, indeks gatra ideologi berada di posisi 2,06, turun dari 2,31 pada 2010. Gatra ideologi ini memiliki sejumlah variabel, seperti toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, kebebasan yang taat hukum, solidaritas sosial, dan persatuan bangsa. Sejumlah sebab Ideologi merupakan pengikat warga dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu dalam negara yang bernama Indonesia. Turunnya gatra ideologi menjadi ancaman dari kelangsungan bangsa Indonesia. Ada banyak hal yang ditengarai ikut menyebabkan turunnya indeks gatra ideologi, seperti lebarnya kesenjangan kemakmuran masyarakat. Pada saat yang sama, rakyat juga semakin dilelahkan oleh proses dan kinerja lembaga demokrasi yang belum optimal menyuarakan dan memperjuangkan suara mereka. Demokrasi makin dipandang hanya menguntungkan elite politik. Kegelisahan ini dirasakan sebagian kelas menengah Indonesia, terutama kelas menengah yang baru tumbuh atau yang tersingkir karena persaingan. Dalam konteks Indonesia, ketika kelas tidak menjadi kesadaran yang terbuka seperti yang ada di negara-negara Barat, kegelisahan ini umumnya lalu diekspresikan ke masalah agama. Pada saat sama, globalisasi yang didorong perkembangan teknologi komunikasi memicu persoalan lain. Kini, masyarakat dapat langsung berkomunikasi dan menerima informasi dunia luar tanpa terlebih dahulu melewati seleksi dari agen-agen tradisional seperti kiai dan ulama. Kebebasan berekspresi dan berkomunikasi yang tumbuh di era Reformasi membuat media sosial menjadi masalah lainnya. Jalan keluar Dalam kondisi seperti ini, pembangunan infrastruktur yang diintensifkan oleh Presiden tetap perlu diteruskan. Kebijakan itu menjadi salah satu jalan meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Namun, di saat yang sama, langkah konkret untuk menjaga tenunan kebangsaan dan persatuan perlu lebih diintensifkan. Dukungan perlu lebih diberikan kepada kelompok-kelompok moderat yang selama ini aktif menjaga keindonesiaan. Di saat yang sama, sikap tegas perlu ditunjukkan terhadap yang mengganggu keberagaman dan persatuan. Demokrasi juga perlu dipastikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya elite. Dengan dukungan rakyat dan legitimasi pemerintahan yang kuat, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mestinya bisa memimpin bangsa Indonesia menyelesaikan berbagai tantangan tersebut. ●

Transformasi Sistemik Indonesia 2014

Masyarakat Sipil sebagai Katup Pengaman M Hernowo  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  27 Desember 2013

  

MASYARAKAT sipil. Itulah jawaban yang muncul jika ditanya siapa pembuat tonggak-tonggak besar bangsa Indonesia? Pancasila, UUD 1945, dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan visi dan produk masyarakat sipil. Masyarakat politik biasanya hanya pengambil manfaat dari gerakan yang dimulai masyarakat sipil, seperti terlihat dari gerakan Reformasi 1998 yang awalnya dimulai masyarakat sipil. Sejarah Indonesia juga melahirkan banyak tokoh yang menjadi mercusuar masyarakat sipil. Kebesaran Presiden Abdurrahman Wahid yang bergema sampai sekarang lebih merupakan buah kiprahnya di masyarakat sipil, bukan masyarakat politik. Gerakan masyarakat sipil memiliki dua ciri, yaitu kesukarelaan dan tak punya kepentingan langsung dengan kekuasaan politik. Indische Partij yang berdiri Desember 1912 sebagai partai politik pertama di Hindia Belanda, esensi sebenarnya adalah gerakan masyarakat sipil. Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno pada 4 Juli 1927, dan kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia, juga lebih pas sebagai gerakan masyarakat sipil. Kondisi sebaliknya terjadi saat ini. Sejumlah organisasi massa yang menyatakan diri gerakan masyarakat sipil sebenarnya lebih menunjukkan ciri gerakan masyarakat politik, bahkan menjadi bagian dari parpol. Hal ini terjadi karena kuatnya intensitas politik ormas tersebut. Dugaan munculnya kekuatan uang dalam pemilihan pimpinan beberapa ormas menjadi tanda lain matinya aspek kesukarelaan gerakan masyarakat sipil, digantikan dengan kepentingan. Jadi, jika pada awal berdirinya Republik Indonesia banyak parpol yang esensinya masyarakat sipil, sekarang ada banyak organisasi massa tetapi esensinya gerakan masyarakat politik. Gagal bertransformasi Erosi gerakan masyarakat sipil menjadi masyarakat politik menjadi kerugian dan kejatuhan terbesar masyarakat sipil setelah era Orde Baru. Gerakan masyarakat sipil, yang awalnya merupakan lokomotif perubahan politik, pelan-pelan mengalami pembusukan karena pudarnya aspek kesukarelaan dan kuatnya motif terhadap kekuasaan. Kapitalisasi dunia pendidikan menjadi salah satu sebab mundurnya gerakan masyarakat sipil. Cirinya, perguruan tinggi menerima ribuan mahasiswa dalam satu angkatan. Uang membanjir masuk ke universitas dengan biaya kuliah tiap semester mencapai belasan juta rupiah. Kondisi itu membuat suara kritis mahasiswa sebagai bagian dari sikap kritis masyarakat makin jarang terdengar. Kampus cenderung diisi mahasiswa dari kelompok ekonomi menengah atas yang umumnya tak melihat ada masalah dalam hidupnya. Keadaan diperparah kedangkalan dan etos manajerial yang tak memberikan tempat terhadap hal-hal bersifat filosofis. Akibatnya, proses bukan yang utama. Kurikulum mendorong kompetensi dengan menghilangkan dimensi integritas. Intinya, mahasiswa hanya didorong secepat mungkin menyelesaikan kuliah. Transformasi demokrasi Indonesia yang mengandung anomali ikut memicu erosi gerakan masyarakat sipil. Biasanya, liberalisasi ekonomi diiringi menyempitnya peran negara hingga kebebasan pasar terbuka lebih lebar. Namun, hal itu tak terjadi di Indonesia. Komisi independen Pembentukan sejumlah komisi negara independen era reformasi membuat sejumlah pegiat gerakan masyarakat sipil masuk di dalamnya dan sekaligus menjadikan beban dan cakupan negara meluas. Hal-hal yang sebelumnya merupakan lahan masyarakat sipil diambil alih negara. Fenomena ini antara lain terjadi dalam pengelolaan zakat yang sebelumnya menjadi urusan masyarakat. Saat ini sedang dibuat undang-undang tentang zakat dan Kementerian Agama menjadi pengelolanya. Pemilihan komisioner komisi negara umumnya juga dilakukan berdasarkan aplikasi. Ini membuat pegiat gerakan masyarakat sipil yang masuk di dalamnya sejak awal diposisikan di bawah kekuatan politik. Mereka yang terpilih juga belum tentu calon terbaik. Idealnya, komisioner komisi negara dipilih berdasarkan nominasi, bukan aplikasi. Negara seharusnya memberdayakan melalui kebijakan negara. Untuk mengembangkan gerakan masyarakat sipil di Australia, misalnya, perusahaan yang menyumbang gerakan masyarakat sipil mendapat insentif pengurangan pajak. Indonesia Corruption Watch menjadi contoh pemberdayaan gerakan masyarakat sipil yang konsisten. ICW yang awalnya merupakan kelompok kecil terus diperkuat dan membuktikan prestasinya. Kini, ICW menjadi mitra sejumlah komisi negara antara lain dalam mendeteksi rekam jejak calon anggota komisi atau pejabat tertentu. Pemberdayaan gerakan masyarakat sipil dibutuhkan karena akan berfungsi sebagai katup pengaman ketika negara tidak dapat maksimal menjalani perannya. Masalahnya, yang dikerjakan negara cenderung bukan pemberdayaan. Lalu, siapa yang jadi katup pengaman negara?  ●

Menanti Generasi Baru

Menanti Generasi Baru M Hernowo ;  Wartawan KOMPAS

KOMPAS, 28 Juni 2013

Regenerasi menjadi salah satu tema yang sering disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas sebelum meninggal pada 8 Juni lalu. Taufiq bahkan berharap istrinya, Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI, tak lagi bertarung di Pemilu 2014. Bagi Taufiq, Pemilu 2014 sebaiknya milik generasi yang lebih muda.

Karena disampaikan oleh politisi, pernyataan Taufiq itu sering dilihat dengan berbagai perspektif politik, misalnya untuk mendorong sosok tertentu. Namun, Ketua Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengatakan, ”Setelah beberapa kali bertemu Pak Taufiq, saya melihat ada ketulusan di pernyataannya. Ada kegelisahan pada dirinya melihat regenerasi politik saat ini.”

Kegelisahan serupa mungkin juga dirasakan banyak kalangan di negeri ini. Kegelisahan yang akan muncul, misalnya, ketika melihat pimpinan tertinggi tiga partai terbesar di Indonesia yang semua sudah berumur di atas 60 tahun. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tahun ini berumur 64 tahun. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berusia 67 tahun, sedangkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berumur 66 tahun.

Pertanyaan sederhana, bagaimana nasib Indonesia jika usia telah membatasi para pemimpin senior tersebut, sementara generasi yang baru belum punya cukup pengalaman?

Partai yang cenderung oligarki dan tidak menerapkan jenjang karier yang jelas banyak dituding sebagai salah satu sebab sulitnya pemimpin baru muncul, terutama di kancah politik. Kalaupun ada sosok baru, mereka umumnya dari lingkaran elite saat ini.

Keberhasilan Anas Urbaningrum memenangi pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2010 sempat memberi harapan munculnya gerbong baru kepemimpinan nasional. Saat itu Anas baru berumur 41 tahun. Namun, harapan itu seperti harus layu tiga tahun kemudian ketika Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Di saat hampir bersamaan sejumlah politisi muda bernasib seperti Anas. Mereka, misalnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin (35), mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Angelina Sondakh (36), serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (50).

Sejumlah kasus itu sempat memunculkan pandangan bahwa anak muda belum siap dipercaya untuk memegang jabatan utama. Mereka amat mudah silau dengan materi. ”Kekuasaan memang berjalan beriringan dengan materi. Dalam sistem politik saat ini, modal untuk meraih kekuasaan sering kali juga tidak murah. Akhirnya, semua kembali ke pilihan hidup,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo saat ditanya tentang kasus hukum yang menimpa sebagian rekannya.

”Namun, belajar dari sejarah, saya yakin masih banyak politisi atau tokoh muda yang teguh memegang nilai dan komitmen. Sejarah akan memunculkan mereka,” kata Arif (45) yang salah seorang politisi produk reformasi. Saat reformasi 1998, dia menjadi anggota presidium nasional sebuah organisasi mahasiswa.

Keyakinan Arif tidak berlebihan. Jika ditelusuri, masih banyak tokoh baru yang memberikan harapan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), yang tahun ini berumur 52 tahun, merupakan contoh. Tanpa reformasi, Jokowi mungkin akan kesulitan beralih dari pengusaha mebel menjadi politisi.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (44) juga banyak menebarkan virus optimisme dan inspirasi bagi masyarakat, antara lain lewat program Indonesia Mengajar. Deretan sosok muda pemberi harapan akan lebih banyak lagi ditemukan jika kita menyusuri berbagai wilayah di Indonesia dan menggali berbagai profesi.

Regenerasi politik sebenarnya juga berjalan meski belum secepat yang diharapkan. Sejumlah jabatan penting di negeri ini juga sudah diisi oleh mereka yang berumur di bawah 50 tahun. Dari empat wakil ketua DPR, pada tahun ini semuanya maksimal berumur 50 tahun. Tahun ini Pramono Anung berusia 50 tahun, Priyo Budi Santoso berumur 47 tahun, Taufik Kurniawan berusia 46 tahun, dan Sohibul Iman berusia 48 tahun.

Dari 11 komisi di DPR, beberapa di antaranya juga dipimpin politisi berumur di bawah 50 tahun. Tahun ini Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berumur 47 tahun. Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika berusia 44 tahun dan Ketua Komisi IV Romahurmuziy berumur 39 tahun. Di jajaran eksekutif, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, yang dikenal getol memberantas korupsi, juga berumur 41 tahun.

Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, melihat para politisi dan sosok muda tersebut umumnya lebih terbuka dan punya kemampuan lebih dalam mempertautkan diri dengan orang lain. Kondisi itu antara lain dipicu oleh kemampuan mereka menggunakan teknologi komunikasi.

Latar belakang mereka juga beragam, antara lain penggiat gerakan masyarakat sipil, pengusaha, akademisi, dan mantan aktivis kepemudaan. ”Beragamnya latar belakang membuat orientasi mereka jadi bermacam-macam. Ada yang masuk politik atau kekuasaan untuk mengejar posisi strategis di lembaga negara, ingin mengubah kebijakan, atau memburu rente ekonomi,” kata Ari.

Meski demikian, lanjut Ari, optimisme tetap pantas ditaburkan ketika melihat sosok-sosok baru itu. Meski ada beberapa dari mereka yang harus ”jatuh” karena sejumlah kasus, tetap masih ada yang berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Yudi Latif dari Reform Institute juga berpendapat, masih banyak orang baik di kelompok baru politik saat ini. Permasalahannya adalah sifat baik itu masih cenderung bersifat personal. ”Ketika mereka berkumpul bersama, sifat baik itu sering tidak tampak. Justru wajah negatif seperti persekongkolan jahat yang terlihat,” tutur Yudi.

”Ini karena orang-orang muda yang baik itu belum mampu melahirkan generasi baru. Tidak ada platform bersama yang kuat di antara mereka,” tambah Yudi.

Duduk bersama untuk membicarakan langkah ke depan menjadi jalan untuk melahirkan platform tersebut bagi munculnya generasi baru ini. Jalan lain adalah dengan adanya sosok baru yang kuat yang dapat menghubungkan sejumlah elemen di masyarakat dan menggairahkan berbagai institusi.

”Munculnya sosok baru seperti Jokowi yang banyak dibicarakan karena langkahnya membuktikan bahwa harapan tentang generasi baru itu masih ada,” kata Yudi.

Jadi, optimisme tetap pantas dan harus selalu disemaikan... ●