Kesepakatan Nuklir Iran di Ujung Tanduk

Kesepakatan Nuklir Iran di Ujung Tanduk Tri Aryadi  ;   Kepala Subbidang Isu-Isu Kemanusiaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri RI

                                             MEDIA INDONESIA, 15 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KESEPAKATAN Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah salah satu peninggalan terbaik Obama dalam upaya mencegah perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Kesepakatan Nuklir Iran tersebut tercapai pada Juli 2015 antara Iran, Amerika Serikat (AS), Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa bertujuan menghentikan pembuatan senjata nuklir oleh Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sejak 2002. Obama paham betul bahwa jika Iran dibiarkan memiliki persenjataan nuklir, perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah tidak akan bisa dihindari. Alih-alih mengambil kebijakan intervensi militer untuk menghancurkan instalasi nuklir Iran, Obama memandang opsi diplomasi jauh lebih baik mengingat peluang Iran untuk bekerja sama lebih besar jika dibandingkan dengan penaklukan militer yang akan memakan banyak jiwa dan biaya. Di samping itu, ekonomi AS yang morat-marit membuat Obama berpikir ulang untuk menempuh jalan konfrontasi. Penilaian Obama hingga hari ini terbukti benar. Laporan Badan Energi Atom Internasional IAEA terakhir membuktikan bahwa setelah hampir 2 tahun semenjak penandatanganan JCPOA, Iran selalu mematuhi aturan dalam kesepakatan tersebut. Sikap kooperatif yang ditujukan Iran tersebut telah membuat JCPOA pantas menjadi salah satu pilar pembentukan Timur Tengah yang stabil dan bebas dari senjata pemusnah massal. Namun, menjaga kekukuhan pilar tersebut ke depannya tidaklah mudah. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi memperlemah kekuatan pilar tersebut, di antaranya pertama, terpilihnya Donald Trump menggantikan Barack Obama sebagai Presiden AS. Dalam berbagai kesempatan, Trump selalu menyatakan bahwa JCPOA ialah sebuah kesepakatan yang buruk. Trump bahkan berniat membawa AS mundur dari kesepakatan tersebut. Namun, ironisnya Trump tidak juga menawarkan solusi pengganti untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklir Iran itu. Kedua, sikap paranoia Israel yang akan memberikan ancaman kepada keberlangsungan JCPOA. Menurut Arms Control Association, Israel saat ini memiliki 80 hulu ledak nuklir aktif dan menjadikan satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir aktif. Sejarah pendirian negara Israel yang penuh dengan warna kekerasan membuat para politikus Israel selalu diliputi paranoia terhadap negara-negara tetangganya. Israel tidak pernah percaya bahwa kesepakatan dalam bentuk apa pun akan dapat menghentikan Iran memperoleh senjata nuklir. Dalam konferensi pers bersama Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan dengan lantang menegaskan adanya rencana Iran menghancurkan Israel dengan peluru kendali. Bahkan, JCPOA pernah membuat aliansi kuat AS–Israel berada pada titik rendah. Ketiga, kompleksitas hubungan Iran dengan negara-negara Arab yang kental diwarnai permusuhan sektarian Syiah-Sunni yang sudah berumur ribuan tahun. Negara-negara Arab Sunni yang dimotori Arab Saudi melihat Iran tidak hanya mengancam dengan senjata nuklirnya, tapi juga mengancam dominasi Sunni sebagai rezim penguasa di negara-negara Teluk. Kompleksitas itu mengakibatkan intensitas hubungan mereka sering diwarnai pendekatan zero sum game. Melalui kacamata tersebut, JCPOA akan terus dilihat sebagai kesepakatan yang hanya menguntungkan Iran sehingga memberikan justifikasi kepada negara-negara Arab agar terus memperkuat diri secara militer dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan masa depan. Ketiga faktor tersebut bisa membuat JCPOA berada di ujung tanduk. Padahal, JCPOA merupakan alternatif solusi di tengah melemahnya rezim internasional pelarangan senjata nuklir seperti kesepakatan internasional antipenyebaran senjata nuklir Non-Proliferation Treaty (NPT) yang gagal menghasilkan dokumen pada Konferensi Review terakhir pada 2015 serta kesepakatan internasional pelarangan uji coba senjata nuklir Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) yang tidak juga berlaku walau sudah diadopsi sejak 1996. Selain itu, kesuksesan JCPOA bisa menjadi pendorong kuat bagi pembentukan kesepakatan global pemusnahan senjata nuklir yang saat ini sedang gencar diwacanakan di forum PBB. Apabila JCPOA kemudian gagal, secara otomatis Iran akan kembali mengaktifkan program senjata nuklirnya. Hal ini tidak pelak akan memantik perlombaan senjata nuklir yang kemudian bisa berujung kepada instabilitas Timur Tengah. Oleh karena itu, Indonesia wajib menjaga agar JCPOA ini tetap hidup mengingat Indonesia ialah salah satu negara pendukung penghapusan senjata nuklir secara global. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang mewajibkan Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terlebih Indonesia memiliki kaitan historis, sosial budaya, serta ekonomi yang kuat dengan Timur Tengah yang menjadikan Indonesia memiliki kepentingan agar Timur Tengah bisa menjadi kawasan yang stabil dan damai. Langkah nyata yang bisa dilakukan Indonesia saat ini ialah terus memperkuat upaya menjadi penengah antara Saudi dan Iran. Hal ini disebabkan perseteruan kedua negara ini bisa menjadi sangat tajam dan berbahaya apabila JCPOA pada akhirnya benar-benar kandas di tengah jalan. Kedua negara tersebut membutuhkan pihak ketiga yang bisa dipercaya dan mampu menjembatani keinginan keduanya. Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia selalu menjaga hubungan baik dengan Saudi maupun Iran. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, Indonesia merupakan magnet bagi kedua negara tersebut. Selain itu, Indonesia juga memiliki pengalaman membentuk kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Dengan modal itulah Indonesia bisa memiliki peran aktif sebagai the honest broker dalam perseteruan Saudi dan Iran. Perdamaian Saudi dan Iran akan menjadi pilar yang kuat dalam menjaga keberlangsungan JCPOA serta bisa mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk apabila JCPOA memang ditakdirkan sebagai percobaan yang gagal. ●

Babak Baru Saudi-Iran Tri Aryadi  ;  Konsulat Jenderal RI di Dubai Uni Emirat Arab

REPUBLIKA, 31 Maret 2015

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                           

Februari lalu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mewacanakan pembentukan aliansi militer negara-negara Arab. Seruan terbentuknya militer terpadu negara-negara Arab juga dilontarkan Sekjen Liga Arab, Nabil Al-Arabi, pada pertemuan Liga Arab di Kairo awal Maret lalu. Walaupun dasar pembentukan aliansi militer ini untuk menghadapi ancaman teroris, bila rencana itu terealisasi dapat membuka kembali babak baru persaingan Arab Saudi dan Iran serta jelas akan berpengaruh pada peta politik Timur Tengah mendatang. Arab Saudi dan Iran adalah dua negara yang memiliki pengaruh besar, tak pelak kestabilan Timur Tengah akan sangat dipengaruhi keduanya. Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang dimiliki serta dukungan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, menjadikan mereka terus bersaing dalam memasukkan negara lainnya ke orbit masing-masing. Konflik keduanya kini dianggap simbol persaingan modern antara Suni dan Syiah yang kemudian menghasilkan perang proxy di beberapa negara Timur Tengah. Di Suriah, rezim Bashar al-Assad berdiri kokoh dengan sokongan Iran. Majalah the Economist edisi Januari 2015 menyatakan, Iran tak hanya membantu dengan bahan bakar dan senjata, tetapi juga ratusan penasihat dari Pasukan Garda Revolusi Iran serta ribuan milisi Syiah yang dilatih Iran di Lebanon dan Irak. Sebaliknya, Saudi dan negara-negara Arab lainnya terus mendukung perjuangan kelompok oposisi yang ingin menumbangkan rezim al-Assad sejak dimulainya Arab Spring. Di Irak, Menteri Pertahanan Khalid al-Obaidi menyatakan, Iran berperan penting melawan ISIS di Irak. Pemerintah Irak yang sebelumnya kewalahan melawan ISIS, dengan bantuan milisi Syiah yang dilatih Iran, akhirnya bisa merebut kembali beberapa kota seperti Amerli, Baiji, dan Erbil di wilayah Kurdi. Saudi juga memulihkan hubungan dengan Irak untuk mengimbangi pengaruh Iran. Saudi merencanakan membuka kembali kedutaannya di Baghdad dan konsulat di Erbil, setelah 25 tahun putusnya hubungan diplomatik keduanya. Di Yaman, Saudi memimpin Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk mendukung kepemimpinan Presiden Mansour Hadi yang terus dirongrong milisi al-Houthi yang didukung Iran. Ketika Presiden Mansour Hadi melarikan diri dari pengepungan al-Houthi di Sanaa dan menjalankan roda pemerintahan di Kota Aden, Yaman selatan, negara-negara GCC pun memindahkan kedutaannya dari Sanaa ke Aden. Demi terus mempertahankan Pemerintah Hadi, Saudi pun memimpin koalisi untuk serangan udara terhadap milisi al-Houthi yang juga mulai menguasai Aden dan berusaha merebut Yaman secara keseluruhan. Setelah pendudukan Sanaa, al-Houthi dan Iran justru meneken perjanjian pembukaan penerbangan langsung kedua negara. Ada beberapa faktor yang mempersengit persaingan Saudi dan Iran belakangan ini. Pertama, pivot strategy pemerintahan Barack Obama sehingga terjadi perubahan arah konsentrasi politik luar negeri AS dari Timur Tengah menuju Asia Pasifik. AS yakin keterlibatannya lebih banyak dibutuhkan di Asia Pasifik mengingat pada abad 21 banyak hal besar akan terjadi di kawasan ini. Perubahan arah ini juga ditunjang industri shale oil AS yang semakin berkembang hingga mengurangi ketergantungan AS akan suplai minyak Timur Tengah. Inilah yang membuat AS kini tampak "enggan" terlibat di Timur Tengah. Kedua, berkembangnya ekspansi ISIS dan aksi terornya yang sangat menyedot perhatian dunia dan seakan menenggelamkan isu keamanan lainnya di Timur Tengah. Kedua faktor ini menyebabkan "permainan" di kawasan Timur Tengah berubah. Sikap AS yang selektif melibatkan diri memberi ruang lebih bagi Iran berperan di Timur Tengah. Koalisi yang dipimpin AS hanya melakukan serangan udara terhadap ISIS. Sedangkan di darat, Iranlah yang berperan besar di Irak dan Suriah. ISIS juga menyebabkan dunia seakan melupakan perang saudara di Suriah di mana Iran terus mendukung rezim Bashar al-Assad. Di Yaman, al-Houthi leluasa menguasai Sanaa dan membubarkan parlemen. Ketika kondisi Yaman memburuk, AS bahkan mengeluarkan 100 tentaranya dari pangkalan udara al-Anad di selatan Yaman. Selain itu, perundingan isu program nuklir Iran antara anggota Dewan Keamanan PBB dan Jerman (P5 + 1) dengan Iran bisa berujung pada pencabutan sanksi ekonomi atas Iran. Saudi dan negara-negara GCC khawatir bila sanksi dicabut, Iran akan lebih memiliki kekuatan finansial menancapkan pengaruhnya di Timur Tengah. Saudi berusaha mempersiapkan diri bila AS benar-benar membatasi diri di Timur Tengah dan kekuatan Iran semakin besar. Keputusan Saudi untuk tidak menjadi swing producer dalam mencegah jatuhnya harga minyak dunia secara tidak langsung menekan Iran yang 60 persen penghasilan ekspornya bersumber dari migas. Saudi juga sangat berkepentingan menjaga keutuhan GCC yang sempat goyah karena perseteruan internal dengan Qatar. Saudi merangkul Pakistan yang merupakan negara nuklir mayoritas penduduknya Islam Suni. Mesir jelas mitra penting GCC di kawasan ditambah ide pembentukan aliansi militer negara-negara Arab sangat berguna dalam merapatkan barisan menghadapi Iran. Dengan adanya koalisi GCC, Mesir, dan Pakistan, Saudi tampaknya sudah siap menghadapi Iran tanpa sokongan AS. Serangan koalisi GCC terhadap milisi al-Houthi di Yaman merupakan panggung pertama bukti kesiapan itu sekaligus pembuka jalan terbentuknya aliansi militer negara-negara Arab. ●