Tionghoa atau Bukan, Tak Masalah Agus Dermawan T  ;   Pengamat Budaya dan Seni

KORAN TEMPO,  18 November 2014

Lihat dan bandingkan artikel opini Koran Tempo (08 dan 18 Nov 2014) pada tautan berikut :

http://koran.tempo.co/konten/2014/11/18/357222/Tionghoa-atau-Bukan-Tak-Masalah

http://koran.tempo.co/konten/2014/11/08/356386/Tionghoa-atau-Bukan-Tak-Masalah

                                                                                                                       

Dalam rubrik Pendapat Koran Tempo edisi Rabu, 5 November lalu, termuat artikel Tom Saptaatmaja, berjudul "Etnis Tionghoa dan Kabinet". Tulisan tersebut mengurai keberadaan keturunan etnis Tionghoa dalam kabinet Republik Indonesia, selama 69 tahun terakhir. Disebutkan, hampir semua kabinet enam Presiden RI selalu menyertakan menteri dari kalangan etnis Tionghoa. Tom lalu mempertanyakan (bukan menuntut): mengapa pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang konon antidiskriminasi itu, nama-nama menteri beretnis Tionghoa justru tidak ada. Pertanyaan Tom mungkin bagus, meski untuk masa sekarang terasa sudah kurang relevan. Lantaran, sejak Reformasi 1998, yang ditandai dengan pencabutan peraturan diskriminatif Instruksi Presiden Nomor 14/1967, pencarian sosok yang mana bumiputra dan yang mana Tionghoa (termasuk yang Arab dan India), serta-merta tidak ada. Suku Tionghoa disepakati membaur menjadi satu: Indonesia. Dan bukankah sebagian besar warga keturunan etnis Tionghoa sudah memakai nama khas Indonesia? Kita tahu bahwa mantan menteri Tan Po Gwan, Oei Tjoe Tat, dan Kwik Kian Gie itu Cina karena namanya bersuku kata tiga. Begitu juga bakal Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, lantaran ia biasa dipanggil Ahok. Namun siapa yang tahu bahwa mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin adalah etnis Tionghoa asal Makassar yang bernama asli Tan Toan Sin? Siapa yang mengira bahwa politikus dan tokoh Pemuda Pancasila Yorrys Raweyai adalah etnis Tionghoa kelahiran Papua? Orang tahu bahwa mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu sebagai Tionghoa lantaran riwayatnya sebagai putri tokoh nasional Pang Lay Kim. Namun siapa pun pasti masih menduga-duga bahwa Menteri Perhubungan Ignatius Yonan serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly itu orang Tionghoa. "Laoly itu dalam kosmologi Cina artinya Ly Tua. Saya pikir, ia bermarga Lie," begitu pergunjingan berbicara. Pada 1960-1970-an perhatian remaja Indonesia digerus oleh komik semacam Si Buta dari Gua Hantu karya Ganes T.H., Fajar di Tengah Kabut karya Zaldy, sampai Siluman Lembah Neraka karya Floren. Hampir tak ada yang tahu (kecuali kerabat dekatnya), bahwa para komikus itu adalah warga Tionghoa. Ganes adalah Thio Thauw San, Zaldy adalah Touw Bun Tiong, dan Floren adalah Tjia Tjeng Han. Di pojok lain, Teguh Santoso, yang beberapa waktu lalu melukis ulang dan meluncurkan komik wayang Mahabharata dalam kualitas istimewa, juga orang Tionghoa. "Mereka menyembunyikan Tionghoanya lantaran kala itu komik adalah buku yang dimusuhi pemerintah. Lagi pula, orang Tionghoa apa bukan, rasanya tidak penting," kata Hans Djaladara alias Liem Tjong Han, pencipta komik legendaris Panji Tengkorak. Tionghoa atau bukan, atau diduga Tionghoa atau bukan, untuk Indonesia kontemporer bukan lagi persoalan. Dengan begitu, dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla ada orang Tionghoa atau tidak, sesungguhnya tak perlu jadi urusan. Itu sebabnya pilihan presiden atas figur-figur yang mewakili daerah (dari Aceh, Sunda, sampai Papua) untuk duduk dalam kabinet, sah bila mengundang sejumlah kritik. Karena idealnya, pilih saja orang yang sehat, kuat, mau bekerja, serta memiliki integritas dan kapabelitas. Sisihkan ihwal tanda nama, suku, dan asal-muasal. ●

Tionghoa atau Bukan, Tak Masalah Agus Dermawan T  ;  Pengamat Budaya dan Seni

KORAN TEMPO, 08 November 2014

                                                

                                                                                                                       

Pada rubrik Pendapat Koran Tempo edisi Rabu (5/11/2014) termuat artikel Tom Saptaatmaja yang berjudul Etnis Tionghoa dan Kabinet. Tulisan tersebut mengurai keberadaan keturunan Tionghoa dalam kabinet Republik Indonesia selama 69 tahun terakhir. Disebutkan, hampir semua kabinet enam presiden RI menyertakan menteri dari kalangan Tionghoa. Tom lalu mempertanyakan (bukan menuntut): mengapa pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang konon antidiskriminasi itu nama-nama menteri Tionghoa justru tidak ada? Pertanyaan Tom mungkin bagus, meski untuk masa sekarang terasa sudah kurang relevan. Sebab, sejak reformasi 1998, yang ditandai dengan pencabutan peraturan diskriminatif Instruksi Presiden No.14/1967, pencarian sosok yang mana bumiputra dan mana yang Tionghoa (termasuk Arab atau India), serta-merta tidak ada. Suku Tionghoa disepakati membaur menjadi satu: Indonesia. Dan bukankah sebagian besar warga keturunan Tionghoa sudah memakai nama khas Indonesia? Kita tahu bahwa mantan menteri Tan Po Gwan, Oei TjoeTat, dan Kwik Kian Gie adalah Tionghoa karena namanya bersuku kata tiga. Begitu juga bakal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lantaran ia biasa dipanggil Ahok. Namun siapa yang tahu bahwa mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin adalah Tionghoa asal Makassar bernama asli Tan Toan Sin? Siapa yang mengira bahwa politikus dan tokoh Pemuda Pancasila Yorrys Raweyai adalah Tionghoa kelahiran Papua? Orang tahu mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu sebagai Tionghoa lantaran riwayatnya sebagai putri dari tokoh nasional Pang Lay Kim. Namun siapa pun masih menduga-duga bahwa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly itu orang Tionghoa. "Laoly itu dalam kosmologi Tionghoa artinya Ly Tua. Saya pikir ia bermarga Lie," begitu pergunjingan berbicara. Pada 1960-1970-an, perhatian remaja Indonesia digerus oleh komik semacam Si Buta dari Gua Hantu karya Ganes TH, Fajar di Tengah Kabut karya Zaldy, sampai Siluman Lembah Neraka karya Floren. Hampir tak ada yang tahu (kecuali kerabat dekatnya) bahwa para komikus itu Tionghoa. Ganes bernama asli Thio Thauw San, Zaldy bernama Touw Bun Tiong, dan Floren bernama Tjia Tjeng Han. Di pojok lain, Teguh Santoso, yang beberapa waktu lalu melukis ulang dan meluncurkan komik wayang Mahabharata dalam kualitas istimewa, juga orang Tionghoa. "Mereka menyembunyikan Tionghoanya lantaran kala itu komik adalah buku yang dimusuhi pemerintah. Lagipula, orang Tionghoa apa bukan, rasanya tidak penting," kata Hans Djaladara alias Liem Tjong Han, pencipta komik legendaris Panji Tengkorak. Tionghoa atau bukan, atau diduga Tionghoa atau bukan, untuk Indonesia kontemporer bukan lagi persoalan. Dengan begitu, apakah dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla ada orang Tionghoa atau tidak, sesungguhnya tak perlu menjadi urusan. Itu sebabnya pilihan Presiden atas figur-figur, yang mewakili daerah (dari Aceh, Sunda, sampai Papua), untuk duduk dalam kabinet sah bila mengundang sejumlah kritik. Karena idealnya: pilih saja orang yang sehat, kuat, mau kerja, serta memiliki integritas dan kapabilitas. Sisihkan ihwal tanda nama, suku, dan asal-muasal. ●

Etnis Tionghoa dan Kabinet Tom Saptaatmaja  ;  Alumnus Seminari St. Vincent de Paul

KORAN TEMPO, 05 November 2014

                                                

                                                                                                                       

Meski ke-34 menteri dalam Kabinet Kerja sudah dilantik Presiden Jokowi pada 27 Oktober lalu, hingga kini masih ada pertanyaan ke penulis mengapa tak ada lagi menteri yang beretnis Tionghoa. Pertanyaan itu terlontar karena sejak 1945-2014 memang selalu ada menteri beretnis Tionghoa. Sebenarnya, terkait dengan etnis, apa pun etnisnya, kalau sudah ditunjuk presiden menjadi menteri, setiap menteri harus siap membantu presiden mewujudkan janji-janji beliau selama kampanye pilpres lalu. Lagi pula jika etnisitas menjadi pertimbangan utama dalam memilih menteri, boleh jadi presiden bisa pusing, mengingat di negeri ini ada ratusan etnis atau suku. Memang, kalau kita perhatikan, ke-34 menteri dalam Kabinet Kerja, dari Aceh, Nias, Padang, Sunda, Jawa, Bali hingga Papua, sudah terwakili. Keterwakilan etnis itu menunjukkan kemajemukan Indonesia. Maka, ada yang agak heran, mengapa kali ini tidak ada etnis Tionghoa di susunan kabinet. Padahal, sejak Indonesia merdeka hingga berumur 69 tahun, seperti disebutkan di atas, selalu ada menteri beretnis Tionghoa yang duduk dalam kabinet. Dari era 1945-1950, dalam kabinet Sjahrir kedua, Mr. Tan Po Gwan menduduki pos Menteri Negara Urusan Tionghoa. Lalu saat Amir Sjarifoeddin membentuk kabinet, Siauw Giok Tjhan menjadi Menteri Negara Urusan Tionghoa dan Ong Eng Die dari PNI sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), seperti dalam kabinet Ali Satroamidjojo, juga ada nama Dr Ong Eng Die sebagai Menteri Keuangan dan Lie Kiat Teng untuk pos Menteri Kesehatan. Di masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), tepatnya dalam Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora, dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, ada nama Oei Tjoe Tat sebagai Menteri Negara yang diperbantukan kepada Presiden RI dan David Gee Cheng diangkat menjadi Menteri Cipta Karya dan Konstruksi. Di era Seoharto 1966-1998, juga pernah ada yang jadi menteri, yakni Bob Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan di era Reformasi (1998-2009), kita mengenal Kwik Kian Gie sebagai Menteri Koordinator Ekonomi (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional serta Ketua Bappenas (2001-2004). Sedangkan di era SBY-Kalla (2004-2009), ada Mari Elka Pangestu sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Mari kemudian menjadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (2009-2014). Itu selintas nama-nama Tionghoa di kabinet selama 69 tahun. Nama-nama itu ditampilkan sekadar untuk pemaparan sejarah. Jadi, ada fakta menteri beretnis Tionghoa dalam kabinet kita. Menginformasikan fakta itulah yang menjadi tujuan utama tulisan ini. Tidak ada pretensi untuk menyalahkan, membebani, atau menuntut Presiden Jokowi agar memilih menteri beretnis Tionghoa. Kabinet yang fungsional tidak mengutamakan unsur representatif, melainkan  produk: kerja, kerja, dan kerja. Yang penting, di atas semuanya, siapa pun, dari etnis apa pun, selama sudah dipilih Presiden untuk menjadi menteri, silakan bekerja sebaik-baiknya. Jangan lupa, menjadi menteri adalah amanah untuk membantu Presiden guna menyejahterakan rakyat. Sebab, rakyat adalah pemegang kedaulatan sejati. ●