Poros Maritim di Era Perubahan Iklim Alan F Koropitan  ;   Lektor Kepala Bidang Oseanografi, IPB; Reader on Maritime Issues pada Thamrin School of Climate Change and Sustainability

KOMPAS, 25 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Memasuki 2015, konsentrasi CO2 di atmosfer telah stabil mencapai 400 ppm sesuai dengan pengamatan di Mauna Loa. Banyak ahli mengibaratkannya dengan alarm pagi hari. Mengapa alarm 400 ppm tahun ini krusial? Penjelasan sederhana adalah jika sampai melewati 450 ppm, untuk mempertahankan suhu di bawah 2 derajat celsius menjadi sulit. Padahal, keputusan perjanjian iklim yang baru (setelah berakhirnya Protokol Kyoto) nanti terjadi akhir tahun ini di Paris (Konferensi Para Pihak/COP Ke-21). Pengalaman Protokol Kyoto, negosiasinya dimulai akhir 1997 dengan ratifikasi memakan waktu tujuh tahun. Alhasil, besar peluangnya (saat ratifikasi kesepakatan baru COP Ke-21) konsentrasi sudah melebihi 450 ppm. Ini pun jika COP Ke-21 berhasil; jika tidak, maka kita sudah harus bersiap untuk skenario yang lebih buruk. Peran laut sering dibahas dalam berbagai komunitas akademisi dan praktisi di Indonesia. Ada kesan harapan yang tinggi terhadap peran laut dalam siklus karbon sehingga bisa masuk dalam skema perdagangan karbon. Apa fakta sains peran laut ini? Pada era sebelum revolusi industri, laut global berfungsi sebagai pelepas karbon ke atmosfer. Ini disebut dengan siklus alami. Memasuki era revolusi industri, dengan adanya emisi CO2 besar-besaran dari penggunaan bahan bakar fosil, maka laut berubah fungsi dari pelepas menjadi penyerap karbon. Ini disebut siklus antropogenik. Global Carbon Project (2014) melaporkan bahwa rata-rata 2004-2013 dari total emisi karbon antropogenik ke atmosfer (sekitar 9,7 PgC/tahun, 1 PgC= 1 miliar ton C), maka 44 persen tertinggal di atmosfer, 29 persen diserap oleh hutan, dan 26 persen diserap laut global. Peran laut yang berubah fungsi ini terkadang menimbulkan diskusi dan perdebatan panjang dalam beberapa forum di Indonesia karena pemahaman istilah yang sering dicampurbaurkan, apalagi ada satu istilah terkait hasil observasi saat ini, ketika para ahli menyebutnya dengan siklus kontemporer. Intinya, siklus kontemporer adalah penjumlahan antara siklus alami dan antropogenik. Pengertian laut global meliputi semua perairan laut samudra, regional maupun teluk dan pesisir. Pada siklus alami dan kontemporer, ada laut yang berfungsi sebagai penyerap dan ada sebagai pelepas. Untuk wilayah tropis umumnya ia berfungsi sebagai pelepas, sedangkan untuk kawasan subtropis dan lintang tinggi, ia berfungsi sebagai penyerap. Bak minuman bersoda Proses ini dikontrol pompa daya larut gas laut. Ilustrasinya adalah bila minuman bersoda yang disimpan dalam lemari pendingin (laut subtropis dan lintang tinggi) dan diletakkan di udara terbuka yang panas (laut tropis), maka minuman yang cenderung hilang sodanya adalah yang di udara terbuka (karena daya larut gasnya rendah). Demikian sebaliknya. Karena itu, upaya membawa isu perdagangan karbon laut menjadi kompleks karena faktanya semua laut menyerap karbon antropogenik, walaupun secara alami dan kontemporer ada yang melepas atau menyerap.  Ada juga peran fitoplankton dalam fotosintesis, namun perlu dipertimbangkan satu siklus hidupnya (pemangsaan dan kematian). Hasilnya adalah produksi partikel organik yang tenggelam, ketika yang berhasil mencapai dasar perairan dan tersimpan dalam waktu lama disebut pompa biologis karbon. Ini hanya berlaku di laut dalam. Fakta sains lainnya adalah pada periode 15.000 sampai 10.000 tahun silam (dikenal sebagai era Younger Dryas), sirkulasi (termohalin) laut mengalami perlambatan akibat adanya pencairan es di Samudra Arktik karena pemanasan global. Akibatnya, suplai energi panas ke utara Samudra Atlantik berkurang dan musim dingin menjadi ekstrem. Pada titik tertentu terjadi perubahan iklim mendadak yang kenaikan suhu yang drastis. Saat ini indikasi berulangnya Younger Dryas semakin kuat, ketika musim dingin di belahan bumi utara semakin ekstrem tahun demi tahun dan cakupan es di Arktik berkurang drastis. Dampak terhadap siklus karbon antropogenik adalah semakin berkurangnya kapasitas laut dalam menyerap. Ini akibat dari perlambatan sirkulasi termohalin yang menyebabkan berkurangnya penenggelaman massa air yang membawa kandungan karbon antropogenik di utara Atlantik. Ini dikenal dengan pompa fisis karbon. Selain itu, perubahan iklim telah memicu peningkatan kecepatan angin di Antartika sehingga memicu kenaikan massa air ke permukaan yang lebih besar. Hasilnya, kandungan karbon dari lapisan dalam akan naik ke permukaan dan pelepasan karbon menjadi lebih besar. Jika ini terus terjadi, dapat membawa bumi pada kondisi iklim yang berbahaya karena laut akan berubah fungsi lagi dari penyerap menjadi jenuh (tidak menyerap lagi) sehingga peluang CO2 tertinggal di atmosfer semakin besar. Terkait visi poros maritim, Indonesia memiliki peluang menetralisasi karbon antropogenik melalui peran bakau-bakauan (mangrove) dan lamun yang mampu menyerap dan menyimpannya dalam sedimen. Ini disebut blue carbon. Sebagai negara dengan luas bakau-bakauan terbesar di dunia (FAO, 2007), maka Indonesia dapat mengusulkan mekanisme perdagangan karbon yang adil (dalam skema blue carbon) dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional. Sayangnya, kita masih memiliki persoalan dengan data luas dan sebaran bakau-bakauan dan lamun, selain deforestasi bakau-bakauan, kerusakan lamun akibat sedimentasi dan berbagai persoalan di pesisir akibat tumpang tindihnya pemanfaatan sektoral. Untuk itu, salah satu upaya menuju poros maritim adalah restorasi pesisir dan laut. Restorasi tidaklah sekadar menanam bakau-bakauan, tetapi juga mengembalikan ke fungsi semula (fungsi regulator iklim, fungsi ekosistem/ perikanan laut, serta perlindungan pantai). Restorasi ini juga merupakan upaya memperkecil kerentanan iklim dan strategi alami dalam beradaptasi. ●

Pemimpin Baru dan Tantangan Krisis Ikan Era Perubahan Iklim

Pemimpin Baru dan Tantangan Krisis Ikan Era Perubahan Iklim Alan F Koropitan  ;  Direktur Center for Oceanography and Marine Technology, Universitas Surya, Dosen IPB

SINAR HARAPAN, 02 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

“Kita, sayangnya sudah merencanakan suatu kondisi dunia baru dengan kenaikan suhu 4 derajat Celsius dari normal”. Demikian ungkapan kekesalan Prof Mark Maslin, Ahli Klimatologidari University College, London terkait hasil Pertemuan Para Pihak (COP) ke-19 di Warsawa, akhir 2013. Mark menyayangkan tidak adanya pemimpin negara yang benar-benar peduli untuk menempatkan kebijakan pada penyelamatan planet Bumi ini dari level yang membahayakan. Kekhawatiran Mark sesungguhnya sangat beralasan. Ini karena konsensus yang digalang para ilmuan yang tergabung Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah mencegah kenaikan suhu permukaan Bumi sebesar 2 derajat Celsius atau level konsentrasi CO2 di atmosfer sebesar 450 ppm. Namun, hal ini menjadi rancu karena ketidakjelasan pasca-Protokol Kyoto. Inilah yang ditakutkan karena keputusan perjanjian iklim yang baru dan mengikat nanti dilakukan pada COP ke-21 tahun 2015 di Paris. Sementara itu, konsentrasi CO2 di atmosfer pada Juni 2014 telah mencapai 401,30 ppm di stasiun pengamatan Mauna Loa (Hawai). Jadi, terkesan sudah terlambat jika kesepakatan baru diputuskan pada 2015. Ini pun jika berhasil. Keputusan apa pun yang diambil pada 2015 di Paris sudah pasti akan mengubah skenario perubahan iklim. Kondisi ini yang akan menjadi tantangan bagi pemerintahan baru, khususnya cuaca ekstrem (jangka pendek) dan keberlanjutan stok ikan laut (jangka panjang). Kemunculan badai tropis Bopha yang membawa banyak korban jiwa di Filipina Selatan, terjadi di lokasi yang tidak biasa sebagaimana dilaporkan Joint Typhoon Warning Center, AS. Hal ini semakin memperkuat dugaan akan dampak dari pemanasan global yang semakin nyata, tetapi sulit diprediksi. Secara hukum fisika, badai tropis tidak akan terbentuk atau mendekati perairan ekuator. Namun, kenaikan suhu permukaan laut baik di Samudra Pasifik bagian barat maupun Samudra Hindia bagian timur dapat membentuk badai tropis yang pengaruh “ekornya” (edge) mampu mencapai perairan Indonesia serta menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa. Hal ini juga berpengaruh pada hasil tangkapan ikan di laut. Kenaikan suhu permukaan laut juga membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur komunitas plankton, yang dalam rantai makanan akan berdampak terhadap stok ikan. Selain itu, ikan-ikan yang memiliki kemampuan bermigrasi tinggi seperti tuna cenderung berpindah untuk mencari suhu laut yang lebih nyaman. Cadangan Ikan Terlepas berhasil atau tidaknya COP ke-21 di Paris, kemampuan prediksi iklim dalam negeri perlu diperkuat dan berperan dalam layanan operasional bagi nelayan. Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa stok ikan masa depan cukup untuk memberi makan seluruh rakyatnya. Ini bisa dijawab jika ada perairan laut yang secara alami mampu menjadi sumber cadangan ikan masa depan. Jadi, pemanfaatannya saat ini harus serius mempertimbangkan keberlanjutannya. Perairan yang cocok tersebut memiliki kemampuan upwelling, yaitu perairan selatan Jawa-Bali-Lombok. Upwelling adalah fenomena pemompaan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut oleh angin. Ini terjadi setiap musim timur (Juni-Agustus). Suhu yang dingin dari lapisan bawah diharapkan mampu menetralkan dampak pemanasan di permukaan laut. Selain itu, lapisan bawah laut mengandung nutrien yang tinggi sehingga ketika terbawa kepermukaan akan meningkatkan produktivitas perikanan. Kelebihan perairan selatan Jawa-Bali-Lombok adalah menjadi lokasi pemijahan bagi ikan tuna sirip biru (Southern bluefin tuna) yang dilindungi secara internasional. Perairan lainnya adalah Laut Arafura. Secara oseanografis, suplai nutrien di Laut Arafura terjadi saat musim timur melalui upwelling di Laut Banda dan saat musim barat (Desember-Februari) melalui sungai-sungai yang bermuara di selatan Papua. Dengan demikian, suplai nutrien di Laut Arafura terjadi hampir sepanjang tahun. Lingkungan pesisir juga masih sangat baik. Itu karena kepadatan hutan mangrove sangat tinggi sepanjang pesisir Merauke sampai Fakfak sehingga menyediakan banyak lokasi pemijahan dan asuhan (nursery ground) untuk menjamin stok ikan. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa unregulated and unreported (IUU) fishing yang tinggi sejak 1970-an sampai saat ini di Laut Arafura, tetapi ketersediaan ikan dan udang masih tetap melimpah. Menurut Wagey, dkk (2009), potensi kehilangan akibat IUU Fishing untuk Laut Arafura saja mencapai Rp 11-17 triliun per tahun. Ini harus dihentikan untuk menjamin cadangan stok ikan masa depan. Perubahan iklim adalah persoalan sains dengan bukti-bukti ilmiah yang tidak terbantahkan seperti yang telah dirasakan seluruh penduduk dunia. Ketika perubahan iklim ini menyentuh pola kebijakan dengan pembatasan gas rumah kaca, khususnya CO2, isu sains beralih menjadi isu politik. Pembatasan emisi CO2 jelas mengganggu kepentingan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, Jokowi sebagai pemimpin baru perlu mengambil sikap yang melindungi kepentingan bangsa serta memengaruhi “politikus” internasional untuk berkontribusi nyata dengan menekan emisi CO2 ke atmosfer secara besar-besaran. Inilah pemimpin negara yang didambakan Mark seperti diungkapkan pada awal tulisan ini. ●

Babak Baru (Sains) Perikanan Dunia

Babak Baru (Sains) Perikanan Dunia

Alan F Koropitan ; Lektor Kepala Bidang Oseanografi, IPB, dan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia

KOMPAS, 21 Juli 2012

Uraian Arif Satria tentang Babak Baru Perikanan Dunia yang dimuat Kompas, 8 Juni 2012, sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Babak baru perikanan dunia, menurut Arif, adalah berdasarkan kesadaran China—yang notabene adalah produsen ikan terbesar dunia—untuk mengendalikan laju pertumbuhan perikanan tangkap.

Kesadaran China, termasuk Jepang, terlihat melalui upaya mengurangi jumlah kapal ikan. Namun, Arif tidak mengungkapkan bahwa baik China maupun Jepang justru mengalami peningkatan konsumsi energi untuk mesin kapal ikan, seperti yang diungkapkan oleh laporan yang sama (FAO, 2010).

Jadi, dalam hal ini memang terjadi penurunan jumlah kapal ikan, tetapi jumlah hari layar mengalami peningkatan. Data FAO (2010) memperlihatkan bahwa produksi perikanan tangkap China meningkat dari 12,4 juta ton (2004) menjadi 12,7 juta ton (2009). Akhirnya, Uni Eropa coba mengatasi hal ini dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan usaha (effort) penangkapan dengan mempertimbangkan jumlah kapal (ukuran tonase), total konsumsi energi, dan jumlah hari layar yang berlaku bagi negara-negara Eropa.

Sains untuk Keberlanjutan

Fakta lain terkait perikanan tangkap adalah kemampuan penangkapan oleh satu unit alat tangkap yang sangat ditentukan oleh faktor sains dan teknologi. Hal ini terlihat pada bervariasinya kapasitas produksi tahunan oleh setiap orang yang bekerja di bidang perikanan.

Menurut FAO (2010), rata-rata produksi ikan tahunan per orang di Asia hanya 2,4 ton. Sementara di Eropa sudah hampir 24 ton dan Amerika Utara sebesar 18 ton.

Pemahaman akan sains untuk perikanan sudah menjadi keharusan. Selain sangat diprioritaskan oleh banyak negara kelautan, juga menjadi dasar bagi pengembangan teknologi.

Kemajuan sains dan teknologi di Eropa dan Amerika Utara memang sudah berkembang lama sehingga menjadi modal kuat dalam pengelolaan perikanan. Ini disadari betul oleh Jepang dan selanjutnya oleh China.

Alhasil, berbagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan itu dilakukan. Di antaranya melalui dibukanya berbagai lembaga riset perikanan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, Jepang dan China masing-masing mendirikan Universitas Ilmu dan Teknologi Kelautan di Tokyo dan Qing Dao.

Pada tingkat internasional dan regional, IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme) mengoordinasikan salah satu proyek intinya yang dikenal dengan GLOBEC (Global Ocean Ecosystem Dynamic). Ada lima aspek yang dikaji dalam riset GLOBEC, yaitu variabilitas iklim dan pemanasan global yang berdampak pada ekosistem laut; dinamika jaringan rantai makanan di laut; proses biogeokimiawi; sintesis dan prediksi, serta dampak aktivitas manusia.

Interaksi kelima aspek tersebut membawa banyak pemahaman baru, seperti pola pertumbuhan, habitat, migrasi, stok serta kebijakan jumlah ikan yang dapat ditangkap pada periode dan lokasi tertentu. Namun, sayangnya, sampai berakhirnya GLOBEC pada 2010, tidak ada partisipasi aktif Indonesia untuk mengadopsi riset GLOBEC.

Pada pertemuan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) tahun 2010 di Bangka, Prof Cho-Teng Liu sebagai pembicara tamu dari Institut Oseanografi, Universitas Nasional Taiwan, memaparkan pemahaman siklus hidup tuna yang terintegrasi mulai dari ketersediaan nutrien bagi fitoplankton diikuti pemangsaan oleh zooplankton, ikan pelagis kecil, dan akhirnya tuna. Setelah pemahaman ini, mereka melakukan pengembangan teknologi yang dapat melacak keberadaan tuna. Pertanyaan seorang peserta pada pertemuan ISOI tersebut tentang kemampuan alat pelacak tuna itu hanya dijawab dengan enteng oleh Prof Cho-Teng Liu: bahwa, pokoknya, mereka menangkap banyak.

Patrick Lehodey, seorang peneliti perikanan di Sekretariat Pasifik Forum, mengembangkan model numerik untuk siklus hidup dan distribusi tuna. Hasil modelnya telah divalidasi dengan alat penanda elektronik yang ditaruh pada tubuh tuna (tuna tagging) sehingga sangat bermanfaat untuk mengestimasi stok, rencana pengelolaan perikanan, termasuk mengantisipasi penangkapan ilegal.

Isu berkelanjutan pada prinsipnya adalah bagaimana memanfaatkan suatu sumber daya alam dengan cerdas dan pengelolaan perikanan berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui pemahaman sains dan aplikasi teknologi yang tepat. Inilah langkah serius yang menjadi babak baru perikanan dunia.

Langkah Kita

Indonesia paling tidak memiliki beberapa universitas yang memiliki fakultas perikanan dan ilmu kelautan ataupun program studi ilmu kelautan/oseanografi. Kita juga memiliki Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI, Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa institusi terkait lainnya yang melakukan kajian tentang kelautan. Pada tingkat nasional, kita memiliki Dewan Kelautan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden RI.

Namun, perumusan bidang kajian belum terkoordinasi dengan baik dan tidak memiliki payung riset yang jelas. Kegiatan penelitian masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak tertutup kemungkinan terjadi tumpang tindih. Hal ini diperparah dengan sistem anggaran birokrasi yang kaku.

Ke depan, pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia memiliki dua tantangan. Pertama, tantangan terhadap perubahan lingkungan pesisir dan laut (akibat pencemaran dan penangkapan yang merusak). Kedua, tantangan terkait perubahan iklim.

Untuk itu, prioritas kebijakan sains dan teknologi untuk perikanan dan kelautan adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Tentu saja jika memang Indonesia ingin menghadirkan babak baru perikanan dunia bagi dirinya sendiri.

Untuk menjawab tantangan ini, pertama, perlu adanya konsorsium riset yang melibatkan seluruh universitas/lembaga penelitian di mana secara administrasi dapat dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset dan Teknologi. Namun, arahan penelitian dikelola oleh kelompok panel peneliti.

Kedua, sudah saatnya dibentuk satu lembaga/yayasan yang khusus dan aktif mengelola dana penelitian yang sumbernya dapat berasal dari hibah perorangan, swasta, pemerintah, baik dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki National Science Foundation, Jepang dengan Japan Society for the Promotion of Science, dan China membuat National Natural Science Foundation.

Ketiga, perlu dipertimbangkan adanya universitas ilmu dan teknologi kelautan sebagai center of excellence kelautan Indonesia. ●