Mengukur Jangkauan Diplomasi Indonesia di Asia Selatan

Mengukur Jangkauan Diplomasi Indonesia di Asia Selatan M Sya’roni Rofii  ;  Direktur Eksekutif Center for Indonesia and International Affairs (Cifa); Doktor Bidang Politik dan Hubungan Internasional

                                            MEDIA INDONESIA, 30 Januari 2018

                                                           

KUNJUNGAN kenegaraan Presiden Joko Widodo dengan rute Asia Selatan kali ini memiliki nilai strategis bagi penguatan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Dari sisi politik, kawasan itu dihuni negara-negara yang memiliki pengaruh penting bagi keseimbangan kawasan, sedangkan dari sisi ekonomi mereka menjanjikan potensi pasar yang sangat besar. Rute perjalanan luar negeri Presiden Jokowi dimulai dari Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan berakhir di Afghanistan. Dari kunjungan tersebut, beberapa momen menarik yang perlu mendapat apresiasi tentu saja seputar percobaan jet tempur milik angkatan udara Pakistan yang merupakan produk kolaborasi antara Tiongkok dan Pakistan. Kemudian kunjungan presiden ke Cox’s Bazar yang merupakan lokasi pengungsi Rohingya yang terusir dari Myanmar. Lokasi tersebut juga menjadi pusat kegiatan relawan kemanusiaan yang diinisiasi organisasi kemasyarakatan Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Keberanian dan kehadiran pemimpin Indonesia untuk berkunjung ke Afghanistan di saat ibu kota negara itu beberapa hari sebelumnya mendapat serangan bom, bagi pemerintah Afghanistan, tentu saja menjadi dukungan moral tersendiri. Berbagi simpati dan solidaritas ialah modal utama yang menyatukan negara-negara Asia Pasifik yang juga mengingatkan kita pada momentum sejarah Konferensi Asia Afrika pada 1955, yaitu sebagian besar pendukung utama gerakan tersebut datang dari kawasan ini. Indonesia hingga hari ini memiliki kemewahan untuk bersandar pada besarnya sejarah diplomasi di masa lalu, yaitu negara-negara Asia Afrika dan Pasifik dipertemukan di Kota Bandung untuk menyatukan ide-ide yang berserakan tentang sebuah dunia yang adil. Adil di bidang politik maupun ekonomi. Pemimpin Indonesia saat itu, Soekarno-Hatta, merupakan figur sentral yang begitu disegani di panggung internasional karena manuver-manuver politik mereka yang cerdas dan terukur membuat derajat negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka terangkat seketika. Membangun dari kawasan Belakangan kita berhadapan dengan realitas baru yang jauh dari imajinasi Perang Dingin. Kepemimpinan global saat ini tengah mengalami kevakuman dan belum ada satu pun negara yang mampu menggantikan posisi Amerika Serikat (AS). AS yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan global dan pencipta keseimbangan nyatanya justru menarik diri dari isu-isu global. Hal ini tecermin dari Presiden AS Donald Trump yang menarik diri dari Trans Pacific Partnership, menganulir kesepakatan soal Climate Change, hingga pencabutan keanggotaan dari UNESCO. Mundurnya AS dari percaturan global seolah membenarkan pernyataan Ian Bremmer, ilmuan politik AS yang menyatakan saat ini dunia tengah memasuki era ketika tidak ada kekuatan dominan di bidang ekonomi dan politik. Ia menjelaskan AS sebetulnya tidak lagi memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurus urusan internasional, begitu juga Uni Eropa dan Jepang. Rakyat mereka berharap para pemimpin mereka fokus mengurus urusan domestik. Fenomena ini disebut Ian Bremmer sebagai G-Zero. Senada dengan Bremmer, suatu hari Hillary Clinton saat menjabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat juga pernah berujar bahwa masa depan ada di Asia Pasifik. Faktanya saat ini Asia memang cukup stabil baik dari sisi ekonomi maupun politik. Negara-negara Asia juga mulai unjuk kebolehan dalam menebarkan pengaruh ke berbagai penjuru dunia. Ketika AS, Eropa, dan Jepang tidak lagi aktif untuk melakukan ekspansi seperti tahun-tahun sebelumnya karena fokus menata ekonomi domestik yang belum benar-benar pulih akibat badai krisis pada 2008, aktor kawasan Asia justru mulai aktif menebarkan pengaruh mereka ke berbagai penjuru dunia. Tiongkok dan India ialah dua contohnya. Tiongkok sejak satu dekade terakhir telah menjadi bahan pembicaraan para pemimpin negara di berbagai belahan dunia karena program unggulan mereka di bidang proyek infrastruktur yang mereka sebut One Belt One Road (OBOR) di bawah skema Belt Road Initiative (BRI). Sementara itu, India dikenal sebagai negara yang mampu melahirkan jutaan teknisi terampil bidang informasi teknologi dan mampu menawarkan produk kompetitif. Baik Tiongkok maupun India merupakan anggota BRICS sebuah organisasi yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Pada awalnya forum ini ditujukan untuk mengkaji potensi ekonomi negara-negara anggota. Namun, mereka justru hendak mengarah pada bentuk yang lebih serius dalam bentuk pendirian bank yang mereka sebut sebagai New Development Bank. Belakangan, hampir semua aktor negara tampak pragmatis dalam membangun hubungan. Batas-batas ideologi politik yang pernah membuat mereka berseteru di masa lalu kini tampak tak lagi relevan. Kondisi inilah yang memberikan kesempatan kepada Tiongkok untuk mengakses hampir seluruh penjuru dunia. Jika dibandingkan dengan Tiongkok, Indonesia sebetulnya memiliki modal persahabatan yang jauh lebih besar dengan hampir seluruh negara di dunia. Doktrin politik luar negeri yang bebas dan aktif memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan setiap pihak sepanjang mampu mendatangkan keuntungan bagi negara tiap-tiap negara. Kita berharap kunjungan ke Asia Selatan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan dan manfaatnya bisa dirasakan segenap rakyat Indonesia dan dunia. ●

Menatap Arah Kebijakan Trump

Menatap Arah Kebijakan Trump M Sya’roni Rofii ;  Kandidat Doktor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Marmara University Istanbul, Turki

                                                    JAWA POS, 20 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

DONALD Trump akan resmi menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2017, menggantikan Barack Obama. Pergantian kepemimpinan di AS sangat dinanti banyak pihak. Sebab, perubahan rezim di Negeri Paman Sam akan berdampak luas, tidak hanya bagi rakyat AS, tapi juga masyarakat internasional. Sebagian pihak mengapresiasi kemenangan Trump. Sebagian lainnya mengutuk. Dukungan bagi Trump datang dari mereka yang selama ini frustrasi dengan kepemimpinan Obama yang dianggap gagal menciptakan tertib internasional karena kegagalan menciptakan stabilitas di Timur Tengah yang memiliki dampak serius bagi AS. Kemunculan ISIS bahkan oleh Trump disebut sebagai ciptaan rezim Obama. Sementara itu, mereka yang anti terhadap Trump umumnya merupakan pembela nilai-nilai liberalisme yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam desain besar kebijakan AS. Trump telah mendeklarasikan diri sebagai pemimpin yang akan menempatkan kepentingan nasional di atas segala-galanya: “American First”. Karena itu, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi setelah Trump mengambil alih kemudi kepemimpinan di Gedung Putih. Pertama, di bidang ekonomi, AS akan lebih pragmatis sekaligus protektif dalam bidang kerja sama perdagangan internasional. Sinyalemen untuk keluar dari Trans-Pacific Partnership (TPA) menjadi salah satu indikator bagaimana presiden dari kubu Republik itu mengarahkan kebijakan ekonomi AS. Keluar dari TPP tentu saja menjadi kabar buruk bagi mitra dagang AS di Asia-Pasifik, terutama Jepang dan Korea. TPP awalnya merupakan cara AS untuk mengimbangi agresivitas Tiongkok dalam bidang ekonomi yang hendak menghidupkan imajinasi Jalur Sutra yang mampu menjangkau hampir seluruh penjuru benua lewat kebijakan OBOR (One Belt, One Road). Kedua, di bidang politik internasional, Trump sepertinya akan menjadikan Rusia sebagai mitra utama dalam menghadapi setiap isu internasional. Hal tersebut bisa dilihat dari gestur yang ditunjukkan Trump sejak masa kampanye yang melihat Vladimir Putin sebagai sosok yang bisa menyelesaikan persoalan terorisme global yang memiliki akar di Timur Tengah. Jika hubungan kedekatan antara Trump dan Putin benar-benar menjadi kenyataan ketika dia telah resmi menjabat presiden, tentu saja hal itu akan menjadi tamparan keras bagi para pemimpin Uni Eropa dan aliansi NATO yang selama ini terlibat konflik dengan Rusia. Baik pada isu Ukraina maupun manuver Rusia di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Ketiga, soal isu imigran, itu merupakan salah satu isu sentral masa kampanye pemilihan presiden AS. Hal tersebut disebabkan adanya gelombang pengungsi dari Timur Tengah yang mencari suaka akibat konflik berkepanjangan di negara mereka. Trump berkali-kali menyatakan bahwa pintu Amerika tertutup bagi para pengungsi. Isu imigran bahkan dihubungkan dengan sikap Trump yang dianggap antimuslim. Hal-hal di atas merupakan beberapa contoh isu yang memiliki dampak langsung bagi negara lain di dunia. Karena itu, tidak ada cara lain selain menyesuaikan diri dengan kebijakan Washington setelah Obama. Mengimbangi Trump Fareed Zakaria sempat menulis sebuah artikel yang sangat kritis tentang Trump. Dia menganggap Trump sebagai kanker bagi demokrasi AS karena sikapnya yang cenderung rasis, seksis, xenophobic, dan otoriter, tetapi akhirnya dipilih para pemilih AS (Washington Post, 3 November 2016). Pada hari-hari ke depan, AS akan dipimpin pribadi Trump yang memiliki latar belakang pengusaha dan nihil pengalaman di bidang pemerintahan. Karena itu, hampir semua orang masih menebak seperti apa persisnya gaya kepemimpinan dan kebijakan yang akan dikeluarkan taipan bisnis properti tersebut. Sikap personal Trump selama masa kampanye boleh jadi merupakan refleksi pribadi Trump. Meski demikian, posisi kepala negara yang telah diisi berbagai macam figur, mulai veteran perang hingga artis, dalam sejarah presiden AS tidak serta-merta mereduksi eksistensi nilai-nilai yang dianut masyarakat yang tertuang dalam konstitusi dan didukung sistem pemerintahan mereka. AS memiliki senat dan kongres yang bisa mengontrol pribadi Trump yang kerap emosional dalam merespons setiap isu. Begitu juga eksistensi lembaga non pemerintah di AS yang memiliki tradisi panjang dalam memantau kinerja setiap rezim. Trump adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Setiap pemimpin negara, termasuk pemimpin Indonesia, perlu menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan pasca-Obama. Sebelumnya Indonesia mungkin sangat terbantu oleh Obama yang memiliki ikatan emosional dengan Jakarta karena pernah tinggal dan mengenyam pendidikan di Indonesia. Namun, emosi bukan faktor dominan yang menjadi pertimbangan para pemimpin AS melihat Indonesia. Dalam sejarah hubungan Indonesia-AS, siapa pun presiden AS selalu melihat Indonesia sebagai negara yang disegani di kawasan Asia-Pasifik karena kekuatan militer dan peran multilateral di ASEAN. Selain itu, modal yang tidak kalah berharga adalah eksistensi Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia yang menjunjung tinggi demokrasi sebagai nilai keseharian. Modal tersebut perlu dimaksimalkan Indonesia untuk mencapai target kepentingan nasional sekaligus menjadi pembangun jembatan di tengah ketegangan global yang bernuansa benturan antar peradaban. ●

Internasionalisasi Islam Nusantara M Sya'roni Rofii ;   Kandidat Doktor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional; Co-founder OIC Youth Indonesia

                                                      JAWA POS, 03 Agustus 2015     

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

HARI-HARI ini dalam pergaulan internasional, ketika berbicara tentang Islam, sejumlah kata identik yang muncul pertama adalah terorisme, kekerasan, intoleransi, dan keterbelakangan. Kendati kata-kata tersebut sangat bias makna dan cenderung tendensius karena telah terpatri dalam tradisi orientalisme Barat yang menempatkan Timur, meminjam istilah Edward Said, dalam posisi inferior (Edward Said, 1978). Para pemimpin dunia telah mencoba meredakan ketegangan yang muncul di level publik dengan mengampanyekan dialog-dialog antar pemimpin komunitas agama dan peradaban seperti yang diinisiatori oleh Sekjen PBB era Kofi Annan, namun tidak begitu memberikan dampak yang signifikan. Faktanya, statistik terkait Islamophobia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik di Eropa maupun Amerika (Gallup, 2011). Berdasar hasil riset terbaru Pew Research Center yang dirilis pada April 2015, disebutkan Islam merupakan agama yang mengalami pertumbuhan paling cepat untuk saat ini dan akan mendekati jumlah komunitas Kristen pada 2050 dengan 2,76 miliar pemeluk. Saat ini ranking pertama ditempati Kristen dengan jumlah 2,17 miliar pemeluk dan Islam 1,6 miliar penganut (Pew Research Center, 2015). Angka itu menjelaskan fenomena global yang terjadi saat ini. Dengan jumlah komunitas beragama berada pada level tertinggi, satu-satunya cara untuk menghindari konflik atau benturan antaragama dan peradaban adalah mempelajari untuk saling menghargai antara satu pemeluk agama dan pemeluk agama lain. Entitas Muslim Indonesia NU dan Muhammadiyah awal Agustus ini akan menggelar agenda strategis organisasi berupa muktamar. Lazimnya organisasi modern, dua organisasi itu akan memilih ketua umum untuk lima tahun mendatang. Dalam penyelenggaraan kali ini, NU dan Muhammadiyah memilih tema berbeda tapi masih berada dalam satu frame, yakni meneguhkan semangat kebangsaan melalui jalur dakwah sosial agama. NU mengambil tema Islam Nusantara, sebuah tema yang telah dilontarkan ke hadapan publik tanah air sekaligus di hadapan Presiden Joko Widodo. Ide itu disambut baik oleh presiden sekaligus diminta untuk terus dilestarikan, terutama di kalangan santri di wilayah-wilayah pedesaan. Sementara Muhammadiyah hadir dengan tema Islam Berkemajuan. Pilihan tema dilatari keinginan pimpinan Muhammadiyah untuk mengambil langkah nyata dalam memajukan peradaban bangsa melalui gerakan dakwah yang selama ini digeluti Muhammadiyah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan membidik segmen kelompok perkotaan (Jawa Pos, 28/7). Walaupun sebetulnya dua organisasi itu dengan sumber daya kader yang dimiliki tidak lagi membatasi segmen dakwah. Sebab, NU dan Muhammadiyah bisa masuk di komunitas perkotaan dan pedesaan. Dalam pentas sejarah Indonesia, dua organisasi itu telah memberikan sumbangsih begitu besar dalam mengawal tegaknya Republik Indonesia, baik sejak awal perjuangan kemerdekaan maupun ketika berhadapan dengan rezim represif macam Orde Baru atau rezim reformasi. Sikap dua organisasi yang menerima secara terbuka Pancasila sebagai ideologi negara serta organisasi masyarakat menciptakan harmoni dalam kebinekaan. Kini tantangan yang dihadapi berubah sangat signifikan. Terdapat beberapa isu yang perlu menjadi concern NU serta Muhammadiyah dalam muktamar di Jombang dan Makassar. Pertama, toleransi dan kebinekaan. Insiden yang terjadi di Tolikara beberapa waktu lalu merupakan contoh kasus yang terkait dengan masih adanya gesekan-gesekan kecil di akar rumput yang melibatkan kelompok agama. NU dan Muhammadiyah harus kembali tampil ke depan untuk menjadi promotor bagi ide toleransi antarumat beragama di seluruh penjuru Indonesia. Kedua, penyebaran nilai keislaman dan keindonesiaan. Dengan semakin meningkatnya jumlah pemeluk agama di dunia, sangat dibutuhkan peran dua organisasi itu untuk memperkenalkan Islam Indonesia yang sarat nilai kesantunan dan toleransi. Jika selama ini Islam identik dengan kekerasan dan teror akibat rentetan peristiwa teror oleh kelompok kecil yang mengatasnamakan Islam, kini sudah saatnya ormas NU-Muhammadiyah berkolaborasi mengirimkan kader-kader terbaik untuk berdakwah mendiseminasi Islam model Indonesia ke negara-negara yang selama ini masih memiliki persoalan Islamophobia, terutama Amerika Utara dan Eropa. Metode yang belum banyak dibidik adalah menerjemahkan karya-karya para sarjana muslim atau para kiai NU-Muhammadiyah ke bahasa Arab dan Inggris agar pemikiran mereka bisa diakses oleh publik Barat. Ketiga, diplomasi melalui sektor keagamaan. Dalam diplomasi modern, terdapat tren multi-track diplomacy, di mana sebuah negara mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menyebarkan nilai-nilai ke luar. NU-Muhammadiyah seharusnya sudah mulai menggandeng Kementerian Luar Negeri untuk menjadi mitra dalam bidang diplomasi publik dengan memfokuskan dakwah di negara-negara yang jumlah komunitas muslimnya sangat minoritas seperti di Amerika, Eropa, dan Tiongkok. Program itu bisa berbentuk pelatihan imam masjid dan penceramah asal negara tersebut di Indonesia, di lembaga pendidikan dan pesantren milik NU serta Muhammadiyah. ●

Tragedi Hercules dan Keselamatan Perwira    M Sya’roni Rofii  ;   Dirut Jawa Pos Koran

JAWA POS, 01 Juli 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

BANGSA Indonesia kembali berduka seiring dengan jatuhnya pesawat pengangkut milik TNI-AU, Hercules C-130, di Medan, Sumatera Utara. Para perwira yang jatuh patut mendapat penghargaan khusus dari negara. Pada saat bersamaan, keluarga yang ditinggalkan perlu mendapat santunan dari institusi TNI. Kejadian ini tentu saja bukan sesuatu yang diharapkan semua pihak, tak terkecuali oleh para perwira yang menjadi korban. Mereka menjalankan setiap perintah dari atasan kapan pun dan di mana pun, sebuah sistem yang melekat dalam institusi ketentaraan. Berdebat dengan atasan karena usia pesawat yang tak lagi muda dan menghalangi mereka terbang tentu bukan tradisi yang dipelihara dalam institusi mereka. Dalam pernyataan Kepala Staf TNI-AU Marsekal Agus Supriyatna, pesawat tersebut merupakan andalan TNI kendati sudah berusia uzur karena diproduksi pada 1964 dengan mengandalkan sistem pemeliharaan yang teratur. ’’Sangat diandalkan. Kita berusaha keras dengan sistem pemeliharaan yang betul.’’ (Viva, 30/6). Sangat sulit menyembunyikan fakta bahwa pesawat produksi 1964 itu kini memasuki usia 46 tahun sehingga kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan relatif tinggi. Idealnya, semua pesawat dengan usia 20 tahun sudah harus dikandangkan karena sifat metal yang mudah mengalami penuaan seiring dengan rutinitas kerja mereka di angkasa. Menghargai Perwira Kapten Penerbang Sandy Permana adalah satu di antara 30 korban pesawat nahas itu. Berdasar keterangan yang dilansir TNI-AU lewat situs resminya, Sandy adalah prajurit TNI-AU yang berprestasi. Dia mendapat anugerah sebagai siswa terbaik Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (Sekkau) Angkatan ke-97 pada 15 Juni 2015 (TNI-AU, 30/6). Melihat profil yang bersangkutan semakin membuka mata kita bahwa mereka yang menjadi korban adalah masa depan penerbangan di institusi TNI-AU. Sebab, mereka ini adalah calon perwira yang akan menentukan denyut jantung pertahanan Indonesia di udara. Membiarkan mereka menerbangkan pesawat uzur adalah bentuk kelalaian negara terhadap para prajuritnya. Maka, sudah seharusnya pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai catatan terakhir tragedi yang mengorbankan prajurit karena faktor alutsista yang tua. Kebijakan Alutsista Dari peristiwa ini, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian pemerintah. Pertama, melakukan audit terhadap seluruh armada terbang milik TNI. Dari beberapa kecelakaan yang selama ini terjadi, bisa dikatakan salah satu faktor yang dominan adalah usia alutsista yang tak lagi bersahabat. Pesawat TNI yang jatuh di Magetan, Jawa Timur, pada 2009 juga merupakan pesawat dari jenis yang sama. Hercules dengan sejumlah keunggulan yang dimiliki, mulai pendaratan dan lepas landas dari runway yang pendek, sebagai pengangkut yang efektif, pengamatan cuaca, pengisian bahan bakar di udara, pemadam kebakaran udara, serta ambulans udara, perlu diperbanyak namun dengan jenis yang baru. Kedua, mengalokasikan dana lebih besar bagi TNI-AU. Matra udara termasuk matra yang tidak mendapatkan porsi cukup dalam rencana anggaran belanja TNI. Sudah menjadi rahasia umum, dalam sejarah TNI, ada kecenderungan mengalokasikan dana alutsista untuk kebutuhan darat seperti pembelian tank. Padahal, potensi ancaman yang jauh lebih besar datang dari luar sehingga tindakan preventif hanya bisa dilakukan oleh matra udara dan laut. Kebijakan alokasi anggaran TNI perlu mendapat perhatian serius baik oleh TNI selaku pengguna anggaran maupun DPR selaku pengawas anggaran. Sebab, kesalahan dalam mengalokasikan anggaran yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun hanya akan membuat keterputusan antara alokasi dan tujuan penggunaan anggaran. Ketiga, menghentikan kebiasaan menerima hibah. Hibah alutsista bukan hal terlarang dalam doktrin pertahanan. Namun, kebiasaan menerima hibah dengan tanpa mengindahkan standar tinggi hanya akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Barang hibah umumnya telah memasuki usia tua dan efektif digunakan maksimal satu dekade. Dengan demikian, dalam fase ini alat-alat pertahanan tersebut membutuhkan perawatan yang sangat ketat dan memakan biaya yang tidak sedikit. Secara sederhana, bisa dikatakan barang hibah adalah barang tua yang menunggu masa kedaluwarsa. Dari sudut pandang yang lebih luas, sangat wajar mengalamatkan kritik terhadap pengguna anggaran yang tidak mengalokasikan anggaran pertahanan secara tepat. Kejadian sebuah helikopter milik negara tetangga dengan kode YM-YHM yang bebas terbang di Nunukan, Kalimantan Utara, baru-baru ini juga menjadi catatan lain yang butuh perhatian dalam rangka mengevaluasi titik lemah alutsista kita (JPNN, 28/06). Bebasnyapesawatmilikasingterbang tanpa izin di wilayah Indonesia membuktikan instalasi radar dalam jumlah besar di perbatasan belum mendapat prioritas dari TNI. Dan, bagaimana merespons situasi tersebut, tampaknya, belum dianggap urgen. Akhir kata, semoga kejadian ini tidak menyurutkan semangat para penerbang TNI untuk tetap siaga menjaga kedaulatan udara Republik Indonesia dan menjadi catatan serius bagi pemerintah untuk segera membenahi alutsista yang mendesak untuk diremajakan. Sekali lagi, turut berdukacita untuk para korban dan keluarga. ●

Arah Politik Turki Pascapemilu M Sya’roni Rofii  ;  Kandidat Doktor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Marmara University Istanbul Turki

REPUBLIKA, 11 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Hasil pemilu Turki telah diketahui. Berdasarkan hasil hitungan yang dihimpun media lokal A Haber dan TRT Channel, raihan suara masing-masing partai: AKP 41 persen, CHP 25 persen, MHP 16 persen, HDP 12 persen, dan sisanya 4 persen. Hasil resmi akan diumumkan YSK (Komisi Pemilihan Umum) satu bulan kemudian (A Haber, 07/06/2015). Analisis sebelum pemungutan suara secara umum tentang kemungkinan jika AKP meraih suara mayoritas melebihi 330 kursi di parlemen, maka ada kemungkinan untuk mengubah sistem parlementer menjadi presidensial sekaligus mengamendemen sejumlah poin konstitusi Turki yang dianggap tidak relevan dengan semangat zaman karena dibuat era 1980 yang kental nuansa militerisme. Analisis lainnya tentang peluang partai HDP menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di angka 10 persen yang terlihat sangat sulit dan berdampak signifikan terhadap proses perdamaian antara pihak pemerintah dan komunitas Kurdi (Hurriyet 07/06/2015). Dua wacana di atas menjadi perhatian utama pengamat dan publik pada umumnya di samping membahas isu yang dilontarkan partai politik dengan janji kampanye seputar perbaikan ekonomi dan penguatan pengaruh Turki di level internasional. Dengan hasil pemilihan anggota parlemen ini, AKP yang sejak 13 tahun terakhir mampu membentuk pemerintahan sendiri bisa dipastikan harus mencari mitra koalisi jika ingin mengamankan kebijakan pemerintah. Ketua Umum Partai AKP Ahmet Davutoglu menyatakan, semua orang tidak harus khawatir dengan hasil pemilu sebab partainya masih menjadi pemenang dari proses demokrasi Turki. Pernyataan ini bisa dilihat sebagai pemberian jaminan kepada mitra strategis Turki di level domestik maupun internasional (Hurriyet Daily 07/06/2016). Sekaligus menjadi isyarat bahwa pemerintahan yang akan dibentuk nantinya tetap berpegang pada fondasi kebijakan yang selama ini telah dipancangkan. Partai-partai lain, seperti MHP, telah melempar sinyalemen membuka diri menjadi mitra koalisi AKP. Koalisi antardua partai ini sangat mungkin terjadi jika melihat pandangan politik dan platform keduanya yang fokus isu pembangunan dan kebangsaan. Ajakan untuk koalisi datang juga dari partai yang selama ini menjadi motor oposisi atas pemerintah, yakni CHP. Namun, peluang koalisi sangat kecil karena figur pimpinan mereka memiliki arah pemikiran yang sangat kontras dalam berbagai isu ketika berada di parlemen maupun kampanye sepanjang Mei hingga awal Juni 2015. Adapun skenario lain AKP menggandeng HDP juga menjadi prospek yang tak banyak dibahas analis dan elite politik kedua partai, tapi dalam politik semua probabilitas ditentukan pada detik-detik akhir. Dengan berpegang pada hasil pemilu, ada beberapa poin menarik yang perlu dianalisis secara utuh dan mendalam. Pertama, AKP yang sejak 2002, 2007, dan 2011 sangat digdaya karena meraih suara meningkat, menjadikan mereka bebas membentuk pemerintahan sendiri sekaligus mengamankan setiap kebijakan pemerintahan yang sarat prestasi. Ini sebagai dampak dukungan penuh publik Turki terhadap aktor baru yang kala itu dimotori Recep Tayyip Erdogan dengan agenda pembangunan berorientasi pada penguatan ekonomi dan keanggotaan Uni Eropa. Namun, setelah ekonomi membaik, kini perdebatan bergeser pada bagaimana idealnya membangun ulang karakter kebangsaan Turki untuk dekade mendatang, diskursus yang memecah massa mengambang penentu hasil pemilu. Kedua, penurunan hasil AKP pada pemilu tahun ini tak lepas dari kemampuan HDP menembus ambang batas parlemen. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka kerap gagal menembus ambang batas ini. Kendati berjuang dengan spirit komunitas Kurdi, mereka mampu mengemasnya dengan wajah berbeda di bawah komando Selahettin Demirtas yang pada pilpres tahun lalu menjadi kontestan. Partai ini mencoba mengincar sebanyak mungkin massa mengambang, terutama pemilih pemula yang sangat signifikan, 1,5 juta pemilih pemula ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun ini. Faktor ini sangat menentukan raihan suara HDP. Secara umum, Turki telah melewati fase penting politik konsolidasi demokrasi karena mampu menyelenggarakan pemilu secara bebas dan jujur, memberi ruang kompetisi yang sehat bagi seluruh kontestan politik kendati insiden kecil di bagian timur masih terlihat. Namun, hal itu tak mengganggu pesta demokrasi secara keseluruhan, peristiwa yang tampaknya menjadi barang istimewa nan sulit di negara-negara tetangga terdekat Turki di kawasan Timur Tengah. Pesta para pendukung HDP di jalanan sebagai ekspresi kemenangan juga menjadi pemandangan tersendiri dalam politik Turki terkini. Sebab, berhasilnya HDP masuk parlemen boleh jadi upaya rekonsiliasi yang diupayakan pemerintah selama ini membuahkan hasil. Perlawanan bersenjata tak pernah mendatangkan pemenang, hanya meninggalkan luka. Sisi lain pemilu kali ini bisa jadi pintu awal mengupayakan perdamaian dalam bentuk paling nyata sebagai kelanjutan inisiatif Presiden Erdogan ketika menjabat perdana menteri yang membentuk kelompok wiseman sebagai pembuka jalan perdamaian dan rekonsiliasi nasional publik Turki. Idealnya, pemenang setiap kontestasi politik adalah publik. Mereka punya hak menentukan sikap setiap empat atau lima tahun sekali, termasuk Indonesia. Penilaian terhadap kinerja sebuah rezim bisa dilihat dari sikap politik pemilih di balik kotak suara. Demokrasi tidak pernah menjanjikan banyak hal selain menjamin proses politik berlangsung terukur dan prosesnya bisa dilihat dan dipantau setiap orang. Selanjutnya, pemerintahan terpilihlah yang menjadi penentu ke arah mana publik dibawa, menuju sejahtera atau sekadar jargon. ●