Indonesia dan Narasi Asia Ahmad Erani Yustika ;  Guru Besar FEB Universitas Brawijaya, Ekonom Senior Indef, Deputi Pembangunan Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden RI

KOMPAS, 29 September 2021

 

 

                                                           

Data menarik ini tidak banyak diketahui publik. Pada 1700-1850, kontribusi Asia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia nyaris mencapai 60 persen. Setelah itu perekonomian Asia terus melemah dan puncaknya terjadi pada 1950 ketika donasinya cuma tinggal 15 persen terhadap ekonomi global.   Usai tempo itu, aktivitas ekonomi Asia secara perlahan mulai menggelembung lagi. Saat ini angkanya telah mendekati 40 persen, persis kembali ke masa dekade 1850-an. Proyeksi berikutnya, pada 2050 kontribusi ekonomi Asia akan menuju periode emas tersebut (abad 18-19), di mana sumbangannya terhadap perekonomian dunia mencapai 52 persen (Azis, 2021).   Mencermati perkembangan mutakhir rasanya kalkulasi itu akan menjadi kenyataan, karena perekonomian Tiongkok, Jepang, India, Korsel, dan Indonesia terus merangsek secara meyakinkan meninggalkan pertumbuhan ekonomi AS dan negara Eropa lainnya. Pendeknya, saat ini merupakan abad Asia, di mana Indonesia merupakan salah satu pemain vital.   Geoekonomi politik global   Penemuan mesin uap dan listrik menjadi arang pembakar bergeliatnya revolusi industri. Pembabakan masa revolusi industri memang tidak terlalu jelas, karena banyak sumber yang memberikan periodesasi berbeda. Namun, zaman itu kurang lebih di antara tahun 1750 – 1850.   Bermula dari Inggris Raya, revolusi industri lantas menyebar ke seantero Eropa via eksekusi mekanisasi pabrik, misalnya industri tekstil. Proses itu diperdalam lewat pembuatan infrastruktur perdagangan, seperti rel kereta api, agar produksi mudah ditransaksikan, bahkan antarnegara (Haradhan, 2019).   Pendalaman kapitalisme, yang oleh Wallerstein (2000) dinukilkan bermula sejak 1450, merupakan penyangga pokok dari revolusi industri tersebut. Proses evolusi inilah yang menjadi penanda kapitalisme modern dan sumber pertumbuhan ekonomi di negara Eropa. Pendapatan ekonomi negara (PDB) melesat berkat mekanisasi, pasar (bebas), dan pengenalan sistem kontrak. Hak kepemilikan privat juga diperkenalkan secara massif.   Sejarah revolusi industri bertepatan dengan pudarnya Asia dalam perekonomian karena tekanan Eropa. Secara perlahan perekonomian di wilayah tersebut mengambil alih Asia yang tertatih berhadapan dengan perkembangan teknologi dan mekanisasi. Jadi, revolusi industri bukan hanya simbolisasi atas penggunaan mesin produksi, namun juga bahan baku pengetahuan yang menjadi sumbu inovasi.   Di Inggris, misalnya, pada 1660 telah didirikan “The Royal Society of England” (royalsociety.org). Lembaga yang sama ditegakkan pula di Perancis. Institut semacam itu yang memberi pengaruh besar terhadap percepatan pembangunan ekonomi.   Riset menjadi tulang punggung inovasi dan identitas kebaruan ekonomi di negara Eropa (dan belakangan AS). Hal itu masih ditambah dengan maraknya pembukaan kampus (sebagian bahkan berdiri sebelum masa 1750) sebagai mata air peradaban. Pengetahuan dan perekonomian menyatu dalam dua sisi mata uang.   Puncaknya adalah kemenangan Blok Barat (AS dan Eropa Barat) berhadapan dengan Blok Timur (yang dipimpin oleh Uni Soviet) saat perang Dunia II. Masa itu tidak hanya distempel oleh hegemoni politik yang makin kukuh oleh Blok Barat, namun juga sidik jari keunggulan ekonomi pasar (kapitalisme) yang disokong oleh pemanfaatan pengetahuan, teknologi, dan mekanisme pasar.   Sejak itu pula didirikan tiga lembaga multilateral yang menjadi promotor liberalisasi, yakni World Bank, IMF, dan GATT/WTO (Kloby, 1997). Ideologi pertumbuhan ekonomi berbasis pasar menjadi kampiun pengelolaan ekonomi, termasuk proyek liberalisasi.   Teori tahapan pembangunan (Rostow), konsep pertumbuhan ekonomi beralas tabungan-investasi (Harrod-Domar), big-push theory (Rosenstein-Rodan), dan model akumulasi modal (Joan Robinson) menjadi berhala pembangunan ekonomi. Teori para ekonom pembangunan itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Asia.   Empat penopang Asia   Di luar Jepang, sejak dekade 1990-an banyak negara Asia yang telah bangkit mengejar ketertinggalannya. Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Korsel dikenal sebagai Macan Asia yang mengaum di pentas global. Korsel (yang berbeda selisih hari kemerdekaannya dari Indonesia) secara konsisten menjadi negara industri yang amat tangguh bersamaan investasi manusia sejak 1970-an.   Industri elektronika dan otomotif merupakan salah satu kisah Korsel, persis mengikuti yang pernah dilakukan Jepang. Setelah itu Tiongkok melaju dan Indonesia sendiri pasca-krisis 1997/1998 terus berbenah menuju trayek stabilitas ekonomi sekitar 2005.   Tiongkok menjadi negara pengolah banyak produk (broad-based) tanpa melupakan industri teknologi menengah-tinggi. Singkatnya, sejarah keberhasilan Asia (Timur) jamaknya ditopang oleh empat hal: memanfaatkan krisis negara maju, berselancar di atas gelombang globalisasi, penguatan basis ekonomi, dan menyokong nasionalisme domestik.   Fenomena negara industri baru di Asia Timur itu sebetulnya keluar dari pakem kapitalisme global yang menempatkan negara berkembang (terbelakang) sebagai pasar barang (olahan/jasa) negara maju. Demikian pula, pola ini berpunggungan dengan teori dependensia yang menganggap selamanya negara terbelakang menjadi pinggiran: terbelit dari negara maju dalam relasi yang asimetris.   Ternyata, dalam perjalanannya negara berkembang tidak selalu menjadi “getah ekonomi” dari negara mapan dalam merancang pembangunan. Bahkan, mereka memberikan pukulan ekonomi yang keras kepada negara maju dalam perdagangan internasional (Jepang, Korsel, dan Tiongkok).   Tiongkok sejak 2010 menjadi eksportir terbesar dunia, mengambil alih posisi Jerman. Penguasaan pengetahuan/teknologi dan adopsi ekonomi pasar (tanpa melupakan peran pemerintah yang efektif) menjadi kata kunci kemajuan perekonomian negara Asia Timur. Inilah narasi yang diusung Asia.   Berikutnya, sampai 2030 setidaknya akan ada lima perkembangan global. Pertama, tidak lama lagi Tiongkok akan menjadi negara dengan ukuran ekonomi terbesar dunia. Ekonomi (PDB) akan dikuasai oleh 5 negara pada 2030: Tiongkok, AS, Jepang, India, dan Jerman.   Kedua, AS dan beberapa negara Eropa lebih banyak memakai instrumen politik (dan militer) dan lembaga multilateral (Bank Dunia, IMF) sebagai daya gugah ekonomi di fora internasional. Jumlah penduduk negara maju menyusut pula sehingga makin sulit menambah bobot perekonomian.   Ketiga, tiga isu pokok menjadi pusat pertempuran: demokrasi, globalisasi, dan digitalisasi. Seluruh negara akan berperang memenangkan tiga laga tersebut. Keempat, terjadi persaingan sengit antara uang konvensional dengan digital (cryptocurrency). Uang digital akan segera diakui oleh otoritas. Kelima, kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin belum memberikan gebrakan besar perekonomian dunia. Mereka akan menyodok setelah 2035.   Instabilitas perekonomian   Indonesia sampai 1960 masih menjadi negara paria dunia. Pada saat yang sama Tiongkok telah berada di posisi keempat ukuran ekonomi terbesar global, setelah AS, Inggris, dan Perancis. Baru pada 1979 pertama kalinya ekonomi Indonesia masuk peringkat 20 dunia. Itu pun tidak selalu konsisten dipertahankan karena setelah 1987 Indonesia terlempar dari jajaran 20 besar.   Baru pada 1997 Indonesia kembali masuk “kasta 20 besar dunia”, tetapi naasnya pada tahun berikutnya (1998) jatuh lagi (akibat krisis moneter). Peringkat Indonesia menyembul lagi pada 2008 (10 tahun pasca-krisis) dan terus merangkak perlahan sampai urutan 16 pada 2020.   Tiongkok sendiri setelah periode 1960 mengalami kemerosotan ekonomi hingga jatuh ke posisi 11 pada 1979. Usai itu posisinya terus meroket hingga pada 2010 menempati ranking 2 dunia (mengambil alih Jepang) sampai kini. Hal yang sama juga terjadi pada India, besaran ekonomi terus membusung ke posisi 6 (2020) [GoodStats, 2021].   Bisa dikatakan posisi Indonesia belum stabil seperti yang dicapai Tiongkok. Stabilitas ekonomi baru dialami sejak 2005, itu pun dengan pertumbuhan ekonomi yang punya kecenderungan menurun (akibat situasi dunia yang juga murung). Kondisi ekonomi Indonesia mirip Brazil yang pernah berada di posisi 7 dan sekarang turun ke peringkat 12.   Sebaliknya, sejak dekade 1980-an perekonomian Tiongkok tidak goyah sehingga ukuran ekonominya terus membesar. Pada 2020 Indonesia pertama kalinya menjadi negara pendapatan menengah-atas. Namun, akibat dihajar pandemi posisi itu tidak dapat dipertahankan pada 2021. Perekonomian minimal harus tumbuh 5% agar pendapatan bisa kembali seperti situasi sebelum pandemi.   Jika perbaikan sekarang bisa dipertahankan, maka pada 2022 pendapatan menengah-atas itu bisa direbut lagi. Awalnya, Indonesia diprediksi pada 2030 akan bisa menempati peringkat 7 dunia, namun variabel pandemi menyebabkan kesukaran menggapai target tersebut.   Sungguh pun begitu, posisi tawar Indonesia di fora internasional tetap kuat karena beberapa hal. Pertama, sekitar 20% warga negara lapis paling atas memiliki pendapatan per kapita rata-rata sekitar 10.000 dolar AS (hampir setara pendapatan per kapita Malaysia). Jumlah penduduk ini sekitar 55 - 60 juta (2 kali populasi Malaysia). Mereka bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.   Kedua, infrastruktur yang dibangun secara konsisten selama 7 tahun terakhir bakal menggelindingkan perputaran ekonomi yang gegas di masa depan. Investasi di Indonesia makin menggoda, baik PMDN maupun PMA. Salah satu buktinya, saat pandemi menghajar kinerja investasi masih tumbuh berdasarkan data BKPM (2021).   Ketiga, Indonesia akan menikmati dividen/bonus demografi sekurangnya sampai 2030 – 2035. Kelompok usia produktif ini, ditambah tingkat pendidikan dan akses teknologi yang kian bagus, menjadi lokomotif perekonomian berbasis nilai tambah.   Proposal Indonesia   Mencermati pencapaian yang dilakukan oleh negara-negara Asia (Timur) di atas, perubahan dan perkembangan ekonomi nasional juga mesti mendasarkan beberapa syarat pokok tersebut, meski tentu saja diperlukan adaptasi sesuai karakteristik ekonomi domestik.   Proposal trimatra pembangunan yang mesti dikawal dengan sungguh-sungguh ialah: literasi teknologi, inklusi investasi, dan demokrasi ekonomi. Jepang, Korsel, Singapura, Taiwan Hong Kong, dan Tiongkok kemajuannya dihela oleh pengetahuan dan teknologi. Korsel mengurus pendidikan secara serius sejak dekade 1970-an dan Tiongkok mengirim para mahasiswa ke negara-negara maju sejak dekade 1990-an.   Literasi menjadi kata kunci pengembangan produk olahan yang memiliki nilai tambah. Jepang, Singapura, Korsel, dan Tiongkok memiliki kampus dengan mutu terbaik (masuk 25 terbaik dunia). Pengetahuan yang direlasikan dengan dunia usaha (industri) menjadi daya ledak Asia yang melantakkan dominasi negara maju.   Pekerjaan rumah inklusi investasi adalah memastikan watak penanaman modal yang bertumpu kepada lima ciri: partisipasi, ekologi, teknologi, stabilisasi, dan kontinuitas. Partisipasi dan ekologi merupakan sayap pemerataan investasi. Sementara itu teknologi, stabilisasi, dan kontinuitas ialah sayap pertumbuhan investasi. Kedua sayap itu yang akan menerbangkan perekonomian.   Pada ujungnya, perekonomian akan kehilangan marwah bila kian menjauh dari amalan demokrasi ekonomi. Ini bukan semata diktum konstitusi, namun lokus kesejatian ekonomi. Perkara genting nasional adalah membagi alat-alat produksi sehingga rakyat punya nadi dan energi masuk ke arena ekonomi (pemerataan menjadi konsensus suci).   Pada level domestik rute paling mudah yang bisa ditempuh ialah mengarusutamakan koperasi/UMKM dan pelaku usaha di sektor basis (petani, peternak, pekebun, nelayan). Soalnya di sini bukan semata menata batu bata kebijakan, namun nyali menggali sumur keberpihakan.   Selebihnya, separuh urusan ekonomi berkutat perkara basis produksi. Pembesaran ekonomi sebagian besar terbuka dari pintu investasi. Pemerintah tentu saja perlu memahami perubahan lanskap ekonomi yang memengaruhi karakteristik investasi.   Pertama, investasi akan makin pekat modal dan teknologi sehingga kebutuhan tenaga terampil menjadi keniscayaan. Kedua, investasi domestik fokus kepada penguatan daya saing agar bisa menaklukkan pasar internasional (yang makin tertutup). Ketiga, investasi di Indonesia Bagian Timur lebih mudah didongkrak setelah dibangun infrastruktur, sekaligus mengurangi tensi ketimpangan.   Keempat, penetrasi korporasi asing (PMA) yang berbasis teknologi informasi (digital) kian besar, sehingga negara seyogyanya menyusun regulasi yang sangkil dan mangkus. Kelima, pengusaha didominasi usia muda dengan pengetahuan dan akses informasi yang jembar. Literasi teknologi dan pemerataan akses digitalisasi menjadi tugas bangsa yang paling menantang. Indonesia mesti menjadi salah satu penyuluh andal narasi Asia. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/29/indonesia-dan-narasi-asia/

 

 

Efek Bola Pantul Ahmad Erani Yustika ;  Guru Besar FEB UB dan Deputi Pembangunan Ekonomi Setwapres

JAWA POS, 9 Agustus 2021

 

 

                                                           

PELANGI mulai mengintip di balik awan. Pekan lalu (5 Agustus 2021), BPS merilis perkembangan ekonomi mutakhir (triwulan II 2021).   Data ini sangat ditunggu untuk mengetahui kemajuan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, data terbaru menunjukkan tiga perkembangan pokok. Pertama, perekonomian kali pertama membukukan pertumbuhan positif pada triwulan I 2020.   Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 sebesar 7,07 persen (yoy) dan 3,3 persen (qtq). Pencapaian itu sekaligus mengakhiri data resesi ekonomi.   Kedua, di semua sektor ekonomi pertumbuhannya positif. Sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan-minum merupakan sektor yang tertinggi pertumbuhannya. Ketiga, Pulau Jawa dan Bali kali pertama juga tumbuh positif (7,8 persen dan 3,7 persen; yoy), mengikuti wilayah lain yang sudah tumbuh positif pada triwulan sebelumnya. Kabar itu penting karena Pulau Jawa dihuni sebagian besar penduduk dan menjadi titik tumpu ekonomi nasional.   Low Base Effect   Pertumbuhan positif dalam angka yang tinggi itu patut disambut bahagia karena jalur perbaikan ekonomi secara konsisten bisa dijaga sejak triwulan III 2020 sampai sekarang.   Misalnya, triwulan II 2020 tumbuh -5,32 persen; triwulan III 2020 tumbuh -3,49; triwulan IV 2020 tumbuh -2,19; dan triwulan I 2021 tumbuh -0,71 persen (yoy). Pertumbuhan tinggi triwulan II 2021 sudah bisa diprediksi karena sesuai dengan pola negara lain seperti Tiongkok, AS, Singapura, dan Uni Eropa yang pertumbuhannya melonjak persis setahun seusai tekanan terberat pandemi terjadi pada masing-masing negara. Di Tiongkok ekonominya paling hancur pada triwulan I 2020 (karena pandemi barawal dari Wuhan) sehingga pertumbuhan paling tinggi terjadi pada triwulan I 2021 (18,3 persen, yoy). Posisi AS, Singapura, dan Uni Eropa sama dengan Indonesia, pertumbuhan tertinggi terjadi pada triwulan II 2021 (karena pandemi datang setelah Tiongkok).   Setelah ini pemerintah mesti bersiap pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dibandingkan triwulan II 2021 setidaknya oleh dua sebab. Pertama, basis pertumbuhan triwulan III 2020 tidak serendah ketimbang pertumbuhan triwulan II 2020 (BPS menyebut low base effect). Jika basis pertumbuhan tahun sebelumnya rendah (yoy), ungkitan aktivitas ekonomi sedikit saja akan memberikan gerak pantul yang tinggi. Ini ibarat efek bola pantul, bola yang jatuh ke tempat rendah akan memantul lebih tinggi. Kedua, sejak Juli 2021 pemerintah menerapkan PPKM darurat yang membuat ekonomi terkontraksi lagi sehingga pertumbuhan pasti tertekan. PPKM darurat diberlakukan di Jawa dan Bali setidaknya sampai 9 Agustus 2021 sehingga tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 pasti akan sangat besar. Jadi, stabilitas pertumbuhan ekonomi ke depan amat bergantung pada penanganan sektor kesehatan.   Patut pula dicermati data lain di mana salah satu sumber penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari perdagangan internasional. Ekspor pada triwulan II 2021 tumbuh 55,8 persen dan impor 50,2 persen (yoy). Ini pertumbuhan mengesankan yang disebabkan pertumbuhan mitra dagang utama seperti AS, Uni Eropa, Jepang, dan Korsel juga positif (di samping soal low base effect pada triwulan II 2020). Tren tersebut diharapkan menjadi pemicu surplus neraca perdagangan yang bisa memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Berikutnya, pengeluaran pemerintah, PMTB (pembentukan modal tetap bruto), dan konsumsi rumah tangga juga tumbuh lumayan tinggi sehingga memberikan optimisme terhadap penguatan struktur pertumbuhan di masa mendatang. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga menampakkan pemerintah cukup sigap menggelontorkan program sehingga daya beli masyarakat terjaga.   Padat Tenaga Kerja   Pertumbuhan sektoral laik dicermati dengan serius karena memantulkan data yang ambigu. Di satu sisi patut disambut gembira karena sektor yang padat tenaga kerja seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi tumbuh impresif, masing-masing 6,58 persen; 9,44 persen; dan 4,42 persen (yoy). Pertumbuhan sektor itu diharapkan mempekerjakan kembali pekerja yang sempat terlempar dari arena ekonomi.   Masalahnya, pada sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja paling besar justru pertumbuhannya hanya 0,3 persen. Itu hasil mengenaskan karena sektor tersebut yang justru terus tumbuh positif sejak pandemi hadir. Begitu pemulihan terjadi, pertumbuhan sektor pertanian malah anjlok. Salah satu faktor penjelasnya, pada saat gelombang kedua pandemi menyergap Indonesia, wilayah pedesaan juga terpapar parah. Padahal, selama ini desa-desa relatif kurang terjamah virus dalam jumlah yang masif. Akibatnya, kegiatan di sektor pertanian ikut melemah.   Investasi juga memegang peran vital dalam pemulihan ekonomi sekarang. PMTB tumbuh 7,5 persen dan realisasi investasi yang dirilis Kementerian Investasi/BKPM tumbuh 16,2 persen pada triwulan II 2021 (yoy). Lebih bagus lagi di dalam investasi itu terjadi perimbangan antara Jawa dan luar Jawa serta antara PMA dan PMDN, di samping Kementerian Investasi/BKPM juga punya program yang memberikan afirmasi kepada pelaku usaha UMKM. Jadi, investasinya lebih bermutu dan inklusif.   Seluruh capaian tersebut jelas menggembirakan, tapi tidak boleh melenakan. Pemerintah mesti terus fokus menangani kesehatan dan menjamin proteksi sosial kepada warga yang rentan. Angka statistik kerap tidak bisa mendeskripsikan kehidupan sebenarnya seluruh warga negara. Sampai saat ini, kehidupan warga menengah-bawah amat berat karena terlempar dari pekerjaan. Sekarang misi penyelamatan kehidupan rakyat merupakan panggilan moral tertinggi. ●

 

 

Gejolak Ekonomi di Tikungan Kedua Pandemi Ahmad Erani Yustika ;  Guru Besar FEB Universitas Brawijaya Deputi Pembangunan Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden

KOMPAS, 29 Juli 2021

 

 

                                                           

Pengendalian wabah Covid-19 di Indonesia sempat seperti telah berada di genggaman tangan. Sampai pertengahan Mei 2021 jumlah warga yang terpapar turun di bawah 5.000 orang per hari.   Vaksin yang disuntikkan ke penduduk juga terus meningkat dari hari ke hari. Tempat isolasi mandiri yang disediakan pemerintah mulai lapang: tak penuh penghuninya. Ruang isolasi rumah sakit (RS) sebagian kosong. Jumlah warga baru yang terpapar virus lebih rendah dari pasien yang sembuh. Ini membuat prospek kehidupan menjadi merekah.   Namun, tak lama setelah itu, dampak dari mudik Lebaran (yang kurang efektif dibendung) dan serangan varian baru virus yang berasal dari India (Delta) mulai mengganas sehingga memupus asa di depan mata. Situasi memburuk dengan gegas, bahkan penambahan kasus harian nyaris menyentuh 57.000 orang (naik 10 kali lipat). Tenaga kesehatan (nakes) terpapar dan sebagian gugur. RS tak bisa menampung luapan pasien baru. Oksigen (dan tabungnya) meruap. Segalanya mendadak gelap.   Kontrol pasokan   Pemerintah merespons kondisi itu dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan ritual agama dikendalikan untuk sementara waktu. Pusat perbelanjaan ditutup, restoran hanya menerima pesanan (tak boleh makan-minum di tempat), jalan-jalan disekat, kantor diatur ketat operasinya (kecuali sektor esensial), kegiatan tempat ibadah dibatasi, dan seterusnya.   Situasi lebih kurang mirip saat pertama kali pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal pandemi (2020). Inilah “tikungan kedua pandemi” yang juga banyak dialami negara lain.   Mencermati kondisi ini, terdapat sekurangnya tiga soal pokok yang perlu disiapkan dengan sigap. Pertama, membantu dengan cepat penambahan daya tampung RS dan nakes. Kedua, PPKM Darurat punya dampak sama dengan PSBB: daya beli warga merosot. Proteksi sosial menjadi tiang bergantung. Ketiga, instrumen fiskal perlu dikonsolidasikan lagi karena terjadi aneka perubahan. Ketiganya jelas bukan soal mudah.   Secara berangsur kapasitas RS telah ditambah, namun masih jauh dari kebutuhan. Beberapa fasilitas bangunan yang dimiliki pemerintah (termasuk kampus negeri) bisa didayagunakan untuk kondisi darurat ini, baik sebagai tempat isolasi mandiri (isoman) maupun RS darurat. Kerja sama dengan ormas besar, seperti NU dan Muhammadiyah, patut diintensifkan.   Para nakes diberi amunisi vaksin lagi agar daya tahan tubuh kuat menghadapi beban kerja maupun amuk virus. Relawan yang dapat membantu pekerjaan ini dikonsolidasikan, termasuk petugas penyuntikan vaksin. Pemerintah telah mengambil sikap yang benar bagi percepatan penyuntikan vaksin.   Problem yang tak kalah merisaukan adalah kelangkaan beberapa perkakas kesehatan, seperti obat-obatan, vitamin, oksigen (tabung), dan lain-lain. Tidak diketahui secara persis masalah kelangkaan ini: apakah produksi memang terbatas atau terdapat mafia yang mengontrol pasokan di pasar? Pada situasi seperti sekarang, perilaku culas (moral hazard) harus dibasmi sebab berpunggungan dengan keadaan darurat kemanusiaan yang tengah berlangsung.   Salah satu yang perlu ditelisik atas kelangkaan alat kesehatan ialah peta pemain yang selama ini menjadi pemasok barang. Sejak awal pandemi, Menteri BUMN telah membuat pernyataan terang-benderang: sebagian besar alat kesehatan berasal dari produk impor dan pemainnya terbatas.   Praktik oligopoli ini patologi yang sangat serius karena produsen atau distributor dengan mudah mempermainkan jumlah barang dan harga. Data yang dilansir CSIS (2017), misalnya, menunjukkan pada 2002 terdapat empat perusahaan yang mengendalikan penuh (100 persen) peralatan kedokteran dan pada 2012 keempat korporasi itu masih menguasai 96,9 persen.   Persaingan ini amat tidak sehat sehingga pasar menjadi distortif. Pada situasi mendesak seperti sekarang, salah satu intervensi yang bisa dilakukan adalah mendorong BUMN masuk ke arena untuk memecah praktik oligopoli tersebut. Pemerintah, lewat anggaran negara, dapat pula melakukan intersepsi pengadaan langsung dengan negara atau produsen (luar negeri) agar pasokan segera bertambah.   Pertumbuhan berimbang   Seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi sejak triwulan III-2020 sampai triwulan I-2021, beberapa data sosial-ekonomi juga mengalami perbaikan, seperti angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan. Pengangguran mengalami perbaikan paling meyakinkan. Sementara itu, kemiskinan dan ketimpangan terdapat penurunan, namun amat tipis. Capaian ini patut disyukuri di tengah situasi yang sangat menekan.   Setelah gelombang kedua pandemi terjadi, yang dimulai sejak awal Juni 2021, hampir dipastikan daya beli masyarakat merosot lagi. Sebagian warga tidak bekerja kembali sehingga wabah kemiskinan dan pengangguran berpotensi menyeruak ke permukaan.   Sekali lagi, situasi yang hampir sama layaknya pada April-Juni 2020 berpeluang besar terulang. Pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali akan turun lagi dan menciptakan kawah baru pengangguran dan kemiskinan (termasuk ketimpangan). Peta ini perlu tentu perlu dianalisis lebih dalam lagi.   Terdapat dua aktivitas ekonomi yang laik diperhatikan secara saksama. Pertama, berbeda dengan awal serangan pandemi, saat ini persebaran virus relatif lebih merata antara daerah perkotaan dan perdesaan. Implikasinya, sektor pertanian (dalam pengertian yang luas, termasuk peternakan, perkebunan, dan perikanan) tidak akan leluasa geraknya seperti tahun lalu. Pada 2020 sampai triwulan I-2021 sektor pertanian terus tumbuh positif (meski menurun). Jika melihat situasi sekarang langkah presisi perlu disiapkan sejak dini untuk menyangga produksi sektor strategis ini.   Kedua, sejak tahun lalu informalisasi ekonomi bertambah pesat akibat penutupan kegiatan ekonomi. Sektor formal yang tergopoh masih bisa disangga lewat fleksibilitas ekonomi informal. Saat ini potensi pembengkakan sektor informal sangat mungkin tercipta sehingga kerentanan ekonomi kian meningkat. Ciri sektor informal ini diselimuti oleh ketidakpastian, pendapatan rendah, dan ketiadaan perlindungan.   Apa yang bisa dilakukan dalam situasi yang serba pelik ini? Pemerintah dan Bank Indonesia (juga Otoritas Jasa Keuangan) sudah tepat menyusun aneka simulasi kebijakan ekonomi, misalnya relaksasi kredit, penurunan tingkat suku bunga, restrukturisasi pinjaman, bantuan produktif, dan lain sebagainya.   Di luar itu, terdapat kebijakan lain yang dipikirkan oleh ekonom pembangunan berpengaruh, Ragnar Nurkse (1953). Ekonom ini menyatakan tak bisa otoritas sekadar meningkatkan salah satu sumber pertumbuhan, misalnya sektor industri (seperti disarankan Rosenstein-Rodan), tetapi secara bersamaan juga mesti mengembangan aktivitas ekonomi yang saling berkaitan.   Misalnya, insentif investasi sektor pertanian direlasikan dengan pengembangan industri olahan yang berbasis komoditas primer. Implikasinya, pertumbuhan produksi pertanian bisa diserap industri dan punya potensi memindahkan pelaku sektor informal ini (baik ke pertanian maupun industri). Doktrin “pertumbuhan berimbang” ini akan menyelamatkan keadaan.   Ketangkasan eksekusi   Seluruh pemangku kepentingan paham bahwa dalam situasi darurat (kesehatan, ekonomi, dan sosial), hanya pemerintah yang bisa dijadikan tumpuan. Salah satu tiangnya bersumber dari kebijakan fiskal. Pada masa normal saja ruang fiskal sangat terbatas, apalagi keadaan sekarang. Penerimaan negara rendah akibat ekonomi terjun bebas, sebaliknya kebutuhan alokasi belanja melonjak. Ruang yang tersedia cuma dua: menambah utang atau realokasi anggaran. Menambah utang dalam jumlah besar berisiko karena muncul jebakan fiskal (dalam jangka menengah).   Solusi jangka pendek di antaranya meminta restrukturisasi pembayaran dan diskon bunga utang. Ini membuat rongga belanja menjadi sedikit terbuka. Penghematan dan realokasi belanja telah dilakukan sejak tahun lalu, namun inefisiensi masih terjadi. Program kementerian/lembaga yang tumpah tindih dan sandaran program yang belum presisi perlu ditelisik lagi. Pemerintah terus mengerjakan konsolidasi dua sisi ini agar kebijakan fiskal lebih kredibel dan program dijalankan secara akuntabel.   Perkara kunci yang mesti diselaraskan adalah paket proteksi sosial yang terukur, sederhana, dan cepat sampai (sasaran). Dua dimensi dari keterukuran adalah: siapa yang wajib disantuni dan berapa besarannya. Di sini persoalan data kerap menjadi sandungan, tetapi secara umum sudah lebih baik ketimbang tahun lalu. Besarannya perlu disesuaikan agar riak sosial bisa dicegah.   Selanjutnya, program bantalan sosial ini mesti didesain sederhana, baik dari sisi jenis maupun mekanisme penyalurannya. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan salah satu contoh kebijakan yang simpel, demikian pula program subsidi upah yang dikerjakan tahun lalu. Program semacam ini eksekusinya membutuhkan sumber daya yang sedikit dan tidak banyak lini birokrasi terlibat sehingga mencegah ragam penyimpangan. Selebihnya, program harus cepat ke tangan penerima sebab kehidupan rakyat sekarang ibarat ilalang kering yang gampang tersulut. Ketangkasan dan kepastian jadi bagian dari pertaruhan efektivitas kebijakan.   Ujung dari harapan seluruh pihak adalah sinyal keselarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengeksekusi kebijakan (kesehatan, ekonomi, dan sosial). Situasi sekarang jauh lebih baik ketimbang setahun lalu. Informasi makin lengkap dan mekanisme kerja kian tertata. Tetapi, dalam beberapa hal kesamaan pandang dalam menyikapi situasi darurat (seperti penggunaan tempat ibadah) belum sebangun seperti yang diharapkan. Hal ini juga terjadi pada aneka soal lainnya, baik pada isu kesehatan maupun ekonomi.   Kebijakan fiskal yang telah direalokasi pemerintah pusat semestinya juga diikuti oleh pemerintah daerah (termasuk penyerapan anggaran), di samping kejelasan pembagian beban fiskal antara pusat dan daerah. Akhirnya, pada situasi sekarang absah saja warga negara mengutuk keadaan atau menuding kesalahan. Namun, pada puncak kegentingan kemanusiaan yang dibutuhkan adalah pelayanan. “The sole meaning of life is to serve humanity,” ujar Leo Tolstoy. ●

 

 

Pemulihan dan Keberpihakan Ahmad Erani Yustika  ; Guru Besar FEB UB; Deputi Pembangunan Ekonomi Setwapres

KOMPAS, 09 Juni 2021

 

 

                                                           

Pandemi telah berusia lebih dari setahun sejak Maret 2020. Aneka daya dikerahkan untuk memastikan agar urusan kesehatan, sosial, dan ekonomi bisa dipulihkan secara layak.   Data kesehatan menunjukkan jumlah harian kasus baru kian menurun (meski masih labil), antara lain disebabkan pengelolaan pembatasan skala mikro mulai efektif berjalan dan vaksinasi sebagian warga telah dimulai.   Situasi sosial masyarakat masih mencemaskan akibat kehilangan pekerjaan, usaha tutup, dan akses terhadap sumber pokok kehidupan (pangan, pendidikan, kesehatan) belum sepenuhnya merata. Kinerja ekonomi menunjukkan gejala perbaikan sejak triwulan III-2020.   Secara perlahan pertumbuhan ekonomi terungkit meski jauh dari situasi normal (seperti sebelum pandemi). Penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang diduga akan terhambat dengan ragam rintangan ternyata bekerja lumayan gegas. Perkara inti yang ada di depan mata ialah perubahan pola pekerjaan dan penurunan kualitas kehidupan.   Arena ekonomi   Pada aras ekonomi terdapat tiga panggung yang laik dicermati agar arah penyegaran ekonomi dapat dikerjakan dengan level presisi yang tinggi. Pada tingkat internasional, AS kemungkinan akan pulih lebih awal. Sebagai produsen vaksin, setiap penduduk akan dikejar untuk memperoleh suntikan lebih cepat. Implikasinya, kebijakan pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter akan sedikit diketatkan. Guyuran modal ke luar negeri (termasuk ke Indonesia) tak lagi sebesar sebelumnya.   Eropa belum akan pulih segera sebab masih tertekan dengan masalah lama (jebakan fiskal) akibat utang yang terlalu banyak. Situasi makin buruk karena pada masa pandemi ini mereka harus menambah kembali utang sehingga rasio terhadap PDB kian besar.   Rasanya pada 2021 perekonomian dunia akan lebih banyak ditentukan oleh AS, China, dan India; tiga pasar terbesar yang pemulihan ekonominya telah menunjukkan tanda kuat (tapi India sekarang bermasalah lagi). Bahkan, China pada 2020 pertumbuhan ekonominya sudah positif.   Pada level nasional, situasi dihantui oleh tiga perkara. Derajat digitalisasi masih sangat rendah sehingga kapasitas beradaptasi dengan kondisi baru tidak bisa berjalan sigap. Produksi mengalami kendala oleh daya beli yang masih lemah sehingga pabrik mengurangi atau berhenti produksi.   Perdagangan sulit didongkrak karena logistik masih terganggu, sementara digitalisasi belum bisa diakses oleh sebagian besar produsen maupun konsumen. Angka kemiskinan dan pengangguran melonjak sehingga alokasi fiskal akan lebih banyak dipakai untuk bantalan sosial memitigasi soal tersebut.   Akibatnya, kapasitas fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi jadi sangat terbatas. Selebihnya, Indonesia punya modal berupa kebijakan deregulasi yang dilakukan konsisten sehingga iklim usaha secara teoretis makin bagus. Namun, wajah deregulasi ini mesti dicermati terus jangan sampai mengorbankan kepentingan usaha kecil dalam mata rantai ekonomi nasional maupun global.   Selanjutnya, pada level lokal (regional/daerah) situasi yang menguntungkan ialah pembangunan infrastruktur yang dikerjakan beberapa tahun terakhir memicu investasi dan pergerakan ekonomi, baik di perkotaan maupun perdesaan (melalui Dana Desa). Masing-masing daerah tinggal membuat stimulasi di wilayah yang telah dibangun infrastruktur, misalnya jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, dan yang lain.   Problem laten yang belum banyak mengalami perbaikan adalah ketimpangan pembangunan antarpulau. Sumbangan ekonomi Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku masih sangat kecil. Kelima pulau ini mesti bergegas agar kontribusinya ke perekonomian bisa dua kali lipat dari sekarang (sekitar 40 persen terhadap PDB).   Pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu pemicu gerakan ekonomi di Indonesia Bagian Timur. Di wilayah ini transformasi ekonomi menuju usaha bernilai tambah merupakan papan luncur yang harus dikendarai.   Proteksi sosial   Jika dilihat data setahun ini, terdapat tiga isu pokok yang layak menjadi peta sumber pengenalan ekonomi. Pertama, sektor ekonomi strategis yang kokoh adalah pertanian. Pertumbuhannya tetap positif meskipun rendah. Di luar itu memang terdapat sektor komunikasi dan kesehatan yang juga tumbuh positif, namun ini karena terkait langsung dengan karakteristik pandemi.   Sektor kesehatan tumbuh sebab permintaan obat-obatan, vitamin, masker, vaksin, dan seterusnya melesat pesat. Sektor komunikasi membubung akibat model kerja dan aktivitas yang berubah total dari pertemuan/tatap muka langsung menjadi pemanfaatan komputer, aplikasi, dan internet. Hal ini nyaris terjadi pada semua bidang, seperti perekonomian, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Sebaliknya, sektor pertanian terus bertahan meski dihajar pandemi, khususnya dari sisi logistik.   Pada sisi produksi, kegiatan tetap tumbuh sebab episentrum pandemi lebih banyak di wilayah perkotaan.   Kedua, pulau-pulau yang level kepadatan penduduk masih rendah, seperti Papua dan Nusa Tenggara, pertumbuhannya masih positif (tentu dalam level rendah). Ini memberikan bukti terang bahwa distribusi penduduk menjadi isu yang sangat relevan diperjuangkan karena akan memengaruhi interaksi antarwarga (dan tentu saja daya dukung lingkungan).   Kepadatan wilayah yang bertumpu pada lokasi spesifik mengancam kehidupan dari beberapa sisi: (i) jika episentrum perkara terjadi di wilayah tertentu saja (seperti pandemi sekarang), keseluruhan aktivitas lumpuh; (ii) kepadatan wilayah membuat sulit penanganan karena konsentrasi manusia menumpuk, seperti sulitnya mengatur interaksi manusia dengan jaga jarak yang dipersyaratkan; dan (iii) memudahkan terjadinya percikan persoalan, misalnya penyakit dan gejolak sosial, karena daya dukung lingkungan tak memadai. Jadi, pemerataan penyebaran penduduk bagian dari solusi integral peningkatan kualitas pembangunan.   Ketiga, pemerintah masih menjadi aktor vital dalam pembangunan (sosial-ekonomi). Saat ekonomi lumpuh akibat pandemi, intervensi kebijakan dan belanja pemerintah jadi satu-satunya titik tumpu kehidupan, termasuk pemulihan sosial-ekonomi. Namun, di sini perlu dijernihkan isu krusial setelah wabah selesai, di mana pemerintah oleh beberapa pihak diminta kembali masuk ke dalam “rumah”.   Pemerintah didesain hanya hadir ketika terjadi krisis, resesi, atau pandemi. Padahal, pemerintah mesti terus aktif masuk ke arena ekonomi lewat perencanaan pembangunan yang presisi, kebijakan anggaran yang memandu visi jangka panjang negeri, dan membangun stabilisasi/distribusi ekonomi yang menjadi mandat konstitusi. Situasi yang dihadapi saat ini perlu pula dipantulkan untuk menggeser struktur ekonomi agar lebih mencerminkan tujuan keadilan sosial. Usai pandemi teratasi, watak kebijakan dilanggengkan bekerja bagi kepentingan distribusi sesuai maklumat proklamasi.   Tungku literasi   Setelah berlangsung reformasi ekonomi dan politik 1998, beberapa perkembangan ekonomi dan politik mengalami kemajuan berarti. Indonesia berjalan tertatih menegakkan harga dirinya berdampingan dengan negara lain.   Isu ketimpangan pendapatan sempat mengalami pemburukan dan seperti sulit dijinakkan. Tetapi, sejak 2015 perlahan disparitas kesejahteraan itu bisa diturunkan (berbarengan dengan agenda penurunan angka kemiskinan dan pengangguran).   Serangkaian kebijakan proteksi sosial, akses permodalan, dan reforma agraria dieksekusi. Namun, ketika terjadi pandemi, rasio Gini (perkakas pengukur ketimpangan) meningkat lagi. Artinya, resesi ekonomi lebih memukul kelompok menengah-bawah.   Mereka tercerabut dari akar gerakan ekonomi. Ini adalah sinyal serius yang harus bisa ditangkap agar paket kebijakan dan program pemulihan ekonomi lebih tajam mengurus kelompok rentan tersebut. Kebijakan ini sekaligus paket pemerataan kesejahteraan yang wajib diperjuangkan.   Saat pandemi, bangsa ini dipertontonkan orkestrasi sosial yang luar biasa. Sebelum pemerintah bertindak eksesif seluruh warga telah bahu-membahu saling membantu, gotong-royong saling menolong, turun tangan saling meringankan. Beban sosial jadi lebih mudah karena perasaan sepenanggungan. Rakyat memberikan subsidi tenaga, pikiran, dan perhatian ke negara/pemerintah.   Krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial justru kian merekatkan, bukan merontokkan. Tetapi, di sisi lain terdapat sikap tercela dari sebagian penyelenggara negara, baik di pusat maupun daerah, yang menyunat program bantuan sosial (ataupun sumber daya lain) bagi perayaan nafsu angkara. Perilaku koruptif ini sulit dipahami nalar karena merampas hak orang yang sedang ditindih cobaan. Surau moral roboh. Penegakan hukum mesti bekerja tajam untuk memusnahkan tindakan tak terpuji ini. Peristiwa ini juga membawa pesan: gerakan antikorupsi mesti terus didengungkan.   Soal yang sering diabaikan dari peristiwa pandemi adalah kemerosotan derajat pengetahuan tunas bangsa akibat sistem pendidikan (pengajaran) yang berubah total. Digitalisasi jadi titik tumpu pengajaran. Masalahnya, aset dan akses tiap warga (juga wilayah) untuk menjalani model pembelajaran ini berbeda-beda sehingga menuai ketimpangan literasi. Di kota-kota besar proses pengajaran berlangsung relatif optimal, tapi di sebagian (besar) daerah dijumpai problem sistemik yang luar biasa.   Pemerintah telah melakukan segala upaya memitigasi perkara ini, tetapi nampaknya belum sepenuhnya berhasil. Pengetahuan merupakan tungku api kemajuan, sehingga seluruh ikhtiar perlu dilipatgandakan agar literasi tak mundur ke belakang. Informasi dan inovasi merupakan baju peradaban masa sekarang dan mendatang. Keduanya hanya bisa disangga oleh pengetahuan. Jika pengetahuan macet di tengah jalan, inovasi dan kemajuan hanya jadi bayang-bayang.   Trilogi penopang ekonomi   Tajuk pemulihan ekonomi barangkali idaman semua negara. Namun, di tengah ketidakpastian pandemi harapan itu sebagian merupakan kemewahan. Jika hasrat pemulihan ekonomi hendak disegerakan, maka yang paling fundamental adalah memperbaiki tiga sendi dasar (trilogi) penopang ekonomi. Hanya dengan cara ini, mengawinkan mitigasi kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat diagendakan dengan saksama.   Pertama, digitalisasi dan perombakan kebijakan pendidikan tak bisa ditawar lagi, bahkan juga cara kerja. Selepas pandemi, model dan kebiasaan baru kehidupan tak bisa ditarik mundur kembali. Pelaku ekonomi dan siswa wajib dibekali akses teknologi dan pengetahuan digitalisasi. Tanpa pendalaman teknologi susah aktivitas ekonomi mengikuti semangat perubahan zaman. Kurikulum pendidikan digeser menuju penguatan literasi teknologi, apapun bidang ilmu yang ditekuni. Perlu keputusan segera untuk mendesain dan eksekusi gerakan digitalisasi.   Kedua, pada abad perubahan sekarang ini salah satu yang diincar adalah keamanan kehidupan. Salah satu penyangganya pekerjaan (job security). Di sini terdapat dua gugus tugas inti: (i) memastikan keterampilan tenaga kerja kompatibel dengan kebutuhan pasar kerja.   Jika gerakan digitalisasi dan kurikulum pendidikan sudah digeser menuju perubahan itu, maka separuh pekerjaan ini telah terselesaikan. Sisanya hanya penguatan etos kerja dan semangat inovasi yang terus ditumbuhkan sebagai proses tak kenal kata usai.   Dan (ii) formula proteksi sosial komprehensif yang bisa menutup celah kerentanan (insecurity) warga negara. Proteksi sosial ini menyentuh dimensi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan dasar lain (sandang dan pangan). Selama ini pemerintah telah melakukan investasi luar biasa pada area ini, yang dibutuhkan sekarang penyelarasan dan perluasan. Jika pelayanan wajib publik itu diperbaiki secara menyeluruh, produktivitas warga/tenaga kerja akan terdongkrak tinggi.   Ketiga, pada saat resesi semacam ini amat wajar bila pemerintah memberikan relaksasi kebijakan fiskal dan moneter, seperti pemberian aneka insentif (penurunan) pajak dan suku bunga. Namun, peta keseluruhan struktur ekonomi perlu dilihat secara masak agar tak mengganggu isu yang amat vital: ketimpangan.   Benalu ekonomi yang rumit dipangkas adalah disparitas kesejahteraan. Saat ini momentum yang bagus menyasar kebijakan fiskal dan moneter yang memungkinkan era pasca-pandemi merupakan paras baru ekonomi nasional: maju dan merata.   Kemajuan disangga oleh identitas transformasi ekonomi dan ragam inovasi berkat pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, kemerataan ekonomi ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang membela kaum yang selama ini berada di luar pagar ekonomi. Pajak progresif beberapa hak kepemilikan perlu dipikirkan, demikian pula akses yang luas terhadap permodalan. Krisis memang meredupkan kehidupan, tapi dilarang menggelapkan keberpihakan. ●