Kamis, 18 Mei 2017

Serikat Buruh Politik

Serikat Buruh Politik
Surya Tjandra  ;   Dosen di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta
                                                          KOMPAS, 17 Mei 2017



                                                           
Beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan apa yang bisa disebut sebagai kembalinya serikat buruh politik di negeri ini. Serikat buruh terlibat secara aktif secara politik untuk memengaruhi pengambilan kebijakan negara. Ini adalah perkembangan yang baik sekaligus juga berbahaya kalau tidak dijalani dengan benar.

Dimulai khususnya dengan keberhasilan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang merupakan aliansi besar gerakan sosial yang dipimpin serikat buruh pada 2010 mendorong pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memberi jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh penduduk, hingga keterlibatan langsung serikat buruh pada pemilu legislatif dan presiden 2014.

Keduanya adalah dua peristiwa terpisah, tetapi amat dekat kaitannya. Keberhasilan KAJS memberi kepercayaan diri pada gerakan serikat buruh akan potensi dan perannya di masyarakat. Ini mendorong bangkitnya semangat politis untuk mendorong perubahan lebih luas melalui politik praktis elektoral kemudian. Namun, ada perbedaan mendasar pada keduanya dari segi hasilnya.

Pada 2010 hasilnya adalah persatuan dan perluasan gerakan serikat buruh dengan berbagai kekuatan sosial alternatif lain, seperti petani, mahasiswa, akademisi, politisi, dan birokrat reformis. Sementara pada 2014 hasilnya adalah polarisasi gerakan serikat buruh yang ikut terjebak polarisasi politik elite yang terjadi jelang dan setelah pemilu dilaksanakan.

Meski ada beberapa upaya kemudian dilakukan untuk mengembalikan persatuan yang dibutuhkan itu, praktis gerakan serikat buruh terus terpolarisasi, dan pelan tapi pasti mulai kehilangan orientasi dan pengaruhnya kepada pemerintah, terutama kepada masyarakat.

Belakangan, dalam disorientasi dan kegagalan untuk membangun partai politiknya sendiri, sebagian serikat buruh memilih meleburkan dirinya pada sebagian parpol. Ditandai didominasinya kepengurusan serikat buruhnya oleh buruh yang adalah juga aktivis parpol tertentu.

Aksi-aksi yang dilakukan serikat ini pun kemudian menjadi tidak banyak berbeda dengan parpol yang didukungnya. Akibatnya, alih-alih menjadi kekuatan pengimbang dari pertarungan elite politik partai, gerakan serikat buruh pun masuk menjadi bagian dari pertarungan tersebut.Pencapaian kekuatan sosial serikat buruh di era KAJS pun surut menjadi tidak lebih bagian dari pertarungan kekuasaan elite, bukan lagi perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat yang sempat menjadi perhatiannya yang utama.

Ini yang mewarnai gerakan serikat buruh beberapa tahun belakangan ini, yang melahirkan pertanyaan kritis: bagaimana sesungguhnya hubungan antara serikat buruh dan parpol perlu dibangun?

Serikat bukan partai

Hubungan antara serikat buruh dengan parpol selalu mengandung kontradiksi dan ketegangannya sendiri. Tantangan bagi serikat buruh senantiasa adalah bagaimana mengambil sikap dan tindakan yang paling tepat, sesuai dengan konteks dan situasi yang terus berkembang.

Apakah terus menjalin hubungan dengan risiko kehilangan kemandirian sebagai serikat karena kooptasi partai? Atau bercerai dengan kemungkinan kehilangan beberapa keuntungan dan peluang untuk memperluas sumber-sumber kekuatan serikat buruh? Saya pikir, selain menjalin hubungan dengan parpol, tugas serikat buruh yang paling penting adalah menjalin hubungan dengan masyarakatnya. Ini adalah masalah keberlanjutan.

Meraih kekuasaan tidak selalu berarti memperkuat pengaruh pada masyarakat. Bahkan kalau pun serikat buruh berhasil meraih kekuasaan, pengaruh sosial pada masyarakat sering kali justru menurun, karena masyarakat cenderung memang tidak percaya pada kekuasaan.

Ini adalah masalah pembangunan kelembagaan.

Serikat buruh tidak sama dengan parpol. Orientasi serikat adalah pada kepentingan anggota dan masyarakatnya. Sementara tujuan parpol adalah untuk memperoleh suara dan kekuasaan dari suara yang diraihnya. Keduanya berbeda, tetapi keduanya dibutuhkan di dalam sistem demokrasi.

Itulah mengapa di negara yang ada partai buruh, seperti Inggris dan Australia, peran dan organisasi partai buruh dan serikat buruh pendukungnya dipisahkan secara tegas untuk menjamin berjalannya sistem check and balance yang memang dibutuhkan.

Gerakan serikat buruh berangkat sebagai anti tesis dari totaliterisme (fasisme kanan), sebagai pendukung dan penjaga demokrasi yang penting, penopang negara kesejahteraan.

Ia secara alamiah memilih untuk terus bersifat inklusif bukan eksklusif, demokratis bukan oligarkis. Ia juga menganut semangat internasionalisme, di mana di sana terjadi pertarungan gagasan melalui agitasi, birokrasi, organisasi, dan diplomasi yang melampaui batas negara.

Kekuasaan politik tidak selalu sama dengan kekuatan politik. Kekalahan pada pemilu tidak selalu berarti kehilangan politik dan pengaruh itu sendiri. Politik serikat buruh harus terus berjalan meski partai yang didukung serikat buruh kalah, atau bahkan menang, dalam pemilu.

Politik bagi serikat buruh sejatinya adalah alat untuk membangun pengaruh sosial pada masyarakat untuk membantu masyarakat berkembang menjadi lebih baik, lebih toleran, dan bersolidaritas, bukan sekadar untuk meraih kekuasaan apalagi memecah belah.

Pengaruh sosial, seperti dijelaskan Richard Hyman, seorang intelektual buruh asal Inggris, mengacu pada kemampuan serikat buruh untuk secara jelas dan meyakinkan mengartikulasikan perubahan sosial dan perubahan masyarakatnya.

”Serikat buruh perlu mendemonstrasikan bahwa masyarakat yang lebih baik adalah misi sekaligus identitas mereka, dan untuk meyakinkan yang lain bahwa itu adalah tujuan yang mungkin dicapai dan pantas untuk diperjuangkan.”

Hanya dengan demikianlah kita bisa berharap serikat buruh dapat memberi peran yang lebih bermanfaat bagi masyarakatnya, melampaui kekuasaan, menjadi lebih baik, sebagai sebuah temuan sosial terpenting yang dihasilkan abad ini.