“Blusukan”

“Blusukan” Wijayanto Samirin ;  Deputi Rektor Universitas Paramadina; Co-founder and Managing Director Paramadina Public Policy Institute

KOMPAS, 12 Januari 2013

Beberapa bulan terakhir, kata ”blusukan” tiba-tiba menjadi sangat populer di telinga kita. Harus diakui, peran Jokowi sebagai media darling sangat kental dalam hal ini. Kalau kita google kata tersebut, dalam 0,19 detik muncul 1,37 juta link. Kata ”blusukan” seolah naik kasta, dari sekadar bahasa informal di kampung-kampung Jawa menjadi istilah penting kebijakan publik. Dalam bahasa Jawa, ”keblusuk” berarti ”tersesat ”. Maka ”blusukan” berarti ”sengaja menyesatkan diri untuk mengetahui sesuatu”. Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika Presiden SBY melakukan hal serupa beberapa hari lalu. Meskipun diberi istilah turun ke bawah atau turba, esensinya tetap sama, bertemu langsung dengan rakyat dan melihat keadaan di lapangan. Dalam konteks kebijakan publik, pertemuan tersebut sangatlah penting. Ia berperan sebagai wahana bagi pemimpin untuk menangkap aspirasi rakyat secara langsung. Ia bisa mengurangi panjang rantai birokrasi sebagai penyebab agency problem, saat anak buah sebagai agent di lapangan berupaya mengambil keuntungan untuk dirinya ketika pimpinan tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Agency problem dalam keseharian tidak selalu menampakkan diri dalam bentuk manfaat finansial, tetapi juga bisa berwujud bureaucracy inertia atau keengganan birokrasi untuk melakukan tugasnya; birokrasi yang malas dan santai. Dalam konteks good governance, turba atau blusukan juga mengurangi peran para policy entrepreneur , yaitu mereka yang hidup seperti benalu dalam pohon bernama proses pengambilan kebijakan. Entrepreneur jenis ini berperan sebagai penghubung antarkelompok kepentingan dengan para pengambil keputusan. Dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, mereka berupaya mengegolkan berbagai kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Meskipun penting, blusukan hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Ia merupakan bagian kecil di awal dari proses mendapatkan inspirasi untuk menyusun rencana kerja dan di akhir sebagai ajang untuk memantau hasil kinerja birokrasi di lapangan. Namun, permasalahan pemerintah lebih dari itu. Dalam siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan (planning, organizing, actuating, controlling), blusukan hanya merupakan bagian sangat awal dari proses perencanaan dan sangat akhir dari pengontrolan. Ia menjadi masukan awal untuk menyusun rencana sekaligus bagian akhir untuk melihat hasil di lapangan. Dalam konteks ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Dari penyusunan anggaran, pelaksanaan di lapangan, hingga proses pemantauan memerlukan peran para elite, baik itu tokoh partai politik, birokrasi, maupun kalangan bisnis. Dialog dengan para elite tersebut perlu dibangun. Dalam konteks ini, selain melakukan blusukan tipe satu (blusukan ke masyarakat), pemimpin juga harus melakukan blusukan tipe dua, yaitu blusukan kepada para elite untuk mendapatkan dukungan. Di Amerika Serikat, tugas utama Presiden Obama adalah menelepon para politisi agar gagasannya mendapat dukungan. Misalnya, untuk memuluskan kebijakan terkait debt ceiling, fiscal cliff, dan Obamacare, dia secara aktif melobi para lawan politiknya dengan menelepon anggota kongres satu persatu. Di Indonesia, apa yang dilakukan Jusuf Kalla (JK) perlu menjadi catatan penting. Dari informasi yang saya terima, JK tidak hanya sangat aktif blusukan di lapangan, tetapi juga di kalangan para elite. Dalam satu kesempatan, JK pernah mengatakan, dukungan jutaan rakyat diperlukan untuk memenangi pemilu dan menjadi pemimpin, tetapi untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif diperlukan dukungan sekitar 500 elite saja. Maka, JK pun memiliki 500 nomor kontak para elite tersebut dan secara rutin blusukan melalui pembicaraan telepon dan SMS, terkadang dilanjutkan dengan sarapan pagi. Dampaknya, berbagai permasalahan besar seperti perdamaian di Aceh, Ambon, dan Poso, juga kenaikan harga BBM dan konversi minyak tanah ke elpiji bisa diselesaikan tanpa keributan. Dalam konteks ini, blusukan tipe satu yang dilakukan Pak SBY ataupun Pak Jokowi perlu dilanjutkan dengan blusukan tipe dua. Sayangnya, hal tersebut belum dilaksanakan optimal sehingga berbagai ide bagus hasil blusukan belum tentu masuk rencana kerja pemerintah. Manfaat blusukan sebenarnya tidak kecil, tetapi cukup banyak pihak yang buru-buru mencap blusukan sebagai upaya pencitraan. Mungkin sebagian besar masyarakat sudah jenuh dengan ulah para politisi dan calon kepala daerah yang hanya mendekati konstituen mereka menjelang pemilihan. Setelah terpilih, rakyat tidak lagi dihampiri. Fenomena blusukan saat ini sedikit lain karena terjadi saat periode kepemimpinan berlangsung. Apakah aktivitas itu sekadar pencitraan atau benar untuk mewujudkan aspirasi rakyat, bisa dideteksi melalui tiga hal berikut. Pertama, politisi dan pejabat publik mempunyai path dependence, tidak mudah bagi mereka mengubah gaya.  Apabila pada masa lalu ia tidak dekat dengan rakyat, saat blusukan pasti ada yang aneh. Misalnya, bahasa tubuh dan bahasa tuturnya tidak pas dengan situasi. Kalau ini yang terjadi, bisa jadi yang dilakukan cuma pencitraan. Yang kedua, ada keterkaitan kuat antara bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan aktivitas blusukan yang dilakukan. Apabila tidak terlalu terkait, patut diduga blusukan tidak lebih dari upaya membangun citra. Yang terakhir, upaya pencitraan biasanya hanya berhenti di media tanpa realisasi nyata. Berbagai janji pejabat saat blusukan, apabila tidak diikuti dengan program kerja yang jelas dan terukur, tentu bisa ditebak arahnya. Manusia tidak hidup di atas tumpukan sensasi, tetapi prestasi. Blusukan menjanjikan hal positif bagi perbaikan pemerintah dan birokrasi. Ia tidak saja menjadi sumber inspirasi para pemimpin sebagai ”seniman kebangsaan” yang harus mencari inspirasi dari rakyat dan mewujudkannya untuk rakyat, tetapi juga berpotensi memperbaiki birokrasi kita yang cenderung malas dan tidak memosisikan diri sebagai abdi rakyat. Sayang, justru blusukan sebagai upaya pencitraan terasa semakin kuat sehingga tidak terlalu banyak tokoh yang memanfaatkannya sebagai aktivitas demi kepentingan publik. Para pemimpin dan pejabat sudah selayaknya tidak ragu lagi meniru langkah Jokowi, JK, ataupun SBY. Tidak perlu terlalu khawatir jika upaya tersebut dicurigai sebagai pencitraan karena terdapat perbedaan yang jelas antara pencitraan dan kerja keras untuk memakmurkan rakyat. Waktu akan membuktikan, mereka yang blusukan untuk tujuan pencitraan semata akan keblusuk atau tersesat betulan. ●

Blusukan dan Kepemimpinan SBY

Blusukan dan Kepemimpinan SBY Sidrataht A Mukhtar ;  Dosen Tetap Ilmu Politik Fisipol UKI dan PTIK

SINDO,  11 Januari 2013

Aksi inspeksi mendadak (sidak) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke tempat pelelangan ikan di Tanjung Pasir, Tangerang, menuai kontroversi publik.  Sebab tradisi sidak atau blusukan seperti yang dilakukan 4 Januari 2012 lalu itu tidak biasa dalam kepemimpinan SBY selama ini. Setiap agenda dan program Presiden SBY selalu formal, terencana, sistemik, dan paradigmatik sebagaimana yang menjadi model kepemimpinan SBY selama ini.  Transformasi  Perubahan gaya kepemimpinan SBY sangatlah relevan bagi masyarakat Indonesia saat ini yang memandang pemerintahan dan kekuasaan secara luas dijadikan sebagai tempat untuk memperkaya diri, melayani diri sendiri, dan bahkan mengalami berbagai penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Dalam sistem pemerintahan presidensialisme yang kita terapkan sejak Pemilu 2004 dan terus dilakukan pembenahan hingga kini, transformasi gaya kepemimpinan Presiden memiliki dampak yang luas bagi institusi, elite-elite penentu, dan kekuatan- kekuatan masyarakat sipil dalam membangun masyarakat Indonesia ke depan.  Asumsinya, bila terjadi perubahan di level elite pemerintahan, akan terbuka peluang untuk membangun visi dan konsensus sosial baru dengan masyarakat. Antara para elite dengan masyarakat akan terjadi mekanisme baru dalam tata kelola publik,khususnya proses pengambilan keputusan publik yang dapat membawa kebaikan, keadilan,dan demokratis.  Perlu diperhatikan juga perkembangan terkini dalam era informasi dan teknologi canggih terdapat mekanisme yang melintasi batas antara rakyat dengan penguasa di mana penguasa di sebagian besar level pemerintahan sudah menggunakan media informasi canggih itu seperti melalui BlackBerry, internet, group mailing list, dan media online lainnya. Hal ini berarti bahwa akses publik makin mudah semisal melakukan konsultasi publik dan akses langsung kepada elite pemerintahan yang berkuasa.  Berdasarkan pengalaman penulis dalam mengikuti Legislative Fellow Program (LFP) di Kongres Amerika dan pemerintahan kota tahun 2010, akses publik yang cepat dan terukur dalam layanan pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik dapat sukses dilaksanakan dengan baik karena beberapa faktor. Pertama, antara masyarakat dan elite penguasa (pemerintah, parlemen, dan lainnya) telah sama-sama “melek” (terdidik) dalam pranata sistem politik mereka yang otonom. Kedua, suksesi dan seleksi kepemimpinan dan rekrutmen elite penguasa mereka yang dilakukan melalui mekanisme konvensi politik dan partai politik.  Sistem politik presidensialisme dan format kepartaian mereka sangatlah mapan, aspiratif, dan demokratis sehingga proses seleksi kepemimpinan dapat dilakukan dengan tepat, profesional, dan murah. Dalam sistem Amerika Serikat, murahnya proses seleksi dan suksesi politik sangat menentukan kualitas, integritas, dan murninya keinginan kader-kader politik lokal maupun nasional.  Di samping dana politik dikelola LSM, forum, dan lembaga fund rising yang independen dan bersih-berwibawa, yang mana dana hasil sumbangan warga tersebut betul-betul dipergunakan untuk mencari pemimpin yang berkualitas tinggi, bervisi kerakyatan, dan sebagainya.  Bandingkan dengan pengalaman politik bangsa Indonesia yang seleksi kepemimpinan politik dan program turun gunungnya calon-calon pejabat negara (seperti presiden, gubernur,dan parlemen) efektif pada masa kampanye, sedangkan sesudah itu mereka sudah tidak memiliki waktu yang cukup untuk turun langsung ke rakyat.  Alternatif  Bagi SBY blusukan (sidak) merupakan alternatif dalam berinteraksi dengan masyarakat. Seiring dengan citra politik Presiden SBY dan Partai Demokrat yang semakin turun tingkat kepercayaan publiknya, maka blusukan SBY seperti yang dijelaskan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga memiliki tiga strategi.  Pertama, gaya kepemimpinan SBY akan lebih langsung dan tak berjarak dengan masyarakat. Kedua, manajemen dan kepemimpinan presiden akan berorientasi pada solusi di lapangan. Ketiga,sering berada di lapangan dan lakukan kunjungan incognito atau kunjungan mendadak.  Ketiga strategi baru SBY di atas dilakukan menjelang masa berakhirnya periode pemerintahan SBY dan dinilai sebagai upaya untuk menyelamatkan kepentingan Partai Demokrat dalam Pemilu 2014. Selain itu untuk mengantisipasi kurang efektifnya kinerja para anggota kabinet yang berasal dari partai politik yang harus menyelamatkan kepentingan partai masing-masing dalam kontestasi politik legislatif dan Pilpres 2014.  Perubahan gaya itu penting dalam format presidensialisme campuran seperti Indonesia. Seperti studi Scott Mainwaring (1993) yang menemukan kelemahan mendasar sistem presidensialisme yang dikombinasikan dengan multipartai. Mainwaring mengatakan sistem ini cenderung menghasilkan kelumpuhan akibat kebuntuan hubungan eksekutif-legislatif yang mengarah pada instabilitas demokrasi.  Polarisasi ideologi partai politik dan sulitnya membangun sistem koalisi antarpartai politik sehingga menurut Mainwaring dapat merusak stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, blusukan yang menjadi tren baru SBY tersebut patut didukung semua pihak agar meningkatkan kualitas berdemokrasi di negeri ini.  Kita menyadari praktik demokrasi Indonesia masih baru dan membutuhkan pematangan proses berdemokrasi (to mature democracy) untuk menciptakan keadilan, rule of law, dan kesejahteraan masyarakat. Bila blusukan SBY itu dapat dilakukan dengan efektif,hal itu dapat meningkatkan optimisme dan partisipasi publik dalam memecahkan berbagai masalah bangsa,mulai dari kemiskinan, pelanggaran HAM,terorisme, konflik sosial, lingkungan hidup sampai pada upaya mengatasi korupsi, penyalahgunaan wewenang lainnya dan moralitas di kalangan elite.  Di samping itu, blusukan SBY diharapkan menjadi inspirasi baru bagi pimpinan lembaga negara, para menteri, dan kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinan pada tingkatnya masing-masing. Sebagian besar elite yang berkuasa di pusat maupun di daerah itu dipandang masyarakat kurang aspiratif dan memiliki relasi yang tidak sejalan dengan masyarakat. Akibatnya, kebijakan dan pelaksanaannya tidak tepat sasaran dan bahkan terkesan menghambur-hamburkan anggaran negara.  Kita menunggu sejauh mana SBY dapat merealisasikan komitmen dan strateginya dalam membangun kedekatan dengan rakyat dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan cepat dan adil bagi semua sehingga presiden SBY dapat mengakhiri periode pemerintahannya dengan baik dan kepemimpinan nasional dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam sistem presidensialisme yang berlaku di Indonesia saat ini. ●

Blusukan, Memotret Pemerintahan

Blusukan, Memotret Pemerintahan Baharuddin Aritonang ;  Pengamat Sosial

MEDIA INDONESIA,  09 Januari 2013

KATA itu sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa. Karena itulah tidak kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau kamus bahasa Indonesia lainnya. Kata ‘bludrek’ malah ada, maksudnya pusing. Namun, ‘blusukan’? Padahal, kata itu sekarang begitu populer dalam percakapan sehari-hari. Sudah menjadi kosakata yang umum. Ketika saya bertanya kepada seorang teman yang berasal dari Purworejo, dia menjelaskan arti kata itu adalah jalan-jalan ke tempat kotor, misalnya ke sawah atau tempat-tempat berlumpur. Keblusuk artinya masuk ke lumpur, tambahnya. Istilah kotor tersebut tentu perlu kita beri imbuhan tanda petik. ‘Kotor’ di sini tidak diidentikkan ke tempat-tempat yang bau dan penuh dengan bakteri, tapi memang bukan pula tempat yang bersih, licin, harum, atau mengilap. Karena itu, ketika Joko Widodo, gubernur baru DKI yang sering menjenguk tempat-tempat yang tidak terbiasa didatangi pejabat sebagaimana yang umumnya kita kenal, hal itu kian memopulerkan istilah tersebut. Dia pergi ke kampung-kampung melalui jalan-jalan becek, daerah banjir, pinggir kali, hingga masuk ke got di Jalan MH Thamrin. Istilah yang tepat tak lain dari blusukan. Itu pula sebabnya, tatkala Pak SBY, presiden RI, mengunjungi kampung nelayan, pada Jumat, 4 Januari 2013, ada yang menyebutnya blusukan. Lagi pula itu tidak dipersiapkan sebagaimana kunjungan presiden yang biasanya sampai-sampai bupati Tangerang pun tidak tahu, termasuk petugas keamanan yang biasanya akan berjagajaga di sepanjang jalan yang dilalui. Benar-benar spontan. Yang tidak enaknya, banyak koran atau media sosial mengaitkannya dengan kebiasaan Jokowi yang sudah duluan populer dalam beberapa bulan terakhir ini. Keruan saja beberapa staf presiden mencoba meluruskannya. Tak ada hubungannya dengan Jokowi, apalagi mencontoh-contoh. Istilahnya pun bahkan seolah dikoreksi, bukan blusukan, melainkan turba alias turun ke bawah. Tidak sedikit yang mencoba menerangkan bahwa kebiasaan itu sesungguhnya dari dulu telah dilakukan Pak SBY. Pada periode pertama kepresidenan Pak SBY (20042009), memang tidak terhitung kunjungan yang dia lakukan ke berbagai daerah. Pada 2005, sebagai anggota BPK yang mengaudit bantuan tanggap darurat tsunami Aceh/Nias, saya malah pernah bergabung dengan rombongan dia di saat mengunjungi Banda Aceh. Di rombongan itu juga turut serta Gus Dur. Konon sampai empat kali Pak SBY mengunjungi daerah yang didera bencana dahsyat itu. Ketika foto perjumpaan di Masjid Raya Banda Aceh itu saya muat di Facebook, saya tunjukkan ketika itu Pak SBY masih singset dan rajin berkunjung ke berbagai daerah dengan menggulung celana saat meninjau banjir di Bekasi, melihat korban gempa di Yogyakarta, ke Papua, bahkan menginap di tenda di lereng Gunung Merapi. Mungkin Anda masih ingat ketika fotonya yang sedang memetik gitar di malam hari di tenda itu dipublikasikan. Apakah itu disebut blusukan? Terserah pada Anda. Namun ketika memasuki periode kedua kepresidenan dia (2009-2014), berita semacam itu nyaris tak terdengar. Yang saya baca malah `kunjungan' ke New York, Mexico City, Sao Paulo, Hanoi, New Delhi, London, Kuala Lumpur, atau yang lainnya. Acaranya pertemuan pemimpin dunia atau menerima gelar penghargaan. Kalaupun di kota-kota dunia itu dia keluar dari pertemuan resmi, paling-paling ke West Point, di luar New York City. Saya tidak tahu, apakah kunjungan ke berbagai pojok dunia itu disebabkan sudah ada pesawat kepresidenan, yang pernah diumumkan berupa Boeing 737 tipe 800, tapi mungkin itu tidaklah terlalu penting. Cuma, pada salah satu kunjungan itu, pernah saya dibuat trenyuh. Di halaman satu sebuah koran nasional, muncul tiga berita penting. Yang pertama, kerusuhan yang terjadi di Lampung yang menewaskan 14 orang dan tidak kurang dari 2.000 orang mengungsi. Berita yang kedua, Presiden Obama yang meninggalkan kampanyenya dan lebih mementingkan membantu korban badai Sandy di New Jersey dan New York. Lantas di sebelahnya, foto Bapak Presiden bersama Ibu yang sedang berkunjung ke London dan diterima Ratu Elizabeth dan Pangeran Philips di pintu Istana Buckingham. Sekarang kita kembali ke soal blusukan. Tentu saja kunjungan ke berbagai negara itu tak dapat kita sebut sebagai blusukan. Sama saja tak da pat kita sebut turba alias turun ke ba wah. Apalagi dise but turun ke atas. Kalau mau diper debatkan, tentu kunjungan ke luar negeri itu juga dianggap penting. Karena itu, keseimbangannya perlu dicari, yakni dengan melakukan turba, sidak (infeksi mendadak), on the spot, atau blusukan ke tengah-tengah rakyat sendiri. Tidak perlu dikaitkan dengan pencitraan. Apalagi di periode kedua jabatan kepresidenan ini. Tujuannya untuk melihat rakyat, meyakinkan bahwa semua berjalan di jalan yang tepat dan benar. Syukurnya, itu sudah dimulai dengan mengunjungi kampung nelayan di Tangerang tadi. Itu mungkin bisa diperluas dengan melihat kampung nelayan di Kepulauan Riau, di Muncar, Ambon, atau Manokwari. Juga, kaum petani di Pulau Buru, di Bantul, serta di Lampung dan Poso yang berdarah-darah. Atau ke kampung saya di Padangsidempuan, yang sejak merdeka belum pernah dikunjungi presiden Republik Indonesia kecuali Soekarno. Tentu saja dengan tidak mengabaikan kunjungan ke berbagai pusat ekonomi dan industri. Juga, pusat-pusat pendidikan, baik pesantren maupun perguruan tinggi. Atau, pasar-pasar di berbagai daerah dan berbagai tempat lain yang dianggap amat penting. Itu sekaligus untuk dijadikan sebagai contoh. Selanjutnya, para menteri diperintahkan untuk melakukan hal yang sama sesuai dengan bidang masing-masing. Juga, para kepala daerah, khususnya gubernur dan bupati. Itu layaknya yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab. Bukankah jabatan itu untuk rakyat? Bukankah kita bekerja untuk rakyat? Tentu pula blusukan, turba, sidak, dan semacamnya itu bukan sekadar mode atau euforia, apalagi sebagai pekerjaan utama. Lebih jelasnya, langkah tersebut hanyalah sampingan, yang dilakukan sesekali. Jangan lupakan tugas-tugas lain yang juga penting, termasuk mengawasi dan mengarahkan anggaran negara agar lebih prorakyat dan digunakan sebaik-baiknya serta tidak diselewengkan. Mendorong, mengoordinasikan, dan mengawasi agar semua institusi dan aparat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Menggerakkan birokrasi agar mencapai tujuan pembentukan pemerintahan, yakni demi menyejahterakan rakyat. Itu untuk melihat apakah pemerintahan berjalan dengan baik. Masih cukup waktu untuk menjalankan semua itu secara paralel. ●