Hilangnya Keadaban Politik Ali Rif’an   ;    Peneliti Pol-Tracking Institute dan Mahasiswa Pascasarjana UI

SINAR HARAPAN,  24 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                          

                                                      

Kehidupan politik kita hari-hari ini semakin jauh dari keadaban. Janji reformasi telah dikhianati. Keadilan dan kesejahteraan sebagai cita-cita agung para pendiri bangsa juga diselewengan. Demokrasi menjadi semakin anomali, sementara politik kian sakit. Pertarungan politik saat ini bukan lagi pertarungan gagasan, melainkan pertarungan citra. Politik bukan lagi medan perjuangan, melainkan profesi. Selain mendatangkan kegaduhan luar biasa, politik hari ini mendatangkan bencana yang tak terkira. Bencana korupsi, bencana penyalahgunaan kekuasaan, bencana dinasti politik, bencana keserakahan, dan seterusnya. Tentu bukan politiknya yang salah, melainkan aktor di dalamnya. Kini, politikus kita justru lebih banyak yang terjebak pada apa yang disebut seduksi politik. Kecenderungan politik abad virtualitas yang bertumpu pada permainan murni penampakan, artifisialitas, imagologi, dan mimikri (mimicry) sebagai cara untuk  survive di abad informasi. Politik seduksi ini juga disebut “politik rayuan” yang oleh Jean Baudrillard dalam Seduction sarat strategi penampakan (Piliang, 2005: 392). Politik seduksi adalah dunia politik yang dibangun oleh permainan citra. Wajah-wajah politikus sebagai perayu, ditampilkan dengan berbagai tampilan mimikri dalam rangka menimbulkan efek-efek pesona. Tak heran jika politikus—khususnya menjelang Pemilu 2014—lebih sibuk mengurus “gincu” daripada menyusun gagasan segar untuk bangsa ini. Mereka lebih sibuk membuat tim pemenangan, mengurus dana kampanye, dan iklan politik, ketimbang melakukan “diagnosis” atas segala problem kebangsaan yang ada. Memang, orang sering menyebut modal politikus ada tiga M; mind (gagasan), massa, dan money (uang). Namun, pada praktiknya modal ketigalah yang lebih dominan dimiliki politikus kita saat ini. Jika itu yang terus terjadi, politik kemudian—meminjam bahasa Donny Gahral Adian (2013)—bukan lagi ruang bagi rakyat untuk memperjuangkan kedaulatannya, melainkan panggung tempat kapital beradu demi kekuasaan. Peran Parpol Sudah saatnya keadaban politik menjadi panglima. Tanpa keadaban, politik tak ubahnya panggung yang berisi para pesolek dan demagog. Tanpa keadaban, politik menjadi majal. Politik hanya menghasilkan seremoni lima tahunan yang menyajikan “menu prasmanan” setengah basi. Tanpa keadaban, demokrasi yang kita elu-elukan juga akan terjungkal. Tentu dalam arena politik, lembaga paling bertanggung jawab menentukan keadaban politik adalah partai politik (parpol). Parpol merupakan “kawah candradimuka” para politikus. Ibarat kampus, parpol harus memiliki kurikulum yang jelas, khususnya kurikulum yang terkait etika. Lebih dari itu, agar output lulusan bagus, kampus politik bernama partai politik harus melakukan penyaringan kader secara ketat. Dengan menyaringan ketat dan kurikulum tepat, output yang dihasilkan bisa dipastikan baik, karena yang terjadi saat ini, partai belum memiliki kurikulum yang jelas, penyaringannya pun asal-asalan. Bahkan, tak jarang, banyak orang yang ingin masuk parpol lewat jalur belakang (transaksional). Dengan hanya bermodal uang, ia bisa dengan mudah melenggang jadi elite parpol tanpa tes (integritas) terlebih dahulu. Politik model itulah yang kini menghiasi ruang publik. Padahal, Plato (427 SM-347 SM) jauh-jauh hari mengatakan, seyogianya seorang pemimpin (politikus) itu lahir dari manusia “kepala”, bukan manusia “dada”, apalagi “perut”. Jika dielaborasi, manusia kepala adalah orang-orang bijak dan bajik, lebih mementingkan isi daripada bungkus. Manusia dada adalah mereka yang lebih menonjolkan kekuatan fisik, haus citra dan kekuasaan. Manusia perut lebih mementingkan nafsu keserakahan. Ketika berpolitik, manusia tipe ini biasanya sangat berorientasi ingin mendapatkan keuntungan berlimpah dari medan politik. Tentu pandangan Plato di atas penting untuk direnungkan, khususnya bagi parpol dalam memilih kader. Sebagai pilar demokrasi, partai politik harus mampu mencetak kader terbaik untuk bangsa ini. Parpol yang baik tidak kehabisan stok kader. Idealnya, parpollah yang membesarkan figur, bukan figur membesarkan parpol. Ketika parpol sudah mampu membesarkan figur—melahirkan kader-kader terbaiknya untuk bangsa—berarti parpol tersebut sudah matang secara organisasi. Sebagai kawah politikus, parpol memiliki peran esensial dalam membawa arah mata angin kehidupan berbangsa. Paling tidak, parpol harus mampu mewujukan gagasan Trisakti Bung Karno yang lamat-lamat semakin dilupakan; berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tentu gagasan founding father itu akan terlaksana bila para politikus kita berpolitik dengan penuh keadaban. ●

Jalan Terjal menuju Keadaban Politik

Jalan Terjal menuju Keadaban Politik Benny Susetyo ;   Pemerhati Sosial

MEDIA INDONESIA, 28 Desember 2012

TERKUAKNYA berbagai kasus korupsi di negeri ini di satu sisi menunjukkan realitas buruk politik kita dan di sisi lain bisa menjadi secercah harapan pemberantasan korupsi. Satu per satu pejabat yang terlibat mulai diusut keterlibatannya. Publik menunggu akankah secercah harapan itu merupakan kesungguhan penegak hukum untuk memberantas korupsi atau sekadar angin lalu. Sepanjang 2012, publik menunggu penuntasan beberapa skandal besar korupsi yang sejauh ini kabur. Skandal-skandal korupsi itu sudah jelas menunjukkan bahwa pemerintahan yang selama ini mencitrakan diri sebagai `bersih' dan `pemberantas koruptor' nyatanya sama sekali tak terbukti. Wajah peradaban politik semakin suram karena korupsi yang tampak dibiarkan dan tidak dianggap sebagai masalah serius. Terutama ketika bagian utama kekuasaan justru berada sangat dekat dengan skandal tersebut. Semua serba-ditutupi, dipolitisasi, direkayasa, dan bahkan masih dicitrakan sedemikian rupa agar tampak baikbaik saja. Seperti yang terjadi di era Orde Baru, korupsi yang berada dekat di areal kekuasaan memang nyaris tak bisa disentuh oleh hukum. Tapi kita semua diingatkan, membiarkan korupsi khususnya yang berada di areal kekuasaan hanya akan membuat keadilan akan mati, cepat atau lambat. Kekuasaan telah melenakan penguasa. Kekuasaan yang semestinya menjadi alat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, nyatanya diselewengkan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kita mendapatkan pelajaran utama, bahwa kekuasaan beserta birokrasi di dalamnya sangat rentan disalahgunakan bila tidak dipegang orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menciptakan kebaikan untuk negeri ini. Kekuasaan hanyalah medium kejahatan bagi para politisi karbitan untuk memperkaya diri sendiri. Terbuai Kekuasaan Kekuasaan yang telah diraih sering menjadi bumerang untuk melupakan rakyatnya. Ritus seperti ini terus berlangsung tanpa ada perubahan untuk memperbaiki apa sebenarnya yang ingin diperjuangkan sebuah partai politik. Rakyat sudah tahu saat ini tampaknya jurus elite politik kita begitu lihai dalam memainkan kata-kata. Kata-kata mereka sulit diprediksi, karena kata-kata yang keluar dari elite politik kerap membias dan bercabang. Ini membuat komitmen mereka sulit untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Publik kerap dikecoh dengan `akrobat' politisi dan kata-kata manis para elite. Padahal di balik permainan kata-kata tersebut, terdapat intrik yang mengelabui. Ini terjadi karena partai politik, tempat mereka digembleng, sejak awal tidak memiliki kepekaan terhadap mereka yang tertindas. Tema `tertindas' hanya dijadikan sebagai alat politik semata, tetapi mereka tidak memiliki political will untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi mereka. Partai politik di Tanah Air tercinta ini sering menjadikan rakyat miskin sebagai tumbal. Suka tidak suka, inilah wajah kepolitikan kita. Visi mereka tidak digerakkan kesadaran bahwa dalam berpartai berarti membangun sebuah keadaban politik untuk menuju sebuah habitus baru: habitus solidaritas dan kesetiakawanan. Nilai-nilai itu belum menjadi acuan dalam segala kebijakan penguasa. Elite politik pun enggan belajar dari fenomena bahwa rakyat sudah tidak memiliki kepercayaan yang akurat terhadap partai. Bahkan rakyat juga sudah mulai meninggalkan tokoh-tokoh anutannya. Hal itu merupakan manifestasi dari kekecewaan rakyat. Kekecewaan itu lahir dari akumulasi tindakan elite politik yang tidak sering memenuhi harapan akan terciptanya tata keadilan. Akibatnya, keadilan sejauh ini hanya dimiliki mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses kekuasaan. Jumlah mereka sangat sedikit, tapi mereka inilah yang mampu mengendalikan republik ini. Tangan mereka sangat berkuasa untuk mengatur kebijakankebijakan yang kerap merugikan golongan rakyat luas. Golongan kecil ini mengatur dan mengintervensi kebijakan negara, dan tanpa disadarinya terus-menerus memerosokkan rakyat ke dalam sebuah lumpur pekat. Lumpur pekat itu membuat kaum miskin tetap miskin. Kaum miskin terpola sebagai kaum tak berdaya. Akibatnya, adalah bahwa kebijakan negara kerap membuat kaum miskin dalam posisi yang tidak memiliki daya tawar. Sistem dan Budaya Korup Masalah korupsi di negeri ini sudah begitu mendarah daging sehingga orang yang bersih bisa tersangkut melakukan korupsi karena berada dalam sistem dan budaya yang korup. Masalah ini sangat serius karena menyangkut masa depan gelap negeri ini. Namun, para politisi dan penyelenggara negara belum juga menganggap sebagai sesuatu yang serius. Dapat di lihat dari perilaku politisi kita yang tidak bisa keluar dari pola politik pragmatis untuk keuntungan dirinya sendiri. Kepentingan masa depan bangsa sudah tak lagi menjadi bagian dari perilaku kehidupan politik mereka. Yang dipikirkan hanyalah jabatan dan uang. Dalam merancang dan menjalankan beragam kebijakan, yang diutamakan adalah dirinya ‘mendapat apa’, bukan bagaimana rakyat mendapat tempat yang adil di negeri ini. Politik kita benar-benar telah kehilangan keadabannya. Para politisinya cenderung buas, terutama ketika hasrat untuk meraih kedudukan dilakukan tanpa memperhatikan etika dan keutamaan publik. Inilah wajah masa depan politik Ind donesia yang dapat kita lihat h hari ini. Perebutan jabatan dan permainan uang menjadi roh utamanya. Etika dan paham keutamaan publik hanya menjadi pemanis mulut. Uang menjadi faktor paling penting dibandingkan dengan gagasan dan ideologi. Partai politik telah menjadi alat untuk memenuhi hasrat pribadi-pribadi daripada merupakan persemaian gagasan dan perjuangan ideologi. Semua demi uang dan jabatan. Rakyat hanyalah kamuflase dalam pidato-pidato politisinya. Inilah yang membuat negeri kita semakin hari tidak semakin kuat, malah semakin rapuh dan keropos. Bangunan politik hanya dilandasi dengan kepentingan material. Akibatnya, politik menjadi sandera an para pemodal. Ka rena yang dipikirkan adalah kepentingan pribadi, politik sudah tak lagi sanggup me mikirkan kepentingan kemanusiaan. Tidak ada lagi kepedulian yang nyata untuk melindungi rakyat kecil, semua itu hanya sandi wara media. Kekuasaan pun cenderung diguna kan untuk melayani `yang punya uang'. Ia tak bisa keluar dari lingkaran setan itu. Rakyat adalah konsumen yang bila ia tak memiliki uang, ia tak mendapatkan pelayanan. Kekuasaan cenderung menginjak yang miskin. Politik lalu bukan menjadi tempat yang nyaman untuk memperjuangkan kepentingan publik. Politik adalah untuk memenuhi hasrat material pribadi atau golongan-golongan. Politik kita mengalami disorientasi yang sangat fatal, dan parahnya itu sudah membudaya ke segala aspek kehidupan. Jalan Terjal Jalan terjal menuju keadaban politik kita pun semakin jauh. Samar-samar dapat kita lihat betapa kekuasaan politik digunakan secara sewenangwenang untuk melayani kepentingan pribadi, golongan, dan kroni-kroni. Suka tidak suka itulah yang terjadi di era reformasi ini. Kita membutuhkan perubahan secepat-cepatnya, atau semua ini akan mewarnai wajah gelap masa depan kita. Kita membutuhkan momentum untuk berubah sebelum semuanya terlambat. Indonesia bukanlah milik generasi hari ini saja, melainkan akan diwariskan pada generasi mendatang. Kita harus menegaskan kembali makna berpolitik dan berkekuasaan, mengembalikan makna berpolitik untuk kepentingan perjuangan semesta, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang makmur dan luhur. Berpolitik bukan jurus aji mumpung untuk sekedar meraih kekuasaan. Berpolitik adalah seni untuk membangun kemajuan bangsa. Politik bukan bisnis, di mana segala transaksi bermotifkan nilai ekonomis. Berpolitik adalah untuk membangun bangsa ini dengan penguasa yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada mereka yang memiliki uang semata. Semua komponen bangsa ini bertanggung jawab untuk mengingatkan agar politisi kita berjalan sesuai koridor dan etika. Agar mereka tidak salah arah dalam menuntun bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. ●

Tiadanya Keadaban Politik

Tiadanya Keadaban Politik

Benny Susetyo ; Sekretaris Dewan Nasional Setara

SUMBER :  MEDIA INDONESIA, 09 Juni 2012

KOMISI X DPR berharap kasus proyek sport center Hambalang, Bogor, Jawa Barat, lekas selesai, baik di pembangunan maupun pengusutan kasus hukumnya di KPK. “Kita ingin persoalan ini cepat selesai, tidak berlarut-larut,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachrie, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Kasus tersebut menunjukkan kepada publik rusaknya keadaban politik di negeri ini. 

Perselingkuhan elite politik dengan pemodal akhirnya merusak tata nilai dalam berpolitik. Ketika elite politik dengan mudah memainkan proyek pemerintah lewat mekanisme di bawah tangan, politik korup pun menjadi cara berpikir, bertindak, dan berelasi penguasa negeri.

Kasus Hambalang juga menjadi contoh betapa kekuasaan itu sendiri cenderung korup sebagaimana adagium Actonian. Walaupun kita menyadari bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan kekuasaan, pemberantasan korupsi sering berjalan di tempat. Itu menjadi lebih ironis karena kekuasaan itu sendiri begitu dekat aroma korupsi. Kini publik pun bertanya-tanya, masih adakah minat kekuasaan untuk memberantas korupsi ini secara sungguh-sungguh? Kekalutan publik itu disebabkan sinyalemen adanya tindakan-tindakan kekuasaan yang dinilai hanya akan memperlemah pemberantasan korupsi.

Semenjak awal kita semua sudah menyadari bahwa tugas pemberantasan korupsi begi tu berat. Itu sangat berat karena korupsi sudah mendarah daging (internalized) di tubuh birokrasi. Apalagi kita tidak me makai strategi ‘amputasi’ untuk membersihkannya. Kita hanya perlahan dan berhatihati memilih onak duri yang bersemayam di dalamnya.

Kesadaran bahwa pemberantasan korupsi merupakan tugas berat tentu saja menyadarkan kita bahwa langkah tersebut bukan pekerjaan semalam. Ada proses yang terencana dan sistematis untuk mengembalikan keadaban pemerintahan kita menuju governance yang good dan clean.

Harus diperhatikan secara saksama bahwa pemerintahan yang bersih bukan sekadar citra dan pencitraan. Pemerintahan yang bersih mengandung makna yang sangat mendalam dan mendasar. Itu menyangkut substansi. Kita belum sampai pada proses inti `pemerintahan yang bersih' itu sendiri. Kita baru tahap citra pemerintahan yang bersih. Di dalam kemolekan pemerintahan yang tercitrakan bersih itu, publik secara sadar masih melihat dengan jelas begitu banyak kasus korupsi yang belum terungkap. Masih begitu banyak onak duri yang mengganjal perjalanan menuju pemerintahan yang sehat dan bersih dengan tingkat korupsi yang begitu minimal.

Budaya Jalan Pintas

Sejauh ini proses pemberantasan korupsi masih boleh dikatakan `setengah hati'. Koruptor kakap masih berkeliaran. Mereka yang berada dalam proses pengadilan pun bahkan sedang sibuk mempersiapkan kebebasan mereka. Pemberantasan korupsi belum menjadi agenda utama penataan bangsa ini ke depan. Peperangan dengan ja lan bertobat masih dilakukan secara maksimal. Mereka yang ditangkapi hanyalah para koruptor kelas teri. Kategori kelas kakap belum banyak yang tersentuh. Tak mengherankan bila kemudian muncul idiom-idiom baru yang cukup ironis. Ada ‘karpet merah’, ada ‘tebang pilih’, dan seterusnya. Pemerintah belum menunjukkan peperangan terbuka dan terang-terangan dengan mereka-mereka yang telah mencuri uang negara.

Bangsa ini sudah lama tak berdaya melepaskan diri dari jerat budaya korupsi. Suka tidak suka, sebagai budaya, korupsi merupakan sesuatu yang melekat dalam diri bangsa ini. Korupsi bahkan seolah-olah sudah menjadi pola kehidupan bangsa ini dan bagian tak terpisahkan. “Kalau tidak korupsi, tidak Indonesia,“ begitulah guyonan masyarakat kita merasakan budaya korupsi ini.

Korupsi terjadi dan membentuk mentalitas. Hal itu tidak lepas dari kultur bangsa. Begitu membudayanya dan sistematisnya korupsi seakan-akan telah membuat bangsa ini tak berdaya menghadapinya. Itu tak lain karena bangsa ini telah lama dihidupi strategi berkehidupan yang disebut sebagai `jalan pintas'. Kultur `jalan pintas' itulah yang membuat elite politik hanya sibuk memperkaya diri sendiri dan melupakan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat.

Kebijakan yang dibuat sekadar untuk meraih popularitas daripada secara serius bagaimana mengusahakan rakyat untuk hidup lebih mandiri. Budaya itu membuat bangsa ini sangat bergantung kepada segala sesuatu yang bersifat material. Ada kecenderungan ironis bah wa menjadi elite politik sekaligus melekat hak untuk meneruskan tradisi masa lalu yang bernama korupsi.

Di semua tempat dan semua level kehidupan terjadi korupsi. Korupsi tidak pandang bulu, terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sementara hukum yang mengadilinya agak pilih pilih bulu.

Praktik seperti itulah yang membuat bangsa ini semakin tak berdaya menghadapi kesengsaraan orang lain. Padahal, jelas bahwa korupsi akan mengakibatkan kemiskinan masyarakat. Busung lapar, rendahnya mutu pendidikan, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan merupakan deretan permasalahan bangsa yang berujung langsung pada perilaku korupsi. Kita menyadari itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa.
Sungguh ironis.

Mengapa berbagai kenyataan tersebut tidak membuat kita menyelesaikan akar masalahnya secara tuntas? Kalau korupsi berhasil diberantas dan tumbuh budaya baru, masalahma salah kebangsaan yang berderet itu pada saatnya juga akan ikut terselesaikan secara serta-merta.

Korupsilah biang keladi persoalan-persoalan tersebut. Budaya korupsi yang dilakukan sebagian pejabat publik dan sebagian masyarakat telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Bangsa ini seolah-olah tak berdaya melawan karena korupsi bahkan sudah sering menjadi pola kebijakan politik yang dianggap lumrah.

Kita harus secepatnya mencari jalan keluar untuk meng atasinya. Mengatasi korupsi ti dak sekadar lewat sebuah kebijakan politik semata-mata. Dibutuhkan sebuah alternatif lain, yakni bagaimana mencari penjelasan seterang-terangnya mengapa korupsi itu timbul. Korupsi bisa saja terjadi karena pola kehidupan yang cenderung materialistis dan berbiaya tinggi (high cost economic).

Pola perilaku seperti itu, suka tidak suka, telah menjadi bagian kultur kehidupan publik. Akibatnya ruang publik tak berdaya dan telah tergadaikan untuk menghadapi `monster-monster' yang begitu dominan dalam mengatur kehidupan.

Sudah banyak contoh dan dampak dari kebuasan korupsi yang membudaya seperti ini. Kita tidak bisa tinggal diam menyaksikan semua ini di depan mata kita. Korupsi harus dibasmi sampai akar-akarnya. Kita mesti menciptakan sistem dan budaya baru yang bebas dari korupsi.

Semua itu menjadi sia­-sia belaka ketika penguasa hanya menggunakan retorika politik tanpa keutamaan dan kemauan untuk memutus tali sejarah kelam di negeri ini. Saatnya keadaban politik dibangun dengan menciptakan tradisi, yakni membersihkan partai politik korup dengan politik bersih diri. ●