Kunci Sukses Perundingan Perubahan Iklim Paris Moazzam Malik  ;  Duta Besar Inggris untuk Indonesia

KOMPAS, 06 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Bulan lalu saya berkesempatan mengunjungi Riau, salah satu provinsi yang sering menjadi pemberitaan media massa dan media sosial karena berbagai tantangan yang dihadapi. Mulai dari soal deforestasi dan degradasi lahan hingga asap dan kebakaran hutan yang merugikan Provinsi Riau secara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dari perspektif perubahan iklim dan kehutanan, Riau menjadi provinsi kunci. Emisi gas rumah kaca Indonesia 15 persen berasal dari Riau, terutama lahan gambut yang meliputi 40 persen dari provinsi berpenduduk 6,3 juta orang ini. Pada 2014, kebakaran lahan gambut yang terjadi dalam waktu seminggu di Riau menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jumlahnya sama dengan emisi gas yang dihasilkan oleh 50 juta mobil dalam setahun. Dampak konversi Konversi dan pengeringan lahan gambut skala besar untuk kegiatan industri mengurangi tingkat permukaan air dan mengeringkan ekosistem gambut sehingga rentan terhadap api. Asap dari lahan gambut yang terbakar sering menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga berdampak pada hubungan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Saya melihat langsung dampak kebakaran hutan terhadap masyarakat, api yang melahap tanaman rakyat mengakibatkan hilangnya mata pencarian sehingga berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Saya mengunjungi sebuah keluarga yang kehilangan 80 persen dari kebun karet mereka dan kebun tersebut masih terbakar saat saya berada di sana. Mereka tidak dapat memadamkan api tersebut karena air dan peralatan yang tersedia tidak mencukupi untuk memadamkan api yang telah meluas akibat cuaca yang kering dan berangin. Di beberapa lokasi, saya menyaksikan kerja sama yang baik antara perusahaan dan masyarakat dalam upaya pemadaman api dan di lokasi yang lain antara pemerintah dan masyarakat.Saya melihat pemerintah sebagai regulator berperan penting dalam mengantisipasi masalah kebakaran lahan di Riau. Riau adalah provinsi pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo pada November tahun lalu. Jokowi secara simbolis menutup kanal drainase, memberikan arahan untuk mengelola lahan secara tradisional berbasis sagu dan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menyelesaikan masalah kebakaran di Riau. Ketika saya bertemu dengan Pelaksana Tugas GubernurRiau Bapak Andy Rachman, ia menjelaskan rencana pemerintah untuk membangun 1.000 kanal. Yang juga penting, menurut hemat saya, adalah bagaimana mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan lahan yang lebih baik untuk menghindarkan lebih banyak kerugian akibat kebakaran. Perbaikan tata kelola hutan dan lahan dapat tercapai melalui kepemimpinan yang bisa memberikan teladan bagi para pihakyang terlibat di dalamnya. Dengan perbaikan tata kelola konflik terkait lahan dapat dihindari dan kekerasan serta ketegangan antara para pihak tidak perlu terjadi. Peran di perubahan iklim Riau merupakan provinsi yang penting dalam kesuksesan program perubahan iklim di Indonesia. Riau telah kehilangan luasan hutan yang signifikan. Lebih dari 60 persen konversi hutan yang terjadi saat ini umumnya terjadi pada lahan gambut untuk kepentingan industri atau dilakukan oleh spekulator lahan dan mereka kebanyakan berasal dari luar provinsi. Solusi jangka panjang terletak pada pendekatan yang terintegrasi dan kesepakatan dalam penggunaan lahan.Implementasi rencana tata ruang, kerja sama dengan semua pemangku kepentingan di lahan gambut, kaji ulang perizinan lahan, dan kebijakan penggunaan lahan berbasis prinsip manajemen perairan yang baik yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pada masa mendatang. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang nyata terhadap perbaikan tata kelola melalui berbagai inisiatif seperti peraturan mengenai lahan gambut yang mewajibkan menjaga tingkat permukaan air setinggi 40 cm; usaha menyatukan data penggunaan lahan di seluruh Indonesia (the One Map Initiative) dan komitmen keberlanjutan dari berbagai perusahaan besar. Pasar juga meminta adanya komitmen zero-deforestation untuk industri kertas, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Saya berharap tahun ini tidak terjadi kebakaran mengingat musim hujan yang cukup panjang. Juga berbagai upaya koordinasi dan pencegahan yang terintegrasi dari Pemerintah Indonesia dengan keterlibatan para pihak membawa dampak yang positif.Pemetaan komprehensif untuk lahan gambut di Riau dapat menjadi langkah awal yang menentukan mengingat potensi kandungan karbon bawah tanah dengan jumlah yang signifikan di Riau dapat terus terbakar dan menyusut. Peran Inggris Apa yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Inggris dalam kasus ini? Peluncuran program baru kami dalam isu perubahan iklim telah menawarkan peluang untuk bekerja sama lebih erat dengan Pemerintah Indonesia dan para pihak lainnya dalam proses perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penguatan standar legalitas kayu (SVLK) dengan pemerintah daerah dalam proses implementasi tata ruang di Papua, dengan mendukung Indonesia Climate Change Trust Fund serta inisiatif lain dalam sektor tata kelola hutan. Melalui kerja sama dengan lembaga penelitian, Pemerintah Inggris mencoba memberikan solusi terhadap kebakaran hutan di Riau dan mendukung pelaksanaan tata ruang di Riau. Kami juga siap bekerja sama dan membantu Indonesia dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk penurunan emisi guna menunjang prospek tercapainya kesepakatan pada Pertemuan Para Pihak untuk Perubahan Iklim di Paris Desember mendatang. ●

Sepuluh Tahun Tsunami : Kami Akan Selalu Mengenangnya

Sepuluh Tahun Tsunami : Kami Akan Selalu Mengenangnya Moazzam Malik  ;   Duta Besar Inggris untuk Indonesia

KORAN SINDO,  27 Desember 2014

                                                                                                                       

Tak terasa 10 tahun telah berlalu. Minggu pagi kelabu 26 Desember 2004 akan selalu dikenang oleh dunia. Hantaman gelombang Tsunami yang meluluhlantakkan Provinsi Aceh menggemparkan masyarakat internasional, tak terkecuali kami yang tinggal di Inggris. Masih tergambar dengan jelas melalui liputan dan pemberitaan media tentang kondisi Aceh beberapa jam pascatsunami. Ratusan ribu korban jiwa berjatuhan, infrastruktur yang hancur sama rata dengan tanah, harta benda dan mata pencaharian yang punah-sungguh sebuah pemandangan yang memilukan! Siapa pun akan meneteskan air mata melihat, mendengar dan mengamati bagaimana terjangan gelombang tsunami memorak-porandakan provinsi yang terletak di bagian barat Indonesia itu. Bantuan pun tiba. Dunia bersatu bahu-membahu membantu melewati masa tersulit yang dihadapi saudara-saudara kami di Aceh. Segera setelah akses dibuka untuk masyarakat internasional, Inggris mengirimkan tim tanggap darurat tiga hari setelah tsunami menghantam bumi Nanggroe. Total 13 pesawat dikerahkan Inggris untuk membawa bantuan vital yang mendesak ke Indonesia. Jumlah bantuan 55 juta poundsterling dialokasikan untuk usaha tanggap darurat di Aceh melalui Departemen Pembangunan Internasional (DFID) yang mewakili Pemerintah Inggris dalam memimpin operasi ini. Setelah itu Inggris kembali menyetujui pendanaan lebih lanjut sebesar 59,2 juta poundsterling untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Tiga area yang kami fokuskan saat itu termasuk mata pencarian, manajemen keuangan, serta resolusi konflik. Bantuan kami disalurkan untuk sektor-sektor penting seperti persediaan makanan, pelayanan penyiaran, dan membangun perumahan baru bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Pendanaan tersebut juga dialokasikan untuk membantu pembangunan berbasis komunitas, pelayanan kesehatan mental dan menyediakan pembangunan kapasitas bagi sistem peradilan yang berhubungan dengan pelayanan perlindungan anak. Sejumlah menteri dan pejabat pemerintahan Inggris yang terlibat dalam program bantuan tsunami satu-persatu datang mengunjungi Aceh. Mereka datang untuk memberikan bantuan moral dan mengevaluasi efektivitas dana bantuan yang dikucurkan, memastikan masyarakat Aceh mendapatkan bantuan yang sesuai guna memperbaiki kehidupannya pasca tsunami. Hampir sepuluh tahun yang lalu, saya yang menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Bapak Hilary Benn, Menteri Pembangunan Internasional Inggris saat itu, menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di tanah Aceh. Kami tiba di Aceh dengan pesawat militer Inggris membawa bantuan keperluan mendesak yang akan digunakan dan dibagikan oleh PBB. Kami mengunjung i area-area yang terkena dampak tsunami dan berbicara dengan para korban serta perwakilan-perwakilan PBB dan DFID di lapangan. Kami sering mengunjungi daerah-daerah yang terkena bencana dan melihat kehancuran. Namun yang terjadi di Aceh sungguh mengejutkan, semua infrastruktur porak-poranda dan yang tersisa hanya puing-puing berserakan, menunjukkan betapa dahsyatnya hantaman tsunami. Dari Banda Aceh kami bertolak ke Medan dan bertemu dengan tim DFID Inggris dan mendiskusikan langkahlangkah selanjutnya serta menjadikan Medan sebagai pusat kendali operasi bantuan tsunami dari Inggris. Proses rekonstruksi pun dimulai. Namun, masyarakat Aceh sadar bahwa situasi yang kondusif diperlukan guna kelancaran proses rekonstruksi pascatsunami dan konflik berkepanjangan di Aceh harus dihentikan, untuk sekarang dan selamanya. Selama kurang lebih tiga puluh tahun masyarakat Aceh hidup dalam ketakutan dan ketidaknyamanan. Bencana tsunami semakin memperburuk kondisi kehidupan akan tetapi malapetaka ini juga menjadi pendorong kuat untuk menciptakan perdamaian. Inggris yang saat itu menjadi Presiden Uni Eropa kembali terlibat dalam proses perdamaian Aceh. Misi Pemantauan Aceh (Aceh Monitoring Mission) yang diprakarsai oleh Uni Eropa dan ASEAN dikirim ke Aceh sebagai mediator perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Proses rekonstruksi pascatsunami dan rekonsiliasi antara kedua kubu yang bertikai berjalan beriringan, dengan berbagai pihak terlibat di dalamnya, bekerja sama, bernegosiasi dan mencari jalan yang terbaik dan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Proses yang tidak mudah untuk dilalui tetapi sepadan dengan apa yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Aceh yaitu perdamaian dan kesejahteraan yang abadi. Inilah yang diharapkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses perdamaian. Sepuluh tahun bagaikan sekejap mata namun dalam kurun waktu tersebut masyarakat Aceh semakin kuat berdiri, melewati trauma tsunami dan kekejaman konflik dengan hati yang lebih terbuka dalam kondisi damai serta berpartisipasi dalam pembangunan menuju Aceh yang adil dan makmur. Dunia tidak akan pernah lupa dengan Nanggroe Aceh Darussalam. Semoga. ●