Tanjakan Berat Menunggu Hassan Rowhani

Tanjakan Berat Menunggu Hassan Rowhani Smith Alhadar ;    Penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies

MEDIA INDONESIA, 26 Juni 2013

SEBENARNYA kemenangan Hassan Rowhani atas lima kontestan lainnya dalam pemilihan presiden Iran, Sabtu (15/6), bukanlah hal yang mengejutkan. Ia satu-satunya calon konservatif yang moderat di antara lima calon konservatif lainnya. Karena itu, ia didukung mayoritas warga Iran yang menginginkan perubahan. Apalagi isu-isu kampanyenya sangat sesuai dengan aspirasi warga Iran. Ia menjanjikan perubahan politik luar negerinya yang mendekatkan Iran dengan negara-negara Barat yang sangat dimusuhi Ahmadinejad, kebebasan pers, dan pelonggaran kehidupan sosial masyarakat.

Posisinya sebagai calon reformis diyakinkan dukungan dua mantan presiden Iran, yakni Akbar Hashemi Rafsanjani dan Muhammad Khatami. Berikut, rakyat Iran sudah sumpek dengan delapan tahun kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad yang konservatif, yang membawa Iran ke situasi ekonomi-politik yang sangat sulit.

Ahmadinejad, yang tadinya disambut gembira ketika memenangi pemilihan presiden periode pertama pada 2005-menggantikan Muhammad Khatami yang tidak bisa mengikuti pemilihan presiden setelah berkuasa dua periode--karena kehidupannya yang sangat sederhana dan menjanjikan kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh rakyat Iran, ternyata membawa mimpi buruk.

Tindakan pertama yang dilakukan ialah mencabut segel yang dipasang Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada 2005 di situs-situs reaktor nuklir Iran sebagai hasil negosiasi Iran dan IAEA untuk menghindari konfrontasi dengan negara-negara Arab, Barat-Israel. Hasil negosiasi itu, yang menghindarkan Iran dari sanksi ekonomi militer Barat-Israel, merupakan buah tangan Rowhani.

Tindakan menghidupkan kembali proses pengayaan nuklir Iran hingga 20%, yang diduga Barat sebagai upaya rezim Iran membuat senjata nuklir, semakin menciptakan ketegangan serta malah memperburuk hubungan Iran dan Barat. Kebijakan-kebijakan Ahmadinejad untuk konsolidasi konservatif di dalam negeri justru berbuah sebaliknya. Iran semakin dijauhi komunitas internasional dan menciptakan perpecahan di dalam negeri antara kubu konservatif dan reformis.

Pada Pemilihan Presiden 2009, jutaan warga Iran turun ke jalan memprotes hasil pemilu yang diumumkan pemerintah, di saat Ahmadinejad dinyatakan menang untuk kedua kalinya. Mantan ketua parlemen Iran Mehdi Karubi dan mantan perdana menteri Iran di era Khomeini, Mir Mohsen Musavi, menyatakan Dewan Garda yang menyelenggarakan pemilu bertindak curang. Hassan Rowhani termasuk tokoh yang memprotes hasil pemilu itu. Beruntung, ia tidak ditahan sebagaimana Karubi dan Musavi yang hingga hari ini masih dikenai tahanan rumah.

Tak mengherankan, segera setelah pemerintah mengumumkan Rowhani sebagai pemenang pemilu dengan suara sedikit lebih besar dari 50%, meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang, jutaan rakyat Iran kembali turun ke jalan. Namun kali ini bukan memprotes hasil pemilu, melainkan merayakan kemenangan Rowhani. Ulama cerdas yang menguasai lima bahasa, yakni Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan Arab, itu pernah menduduki berbagai lembaga strategis negara.

Bagaimanapun juga, setelah dilantik pada 3 Agustus, ia akan segera menghadapi masalah-masalah besar dan strategis yang ditinggalkan Ahmadinejad. Perbaikan ekonomi Iran, yang dijanjikan Rowhani, belum tentu dapat direalisasi tanpa mengubah kebijakan luar negeri yang dilakukan Ahmadinejad. Bisakah ia menjawab harapan Barat-Israel dan Arab untuk membekukan program nuklir Iran seperti yang dilakukannya pada 2005 setelah berunding dengan Jerman, Prancis, dan Inggris? Setidaknya ia bisa membangun kepercayaan kepada musuh-musuh negaranya bahwa mereka tak perlu khawatir karena program nuklir Iran benar-benar bertujuan damai dengan cara meyakinkan IAEA.

Hal itu tidak mudah karena program nuklir Iran telah menjadi konsensus nasional. Sikap lunak terhadap isu tersebut dikhawatirkan akan memberi indikasi lemahnya Iran. Pada 2005 ketika ia melakukan itu, kritik dilancarkan kepadanya.

Akan tetapi kalau tak mampu membuat terobosan yang memuaskan Barat sehingga sanksi bisa dicabut, ia tak akan bisa mewujudkan harapan warga Iran yang telah memilihnya.

Isu lain adalah krisis Suriah. Bisakah pemerintahan Rowhani menarik dukungannya terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad sebagaimana yang diharapkan negara-negara Arab dan Barat? Iran ngotot mendukung rezim Assad yang telah menyebabkan kematian lebih dari 90 ribu orang dan menciptakan lebih dari satu juta pengungsi Suriah karena Suriah merupakan satusatunya sekutu Arabnya yang paling setia.

Selain itu, secara geostrategic, Suriah sangat penting bagi pengaruh Iran di Timur Tengah. Negara itu bertetangga dengan Israel, Libanon, dan Irak sehingga menjadi ujung tombak menghadapi Israel. Perubahan yang terlalu radikal atas dua isu tadi mungkin akan ditentang Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang konservatif. Isu lain, apakah Rowhani bersedia membiarkan media-media reformis dihidupkan kembali?

Pada 1999, ketika warga Iran turun ke jalan menentang penutupan puluhan media reformis, Rowhani--yang ketika itu duduk di Dewan Per tahanan Iran--ikut menumpas demonstrasi itu. Para pendukungnya tentunya berharap Rowhani kini membiarkan berjamurnya media-media reformis. Politik détente terhadap tetangga Arabnya di Teluk, sebagaimana dilakukan Khatami dulu, juga harus dilakukan untuk meredakan ketegangan di kawasan strategis itu. Namun, itu berarti rezim Rowhani harus menarik dukungannya terhadap warga Syiah di Bahrain yang menuntut perubahan di negara yang diperintah minoritas Sunni.

Bila Rowhani mampu melakukan terobosan-terobosan yang diterima musuh-musuhnya di kawasan dan Barat pimpinan AS sehingga berujung pada pencabutan sanksi dan keluar dari isolasi internasional, Iran akan kembali berjaya di panggung internasional mengingat posisi strategis mereka di kawasan itu.

Bila sebaliknya, ketika ia tak bisa mewujudkan harapan mayoritas warga Iran yang mendukungnya karena dicekal Khamenei yang menguasai seluruh organ penting negara, Iran akan semakin terpuruk secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang saja ratusan kaum terdidik Iran setiap bulan keluar dari negara mereka menuju negara-negara maju untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. ●

Tantangan Presiden Iran

Tantangan Presiden Iran Hasibullah Satrawi ;   Pengamat Politik

KOMPAS, 21 Juni 2013

“Ini adalah kemenangan kecerdasan dan moderasi atas konservatisisme.?” Demikian pernyataan Hassan Rohani setelah dinyatakan memenangi Pemilu Presiden Iran pada 14 Juni.

Hassan Rohani adalah satu-satunya capres dari kelompok reformis. Kemenangannya mendapat tanggapan baik dari sejumlah negara, terutama Barat, yang kerap bersitegang dengan Iran.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Hassan Rohani mendapatkan 18,6 juta suara, atau lebih dari 50 persen. Dengan demikian, Rohani dipastikan menang dalam satu putaran dan menjadi Presiden ke-11 Iran.

Kemenangan Rohani dalam pemilu kali ini tidak terlepas dari kekompakan kelompok reformis yang berhasil mendukung Hassan Rohani sebagai calon tunggal. Bahkan, tokoh-tokoh senior kelompok reformis, seperti Mohammad Khatami dan Akbar Hashemi Rafsanjani (keduanya mantan Presiden Iran), kerap turun gunung berkampanye untuk kemenangan Hassan Rohani.

Suara kelompok konservatif justru terpecah pada lima capres lain. Apalagi, pemimpin tertinggi spiritual Iran, Ayatollah Khamenei, selama ini bersikap netral terhadap para capres.

Ada tiga tantangan utama bagi presiden Iran terpilih. Pertama, revolusi Suriah yang belakangan mengental menjadi konflik sektarian kelompok Syiah versus kelompok Sunni.

Dampak Suriah

Semenjak revolusi menerjang Suriah dua tahun lalu, Iran di bawah kepemimpinan kelompok konservatif berusaha mempertahankan rezim Bashar al-Assad. Para ahli militer Iran disebut-sebut membantu pasukan Bashar al-Assad menghadapi serangan dari kelompok revolusi.

Iran menjadi koordinator segenap kekuatan di belakang Bashar al-Assad. Iran juga berperan menjaga soliditas negara-negara besar (seperti Rusia dan China) mendukung rezim Al-Assad, khususnya di sidang PBB. Ke bawah, Iran mengorganisasi kekuatan- kekuatan yang dapat membantu rezim Al-Assad di lapangan tempur, seperti Hizbullah di Lebanon ataupun milisi Syiah dari Irak dan negara Arab lain.

Perang di wilayah Qusair mutakhir menjadi contoh ”karya Iran” yang totaliter membantu Al-Assad. Sejumlah kekuatan milisi Syiah di kawasan (khususnya Hizbullah) secara terang-terangan terlibat langsung dalam pertempuran yang dimenangkan rezim Bashar al-Assad.

Kedua, kecenderungan konflik sektarian kelompok Syiah dan kelompok Sunni yang makin meluas di Timur Tengah. Campur tangan dalam krisis politik di Suriah harus dibayar dengan harga sangat mahal oleh Iran. Di satu sisi, Iran semakin tajam terlibat konflik dengan negara-negara Arab Teluk yang mendukung kelompok revolusi Suriah (seperti Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain). Di sisi lain, campur tangan Iran dan sejumlah milisi Syiah dalam konflik di Suriah berpotensi membuka luka lama antara sekte Syiah dan Ahlussunnah.

Beberapa waktu terakhir, Hizbullah menjadi sasaran kritik dari banyak pihak di Timteng. Khususnya setelah milisi bersenjata di Lebanon itu terlibat langsung dalam peperangan di Qusair, sebagaimana telah disampaikan di atas. Tak terkecuali kritikan dari kalangan masyarakat Lebanon yang sampai pada tahap benturan fisik dan korban jiwa akibat bentrokan dengan para pendukung Hizbullah.

Bahkan, lembaga besar dan ternama seperti Al-Azhar yang selama ini bersikap netral turut mengkritik yang dilakukan Hizbullah dan Iran di Suriah. Ini karena sikap keduanya bisa membuka luka lama di antara dua sekte terbesar dalam Islam yang bisa memperluas konflik sektarian (Ash-Sharq Al-Awsat, 14/6).

Secara politik, ini merupakan kerugian besar bagi Iran dan Hizbullah. Semangat sektarian akan membuat dua kekuatan di atas tak ubahnya terjun bebas menuju lembah cercaan dan kritikan. Padahal, Iran merupakan salah satu kekuatan utama di kawasan yang menjadi motor utama bagi gerakan perlawanan (ad-duwal al-mumanaah) terhadap Israel.

Jadi musuh bersama

Kini peta berbalik. Iran dan Hizbullah, yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan, diposisikan tak ubahnya pecundang. Bahkan, Suriah yang tak lain adalah kekuatan nomor dua setelah Iran di barisan perlawanan kini menjadi musuh bersama kelompok-kelompok ekstrem.

Ketiga, selama dua periode pemerintahan terakhir, Iran cenderung mengembangkan hubungan yang bersifat konflik dengan Barat, terutama terkait isu nuklir. Akibatnya, Iran mendapatkan pelbagai macam sanksi.

Kelompok reformis memberikan harapan baru bagi tata politik luar negeri Iran yang lebih bersahabat dengan pendekatan dialog. Bahkan, dalam konteks krisis Suriah, kelompok reformis berjanji tidak akan menjadikan Bashar al-Assad sebagai ”syarat mutlak”. Oleh karena itu, kemenangan Hassan Rohani dalam pemilu Iran kali ini bisa dipahami sebagai kehendak bulat dari rakyat Iran untuk memoderasi kebijakan politik luar negerinya. ●