Membangun Budaya Politik Berkarakter dan Cerdas Ahmad Sahide  ;  Kandidat Doktor Kajian Timur Tengah Sekolah Pascasarjana UGM; Pegiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

                                                     KOMPAS, 05 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

”Mengerikan melihat apa yang terjadi kalau ambisi dan kekuasaan tumbuh berkembang dalam benak orang idiot.”    - Doung Thu Huong Tak ada yang mampu menahan laju perputaran waktu, dan tahun 2015 pun akan segera berlalu. Kita, bangsa dan negara Indonesia, akan menutup tahun 2015 ini dengan agenda besar: pemilihan kepala daerah secara serentak tahap I pada 9 Desember nanti. Berbagai catatan kebangsaan yang tak cukup menggembirakan turut mengiringi perjalanan bangsa pasca Reformasi 1998. Berbagai kasus korupsi dan perselingkuhan politik antara pengusaha, penguasa, dan kehakiman terkuak. Salah satu contoh, tertangkap basahnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sedang menerima suap pada 2013. Lalu, pada 2015, kita semua menyaksikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri jilid II yang berakhir dengan penonaktifan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Politik pengabdian Inilah yang akan membayangi kita menatap pemilihan (demokratisasi) kepala daerah secara serentak pada 2015; tahun di mana daur ulang demokrasi berlangsung pada tingkat daerah yang akan diselenggarakan secara serentak. Seluruh rakyat Indonesia kembali mendapatkan momentum untuk memilih pemimpinnya di daerah. Akankah daur ulang demokrasi 2015 mengurangi catatan buruk demokrasi Indonesia? Demokrasi yang melahirkan lebih dari 60 persen kepala daerah tersandung kasus korupsi. Demokrasi yang tidak jarang melahirkan pemimpin tanpa gagasan. Slogan politik yang cukup populer dari Soekarno adalah jangan sekali-sekali melupakan sejarah (Jasmerah). Maka, marilah kita melirik sejarah dedikasi politik para bapak pendiri bangsa kita sekilas untuk membaca atau ”meramalkan” politik Indonesia ke depan. Membaca biografi Soekarno dan Mohammad Hatta di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai pada akhirnya rakyat memberinya ganjaran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI menyadarkan kita bahwa banyak di antara kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa untuk bangsa dan negara Indonesia, tetapi meminta untuk diberi jabatan (kekuasaan). Dalam berbagai kesempatan pun saya sering mengatakan, perbedaan aktivis dan politisi pada zaman dulu dan sekarang adalah bahwa aktivis dan politisi zaman dulu dipenjara dan diasingkan dulu baru kemudian memimpin (mendapatkan ganjaran kekuasaan). Sementara aktivis dan politisi sekarang (walaupun tidak semuanya) adalah berkuasa dulu baru kemudian dipenjara. Nelson Mandela dari Afrika Selatan yang meninggal pada 2013 mengajarkan kita akan politik demikian. Mandela dipenjara selama 27 tahun karena memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak warga kulit hitam baru kemudian dinobatkan sebagai Presiden Afrika Selatan. Itu pun Mandela hanya bersedia menjadi presiden selama satu periode (1994-1999). Soekarno, Hatta, dan Mandela mengajarkan kepada kita bahwa untuk dinobatkan sebagai pemimpin politik haruslah diawali dengan melakukan pengabdian terlebih dahulu. Artinya, kekuasaan yang diamanahkan padanya adalah perpanjangan tangan dari pengabdian dan perjuangannya selama ini. Maka, mereka tidak perlu menghabiskan banyak dana dan memberikan janji-janji politik kepada masyarakat untuk dipilih sebagai pemimpin karena mereka sudah melakukannya dan rakyat melihat itu. Dalam kampanye politiknya bukan dengan bahasa ”saya akan mengabdi, memperjuangkan hak-hak Anda wahai rakyat Indonesia!”, tetapi dalam orasinya mengatakan, ”Mari kita lanjutkan untuk memperjuangkan apa yang sudah kita lakukan selama ini!” Memperhatikan kultur politik dan politisi zaman ini sepertinya akrab dengan bahasa politik yang pertama, ”Saya akan, akan, dan akan….” Ini yang sering kita dengar dari para politisi yang mengemis suara kepada rakyat. Bahasa politik ini sepertinya akan makin masif kita dengarkan kembali di penghujung tahun ini, tahun di mana banyak politisi karbitan muncul dan turun ke bawah memermak dirinya sebagai figur yang akan jadi pahlawan dan pejuang yang dermawan dan baik hati. Sekalipun mereka tidak punya karakter dan rekam jejak sebagai pahlawan dan pejuang. Itulah wajah dan kultur politik kita hari ini. Wajah dan kultur yang jauh dari semangat pengabdian dan perjuangan, melainkan kerakusan untuk merampas milik negara. Maka, dalam menatap pemilihan kepala daerah secara serentak tahap pertama pada tahun 2015 ini, marilah kita—terutama para politisi yang siap bertarung memperebutkan jabatan publik di daerah—belajar dari Soekarno, Hatta, dan Mandela. Dalam orasi politiknya mereka tidak mengatakan saya akan, akan, dan akan. Namun, mereka mengatakan saya sudah melakukan perjuangan itu, maka marilah kita lanjutkan perjuangan itu untuk yang lebih besar dengan dukungan Anda, rakyat (Indonesia), tentunya. Itulah kultur politik yang berkarakter. Politik untuk perjuangan, bukan perdagangan. Wahai para politisi Indonesia, jika Anda ingin mengenang selalu Soekarno, Hatta, dan Mandela, malulah meminta dukungan politik kepada rakyat kalau Anda belum melakukan apa-apa untuk rakyat, bangsa, dan negaramu. Organisasi kemahasiswaan Gerakan mahasiswa lainnya, dan organisasi masyarakat lainnya, punya tugas untuk melahirkan dan memunculkan pemimpin dengan karakter yang telah disebutkan di atas. Pemimpin yang memiliki rekam jejak pengabdian dan perjuangan untuk rakyat, serta mempunyai gagasan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kehidupan masyarakat luas. Pada sisi yang lain, organisasi mahasiswa sangat penting dan perlu mengagendakan untuk melakukan pendidikan politik kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjadi pemilih yang cerdas. Bukan pemilih yang mudah terbuai janji-janji dari tokoh-tokoh yang mempunyai keinginan merebut jabatan publik. Ada pepatah mengatakan bahwa pemimpin adalah cerminan dari masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk dapat melahirkan pemimpin yang ideal, pertama-tama masyarakat ideal adalah tumpuannya. Saya masih meyakini bahwa pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bervisi keumatan. Maka, marilah kita semua mendidik masyarakat untuk cerdas dalam berpartisipasi pada ajang daur ulang demokrasi kita, terutama menjelang 9 Desember 2015 ini. Tugas kita semua hari ini adalah kampanye untuk politik sehat Indonesia! ●

Megawati dan Jokowi-JK Ahmad Sahide  ;   Kandidat Doktor Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

KOMPAS, 11 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

Politik adalah seni untuk mengabadikan diri Milan Kundera KOMISI Pemilihan Umum akhirnya secara resmi, 22 Juli 2014, menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 untuk kepemimpinan nasional 2014-2019. Pasangan ini mengalahkan pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dengan perolehan suara 53,15 persen untuk Jokowi-JK dan 46,85 persen untuk Prabowo-Hatta. Jokowi-JK berhasil mengumpulkan suara 70.997.833, sementara Prabowo-Hatta 62.576.444 dari suara sah yang masuk. Jokowi-JK tinggal menunggu tahap akhir dari beberapa tahap yang mesti dilalui untuk memimpin negeri ini: pelantikan pada 20 Oktober nanti. Namun, kemenangan ini menghadirkan beberapa keraguan dari banyak kalangan yang harus didengar dan dijawab Jokowi-JK dalam memimpin bangsa dan negara ini lima tahun ke depan. Keraguan sekaligus kecemasan tersebut adalah keberadaan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai politik yang membesarkan Jokowi dan mengusung pasangan terpilih ini. Jokowi, di hadapan banyak orang, berada dalam bayang-bayang Megawati. Itulah salah satu faktor stagnannya, bahkan menurun, popularitas Jokowi setelah resmi diusung PDI-P sebagai calon presiden 2014. Banyak keraguan yang bermunculan bahwa yang akan menjadi presiden sesungguhnya adalah Megawati Soekarnoputri, bukan Jokowi. Kini, setelah memenangi kontestasi politik 9 Juli lalu, saatnya Megawati dan Jokowi-JK menjawab kritik dan keraguan tersebut. Peran Megawati Partai politik memang menjadi pilar utama dari sistem yang demokratis dan sejarah perpolitikan Indonesia mencatat bahwa setiap presiden di republik ini selalu memegang kendali parpol yang dijadikan sebagai basis dukungan politiknya. Soekarno jauh sebelum menjadi Presiden RI telah mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Soeharto setelah mengambil alih kepemimpinan nasional juga membuat basis dukungan politik: Golongan Karya, yang saat ini jadi parpol yang cukup disegani. Soeharto mundur, BJ Habibie jadi presiden dalam masa transisi. Habibie juga menjadikan Golkar sebagai basis dukungan politiknya, tetapi tak mengakar dengan kuat sehingga Golkar menyingkirkannya dalam persaingan menuju RI-1 pada 1999. Pada era reformasi muncul KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan wakil presiden. Kedua tokoh ini merupakan pemimpin parpol. Gus Dur adalah pendiri dan pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa dan Megawati adalah Ketua Umum PDI-P, bahkan sampai hari ini. Kepemimpinan Gus Dur hanya berlangsung kurang dari dua tahun karena konstelasi politik yang berubah pada tahun 2001. Muncullah Megawati sebagai pemegang tampuk kepemimpinan bangsa dan negara hingga 2004. Dalam daur ulang demokrasi 2004, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, keluar sebagai pemenang. SBY merupakan figur sentral di balik sukses dan kebesaran Partai Demokrat sepuluh tahun terakhir. Pada 2009, SBY kembali memenangi daur ulang demokrasi lima tahunan, tetapi tidak lagi bergandengan dengan JK. SBY menggandeng Boediono. Sekilas membaca perjalanan politik bangsa dan negara Indonesia sesudah kemerdekaan, terlihat bahwa semua presiden adalah pemimpin puncak dari parpol yang mengusungnya dan dijadikan sebagai basis dukungan politiknya, terutama di parlemen. Hasil Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014 menghadirkan suasana berbeda dalam budaya politik Indonesia: presiden dan wakil presiden terpilih bukanlah pemimpin puncak salah satu parpol pengusung. Jokowi, kader terbaik PDI-P yang dipimpin Megawati. JK memang pernah jadi Ketua Umum Golkar, tetapi lima tahun terakhir telah kehilangan kendali atas Golkar. Atas dasar itu, muncul keraguan bahwa Jokowi hanya akan menjadi boneka bagi Megawati mengingat takdir Jokowi untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini, selain adanya garis Tuhan, ada restu Megawati yang sangat menentukan. Namun, keraguan itu sebetulnya bisa dijawab Megawati dan Jokowi dalam kepemimpinan bangsa dan negara ke depan. Megawati dapat belajar dari kultur demokrasi Amerika Serikat: presidennya bukanlah ketua umum parpol. Barack Obama, Presiden AS hari ini, bukanlah Ketua Umum Partai Demokrat. Obama pemenang konvensi Partai Demokrat pada 2008 yang bersaing ketat dengan Hillary Rodham Clinton. Hubungan Obama dengan partai pendukungnya, Demokrat, adalah hubungan ideologis. Demokrat hanya bertugas mengontrol Obama menjaga ideologi Demokrat dalam memimpin AS. Megawati dapat melakukan hal tersebut. Hubungan Megawati dengan PDI-P dan dengan Jokowi-JK seharusnya adalah hubungan ideologis. Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P bertugas menjaga ideologi parpol dan Jokowi beserta JK bertugas menjalankan ideologi partai. Dalam konteks tersebut, tidak perlu ada keraguan bahwa presiden terpilih akan menjadi boneka. Terlebih demokrasi kita menganut sistem demokrasi presidensil, rakyatlah yang mengangkat dan menurunkan, bukan parpol. Parpol hanya bertugas mengusung kader terbaiknya meski di tahap ini sering muncul pembajakan demokrasi. Ujian Jika ujian ini dapat dilewati oleh Megawati, tentu ahli waris trah politik Soekarno itu akan dicatat dan dikenang selalu sebagai salah satu tokoh penting yang membuka tren baru dan kian menyehatkan budaya demokrasi Indonesia. Pada titik inilah politik tersebut tidak dimaknai sebagai gengsi, wibawa, dan kehormatan, tetapi seni mengabadikan diri dengan pengabdian dan bakti kepada bangsa dan negara. Kita tunggu tanggal mainnya. Semoga Megawati, Jokowi, dan JK mendengar dan menjawab kritik itu. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Megawati untuk menjadi negarawati sejati. ●

Media dalam Kontestasi Politik 2014 Ahmad Sahide  ;   Mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana UGM

KOMPAS,  12 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Berita tidaklah dibentuk dalam ruang hampa. Berita diproduksi dari ideologi dominan.    Matthew Kieran Kampanye politik para calon presiden dan calon wakil presiden menjelang 9 Juli telah meramaikan jagat kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia internasional akhir-akhir ini. Dalam menyemarakkan pesta demokrasi ini, media—baik cetak maupun elektronik—tentulah punya peran sangat dominan. Tak bisa dimungkiri bahwa pemberitaan melalui media massa punya pengaruh sangat besar dalam memengaruhi persepsi publik. Tidak heran, beberapa media nasional pun terindikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan penyimpangan dalam pemberitaan menjelang pemilihan presiden 9 Juli nanti (Kompas, 4/6/2014). Beberapa media mengeksploitasi kekurangan pasangan calon tertentu yang bertujuan untuk menjatuhkan. Kampanye negatif pun marak disuguhkan kepada publik hari ini. Benarlah kata Kieran di atas bahwa berita tidaklah dibentuk dari ruang yang hampa. Berita diproduksi dari ideologi yang dominan. Ideologi itulah yang memengaruhi framing (pembingkaian) dalam pemberitaan. Oleh karena itu, publik seharusnya memahami ideologi di balik sebuah media. ”Framing” dan ideologi Dalam dunia jurnalistik tentulah tidak asing lagi istilah framing dalam pemberitaan, yakni berkaitan dengan bagaimana realitas dibingkai dan disajikan kepada khalayak. Sebuah berita bisa jadi dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media. Proses membingkai dan menyajikan fakta itu sendiri sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dimiliki media tersebut. Peta ideologi menggambarkan bagaimana peristiwa dilihat dan diletakkan dalam tempat-tempat tertentu. Ideologi juga memengaruhi bagaimana sesuatu itu dibahasakan sehingga menghasilkan makna atau pesan yang berbeda. Di situlah letak kekuatan bahasa yang mampu menguasai publik yang mengonsumsinya. Kekuasaan itu sendiri tidak terlepas dari bahasa. Maka, media pun bertarung dalam bahasa yang dibingkai, yang sangat dipengaruhi oleh ideologi atau kepentingan dari media tersebut. Penulis yakin sebagian besar rakyat Indonesia yang menonton kontestasi politik hari ini mengatakan Jokowi-JK baik dan Prabowo-Hatta kurang baik, atau sebaliknya, lebih karena pemberitaan lewat media. Bukan karena mengetahui secara dekat tokoh tersebut. Proses pembingkaian dalam pemberitaan oleh beberapa media inilah yang mendapatkan perhatian dari KPI. Media televisi seperti TVOne, RCTI, MNC TV, dan Global TV memiliki porsi pemberitaan yang lebih banyak untuk kandidat nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sebaliknya, MetroTV dinilai lebih banyak memberikan porsi pemberitaan untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla. Model pembingkaian pemberitaan yang berbeda tersebut tentulah dipengaruhi oleh kepentingan (ideologi) dari masing- masing media, di mana ideologinya lebih banyak ditentukan oleh kepemilikan media tersebut. TVOne, misalnya, lebih banyak memberikan porsi pemberitaan untuk pasangan Prabowo-Hatta karena Aburizal Bakrie selaku pemiliknya adalah koalisi politik Prabowo-Hatta dalam menghadapi pilpres mendatang. Begitupun RCTI, MNC TV, dan Global TV yang dinilai lebih berpihak pada pasangan nomor urut satu tersebut karena Hary Tanoesoedibjo, pemiliknya, berlabuh ke gerbong Prabowo-Hatta setelah gagal mendapatkan target politiknya bersama Wiranto dan partainya, Hanura. Sementara MetroTV cenderung mengangkat pasangan Jokowi-JK karena pemiliknya, Surya Paloh—yang juga Ketua Umum Nasdem—bergabung dalam barisan Jokowi-JK. Itulah yang memengaruhi perbedaan dalam proses membingkai dan membahasakan apa pun terkait dengan pasangan tersebut. Seperti itulah peran media dalam kontestasi politik untuk memilih pemimpin 9 Juli nanti. Tentu banyak media lokal lainnya yang terperangkap oleh ideologi dari pemiliknya dalam membingkai berita terkait dengan kedua pasangan tersebut, mengangkat atau menjatuhkan. Pengaruh media Sudah cukup lama Alvin Toffler menuliskan fenomena ini bahwa yang akan kita peroleh bukannya demokrasi, melainkan teknokrasi, di mana kekuasaan politik dimonopoli oleh kelas ketiga (pemilik media). Lebih dari 10 tahun silam, Silvio Berlusconi berhasil merebut kursi kekuasaan di Italia karena menguasai media. Kita pun akrab dengan jargon bahwa siapa yang menguasai media maka dialah yang menguasai dunia. Contoh lain adalah tergulingnya Muhammad Mursi dari kursi kepresidenan Mesir, awal Juli 2013, tidak lepas dari ketidakberpihakan media kepada dirinya. Seperti itulah pengaruh media dalam kancah politik saat ini, baik nasional maupun internasional. Media menjadi sangat menentukan untuk membunuh atau mengangkat sang tokoh. Menyadari pentingnya peran media itulah yang membuat para capres berlomba menggaet kelas ketiga di atas, pemilik media. Untungnya, para pemilik media tidak hanya berlabuh dalam satu gerbong koalisi sehingga terjadi kontestasi dalam memengaruhi publik lewat media. Peran media memang sangat besar dalam memunculkan figur tertentu sebagai pemimpin, tetapi media bukanlah segalanya. Rakyat Indonesia baru saja mendapatkan pelajaran dari hal tersebut, yakni menjelang pemilihan anggota legislatif 9 April lalu. Saat itu Partai Hanura lebih awal mendeklarasikan pasangan capres-cawapresnya, yaitu Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (HT). Setelah itu, kedua tokoh ini hampir setiap saat dapat disaksikan oleh masyarakat Indonesia lewat jaringan televisi milik HT, MNC TV Group. Faktanya, dalam pileg lalu, Hanura adalah peraih suara paling sedikit dari parpol yang lolos electoral threshold. Artinya, walaupun punya pengaruh yang sangat besar, media bukanlah segalanya. Apakah kekuasaan politik Indonesia ke depan akan ditentukan oleh kelas penguasa media? Rakyatlah yang menentukan dan berbicara. Yang pasti, kita berharap rakyat harus lebih pandai mengonsumsi pemberitaan lewat media yang tidak lahir dari ruang yang hampa. ●