Kultur Sportivitas dan “Gladiator” Politik Indra Tranggono  ;   Pemerhati Kebudayaan dan Sastrawan

KOMPAS, 26 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

BETAPA terpukulnya para pemain Kroasia saat harus dihukum penalti dalam pertandingan melawan Brasil. Kemenangan yang ada dalam genggaman pun terampas. Namun, tim Krosia tidak mengamuk meski penalti itu kontroversial. Dalam Piala Dunia kali ini, Kroasia memang akhirnya kalah. Namun, dunia mencatat sportivitas tinggi mereka. Kroasia meraih kemenangan moral, kemenangan tertinggi dalam persaingan! Sportivitas memang pahit karena ia mengharuskan kita untuk lebih menjunjung etika dan moral daripada hasil kemenangan. Muara sportivitas adalah keluhuran nilai. Etika dan moral mengorientasikan manusia pada proses menemukan kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kepantasan. Dalam persaingan, etika dan moral menuntut kita untuk mengutamakan martabat dalam meraih kemenangan. Karena itu, orangtua kita mengatakan, ”Untuk apa menang, sukses, dan kaya raya jika kamu tidak terhormat?” Orang Jawa punya wisdom ”menang tanpa ngasorake” (menang tanpa harus merendahkan kemanusiaan, baik pribadi maupun orang lain/kompetitor). Demokrasi meniscayakan kompetisi yang didasarkan pada etika, moral, dan etos demi melahirkan pemimpin yang bermartabat, bukan sekadar memiliki kemampuan teknis memimpin dan mengelola negara. Kekuasaan (power) itu buas seperti harimau. Karena itu, para penunggangnya harus mampu menjinakkan dengan kecerdasan akal budi atau kearifan. Musuh dan lawan Benarkah persaingan dalam pilpres dijiwai sportivitas? Jargon ”siap menang, siap kalah” memang telah bergema. Namun, kampanye kelam toh tetap saja merebak. Terkesan kompetitor adalah musuh yang harus dihancurkan, bukan lawan yang harus dihormati. Pilpres pun menjelma semacam arena bagi para ”gladiator” politik untuk bertarung, lengkap dengan para bebotoh dan para penggembiranya. Lihatlah, misalnya, ”perang komentar” antarpendukung capres-cawapres di media sosial yang saling menjatuhkan. Tanpa beban para pengguna media sosial partisan melontarkan komentar apa saja demi kepuasan atau katarsis politik. Hal itu sangat jauh dari demokrasi yang bermartabat: mengutamakan nilai kebenaran, akal budi, kesantunan, keadilan, dan keindahan. Dalam ”perang komentar” di media sosial yang dominan adalah psikologisme, sebuah cara pandang yang mereduksi realitas sosiologis menjadi realitas psikologis subyektif. Emosi lebih dominan daripada rasionalitas. Penilaian lebih didasarkan pada rasa suka dan tidak suka. Serba hitam-putih. Pihak yang tidak suka menempatkan orang lain sebagai ”musuh”. Goenawan Mohamad, dalam sebuah Catatan Pinggir-nya, pernah menyatakan pentingnya sportivitas dalam persaingan di mana orang lain diposisikan sebagai lawan dan bukan musuh. Pilpres yang damai dapat dimulai dari pemahaman secara semantik (maknawi) atas kata kunci dalam persaingan, yakni musuh dan lawan. Publik pemakai bahasa sering kacau dalam menggunakan istilah ini. Kata musuh lebih tepat digunakan dalam dunia peperangan. Kata musuh bermakna pihak yang mengancam jiwa/menghancurkan pihak lain. Konotasinya sangat destruktif: merusak, menghancurkan, melenyapkan, dan membunuh. Kata lawan bermakna imbangan; bandingan; tandingan. Konotasi kata lawan positif, misalnya lawan tanding, lawan bicara, dan lawan bermain. Di sini tak ada nuansa permusuhan. Dalam pertandingan, satu pihak melawan pihak diartikan sebagai persaingan. Di sini masing-masing pihak saling menaruh hormat (respect). Kontestasi pilpres bukan sebuah pemusuhan. Kata kunci yang tepat dipakai adalah lawan (pesaing, kompetitor). Karena itu, tidak sepantasnya pilpres disikapi dengan semangat konflik. Filsuf peraih hadiah Nobel, Albert Camus, menyebut sportivitas sebagai nilai yang membangun karakter manusia, tak ada hubungan secara langsung dengan kekalahan dan kemenangan. Kekalahan dan kemenangan adalah akibat dari perjuangan. Sportivitas yang mengutamakan proses mengajarkan manusia untuk menemukan nilai-nilai ideal berupa kejujuran dan keadilan yang bermuara pada martabat.        Kampanye hitam Kekuasaan memang sangat menggoda, termasuk para politisi yang kini bersaing untuk memperebutkan RI 1 dan RI 2. Karena itu, nilai-nilai etik pun kadang dilabrak. Orang menempuh berbagai cara, termasuk kampanye hitam yang sarat isu  suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Kompetisi dalam pilpres perlu dikembalikan pada kultur sportivitas, bukan kultur gladiator yang penuh kekerasan. Saling menghormati lawan menjadi keniscayaan dalam membangun demokrasi yang bermartabat. Basis persaingan harus dikembalikan pada visi, misi, dan program, bukan kebencian dan permusuhan. Visi bicara tentang cita-cita ideal perjuangan. Misi bicara tentang cara/tindakan mewujudkan cita-cita. Adapun program merupakan praksis dari visi dan misi. Pilpres harus dipahami sebagai bagian dari kultur demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif. Kultur demokrasi selalu berbasis pada etika, moral, dan etos sehingga memberikan inspirasi dan pencerahan kepada publik. Inilah demokrasi yang bijak dan cerdas/visioner. Elite politik mestinya menjadi agen kebudayaan, bukan sekadar menjadi pemburu kekuasaan yang mengorbankan peradaban dan keselamatan rakyat. ●

Fair Play Iwel Sastra  ;   Komedian

TEMPO.CO, 25 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Hari-hari ini sepak bola dan politik menarik perhatian masyarakat. Hal ini karena jadwal Piala Dunia FIFA 2014 bertepatan dengan jadwal kampanye pemilihan Presiden Republik Indonesia. Saya menemukan beberapa hal menarik terkait dengan politik dan  sepak bola, khususnya di lini massa Twitter pada Minggu, 22 Juni 2014. Saat berlangsung acara debat calon presiden, lini massa ini dipenuhi kicauan pendukung Prabowo maupun Jokowi. Ketika memasuki jeda iklan, lini masa mulai dipenuhi kicauan tentang  sepak bola. Bahkan ada kicauan yang berbunyi "anak politik minggir, anak bola mau masuk". Sepak bola disebut sebagai olahraga dengan jumlah penonton terbanyak di dunia, karena menonton pertandingan bola memang memiliki kenikmatan tersendiri. Menurut saya, penyebab utama pertandingan  sepak bola itu enak ditonton bukanlah pada kepiawaian para pemainnya menggiring bola, melainkan karena bola yang digunakan bundar. Menonton  sepak bola tentu tidak akan senikmat sekarang seandainya bola yang digunakan berbentuk segi empat, apalagi jajaran genjang. Pemain  sepak bola tidak akan berani lincah menyundul bola jika bolanya berbentuk segi empat, karena takut kena bagian yang lancip. Salah satu yang saya suka dalam menyaksikan pertandingan  sepak bola adalah saat pemain melakukan tendangan bebas. Meskipun Gianfranco Zola, David Beckham, dan Roberto Carlos telah pensiun sebagai pemain  sepak bola, hingga sekarang saya masih terkesan oleh tendangan bebas yang pernah mereka lakukan saat masih aktif membela klub atau negara masing-masing. Dalam Piala Dunia 2014 ini, saya terkesan oleh tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain tengah Swiss, Blerim Dzemaili. Bola datar hasil tendangan Dzemaili menerobos kaki pemain Prancis, kemudian melenggang masuk ke gawang yang dijaga kiper Hugo LIoris. Meskipun namanya tendangan bebas, tendangan pemain  sepak bola profesional selalu mengarah ke gawang. Berbeda dengan saya yang, saat melakukan tendangan bebas, tendangannya bebas ke mana-mana. Sepak bola dan politik memiliki berbagai kesamaan. Dalam  sepak bola, setiap klub atau negara yang bertanding memiliki pendukung. Begitu juga dalam kompetisi politik. Setiap partai dan kandidat politik memiliki pendukung. Bedanya, dalam politik, terutama dalam masa kampanye pemilihan presiden saat ini, muncul kampanye hitam yang ditujukan kepada para capres. Akibatnya, kubu masing-masing capres ini saling tuding mengenai kampanye hitam yang beredar. Dalam  sepak bola, belum pernah saya temukan ada kampanye hitam menjelang pertandingan. Kalaupun ada kampanye hitam, hal itu tidak akan berpengaruh pada pertandingan, karena kemenangan dalam  sepak bola ditentukan oleh gol terbanyak, bukan suara terbanyak. Fair play merupakan semangat yang dijunjung dalam pertandingan  sepak bola. Semangat ini seharusnya bisa diterapkan juga dalam dunia politik, terutama dalam suasana pemilihan presiden sekarang ini. Dalam semangat fair play, ditanamkan prinsip memenangi pertandingan dengan cara terhormat serta menerima kekalahan dengan bermartabat. Saya punya teman yang kalau kalah main  sepak bola selalu menerimanya dengan tegar di lapangan. Kepalanya tetap tegak menerima kekalahan. Ketika sampai di kamar ganti, barulah ia menangis dalam pelukan teman-temannya. Ini bukan hanya kalah dengan bermartabat, tapi juga kalah dengan so sweet. ●

“Fair Play, Please!” Budiarto Shambazy  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS,  07 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

SUNGGUH memprihatinkan perilaku Babinsa yang melancarkan intimidasi terhadap warga di Jakarta Pusat untuk memilih calon presiden tertentu. Semoga ini isolated incident yang tidak dialami warga lain. Wajar ada kecurigaan ”sensus Babinsa” dilakukan secara sistematis dan masif. Apalagi kita punya pengalaman buruk pada masa Orde Baru. Ini pelanggaran berat terhadap netralitas TNI-Polri sejak kita mendongkel rezim otoriter sekaligus memilih jalan demokrasi tahun 1998. Apa pun alasannya, TNI-Polri jangan berpolitik praktis seperti pada masa Orde Baru. Beruntung KSAD Jenderal Budiman menegaskan akan mengusut tuntas sekaligus memecat siapa pun yang bertanggung jawab. Kita berharap penegasan ini bukan cuma janji. Terlebih lagi kita baru memasuki hari-hari awal kampanye yang akan berlangsung sekitar sebulan. Sebelum kampanye dimulai 4 Juni lalu saja, situasi dan kondisi politik sudah memanas. Kampanye hitam/negatif gencar dilancarkan, baik di media sosial maupun media massa. Sekali lagi, kampanye negatif kadang kala memang boleh dimanfaatkan. Namun, kampanye hitam adalah fitnah belaka. Tiba-tiba kita menjadi bangsa yang permisif dalam politik. Serangan fitnah dilancarkan terbuka tanpa tedeng aling-aling lagi. Serangan kampanye hitam paling mengerikan dilancarkan dengan menyebarkan iklan dukacita wafatnya calon presiden Joko Widodo. Selain itu, ada yang memalsukan surat yang seolah-olah ditulis Joko Widodo kepada Kejaksaan Agung. Dalam surat itu, seolah Joko Widodo meminta penangguhan pemeriksaan Kejaksaan Agung sehubungan dengan dugaan korupsi bus transjakarta. Seperti diketahui, penyidikan korupsi ini sudah pada tahap penetapan tersangka mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono. Sebetulnya kedua kasus ini—iklan dukacita dan surat palsu—sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Sayang, belum ada tindak lanjut dari aparat. Serangan kampanye negatif juga dialami Prabowo Subianto. Karakter (kumpulan sifat-sifat) Prabowo yang dianggap negatif dibeberkan sampai terinci di ruang publik. Sampai-sampai ada sesama jenderal purnawirawan menguak hasil tes Prabowo pada masa lalu. Pendek kata, pembunuhan karakter Prabowo kebablasan. Padahal, sifat-sifat tersebut belum tentu ada kaitannya dengan bekerjanya sebuah kepemimpinan nasional. Selalu ada beragam alat kontrol moral, politik, konstitusional, dan hukum terhadap kepala negara sebuah negara demokratis. Suka atau tidak, akhirnya pemilih akan mengamati karakter, rekam jejak, kepemimpinan, dan penguasaan atas berbagai masalah. Mereka kurang tertarik visi, misi, dan program. Oleh karena itu, sebaiknya kubu Joko Widodo ataupun Prabowo Subianto mengurangi porsi serangan kampanye negatif terhadap karakter lawan. Dan, tentunya kampanye hitam mulai saat ini harus dianggap sebagai ”barang haram”. Sekali lagi, banyak penelitian membuktikan bahwa kampanye negatif, meski menebalkan militansi pendukung loyal, justru mengalienasi undecided voters. Bahkan tidak jarang kampanye negatif menghancurkan capres penyerang karena serangan balasan datang bertubi-tubi. Kalaupun melancarkan serangan kampanye negatif, manfaatkanlah metode contrasting. Para pendukung cukup mengelu-elukan kelebihan-kelebihan jagoan masing-masing, tanpa perlu mencela kekurangan-kekurangan lawan. Memang belum ada istilah ”kampanye positif”. Tetapi, praktik politik yang lebih menekankan positivisme lebih ampuh untuk merebut suara. Dan, gejala tersebut sesungguhnya telah terlihat dalam pencapresan 2014 ini. Disadari atau tidak, mulai terlihat bagaimana kelompok-kelompok masyarakat kita makin sadar dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Ambil contoh kelompok-kelompok musisi atau pelawak yang mendekat ke kubu Joko Widodo ataupun Prabowo Subianto. Dalam deklarasi masing-masing sempat tercatat bahwa mereka memilih capres dengan harapan ada jaminan perbaikan profesi masing-masing. Sekali lagi, kampanye negatif bak pedang bersisi dua. Kekhawatiran terbesar, kampanye negatif malah memicu reaksi yang bermusuhan (backlash), yang pada gilirannya meletupkan keterbelahan pada masyarakat. Ya, masyarakat berada di ambang keterbelahan gara-gara urusan ”copras-capres”. Untuk apa kita mengadakan kenduri demokrasi jika akhirnya kita harus berdukacita? Padahal, kita pernah mengalami kompetisi frontal yang menghadapkan dua capres, Megawati Soekarnoputri melawan Susilo Bambang Yudhoyono pada putaran kedua Pemilu Presiden 2004. Alhamdulillah, situasi dan kondisi politik saat itu tak memanas. Lagi pula dalam situasi dan kondisi yang terbelah seperti saat ini, mudah sekali bagi pihak ketiga ikut mengadu domba. Kita boleh bangga dengan demokrasi kita selama 16 tahun, tetapi di akar rumput masih banyak kalangan yang mudah disulut emosinya. Bukan rahasia lagi ada kelompok-kelompok anti keberagaman yang berpartisipasi aktif dalam Pemilu Presiden 2014. Salah satu akibat tak langsung adalah penganiayaan terhadap Direktur Penerbitan Galang Press Julius Felicianus di Yogyakarta. Kalangan akar rumput itu mudah tersulut dengan isu-isu printilan. Akibatnya, isu-isu yang didengang-dengungkan kedua kubu tak lebih dari sekadar seberapa besar ketaatan beragama atau status jomblo capres. Ini aneh. Di negara mana pun syarat capres hanya usia minimal, tidak mengalami gangguan fisik, tak pernah dihukum, dan bisa tulis baca. Saya masih optimistis sejarah pemilu atau pemilu presiden kita tak pernah diwarnai gonjang-ganjing politik. Sejak tahun 1955, lalu pada era Orde Baru, dan juga era Reformasi, pemilu dan pemilu presiden selalu berjalan aman dan damai. Lagi pula sebentar lagi Piala Dunia 2014 di Brasil mulai 12 Juni sampai 13 Juli. Semoga Piala Dunia menjadi jeda emosional yang menghibur kita yang sudah amat dilelahkan oleh urusan ”copras-capres” ini. Tolong jangan mengganggu siaran-siaran langsung televisi dengan iklan-iklan pencapresan yang pasti bikin penggemar sepak bola bete. Dan, bicara soal Piala Dunia, FIFA punya slogan agar pertandingan enak ditonton dan berjalan sportif. Slogan itu ”Fair Play, Please!” ●