NU di Tengah Godaan Politik

NU di Tengah Godaan Politik Jamal Ma’mur ; Dosen Staimafa Pati, Mahasiswa S-3 Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang

SUARA MERDEKA, 31 Januari 2013

  

HARI ini, Kamis, 31 Januari 2013, Nahdlatul Ulama (NU) genap berusia 87 tahun. Tidak terhitung prestasi besarnya dalam ikut membangun bangsa ini. Nasionalisme dan patriotisme ada pada semua bidang: politik, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan pembangunan moral.  Resolusi jihad yang membakar semangat membela Tanah Air untuk mengusir penjajah, konsep darus salam (rumah kedamaian) sebagai kompromi dari negara perang dan negara Islam, pemberian gelar penguasa dalam keadaan darurat yang didukung kekuatan rakyat kepada Soekarno, dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi adalah salah satu manifestasi nasionalisme dan patriotisme.  Ali Maschan Moesa (2007) mengatakan bahwa nasionalisme NU terlihat dari tujuan berdirinya, yang salah satunya adalah membela umat Islam dan warga Indonesia dari kolonialisme Belanda.  Semua prestasi itu tidak lepas dari mata air yang tidak pernah kering dikaji, yang menjadi landasan berpikir, berpijak, dan pengambilan kebijakan, yaitu aswaja. Paham ahlus sunnah wal jama’ah Nahdlatul Ulama atau aswaja nahdliyah adalah pijakan teologis, sosiologis, sekaligus organisatoris dalam mengelola dan mengembangkan organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam semua aspek kehidupan.  Karakter aswaja adalah moderat, toleran, dan akomodatif. Pemikiran KH M Hasyim Asy’ari tentang sunah dan bid’ah mencerminkan watak tersebut sehingga keberadaan NU selalu melestarikan kekayaan budaya lokal yang disinari nilai agama (Zuhri, 2010). Menurut Badrun Alaena (2000), awaja senantiasa mencirikan watak fleksibel dan akomodatif, mengutamakan stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Karena itu, diharapkan kader aswaja nahdliyah bisa menjadi katalisator dan fasilitator bagi persatuan dan kesatuan umat Islam, dan umat manusia secara universal. Tapi misi dan misi aswaja yang melembaga dalam NU terancam oleh godaan politik yang sangat besar pada 2013 dan 2014 ketika pemilu legislatif dan presiden bergulir. Pertarungan elite politik dalam memperebutkan lumbung suara memecah-belah soliditas warga nahdliyin, dan hal itu ditandai oleh banyak faktor.  Pertama; banyak pengurus organisasi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Mereka  memanfaatkan posisinya untuk mendulang suara. Walaupun mereka berstatus nonaktif, dalam kultur NU relasi hegemonik tetap bisa dilakukan. Karena pengurus memilih banyak partai maka terjadi pertarungan politik yang keras yang berimbas pada keterpecahan solidaritas warga nahdliyin.  Kedua; ikut mendukung pencalonan seseorang, baik secara langsung, seperti menjadi tim sukses, atau secara tidak langsung melalui imbauan, dorongan, dan arahan. Jika masing-masing pengurus mendukung calon yang berbeda partai maka akan sulit menghindari konflik internal.  Ketiga; politikus, terutama yang berasal dari rahim NU, semisal mereka yang aktif di PKB dan PPP, mengeksploitasi latar historis dan sosiologis kelahiran partai sebagai penyambung lidah aspirasi politik warga nahdliyin untuk merebut simpati warga nahdliyin. Kedua partai ini dan partai-partai lain menyebabkan disharmoni sosial yang masif dan eskalatif, khususnya pada tingkat akar rumput. Untuk merespons hal ini, perlu kembali menegakkan khitah secara adil pada semua tingkatan, dari pengurus besar hingga ranting. Jika ada pengurus menjadi partisan politik secara formal ataupun kultural, ia diharuskan mundur dari kepengurusan struktural, dan tidak boleh membawa nama NU dalam pertarungan politik kekuasaan. Program Bermanfaat Pasalnya politik nahdliyin bukan politik kekuasaan melainkan politik kebangsaan dan kerakyatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial menuju negara makmur dan sejahtera.  Menurut KHMA Sahal Mahfudh (2008), kemandirian ekonomi warga NU sejak dulu sudah dirintis melalui iuran wajib tiap bulan bagi seluruh warga, namun program ini menjadi vakum, karena terseret dalam permainan politik praktis. Iuran digantikan oleh kucuran dana dari para politikus untuk menghidupkan organisasi.  Selain, iuran wajib, NU juga membangun syirkah al-inan (semacam koperasi) untuk menggerakkan roda ekonomi organisasi dan membantu warga nahdliyin yang membutuhkan. Namun dalam perjalanannya, kemandirian ekonomi yang sudah dirintis para pendiri itu hilang karena tokoh nahdliyin lebih sibuk dalam gelanggang politik praktis yang menularkan virus pragmatisme dan oportunisme.  Karena itu, terkait dengan momentum peringatan harlah ke-87, seyogianya NU tak lagi terjebak dalam godaan politik yang menyesatkan. Sebaliknya, perlu merintis program yang bermanfaat bagi peningkatan sumber daya dan ekonomi warga, seperti mendirikan perguruan tinggi dan mencari terobosan sumber finansial seperti mendirikan BMT. Semua itu supaya pada era globalisasi yang kompetitif ini, NU mampu memberikan kontribusi besar bagi warga, bangsa, dan negara. Jangan sampai hanya menjadi penonton pasif yang rentan terhadap godaan politik yang menjanjikan keuntungan finansial melimpah tapi ternyata mematikan karena rawan terjerat kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. ●

Spirit Hijrah Memerangi Korupsi

Spirit Hijrah Memerangi Korupsi Jamal Ma’mur ;  Dosen Staimafa Pati, Mahasiswa S-3 Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang

SUARA MERDEKA, 14 November 2012

MUHAMMAD sejatinya aktor sejarah yang membangun peradaban besar dunia yang hingga kini mampu menginspirasi jutaan pengikut. Ia mampu mengubah zulumat (kegelapan) menuju nur (cahaya) yang sarat nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan universal. Dia dikenal sebagai orang yang jujur sehingga dipercaya orang lain (Fazlurrahman, 1979:11).  Agama yang dibawa, menjadi agama universal dan peradaban kosmopolitan (Nurcholish Madjid, 2000:425). Pemikiran dan perjuangannya menjadi teladan umat Islam dalam mengukir sejarah yang mengagumkan dunia. Sejarah, menurut Kuntowijoyo (2003), tidak lepas pemikiran-pemikiran besar yang punya pengaruh terhadap sejarah itu sendiri, konteks sosial politik yang melingkupi, dan pengaruh pemikiran tersebut dalam masyarakat. Sejarah Nabi Muhammad sarat pemikiran besar, konteks sosial yang problematis, dan pengaruh besar bagi perubahan dunia. Peringatan peristiwa hijrah Nabi Muhammad  pada 15 November 2012 adalah salah satunya. Momentum ini seharursnya mendorong umat Islam untuk melanjutkan kesuksesan yang pernah diukirnya dalam membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai ketuhanan, kegigihan, kejujuran, dan kemanusiaan.  Hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah tak terlepas dari kegigihan menyebarkan ajaran Islam yang berpihak kepada kaum miskin dan papa, membebaskan mereka dari tirani kekuasaan yang korup, hegemonik, sentralistik, dan eksploitatif, serta mendorong mereka meningkatkan pengetahuan, ekonomi, dan kesejahteraan hakiki.  Peta Politik Misi agung Nabi ditentang oleh orang-orang kafir Makkah, karena kesetaraan yang diperjuangkan Nabi, antara hak bangsawan dan hamba sahaya, sangat merugikan mereka (Badri Yatim, 2011). Hijrah Nabi ke Madinah mengubah peta politik Islam dari posisi inferior menjadi superior. Nabi langsung menjadi pemimpin agama sekaligus negara. Ia  memperkokoh bangunan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan membangun masjid sebagai wahana mempertautkan jiwa umat Islam. Bahkan masjid Nabi berfungsi sebagai pusat pemerintahan.  Nabi juga memperkuat persaudaraan antarumat Islam, khususnya Anshar (sahabat dari penduduk pribumi Madinah) dan muhajirin (sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah).  Selain itu, menjalin hubungan dengan masyarakat yang tidak beragama Islam melalui Piagam Madinah yang berisi perjanjian untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dari segala serangan luar (Badri Yatim, 2011). Salah satu visi dan misi Nabi dalam membangun negara Madinah adalah memberantas segala macam korupsi, eksploitasi, dan marginalisasi kaum miskin. Ketegasan Nabi dalam melawan korupsi patut diapresiasi. Nabi bersabda,’’ Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu adalah jika ada orang terhormat mencuri, ia dibiarkan. Namun jika orang lemah yang mencuri maka ia segera dihukum. Demi Allah, seandainya Fatimah, anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.’’ (HR Bukhari-Muslim). Ketegasan Nabi dalam memberantas korupsi diniatkan dari keluarga. Jika pada level keluarga sudah gagal, sulit memberantas korupsi pada level negara. Kejatuhan Soeharto dari kursi kepresidenan tak terlepas dari korupsi yang dilakukan anak-anaknya dan kroni mereka. Kongkalikong antara birokrat, politikus, dan pengusaha menyuburkan praktik korupsi yang menggerogoti negara dan menyengsarakan rakyat.  Kini gebrakan Dahlan Iskan memutus budaya kongkalikong antara pejabat BUMN dan anggota DPR patut didukung supaya lembaga negara bersih dari segala praktik kotor. Langkah Presiden SBY memerintahkan seluruh aparat birokrasi pemerintah tidak bermain mata dengan DPR dan pengusaha dalam mengerjakan tender proyek apa pun layak diapresiasi tinggi.  Namun Presiden dan orang-orang yang mempunyai otoritas harus memberi contoh nyata kepada rakyat. Jangan sampai mereka dan keluarga terlibat dalam kongkalikong proyek yang menguntungkan satu golongan tetapi merugikan negara dan rakyat secara keseluruhan. Pemberantasan korupsi ini akan berujung pada kesejahteraan sosial. Misi Islam adalah membangun kesejahteraan sosial lintas sektoral, khususnya kaum miskin dan papa. Zakat, sedekah, infak, hibah, dan hadiah adalah ajaran Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kalangan bawah.  Tugas utama pemimpin adalah menggapai kesejahteraan rakyat sesuai kaidah kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Spirit Hijrah Nabi kali ini seharusnya mendorong pemimpin untuk lebih tegas dan tanpa pandang bulu memberantas korupsi. Uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai dimakan koruptor rakus yang pikiran dan hatinya sudah buta terhadap kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Mereka harus dihukum seberat-beratnya, supaya tidak mengulangi praktik yang sama. Dengan langkah itulah, kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan, dan kita menjadi bangsa yang makmur dan maju, disegani bangsa-bangsa lain karena punya kedisiplinan dalam pemberantasan korupsi dan kesungguhan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. ●

Revitalisasi Spirit “Nahdlatul Wathan”

Revitalisasi Spirit “Nahdlatul Wathan”

Jamal Ma’mur ; Dosen Staimafa Pati,

Mahasiswa S-3 Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang
SUMBER :  SUARA MERDEKA, 6 Juni 2012

DALAM usia ke-89 tahun pada hari ini, Nahdaltul Ulama (NU) harus bisa menunjukkan kematangan dalam berpikir, bersikap, dan mengabdi bagi umat dan bangsa. Momentum harlah menjadi media efektif bagi warga nahdliyin untuk merevitalisasi spirit nahdlatul wathan (kebangkitan nasionalisme) mengingat eskalasi pemikiran dan gerakan radikalisme dan fundamentalisme makin mengkhawatirkan.

Fakta terkini banyak masjid, madrasah, dan majelis taklim yang didirikan warga NU, menjadi sarang penyebaran paham radikalisme dan fundamentalisme yang meresahkan bangsa dan negara. Jihad pemikiran, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan yang dikobarkan Yusuf Qordlawi harus digalakkan dalam tubuh NU sehingga tidak termarginalkan, emosional, dan reaksional, tapi berjalan dengan visi dan misi masa depan yang kokoh.

Dalam konteks ini, merevitalisasi semangat kebangkitan nasionalisme menjadi relevan. Hal itu mengingat  berdirinya NU tak bisa dilepaskan dari tiga gerakan, yaitu tashwirul afkar (dinamisasi pemikiran), nahdlatut tujjar (kebangkitan pedagang), dan nahdlatul wathan (kebangkitan nasionalisme). Tiga gerakan itu menjadi sumber inspirasi dan motivasi kebangkitan warga nahdliyin sepanjang masa untuk memainkan peran vitalnya.

Ulama NU mewujudkan nahdlatul wathan melalui peran aktifnya dalam pembebasan bangsa dari hegemoni kolonial, mencerdaskan kader muda, menegakkan moral, memberdayakan ekonomi kerakyatan, dan mengedepankan politik kebangsaan yang berorientasi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Nasionalisme dan patriotisme NU ada di segala bidang; militer, politik, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan pembangunan moral.

Bangun Persaudaraan

Fatwa resolusi jihad membakar semangat membela Tanah Air untuk aktif mengusir penjajah, konsep darus salam (rumah kedamaian) kompromi dari darul harbi (negara perang) dan darul Islam (negara Islam), pemberian gelar waliyyul amri al-dharuri bil syaukah (penguasa dalam keadaan darurat yang didukung kekuatan rakyat), dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi adalah salah satu manifestasi nasionalisme dan patriotisme besar nahdliyin terhadap bangsa dan negara.

Mengingat kompleksitas tantangan, revitalisasi spirit kebangkitan nasionalisme bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, meneguhkan paradigma moderat-progresif. Moderat adalah selalu berada di tengah, antara teosentrisme (huququllah) dan antroposentrisme (huququnnash), tekstual-kontekstual, konservatif-liberal, normatif-historis, dan tidak ekstrem kanan-ekstrem kiri. Adapun progresif adalah bergerak ke depan dengan program visioner, futuristik, dan kompetitif.

Peningkatan kualitas lembaga pendidikan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kaderisasi yang sistematis, dan penguatan media informasi dan komunikasi, supaya ke depan NU bisa berperan dalam semua bidang kehidupan secara kompetitif adalah salah satu contohnya.

Kedua; membangun persaudaraan kemanusiaan hakiki, lepas dari fanatisme dan truth claim, antarumat Islam, dan dengan agama lain. Karakteristik aswaja NU adalah mengembangkan persaudaraan hakiki. KH Ahmad Shiddiq, eksponen utama NU, telah melahirkan trilogi persaudaraan, yaitu ukhuwwah islamiyah (persaudaraan antarumat islam, walau berbeda aliran), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa dan setanah air, walau berbeda agama), dan ukhuwwah basyariyah (persaudaraan antarmanusia lintas negara dan benua).

Menurut Badrun Alaena (2000), aswaja senantiasa mencirikan watak fleksibel dan akomodatif, mengutamakan stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Dengan dua langkah itu diharapkan kader NU mampu menjadi penggerak kebangkitan bangsa, berperan sebagai katalisator dan fasilitator persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat secara universal.

Selain itu, lebih mengedepankan dialog intens, menjauhkan diri dari sifat radikal, memaksakan kehendak dengan jalan kekerasan, menganggap keyakinan orang lain sesama muslim sebagai sesat.  Kita harus memaksimalkan peran masjid, madrasah, pondok pesantren, dan majelis taklim untuk mengembangkan paradigma aswaja nahdliyah yang moderat, progresif, toleran, pluralis, dan akomodatif ini dengan intensifikasi kajian-kajian keislaman, keindonesiaan, dan ke-NU-an, sekaligus membumikan program pemberdayaan sosial yang bermanfaat bagi kemandirian ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas pendidikan.

Jangan biarkan tempat-tempat mulia itu kosong dan akhirnya pihak lain yang memanfaatkannya  untuk mengampanyekan paham mereka. Dakwah riil lebih utama ketimbang sekadar retorika yang memesona, namun menipu karena miskin keteladanan. Semoga harlah NU ini menjadi pemicu kebangkitan spirit nasionalisme yang telah diajarkan dan dicontohkan para pendiri NU dan bangsa ini pada masa lalu. ●