Jokowi Jangan Lupakan Posisi Menlu Derek Manangka  ;   Wartawan Senior

INILAH.COM,  18 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

MENCERMATI aktifitas Jokowi sebagai Presiden Terpilih, cukup kuat kesan, perhatian dan sikap bekas Walikota Surakarta ini terhadap pos Menteri Luar Negeri dan masalah internasional sangat rendah. Mengemukanya kesan sekaligus dugaan di atas antara lain tercermin dari fokus perhatian Jokowi tentang isu internasional. Dari semua pernyataan Jokowi - khususnya menjawab pertanyaan para pewarta, isu internasional hampir tidak pernah dia sentuh. Padahal ISIS misalnya merupakan salah satu isu yang sangat relevan dengan posisi Indonesia. Sebagai calon pemimpin Indonesia, Jokowi seharusnya sudah bisa memberikan wacana, apa konsep dan strateginya menghadapi perkembangan ISIS, salah satu kelompok yang mengusung isu Islam namun juga ditentang oleh banyak pemimpin dunia dan negara-negara Islam. Komunitas internasional di Jakarta, apakah itu kalangan diplomatik atapun investor asing, sebetulnya sangat memerlukan bahan pegangan, bagaimana mereka berkomunikasi dengan pemerintahan pasca SBY. Tanpa mereka minta pun, sebetulnya Jokowi patut mengambil inisiatif menggelar pertemuan informal dengan komunitas tersebut. Tapi atmosfir ini yang tidak ditangkap oleh Jokowi. Disamping kurangnya perhatian, publik juga tidak memperoleh gambaran, siapa yang bakal dipercaya oleh Jokowi sebagai Menteri Luar Negeri. Jokowi juga nampaknya kurang tahu peta yang terjadi di Pejambon dalam lima tahun terakhir ini. Diangkatnya Dino Pati Djalal, eks Dubes RI untuk Amerika Serikat sebagai Wakil Menlu pada "menit-menit" terakhir dari kekuasaan SBY, sebetulnya cukup mencerminkan, adanya masalah serius di internal Kemlu yang berlokasi di Pejambon. Dino memang seorang diplomat muda yang gesit yang kebetulan ayahnya Hasyim Djalal pernah menjadi Dubes RI untuk Jerman Barat. Tapi pengangkatannya sebagai Wakil Menlu, menjelang SBY lengser, terkesan dipaksakan. Pergantian ini, kabarnya telah menimbulkan keresahan tersendiri di kantor para diplomat Indonesia tersebut. Yang terjadi, Jokowi lebih banyak mengulas soal komposisi antara profesional dan politisi atau masalah siapa figur yang akan memimpin tim ekonomi. Isu itu bukan berarti tidak penting. Namun mengingat Indonesia sangat membutuhkan modal, mitra asing dan pasar internasional, kebutuhan tentang persiapan seorang Menteri Luar Negeri, menjadi cukup mendesak. Akhirnya muncul pertanyaan, apakah kurangnya perhatian pada pos Menlu dan isu internasional dikarenakan oleh Tim Transisi yang kurang memiliki pengalaman atau karena Jokowi mengalami kesulitan mencari figur yang melebihi kapasitas dan kapabilitas Menlu (incumbent) Marty Natalegawa? Kalau soal yang terakhir yang menjadi masalah, solusinya sebetulnya mudah. Jokowi cukup mengadakan pertemuan dengan para mantan Dubes RI yang jumlah mereka ratusan dan memiliki sebuah perkumpulan. Dari mereka Jokowi bisa meminta masukan bahkan rekomendasi, siapa sosok putera Indonesia yang cocok menduduki posisi Menteri Luar Negeri untuk lima tahun ke depan. Sangat riskan, kalau Jokowi hanya fokus pada masalah domestik, sementara persoalan internasional yang semakin kompleks, diabaikan atau terabaikan. Presiden (terpilih) Jokowi perlu sadar, keberhasilan Presiden pertama RI, Soekarno, dalam arti Indonesia langsung diperhitungkan oleh dunia, karena memberi perhatian yang cukup pada politik luar negeri serta figur yang menjalankannya. Sama halnya dengan Presiden kedua, Soeharto. Dipilihnya Adam Malik pada awal pemerintahannya, yang kemudian dikenal sebagai seorang diplomat lincah bagaikan hewan kancil, tak lepas dari paradigma Soeharto yang ingin mendapatkan mitra kuat internasional. Setelah itu pos Menlu berikut kepedulian Indonesia terhadap isu internasional menjadi kendor. Pada akhirnya berakibat seperti situasi saat ini. Kalaupun selama sepuluh tahun SBY seperti memberikan porsi dan perhatian besar, tetapi banyak kekurangannya. SBY sepertinya tidak merasa puas hanya sebagai Presiden. Dia seperti juga bertugas sebagai Menlu. Akibatnya masalah internasional tak tertangani dengan baik, begitu juga masalah domestik. Inilah yang perlu menjadi pelajaran bagi Jokowi. ●

Mengapa Prabowo Segan Berseteru Wiranto? Derek Manangka  ;   Wartawan Senior

INILAH.COM, 04 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014, kecenderungan yang ada, mengerucutnya persaingan antara Prabowo Subianto (Partai Gerindra) dan Joko Widodo (PDIP). Yang cukup menarik, kecenderungan itu terjadi secara tiba-tiba. Tidak lama setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan Joko Widodo sebagai capres PDIP, pada 14 Maret 2014. Sebelum pencapresan Joko Widodo, hubungan Gerindra-PDIP, "fine-fine" saja. Dalam analogi sederhana pertarungan ini, tak lebih dari sebuah subyektifitas Prabowo. Ia merasa dikhianati oleh Joko Widodo ataupun Megawati Soekarnoputri. Sebab menurut versi Prabowo, Joko Widodo atau Jokowi pernah menegaskan tidak akan mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pilpres 2014. Sedangkan Megawati, kata Prabowo lagi, pada 2009 pernah berjanji akan mendukung pencapresan dirinya dalam Pilpres 2014. Tapi di luar analogi, mencuat pula spekulasi. Yaitu pertarungan Prabowo Subianto melawan Jokowi sejatinya merupakan wujud persaingan antara kekuatan militer dengan kelompok sipil. Dikotomi militer-sipil, sebuah isu politik yang sensitif, kembali diangkat ke permukaan. Prabowo mewakili kekuatan militer dan Joko Widodo atau Jokowi mewakili kekuatan sipil. Lihat saja sikap sejumlah jenderal pensiunan yang satu angkatan maupun yang lebih senior. Mereka seperti membiarkan atau "menjerumuskan" Prabowo menyerang Jokowi. Sayangnya, sekalipun fakta ini terjadi di depan mata, berbagai analisa dan liputan media, belum ada yang tertarik menyorotinya. Para pengamat lebih tertarik mengomentari sikap temperamental Prabowo dan puisi berisi sindiran yang dia tujukan ke Jokowi dan Megawati. Tidak adanya analisa yang membedah isu persaingan militer dan sipil, bisa jadi kurang menarik, karena penampilan Prabowo jauh lebih memikat. Boleh jadi juga karena ada unsur kesengajaan dari para analis politik untuk menghindari isu tersebut - untuk melihat sejauh sensitifitas dikotomi militer-sipil. Keinginan militer bersaing dengan sipil, terbersit dari sikap Prabowo Subianto dalam berkampanye. "Show of force", itulah yang paling menonjol. Unjuk kekuatan, begitulah yang dipertontonkannya. Gaya militer yang tegas, cara memberi hormat ala militer - sekalipun yang dihadapi publik sipil, demikian menonjol. Tapi serangannya ke lawan politik, tidak dilakukan Prabowo kepada jenderal purnawirawan Wiranto, yang juga termasuk salah satu pesaing dan lawan politiknya. Terhadap Wiranto, eks petinggi militer yang pernah menjadi atasannya di 1998, Prabowo tak berani bereaksi spontan apalagi bersikap temperamen. Padahal kalau mau dicermati, pihak yang paling blak-blakan menyerang Prabowo Subianto, justru Wiranto. Bukan Jokowi apalagi Megawati! Serangan Wiranto terhadap Prabowo secara politik, tergolong yang paling keras. Bahkan bisa ditafsirkan sebagai sebuah pembunuhan karakter. Serangan yang dimaksud adalah pernyataan Wiranto yang mengungkapkan status Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo dipecat dari dinas kemiliteran, akibat keterlibatannya dalam penculikan. Tidak disebutkan secara detil siapa yang diculik dan sedalam apa peran keterlibatan Prabowo. Tetapi publik yang sudah mengikuti isu penculikan tersebut, sejak era Orde Baru (1990-an) menangkap nuansa, Wiranto yang mantan Panglima TNI, merujuk pada para aktifis yang hilang antara 1996-1998. Salah satu sisi yang menarik dikritisi dalam serangan Wiranto tersebut, terletak pada cara penyebaran informasinya. Pernyataan itu untuk pertama kalinya diungkap Wiranto dalam wawancaranya dengan Arya Sinulingga dari kelompok media MNC, pada Maret 2013. Tapi setahun kemudian, tepatnya semasa kampanye Pileg 2014, wawancara itu kembali disebarkan oleh berbagai media. Bahkan oleh media-media sosial, serangan Wiranto terhadap Prabowo itu ditautkan ke sesama pemilik akun media sosial. Bisa dibayangkan, kalau pengguna internet mencapai 60 juta orang, berapa juta manusia yang membaca serangan Wiranto kepada Prabowo tersebut. Sejauh ini, Prabowo tidak pernah melakukan klarifikasi langsung dengan Wiranto. Prabowo yang eks menantu Jenderal Soeharto, terkesan menghindari persinggungan atau perbenturan dengan mantan ajudan Presiden Soeharto tersebut. Yang menimbulkan pertanyaan, apakah Prabowo segan berseteru dengan Wiranto, karena keduanya terikat pada komitmen sesama anggota keluarga militer atau oleh faktor lain? Dalam Pileg dan Pilpres 2014, keduanya sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden melalui partai yang mereka dirikan masing-masing. Prabowo melalui Gerindra dan Wiranto melalui Partai Hanura. Bahkan jauh sebelum persaingan di Pemilu 2014, keduanya sudah bersaing di 2004 dan 2009. Pada 2004, keduanya ikut dalam konvensi capres Partai Golkar. Wiranto keluar sebagai pemenangnya. Di 2009, kembali keduanya bersaing. Wiranto menjadi cawapres Partai Hanura sementara Prabowo menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri dari PDIP. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan, mengapa Prabowo tidak memusuhi Wiranto, tapi lebih melihat Jokowi sebagai musuh terberat. Apakah Prabowo segan berseteru dengan Wiranto atau di antara para jenderal pensiunan, memang ada konspirasi untuk mencegah munculnya kekuatan (Presiden) sipil? ●

Berbahaya, Benturkan Militer-Sipil Derek Manangka  ;   Wartawan Senior

INILAH.COM, 01 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Para perwira dan eks militer Indonesia kelihatannya belum puas dengan masa berkuasanya militer selama 32 tahun (1966-1998). Mereka beranggapan, Indonesia ke depan harus kembali dipimpin eks-militer atau dengan cara-cara militer. Hal ini terbaca dari notasi-notasi kampanye yang disuarakan Prabowo Subianto dan Sutiyoso, dua jenderal purnawirawan yang memimpin partai politik Gerindra dan PKPI, peserta Pemilu 2014. Prabowo sekalipun tampil dengan baju sipil, tetapi bahasa tubuhnya berpesan, ia masih seorang militer. Bahkan di tengah kesibukan kampanye, secara khusus Prabowo mengistimewakan sebuah 'pertemuan militer' yang digelar oleh sejumlah pensiunan jenderal. Disebut sebagai sebuah 'pertemuan militer' sebab yang dikedepankan adalah ketokohan sekitar 80 jenderal pensiunan. Para jenderal pensiunan itu, diklaim mendukung pencapresan Prabowo. Seakan-akan, kekuatan puluhan jenderal pensiunan itu merupakan sebuah kekuatan ril politik yang masih harus dijadikan barometer. Di balik 80-an eks tentara itu, masih tersimpan kekuatan politik yang super dahsyat. Atau kekuatan Indonesia masih berada di tangan para pensiunan tersebut. Boleh-boleh saja klaim seperti itu dilakukan. Tapi yang perlu dihindari jika kekuatan sipil akhirnya dimarjinalkan oleh kelompok eks militer. Sementara Sutiyoso, bekas Gubernur DKI Jaya (1997-2007) menyatakan ada indikasi kuat, militer mau disingkirkan dari kekuasaan. Di zaman sebelumnya, Sutiyoso menyebut dua posisi menteri yang selalu berada di tangan militer, tapi belakangan ini dipercayakan kepada sipil. yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Sutiyoso lupa yang menyingkirkan militer dari dua pos itu, seorang jenderal purnawirawan bekas anak buahnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kalau Sutiyoso tidak puas, bukan ke publik dia alamatkan kekesalannya itu. Tetapi kepada SBY yang bekas Kasdam V/ Jaya saat Sutiyoso menjabat sebagai Panglima Kodam V/Jaya. Sutiyoso nampaknya lupa atau memanipulasi fakta. Tidak benar jabatan Mendagri langsung "diambil" oleh sipil. Di era SBY, setidaknya jabatan Mendagri dijabat oleh tiga jenderal. Letjen Mohammad Ma'aruf, Letjen Widodo AS (pejabat menggantikan Ma'aruf yang sakit), dan Mayor Jenderal Mardiyanto. Oleh sebab itu pernyataan Sutiyoso harus dikoreksi. Sikap Prabowo dan pernyataan Sutiyoso, tidak bisa dianggap remeh. Sebab secara sadar keduanya mengangkat isu yang cukup sensitif. Yaitu persaingan antara kelompok militer dan sipil. Yang paling berbahaya, kalau para prajurit yang berada di asrama-asrama militer, hanya menangkap 'ujung' dari sikap dan pernyataan kedua jenderal pensiunan tersebut. Kalau rasa kesatuan korps mereka tersinggung oleh provokasi dari perwira senior, mereka bisa berbuat hal yang kontra produktif. Padahal kalau boleh jujur yang namanya kelompok sipil, selama kekuasaan militer, lebih banyak mengalah atau memilih diam dari pada harus berkonflik dengan militer. Di era Orde Baru, justru kelompok militer dengan konsep dwi fungsinya yang banyak mengambil berbagai posisi yang sejatinya menjadi domain masyarakat sipil. Seolah masyarakat sipil tidak punya kekuatan dan kemampuan sama sekali. Kalau pada akhirnya kekuatan sipil bisa memperoleh ruang kekuasaan yang lebih besar, itupun masih dengan catatan. Sepuluh tahun Indonesia masih dipimpin seorang pensiunan jenderal bintang empat. Hasilnya, tidak terlihat yang istimewa dari yang pernah dihasilkan oleh pemimpin sipil seperti BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri. Dan berkuasanya kekuatan sipil - kalau memang ada, hal tersebut bukan semata-mata karena kehendak masyarakat sipil. Melainkan karena kehendak zaman. Kalau sudah zaman yang menghendaki, tak satu kekuatan pun yang bisa melawannya. Militer dan sipil sebetulnya tidak boleh diperbenturkan. Kekuatan militer dan sipil seharusnya dipersatukan. Sebab kekuatan militer sekuat apapun tak akan ada artinya jika tidak mendapat dukungan sipil. Itu sebabnya di organisasi militer pun dikenal sebuah pos yang bertanggung jawab di bidang teritorial. Pos ini harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif ala sipil. Militer boleh memiliki senjata yang serba modern yang bisa mematikkan musuh dari manapun datangnya. Tetapi sudah terbukti, kekuatan militer yang mematikan itu hanya bisa bermakna jika dibarengi oleh simpati dan empati dari masyarakat sipil. Kegagalan Indonesia di Timor Timur merupakan contoh karikatural yang merepresentasikan kegagalan rezim militer. Bayangkan lebih dari 10 ribu militer Indonesia diterjunkan di Timor Timur sejak 1975. Tetapi 24 tahun kemudian, tepatnya di 1999, militer Indonesia terusir dari wilayah yang penduduknya tidak sampai satu juta manusia tersebut. Ketika referendum digelar di Timor Timur, rakyat di provinsi itu, yang mayoritas sipil, lebih memilih menjadi negara merdeka dari pada bagian dari NKRI. Lantas dimana tanggung jawab militer Indonesia atas lepasnya Timor Timur? Keterusiran Indonesia dari Timor Timur seharusnya menjadi pembelajaran bagi Prabowo dan Sutiyoso yang dua-duanya pernah bertugas di bekas provinsi ke-27 NKRI tersebut. Sebab keterusiran itu telah membuat seluruh rakyat Indonesia menanggung rasa malu. Rakyat sipil yang tidak punya dosa dan peran apa-apa di perpolitikan Timor Timur harus ikut menanggung beban politik dan ekonomi serta harga diri atas keterusiran tersebut. Rakyat (sipil) Indonesia sudah melupakan lepasnya Timor Timur. Dan Prabowo serta Sutiyoso perlu sadar akan keikhlasan rakyat sipil Indonesia melupakan peristiwa memalukan tersebut. Dalam Pemilu 2014 ini, Prabowo dan Sutiyoso patut berterima kasih kepada masyarakat sipil Indonesia. Karena lebih dari separuh anggota Partai Gerindra dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dua partai yang mereka pimpin, terdiri dari masyarakat sipil. Jika Prabowo dan Sutiyoso hanya menggandalkan kekuatan militer, keluarga militer, bekas anggota militer, mustahil dua partai yang mereka pimpin tak akan mampu meraih simpati masif seperti yang terjadi saat ini. Kasihan kalau warga sipil hanya dimanfaatkan secara politik. Oleh sebab itu Prabowo dan Sutiyoso tidak patut membenturkan kekuatan militer dengan sipil atau sebaliknya. Karena risiko paling mudah, keduanya bisa kehilangan simpati dan empati dari masyarakat sipil. Sipil sampai kapan pun tidak akan pernah menghilangkan peran militer di dalam membangun dan mempersatukan bangsa. Tapi sebaliknya militer jangan pernah bermimpi akan mampu membangun dan mempersatukan Indonesia hanya dengan kekuatannya sendiri. Militer dan sipil, saling membutuhkan. Prabowo dan Sutiyoso tidak bisa mengklaim rakyat Indonesia sangat membutuhkan kepemimpinan mereka sebagai bekas aktifis di dunia militer. Mereka berdua juga butuh rakyat sipil Indonesia ! Apalagi kalau ideologi dan sapta marga militer masih seperti inspirasi di era perjuangan kemerdekaan. Yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal itu berarti jangan pernah mendikotomikan militer dan sipil di Indonesia. Oleh sebab itu semua pihak perlu mengkritisi bahkan bila perlu mengingatkan kepada Prabowo dan Sutiyoso, bahwa era militer sudah berlalu. Militer sudah menikmati kekuasaan melebihi separuh usia kemerdekaan RI. Jadi sangat masuk akal kalau era sipil, kekuasaan madani perlu diberi waktu dan kesempatan. Lagi pula, kalau keduanya ingin mengembalikan kejayaan militer Indonesia harus menggunakan paradigma yang tepat. Manuver Prabowo dan Sutiyoso di Pemilu 2014 yang tiba-tiba tertarik menggunakan jaringan militer, sejatinya menunjukkan, kedua jenderal pensiunan ini, sedang kehilangan isu menarik. Disamping itu, kedua jenderal ini masih kuat beranggapan kepemimpinan bergaya militer merupakan solusi satu-satunya bagi Indoneia - jika ingin keluar dari krisis dan kemelut berkepanjangan. Bila sinyalimen yang terakhir ini benar, maka kedua pensiunan jenderal ini patut diingatkan - hal itu sesuatu yang berbahaya. ●

Prabowo Bangunkan “Macan Tidur” Derek Manangka  ;   Wartawan Senior

INILAH.COM, 26 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

"Kalau saya bilang Anda ini penculik dan pembunuh bagaimana?" begitu potongan kalimat Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik dari LIPI, mengomentari pidato Prabowo dalam kampanye Pemilu 2014. Pernyataan peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) ini dalam waktu singkat menyebar atau disebarkan oleh media-media sosial. Sebelumnya hanya dikutip oleh media mainstream. Selain komentar yang menohok langsung ke pribadi Prabowo Subianto, Ikrar Nusa Bakti juga menilai isi pidato politik pendiri Partai Gerindra itu, sebagai hal yang tidak mendidik. Dalam soal yang terakhir ini, Ikrar Nusa Bakti merujuk pernyataan-pernyataan Prabowo yang sifatnya menyerang soal pribadi orang lain. Ikrar mengingatkan salah satu contoh kampanye berkualitas yang dipertontonkan Barack Obama dan Hillary Clinton, sewaktu keduanya bersaing memperebutkan tiket capres Partai Demokrat di tahun 2008. Obama tak pernah menyinggung 'kelemahan' Hillary dalam soal perselingkuhan Bill Clinton, suaminya dengan sejumlah wanita. Keduanya bersaing dalam soal program. Dalam catatan INILAHCOM, semenjak mantan Danjen Kopassus itu gencar berkampanye di Pemilu 2014, pernyataan yang bersifat menyerang terhadap Prabowo Subianto bukan hanya datang dari Ikrar Nusa Bakti. Ada pula yang (secara tidak langsung) datang dari lawan politik utamanya. Yaitu Wiranto, bekas atasan Prabowo di TNI dan sekaligus pendiri Partai Hanura. Sejumlah media memposting kembali pernyataan Wiranto, yang di 1998 menjabat Panglima TNI sementara Prabowo sebagai Panglima Kostrad. Isinya berupa penegasan yang mengklarifikasi bahwa Prabowo Subianto dipecat dari TNI karena keterlibatannya dalam aksi penculikan di tahun 1990-an, terhadap sejumlah aktivis. Posting ini, sebetulnya merupakan pengulangan. Sebab tahun lalu, hal tersebut sudah pernah ditayangkan oleh berbagai media. Namun tahun ini kembali ditayangkan, begitu Prabowo mulai 'menyerang' lawan-lawan politiknya. Selain itu ada pula analisa seorang blogger Kompasiana yang bermukim di Amerika Serikat. Josef H.Wenas, demikian nama sang blogger menganalisa sikap-sikap Prabowo belakangan ini. Kepada pembaca Josef Wenas menyarankan agar menggali informasi tentang Prabowo melalui Google Search. Yang perlu dicari tahu bermacam-macam termasuk status perkawinan dan keluarga. Wenas kemudian menyimpulkan, Prabowo memiliki kesamaan dengan Adolf Hitler, pemimpin Nazi dari Jerman yang dikenal temperamental dan mengeksekusi jutaan warga Yahudi. Penamaan dan penyamaan Prabowo dengan Hitler mengandung pesan destruktif bagi capres Gerindra tersebut. Sebab citra Hitler, dimana pun di belahan dunia ini, tak ada yang positif. Pada saat yang hampir bersamaan, juga muncul posting-posting adanya tuntutan buruh di perusahaan milik Prabowo yang belum menerima gaji. Tak perlu dijelaskan apa maknanya. Intinya mengarah pada soal kelemahan Prabowo yang selama ini ditutupi. Semua fakta di atas mengindikasikan, perlawanan atau penolakan terhadap Prabowo Subianto, tiba-tiba saja mengemuka secara bersamaan. Mereka yang menolak Prabowo, selama ini nampaknya diam seribu bahasa sepanjang calon presiden dari Partai Gerindra ini tidak mengganggu ketenangan orang lain. Selama Prabowo menyuarakan idealisme, nasionalisme dan menyemangati anak bangsa untuk bangkit, tak ada penolakan apalagi perlawanan. Tetapi begitu Prabowo mencoba mengesankan, dialah salah satu putera terbaik bangsa dan yang lainnya tidak, itulah yang mengundang reaksi. Selama Prabowo membuat pernyataan yang terukur, tidak menyerang capres lainnya, selama itu pula kehadiran putera begawan ekonomi Indonesia almarhum Sumitro Djojohadikusumo itu di panggung politik, tak diganggu oleh siapa-siapa. Memang diskurs yang diangkat Prabowo Subianto demikian pula tanggapan Ikrar Nusa Bakti, merupakan topik yang hangat pada saat ini. Isu tentang siapa yang pantas menjadi capres atau Presiden RI periode 2014 - 2019, merupakan isu yang ibarat makanan, merupakan penganan yang lezat untuk dinikmati. Bagaimana tidak? Prabowo mengomentari atau menyindir prilaku politik Jokowi capres PDIP yang tidak pernah menyerang siapapun termasuk Prabowo sendiri. Ketika sindiran itu diangkat Prabowo, suasana kebatinan yang dicerminkan media-media, menunjukkan, Jokowi merupakan sosok yang diminati oleh banyak orang menjadi capres. Salah satu yang menarik dari perdebatan ini, Prabowo tidak pernah menyebut nama Jokowi. Tetapi bagi kaum intelektual seperti Ikrat Nusa Bakti dengan cepat bisa membaca, kemana arah sindiran Prabowo dialamatkan. Sementara Ikrar Nusa Bakti, seorang intelektual sipil yang sejak era Orde Baru selalu kritis pada setiap prilaku militer yang represif, kelihatannya belum begitu bisa menerima kehadiran tokoh berlatar belakang militer di panggung politik nasional, seperti Prabowo. Oleh sebab itu prilaku mantan Danjen Kopassus maupun Panglima Kostrad, termasuk hal yang terus menerus dicermati. Selama Prabowo berkampanye baik di era menjelang Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 dan tema yang dia pilih masih seputar nasionalisme, merah putih dan Indonesia Raya, publik termasuk Ikrar Nusa Bakti, masih merasa "fine-fine". Selama Prabowo tidak menunjukkan keinginannya untuk mengembalikan pemerintahan militer di Indonesia, intelektual sipil seperti Ikrar Nusa Bakti, tak akan berreaksi. Mereka lebih melihat apa yang menjadi gagasan positif Prabowo dan bukan mempersoalkan masa lalu atau rekam jejaknya. Yang dinilai bukan manusia atau penyanyinya. Tetapi nyanyian atau syair lagu-lagunya. Akan tetapi begitu lagu yang dinyanyikan terdengar false, tidak enak didengar di kuping, ceriteranya menjadi lain. Begitu Prabowo masuk ke soal yang mencoba menunjukkan kepada publik bahwa dirinyalah yang terbaik di antara semua capres di Indonesia, sosok seperti Ikrar Nusa Bakti, langsung bergeliat. Ibarat manusia yang punya nafsu seperti raja hutan (macan), Prabowo sudah membangunkan macan yang sedang tidur yang siap menantangnya dimanapun tempat dikehendakinya. Pemilu 2014 memang merupakan tahun politik yang penuh manuver dan intrik. Kalau Prabowo bermanuver dan melakukan intrik, yang lainnya pun tidak berarti berdiam diri. Manuver dan intrik membuat semuanya serba peka dan sensitif. Oleh sebab itu setiap politisi memang harus cerdik, cerdas dan cermat menghadapinya. Termasuk Prabowo Subianto. Jangan pernah mencoba mengklaim sebagai sosok yang terbaik dan teratas di posisi paling atas. Sebab di atas awan masih ada langit dan di atas langit masih ada langit ketujuh. Di mana tempat langit ketujuh itu berada, kita hanya bisa menyebutnya, tapi tak mungkin kita sebagai manusia bisa mencapainya. Maka jadilah manusia yang tidak harus mengganggap diri sebagai manusia super. ●

Menjaga Kesakralan Jabatan RI-1 Derek Manangka  ;   Wartawan Senior

INILAH.COM, 22 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Wiranto (Hanura), Prabowo Subianto (Gerindra) dan Aburizal Bakrie (Golkar) merupakan tiga capres yang dikategorikan BJ Habibie, Presiden ke-3 RI, sebagai sosok yang sudah tua untuk menjadi Presiden 2014-2019. Maunya BJ Habibie seperti disampaikan dalam acara Mata Najwa, Metro TV, 5 Februari 2014 lalu, capres 2014 harus berusia antara 40 sampai 60 tahun. Jika usia yang menjadi ukuran, ketiga figur di atas tak lagi memenuhi persyaratan. Para pemirsa yang hadir langsung di studio Metro TV, banyak yang tertawa terpingkal-pingkal. Seolah-olah mereka menyindir Wiranto, Prabowo dan Aburizal Bakrie dan berharap mendengar ocehan Presiden Habibie. Ada yang tidak disinggung BJ Habibie - hal yang berkaitan dengan kiprah ketiga tokoh tersebut di dunia pencapresan. Yaitu mereka bertiga sudah pernah ikut serta dalam perebutan kursi Presiden. Mereka sudah menjadikan Pilpres sebagai agenda lima tahunan. Mereka tak henti-hentinya selama dua periode mengincar jabatan Presiden. Namun selalu gagal. Atau rakyat tak mau memilih mereka. Kecuali Aburizal Bakrie yang baru sekali gagal di konvensi Partai Golkar 2004. Wiranto dan Prabowo gagal di Pilpres 2004 dan 2009. Berarti keikut sertaan dua jenderal purnawirawan tersebut dalam Pilpres 2014, sudah merupakan yang ketiga kalinya. Bahkan Wiranto dan Prabowo, masih punya ceritera tambahan dalam bagaimana mereka melihat jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah gagal di 2004, di 2009, target politik, mereka turunkan. Yaitu hanya mengincar posisi wakil presiden saja. Wiranto menjadi Cawapresnya Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto menjadi Cawapresnya Megawati Soekarnoputri. Itupun, tetap kalah atau gagal. Namun di 2014 keduanya kembali mengincar posisi paling tinggi atau lebih tinggi: Presiden! Maka tak heran jika muncul pertanyaan apakah Wiranto dan Prabowo menganggap seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi manusia pelupa? Tak sadarkah mereka, mondar-mandir mengincar jabatan Presiden kemudian Wakil Presiden dan balik lagi ke Presiden, hanya menimbulkan tertawaan bagi sementara pemilih yang kritis. Tidak sadarkah mereka bahwa rakyat Indonesia sudah cukup kritis melihat sepak terjang mereka di dunia politik? Kalaupun menjelang Pilpres 2014 hadir suara-suara baru yang menginginkan Wiranto dan Prabowo agar tetap maju sebagai calon Presiden, keinginan itu masih harus diuji. Suara tuluskah atau sekadar mau membikin kedua bapak tersebut tetap senang ?. Kedua mantan pejabat tinggi militer ini, semestinya juga patut memperhatikan suara yang menolak pencalonan mereka berdua. Dan penolakan itu bagian dari hak demokrasi setiap orang. Apalagi di balik puja-puji terhadap kehebatan mereka berdua sewaktu menjadi jenderal aktif, terdapat suara aktivis. Sejumlah aktivis tetap mengingatkan rekam jejak yang menyangkut pelanggaran HAM berat sewaktu keduanya menjadi bagian dari kekuasaan. Sekalipun terkesan berulang-ulang, tetapi Wiranto tidak bisa mengabaikan tuntutan yang meminta agar mantan Panglima TNI itu perlu mempertanggung jawabkan peristiwa berdarah Senayan I dan Senayan II di tahun 1998. Demikian pula dengan Prabowo Subianto yang terus dikejar oleh pegiat dan advokat HAM tentang keterlibatannya dalam penculikan sejumlah aktifis. Pesan moral yang tersirat di pengingatan itu, seharusnya Wiranto dan Prabowo jangan menganggap publik bisa diminta diam - hanya karena mereka sedang sibuk menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Hal serupa dengan alasan yang berbeda, juga berlaku bagi Aburizal Bakrie. Konglomerat ini terus digugat pertanggung jawabannya atas nasib buruk yang menimpa rakyat Jawa Timur akibat proyeknya Lapindo (Lumpur Lapindo). Ngotot atau memaksakan diri secara terus menerus, ingin menjadi Presiden, memang bukan monopoli Wiranto, Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. Masih ada politikus lainnya yang kengototannya mirip dengan mereka bertiga. Dia adalah Yusril Ihza Mahendra. Yusril sudah berjuang sejak 1999, ketika Pemilihan Presiden masih dikuasakan rakyat kepada 1.000 anggota MPR-RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia). Kalau ditotal, waktu yang digunakan Yusril untuk memperjuangkan cita-citanya menjadi presiden, sudah hampir 15 tahun. Yang membedakan Yusril dengan tokoh-tokoh yang disebutkan di atas terletak pada caranya. Yusril selalu mencari titik lemah UU Pilpres. Terakhir mantan Mensesneg dan Menteri Hukum dan HAM itu menggugat parliamentary threshold (PT) yang harus dipenuhi sebuah partai, jika ingin mencalonkan kadernya. Kalau PT bisa dihapus, Yusril bisa melenggang bebas sebagai capres Partai Bulan Bintang. Tapi Mahkamah Konstitusi yang mengadili gugatan PT, tetap menolak permintaan Yusril. Akibatnya untuk sementara peluang Yusril untuk maju sebagai capres di 2014, tertutup. Sewaktu penolakan itu dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, Yusril terkesan seperti tidak percaya. Sebab Hamdan Zoelva, merupakan sahabat politiknya di Partai Bulan Bintang (PBB). Ada publik yang kurang begitu paham dengan gugatan Yusril atas parliamentary threshold. Seolah-olah PT tersebut hanya dimasukkan begitu saja oleh para ahli hukum ketika membahas pasal-pasal UU Pilpres tanpa visi. Padahal PT itu secara sadar dimasukkan agar penyeleksian secara elegan dan terukur atas siapa saja yang ingin menjadi presiden, ada acuannya. Alasannya antara lain, setelah reformasi, ada kecenderungan siapa saja, begitu punya uang lebih, makin sering dikutip media, bisa mendadak mendeklarasikan ingin jadi Presiden. Semua orang merasa mampu menjadi Presiden, terutama setelah SBY yang tadinya dianggap pintar, ternyata tidak bisa berbuat banyak. Jadi kesakralan jabatan presiden itu, perlu dijaga dan dilindungi. ●

“The Invisible Hand” Dorong Pencapresan Jokowi Derek Manangka  ;   Wartawan Senior

INILAH.COM, 21 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Kalau dicermati tanpa pretensi, Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jaya yang dicapreskan PDI Perjuangan, terkesan tidak terlalu ambisius menjadi Presiden RI. Kesan itu terlihat dari berbagai respon eksplisit dan bahasa tubuhnya. Sikap Jokowi datar saja sewaktu Jumat 14 Maret 2014 pagi, menjelaskan kepada pers tentang apa yang sudah dikantornginya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Raut mukanya, sama sekali tidak sumringah misalnya. Bahasanya tidak meledak-ledak. Tidak terucap kata terima kasih kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati. Sekalipun pencapresannya merupakan sebuah kehormatan dan langkah tersendiri yang diberikan oleh partai nasionalis tersebut. "Saya sudah mengantongi mandat Ketua Umum Ibu Megawati menjadi capres PDIP dan saya siap," katanya beberapa jam menjelang namanya diumumkan Puan Maharani, Ketua Pemenangan Pemilu PDIP. Itu saja. Dan penegasan itu dilakukan di tengah kesibukannya melakukan kunjungan di sebuah kampung di Ibu Kota. Jokowi juga tidak menggelar konperensi pers pasca pengumuman pencapresannya oleh Puan Maharani di Markas Besar PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hingga seminggu pasca pengumuman pencapresannya, Jokowi masih tetap seperti dulu. Tidak berubah. Kesan lainnya yang agak mempribadi, Jokowi sepertinya "minder". Kalau membayangkan SBY, Presiden yang mungkin akan digantikannya, Jokowi seperti membayangkan tubuh tambun SBY sementara dirinya yang terlalu kerempeng. SBY seorang jenderal bergelar doktor dan pernah mendapat pendidikan di Amerika Serikat, sementara Jokowi hanya seorang insinyur sipil dari sebuah universitas lokal. Perhatikan jawabannya atas pertanyaan wartawan ketika menyebut Abraham Samad, Ketua KPK, sebagai sosok yang diminati Prabowo Subianto menjadi cawapres. "Yah kalau Pak Abraham Samad, dia cocok untuk menjadi Presiden...", begitu jawab Jokowi. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Yang ditanyakan kemungkinan Samad menjadi Orang Nomor Dua, tetapi oleh Jokowi dijawab: Ketua KPK itu cocok menjadi Presiden! Megawati, Puan Maharani dan petinggi PDIP lainnya boleh jadi dibuat bingung dengan pernyataan Jokowi seperti itu. Sebab jawabannya terkesan kosong, tidak nyambung dengan konteks yang dipertanyakan. Jokowi belum merasa sebagai seorang calon presiden. Yah, itulah Jokowi. Jawabannya seputar presiden dan kepresidenan, tanpa beban. Semakin mempertegas Gubernur DKI Jaya periode 2012-2017 ini, bukanlah seorang ambisius. Sikap Jokowi seperti 'acuh tak acuh' atas pencapresan dirinya, memicu komentar yang mengaitkan campur tangan kekuatan yang tak terlihat. Ada "invisible hand", yang mendorong Jokowi menjadi capres. Ada campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam perjalanan penting setiap manusia. Jokowi memang bukan sosok yang punya cita-cita menjadi Presiden. Oleh sebab itu dia tidak pernah mempersiapkan diri seperti politisi lainnya. Tetapi kuasa Tuhan Sang Maha Penguasa, menakdirkan Jokowi justru yang menjadi salah seorang capres dalam Pilpres 2014. Megawati yang ditengarai masih bercita-cita nyapres, mau tidak mau mengorbankan egonya. Megawati berikan tiket capres PDIP kepada Jokowi. Jokowi tidak pernah melobi dukungan apalagi melamar. Tetapi lembaga-lembaga surveilah yang 'membesarkannya'. Jokowi tidak pernah mengumbar kehebatannya sebagai birokrat. Tapi berbagai kelompok masyarakat - yang tidak mengenalnya langsung, justru membentuk barisan relawan untuk mendukung pencapresannya. Uniknya lagi para relawan, tidak menagih uang sponsor dari Jokowi. Walaupun kita perlu curiga, kalau Jokowi jadi Presiden, para relawan ini kemungkinan besar akan berbondong-bondong menagih upeti ke Jokowi. Jokowi boleh jadi akan dicatat sejarawan Indonesia sebagai satu-satunya tokoh 'ndeso' yang didaulat jutaan simpatisan dari ndeso sampai kota untuk menjadi capres. Inilah sebuah fenoma baru dalam kehidupan politik Indonesia 2014. Fenomena Jokowi ini sangat kontras dengan peta politik Indonesia secara keseluruhan. Fenomena Indonesia menjelang Pilpres 2014, terdapat sejumlah politisi senior yang terlalu memaksakan diri supaya bisa menjadi calon presiden. Dengan membuat berbagai ragam alat pencitraan, mereka simpulkan sendiri, merekalah yang paling disukai rakyat. Opini rakyat mereka catut. Belum apa-apa sudah berbohong kepada rakyat. Sekalipun hasil survei-survei mengatakan tingkat elektabilitas mereka tetap di bawah posisi Jokowi, tetapi mereka tidak menganggap hasil survei itu sebagai bahan rujukan yang valid. Sewaktu PDIP belum mengumumkan pencapresan Jokowi, para politisi ambisius, berusaha mendekat dan menggandeng mantan Wali Kota Solo itu, sebagai pasangan cawapres mereka. Jokowi menjelma secara tiba-tiba seperti gadis desa yang cantik alamiah. Para pejaka kota pun berbondong-bondong menawarkan kembang dan sejumlah wewangian. Tetapi begitu Jokowi ditetapkan oleh PDIP, tiba-tiba Gubernur DKI itu, mendapat berbagai serangan. Dia menjadi wanita desa yang dianggap kampungan. Dia perlu dipenjara. Salah satu serangan dengan metode baru yaitu menggugat secara hukum. Dengan mengatas namakan warga Jakarta, sebuah tim pengacara mengajukan gugatan atas pencapres Jokowi. Pencapresan dianggap merugikan warga Jakarta, pihak yang katanya sudah diberi janji-janji Jokowi ketika di 2012 berkampanye menjadi Gubernur DKI. Kesannya, serangan itu terlalu mengada-ada atau dipaksakan. Bahkan bisa saja bagian dari rekayasa para politisi yang kecewa terhadap Jokowi. Lewat gugatan tersebut, Capres PDIP ini diserang supaya namanya rusak. Kalau sudah rusak, ada harapan kekuatan Jokowi di Pilpres 2014, melemah. Apakah cara ini masuk kategori kampanye hitam? Entahlah. ●