Geliat Poros Keempat Gun Gun Heryanto  ;   Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

KORAN SINDO, 29 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Rentang waktu untuk membangun komunikasi politik antarkekuatan jelang pemilu presiden (pilpres) kian terbatas. Seluruh kekuatan mengintensifkan penjajakan dan mengembangkan niat baik (good will) serta niat politik (political will) ke berbagai pihak. Inilah momentum menentukan bagi ”para petarung” untuk melakukan positioning yang tepat, dan meraup dukungan guna memuluskan langkah nyata menuju gelanggang pertarungan 9 Juli mendatang. Selain poros PDIP (Jokowi), poros Gerindra (Prabowo) dan poros Golkar (ARB), belakangan menggeliat poros keempat yang hingga sekarang masih belum bertuan. Model Komunikasi Jika melihat dinamikanya, ada empat model komunikasi politik elite dalam penjajakan koalisi. Pertama, model aliran satu tahap (one step flow model) yakni komunikasi antarelite parpol yang sedari awal sudah menanam kesepahaman untuk saling mendekat, intim dan punya itikad baik menjadi kawan seperjuangan. Model ini nampak jelas dari komunikasi politik yang terjalin antara PDIP dan Nasdem. Kedua, model melingkar (circular model) yakni komunikasi politik yang dilakukan antarelite parpol dengan cara menjajaki beragam peluang terbaik yang bisa mereka peroleh. Mereka membuka seluas-luasnya pintu untuk bertemu dengan banyak kekuatan, sehingga berkesempatan untuk membuka area yang bisa disepakati. Ada yang punya ambisi ”meraup untung besar” seperti dilakukan Gerindra ada pula yang menaikkan daya tawar dalam negosiasi seperti PKB. Prabowo misalnya menginginkan Koalisi ”Tenda Besar”. Sementara Muhaimin bermanuver menjajakan sejumlah nama tokoh untuk melengkapi paket pasangan ”berharga pantas” dengan perolehan suara PKB yang lumayan. Ketiga, model komunikasi dua tahap (two-stages models) yakni mengambil inisiatif untuk tetap memajukan ”petarung” ke gelanggang, tetapi juga menyiapkan alternatif terbaik (best alternative to negosiated agreement) jika mereka kalah. Pola ini dengan cekatan dilakukan oleh Golkar. Sebagai pemenang kedua di pileg kemarin, Golkar menjadikan modal tersebut untuk berkontestasi sambil membuka peluang komunikasi politik dengan kekuatan paling potensial menang. Tujuannya jelas menghidupkan kemungkinan-kemungkinan Golkar tetap di dalam kekuasaan siapa pun pemenangnya. Dalam sejarah kekuasaan di Indonesia, Golkar memang paling piawai menjalankan pola dua tahap ini. Posisi pragmatisnya memungkinkan dia mengayuh di dua kepentingan, yakni kepentingan elite utama mereka dalam hal ini ARB dan kepentingan kue kekuasaan dengan menyiapkan sejumlah orang untuk merapat di kekuatan lain entah sebagai cawapres maupun menteri. Keempat, model pertautan (linkage model), yakni komunikasi politik yang mengandalkan irisan-irisan kesamaan di antara kekuatan bukan arus utama. Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada tiga arus utama yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra. Bukan mustahil muncul poros keempat yang diinisiasi oleh partai-partai Islam atas nama irisan ideologi dan kepentingan umat. Bisa jadi, karena tiadanya sosok yang kuat di pasar pemilih, dan sulitnya memunculkan sosok capres dari sesama partai Islam, para elite juga mengembangkan pola pertautan lain, yakni irisan nasionalis-religius, pengalaman bersama menjadi teman seperjalanan hingga kedekatan kekeluargaan. Pola ini sangat mungkin dilakukan oleh Partai Demokrat, PAN, dan PKS dengan catatan mendapatkan dukungan partai Islam lain hingga mencapai ambang batas yang ditetapkan. Battle Ground Jika kita mengalkulasi kekuatan pascapileg, maka ditemukan posisi medan perang (battle ground) koalisi prapilpres ada di partai-partai papan tengah dan kecil yang belum memutuskan sikap politiknya, yakni Partai Demokrat, PKB, PPP, PKS, dan Hanura. Partai Nasdem tak dimasukkan karena sejak awal sudah mendeklarasikan diri di poros PDIP. Siapa yang akan menjadi tuan? Ada sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama, SBY tampil ke muka menjadi solidarity maker di antara partaipartai tengah dan kecil. SBY meracik strategi di tengah peluang ketiadaan partai pemenang dominan. Meskipun Demokrat hanya mengantongi 10,55% versi quick count, dia bisa saja menebar jejaring guna mendapat dukungan dari partai papan tengah yang diisi partai-partai Islam. Dengan catatan partai-partai tengah tak berhamburan masuk ke tiga poros ”setengah matang” yang sudah ada. Jika skema ini yang berjalan, bisa saja partai-partai papan tengah mengambil pilihan model koalisi dua tahap. Mengajukan paket capres/cawapres sendiri dan jika mereka kalah akan memosisikan diri sebagai penguat sekaligus ”investor” dalam kekuasaan mendatang. Masih sulit membayangkan partai papan tengah seperti partai-partai Islam menerapkan perang habis-habisan (zero sum game). Demokrat sendiri punya opsi untuk mengambil cara lebih terhormat, yakni di luar kekuasaan jika kalah bertarung. SBY pernah memberi sinyal siap berada di luar kekuasaan setelah dua periode berada di zona nyaman pemerintahan. Jika ini menjadi pilihan SBY dan Demokrat tentu menjadi pilihan yang sehat dan menjadi preseden baik untuk perimbangan kekuasaan meskipun tentu berisiko atas posisi-posisi politik SBY pascaturun dari jabatannya. Kemungkinan kedua, poros keempat diinisiasi oleh partai-partai Islam saja yakni PKB, PAN, PKS, dan PPP dengan dukungan partai nonparlemen seperti PBB. Bisa saja, untuk sekedar memudahkan kita sebut poros tengah jilid II. Jika mereka menyatu menjadi poros keempat, mereka akan mengantongi plus minus 30 % dukungan untuk mengajukan paket capres/ cawapres sendiri. Hanya, jika membaca dinamikanya, peluang ini nyaris tertutup. Sulit menemukan sosok pemersatu yang bisa didorong bersama-sama oleh partai-partai Islam di tengah ego sektoral di antara mereka. Ada hambatan psikopolitis di masa lalu terutama saat adanya keretakan hubungan elite poros tengah era Amien Rais dan Gus Dur yang bisa saja menjadi pertimbangan keengganan mengulang pola yang sama saat sekarang. Selain itu, sebagian elite partai-partai Islam sudah tak melihat relevansi dikotomi partai Islam dan nasionalis dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Geliat poros keempat juga harus dimaknai dalam dua konteks pertarungan. Pertama, manuver memperbanyak opsi dalam negosiasi. Dengan menunjukkan kemungkinan adanya poros keempat, bisa jadi tiga poros yang sudah ada, tak sekedar memosisikan partai-partai papan tengah sebagai pelengkap penderita. Kedua, mereka berpeluang mendorong shadow candidate guna memecah konsentrasi salah satu kekuatan lawan utama dari the real candidate yang mereka bantu di panggung belakang. Tujuannya, bisa bersinergi di putaran kedua, atau saat pembentukan kekuasaan usai pertarungan. Inilah dinamika politik yang masih sangat cair dan bisa berubah setiap saat. ●

Prospek Poros Keempat Eep Saefulloh Fatah  ;   Pendiri dan CEO PolMark Indonesia Inc, Pusat Riset dan Konsultasi Political Marketing

KOMPAS, 12 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

SUKSES itu banyak orangtuanya. Gagal itu yatim piatu. Biasanya, peribahasa inilah yang memandu penggabungan kekuatan antarpartai politik. Artinya, partai-partai akan cenderung terserap oleh daya magnet elektoral paling kuat dan menggabungkan diri dengan sang calon pemenang. Sebaliknya, sang underdog yang diperkirakan kalah akan cenderung kesepian. Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, para politisi dan partai politik tampak kesulitan saling takar kekuatan. Potensi sukses dan gagal juga sulit didefinisikan. Kepercayaan terhadap kesaktian survei juga masih rendah. Koalisi pengusungan pasangan presiden dan wakil presiden pun memencar. Terlebih-lebih pada saat itu berlaku ”aturan peralihan” yang hanya mencantumkan angka 3,5 persen kursi legislatif atau 5 persen suara nasional partai sebagai syarat kelayakan pencalonan. Maka, lima pasangan kandidat pun ikut berlaga. Pilpres 2009 ditandai suasana berbeda. Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden petahana ada di atas angin, diramalkan akan memenangi kontestasi. Walhasil, bak terserap magnet berdaya besar, partai-partai mengumpul di sekitar Partai Demokrat dan Yudhoyono-Boediono yang kemudian memang terbukti berhasil memenangi pilpres dalam satu putaran. Berhulu pada hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu, peta koalisi partai semacam itu apakah juga yang akan bermuara pada pilpres nanti? Sambil menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan perhitungan, sejumlah dugaan awal bisa diajukan. Daya tolak partai Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Kompas dan lembaga lainnya, Pemilu 2014 menghasilkan kekuatan partai politik yang menyebar, tidak mengumpul. Sebegitu menyebarnya sehingga postur partai-partai hanya tersisa ke dalam dua kategori saja: partai sedang dan partai kecil. Partai sedang adalah partai yang mendulang 10-20 persen pemilih, sementara partai kecil adalah yang menggaet suara di bawah itu. Dengan menimbang ambang batas kekeliruan hitung cepat (sekitar plus minus 1 persen), ada tiga partai yang terkategorikan partai sedang, yaitu PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Adapun Partai Demokrat dan PKB berada di garis perbatasan. Selebihnya adalah partai kecil, yakni PAN, PKS, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Tanpa kecuali, semua partai mendapatkan dukungan yang lumayan jauh di bawah target yang mereka patok. Apa yang terjadi? Mengapa setelah mengusung kandidat presiden yang memiliki elektabilitas meyakinkan—terutama PDI-P dengan Joko Widodo alias Jokowi dan Gerindra dengan Prabowo Subianto— partai-partai tersebut gagal mendulang suara besar? Dugaan saya, ada dua penjelasan yang bisa dipakai. Pertama, otonomi relatif pemilih. Kandidat presiden, sekuat apa pun dia tidak bisa menjadi alat mobilisasi pemilih yang efektif ke partai yang mengusung sang kandidat itu. Pemilih punya preferensi pilihan pada tokoh (untuk pilpres) dan partai (dalam pileg) yang bisa saja berbeda. Baik calon pemilih Jokowi maupun Prabowo dengan santai mereka bisa memilih partai selain PDI-P ataupun Gerindra. Dalam bentuknya yang berbeda, Pilpres 2004 sudah membuktikan itu. Dalam putaran kedua Pilpres 2004, koalisi besar Megawati-Hasyim Muzadi gagal menaklukkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang diusung koalisi partai jauh lebih kecil. Kedua, daya tarik kandidat versus daya tolak partai. Berdasarkan sejumlah survei, baik Jokowi maupun Prabowo, memiliki potensi elektabilitas yang nyaris dua kali lipat perolehan suara partai yang mengusung mereka. Sebagian calon pemilih Jokowi (yang memiliki elektabilitas sekitar 40 persen) tak memilih PDI-P. Hampir sebagian calon pemilih Prabowo (yang memiliki elektabilitas sekitar 20 persen) tak memilih Gerindra. Artinya, daya tarik kandidat ternyata mesti berkelahi dengan daya tolak partai. Gejala yang sebetulnya wajar ini semestinya jadi pembelajaran untuk pilpres. Jika partai mengabaikan fakta daya tolak partai itu dan tak berusaha membersihkan sang kandidat dari unsur-unsur pembentuk daya tolak itu, sang kandidat bisa terancam gagal. Maka, penelusuran soal unsur-unsur pembentuk daya tolak partai selayaknya menjadi bagian penting penyusunan strategi pemenangan pilpres. Dan sejarah mengajarkan bahwa surplus percaya diri berlebihan dan pendekatan pemenangan yang pongah tinggi hati akan mengantar siapa pun ke kekalahan belaka. Berbasis penyebaran suara partai yang sudah terpeta boleh jadi proses pembentukan koalisi partai untuk Pilpres 2014 akan lebih mirip suasana 2004 dibandingkan 2009. Artinya, koalisi lebih menyebar tanpa pengumpulan yang semencolok koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 2009. Poros keempat? Sejauh ini tersedia tiga potensi poros pengusungan kandidat Pilpres 2014: Jokowi, Prabowo dan Aburizal Bakrie. Dua poros pertama tampaknya sudah mulai membangun soliditasnya. Poros ketiga, Poros Aburizal, ada dalam posisi yang harus sangat siaga. Mengapa? Sebab, jika mereka terlalu percaya diri dan bekerja kurang sigap, serta jika ada pemain lain dengan penguasaan political marketing yang layak, bukan tak mungkin mencuat poros keempat. Poros keempat bisa terbangun dari kumpulan partai politik yang tak terakomodasi dalam Poros Jokowi ataupun Poros Prabowo, dan tak diajak serta oleh Poros Aburizal yang terlalu percaya diri. Poros keempat ini bisa memberi efek kejut pada calon pemilih jika berhasil memilih kandidat yang memiliki posisi dan diferensiasi yang unik dan segar. Namun, pembentukan poros keempat yang memberi efek kejut itu hanya realistis dibayangkan manakala para pemimpin partai bukan saja bekerja dengan sigap, melainkan juga dengan cara berpikir di luar kelaziman lama. Sayangnya, mereka yang sigap kerap terkurung dalam cara berpikir lama dan mereka yang berpikir dengan cara baru tak punya perangkat politik untuk bergerak sigap. ●